Posts filed under ‘Komunikasi’

Contoh Skripsi Komunikasi

  1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Telepon Seluler
  2. Peranan Media Komunikasi (Radio Swasta) Dalam Meningkatkan Tingkat Kepedulian Masyarakat Di Kotamadya Yogyakarta
  3. Strategi Memenangkan Persaingan Dalam Pemasaran Surat Kabar Harian Di Makassar Kasus Fajar, Tribun Timur Dan Pedoman Rakyat
  4. Analisis Koneksitas Komunikasi Organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare  Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Hinterland
  5. Pesan Komunikasi Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kalangan Nahdliyin Di Samarinda
  6. Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Palembang
  7. Penggunaan Penerbitan Majalah Mediahalo Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pelanggan Pada Produk Kartu Halo (Studi Deskriptif Mengenai Upaya Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Pt Telkomsel)
  8. Peranan  Diskusi  Pemecahan  Masalah Pada Event Semarak  Pesta  Fanta Yang  Dilakukan Oleh Event Department Radio Ardan Dalam Menumbuhkan Prestasi Kerja Karyawan
  9. Pesan Tentang Narkoba Dalam Film Trainspotting (Studi Dengan Pendekatan Semiotika)


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Iklan

April 26, 2012 at 8:00 am Tinggalkan komentar

Peranan Diskusi Pemecahan Masalah Pd Event Semarak Pesta Fanta Yg Dilakukan Oleh Event Department Radio Ardan Dalam Menumbuhkan Prestasi (KM-8)

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Faktor manusia dalan kegiatan organisasi, antara pimpinan dengan staf dalam hubungan mereka satu sama lain adalah suatu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam usaha mencapai produktivitas yang optimal. Tidak ada perusahaan yang dapat mengabaikan hubungan manusia tersebut, walau imbalan materi kepada tenaga kerjanya setinggi apapun.

Dalam kebanyakan organisasi, kita dapat melihat orang-orang bekerja dalam kelompok dan tim untuk menyelesaikan masalah. Kualitas setiap keputusan merupakan fungsi dari proses-proses yang digunakan sampai membuahkan keputusan. Jadi butuh usaha dan waktu yang cukup panjang dalam proses pengambilan keputusan. Proses yang diikuti oleh kelompok dalam memecahkan masalah mempengaruhi kualitas solusinya.
Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian diskusi merupakan istilah yang sudah lazim dan telah sama-sama kita kenal. Diskusi atau musyawarah merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah (problem solving), kegiatan diskusi merupakan bagian dari kegiatan komunikasi kelompok. Diskusi dipandang sebagai kegiatan pemecahan masalah, sebagai proses yang melibatkan dua atau lebih manusia yang saling berinteraksi satu sama lain atau berkomunikasi secara lisan dalam kelompok tatap muka yang kecil.
Suatu kelompok memiliki tujuan yang hendak dicapai salah satunya adalah pemecahan masalah (problem solving), dan pemecahan masalah itu dapat dilakukan dengan cara diskusi. Diskusi kasus biasanya diadakan untuk tujuan pengajaran yaitu diskusi suatu kasus yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Kasus yang dibahas biasanya adalah mengenai suatu keadaan nyata atau hipotesis yang dalam beberapa hal berhubungan dengan materi yang akan dipelajari kelompok. (Soemiati & Yusuf, 1985:91). Diskusi dapat dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu : apakah untuk memberikan informasi, merangsang perhatian, memecahkan masalah atau merangsang kreativitas. Titik berat dari sebagian diskusi-diskusi yang sengaja dilakukan adalah memusatkan perhatiannya pada pemecahan masalah.

Kelompok Pemecahan Masalah adalah : “ Sekumpulan individu yang bertemu untuk memecahkan suatu masalah tertentu atau untuk mencapai suatu keputusan mengenai beberapa masalah tertentu “. (Devito, 1996:304).
Diskusi adalah : “ Memperbincangkan keuntungan dan kerugiannya, bentuk pikiran atau perdebatan. Jadi diskusi ialah : semacam pembicaraan bebas (free talk) yang diarahkan untuk pemacahan masalah “. (Kartono, 1994:131).

PT. Radio Ardan Swaratama adalah salah satu radio swasta di Bandung. Ardan adalah sebuah stasiun radio anak muda yang dilengkapi fasilitas berupa music room (musro), café, internet (dapat didengar melalui fasilitas real audio diseluruh dunia), dan sebuah OB Van yang diberi nama Cyber Obee (siaran langsung dari lokasi). Smart, cuek, positif, kreatif, low profile, dan peduli terhadap sekeliling adalah gaya siaran Ardan. Akan tetapi dengan banyaknya Radio swasta yang bermunculan, maka persaingan pun semakin ketat, oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi persaingan tersebut adalah mendirikan sebuah department yang diberi nama Bussines Development Department (BDD).

Bussines Development Department (BDD) ini dikepalai oleh seorang Head Of BDD, dan Bussines Development Department ini membawahi beberapa divisi, antara lain yaitu : yang pertama Ardan Music Studio, merupakan studio musik yang dipergunakan untuk rental band, dan bisa digunakan untuk ruangan meeting. Yang kedua Event , yang tidak hanya melaksanakan Event yang bersifat lokal, tetapi juga bersifat nasional, misalnya Event “Djarum Super Insomniac” dilaksanakan dibeberapa kota besar di Jawa seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Yang ketiga Café. Dan divisi yang terakhir dari BDD adalah Koperasi.
Dengan adanya event-event yang akan dilaksanakan, membuat para karyawan Event Department dituntut untuk mengeluarkan ide mereka dalam diskusi pemecahan masalah, mengenai konsep acara yang akan dilaksanakan dalam event yang akan berlangsung. Begitu pula pada saat event Semarak Pesta Fanta akan berlangsung, seluruh karyawan diminta untuk mengeluarkan ide-ide mereka mengenai konsep acara yang akan dilaksanakan nantinya dalam sebuah diskusi.

Model diskusi yang digunakan pada saat diskusi berlangsung adalah model diskusi Brainstorming (curah pendapat), dimana semua peserta diminta mengemukakan saran secara cepat dan spontan, kemudian seluruh anggota mengevaluasi saran tersebut. Pendapat atau ide-ide yang datangnya dari sekelompok orang tentunya akan lebih berkualitas daripada yang datangnya dari satu orang. Satu orang tidak bisa mendatangkan argumentasi dan masukan yang cukup, hal tersebut penting untuk diperoleh guna mencapai satu jalan keluar atau solusi yang berkualitas. Masalahnya ialah apabila pengalaman dan latarbelakang pendidikan tiap individu dalam kelompok bisa digali dan dimanfaatkan, hasilnya (output) yang dikeluarkan juga tentu lebih bermutu.

Event Semarak Pesta Fanta, tidak hanya dilaksanakan di Bandung tetapi dilaksanakan dibeberapa kota besar di Jawa yaitu Semarang, Bogor, Malang, Yogyakarta, dan Jakarta. Team pelaksana acara “Semarak Pesta Fanta’ sepenuhnya dilaksanakan oleh Visicomm yang bekerjasama dengan Local Operation (daerah). Untuk pelaksanaan di Bandung Visicomm menunjuk Event Radio ardan sebagai Local Partner.

Tujuan utama dari acara semarak Pesta Fanta adalah : yang pertama menguatkan positioning Fanta ‘hura-hura bareng teman’ dengan memberikan kesempatan kepada kawula muda untuk menikmati Fanta sekaligus memberikan berbagai macam acara yang menarik. Yang kedua meningkatkan loyalitas konsumen Fanta melalui peningkatan intensitas hubungan emosional konsumen dengan Fanta. Yang terakhir membantu Coca-cola Amatil untuk meningkatkan penjualan dan market share di wilayahnya.
Konsep acara yang dilaksanakan pada Event Pesta Semarak Fanta adalah acara musik yang diisi oleh Band Top Indonesia dan Band Local. Untuk pelaksanaan di Bandung Band Top Indonesia diisi oleh Coklat dan The Groove. Sedangkan untuk Band Local diisi oleh Kremlin, Cantique, D’lyreeks, Bobibenz, Copper Head, Beruang Madu, dan Cheers Leaders dari SMU BPI.

Selain dimeriahkan oleh acara musik, Event Semarak Pesta Fanta dimeriahkan juga oleh stand-stand games seperti paint ball, man table soccer, sharp shooting, dart game, remote control & race, lempar bola, lempar gelang. Selain stand game ada juga stand fortune teller, nail & hair coloring, temporary tattoo, pernak-pernik, junk food, traditional food, jajanan pasar, stand oleh-oleh dan stand merchandise.
Objek yang diteliti dalam penelitian ini dan yang menjadi responden adalah Karyawan Event Department Radio Ardan. Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai : “ Peranan Diskusi Pemecahan Masalah Pada (Event Semarak Pesta Fanta) Yang Dilakukan Oleh Event Department Radio Ardan Dalam Menumbuhkan Prestasi Kerja Karyawan ”.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Juli 23, 2011 at 12:35 am Tinggalkan komentar

Pesan Tentang Narkoba Dalam Film Trainspotting (Studi Dengan Pendekatan Semiotika) (KM-09)

B A B I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Film sebagai hasil karya manusia dalam proses aktivitas berfikirnya telah mampu ikut berperan dalam merubah dan mempengaruhi peradaban dunia hingga saat ini. Hal ini diawali dengan peristiwa pada 28 Desember 1895 bertempat di ruang bawah tanah Grand Café di Boulevard de Capucines No. 14 Perancis, dimana Lumiere bersaudara mempertontonkan “hasil percobaannya” kepada para pengunjung kafe itu. Pertunjukan yang diiklankan sebagai “keajaiban gambar hidup” itu dalam kenyataannya membuat penonton takjub, tertawa-tawa, dan juga riuh karena terkaget-kaget.

Sejak peristiwa itu film terus berkembang dari waktu ke waktu tidak hanya teknis pembuatannya yang sebelumnya hanya sebuah gambar bergerak (motion picture) dan berlangsung tanpa pelengkap suara. Tetapi juga perkembangan fungsi, film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan saja tapi lebih dari itu bisa sebagai media propaganda dengan muatan pesan guna mempengaruhi khalayak penontonnya sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuatnya. Hal ini disadari dalam sebuah kajian tentang keefektifan pesan yang disampaikan melalui media film.

Walaupun pada awal kemunculannya film dipahami sebagai karya seni sebagai wujud kreatifitas manusia, tetapi dalam perkembangannya film tidak lagi dimaknai sekedar hanya sebagai karya seni (film as art), tetapi juga sebagai “praktik sosial” serta “komunikasi massa”. Terjadinya pergeseran perspektif ini, paling tidak , telah mengurangi bias normative dari teoritisi film yang cenderung membuat idealisasi dan karena itu mulai meletakkan film secara objektif (Irawanto, 1999:10).

Baik perspektif praktek sosial maupun komunikasi massa, sama-sama lebih melihat kompleksitas aspek-aspek film sebagai medium komunikasi massa yang beroperasi didalam masyarakat. Dalam perspektif praktek sosial, film tidak dimaknai sebagai ekspresi seni pembuatnya, tetapi melibatkan interaksi yang komplek dan dinamis dari elemen-elemen pendukung proses produksi. Bahkan, lebih luas lagi, perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dengan ideologi kebudayaan dimana film diproduksi dan dikonsumsi.

Sedangkan dalam perspektif komunikasi massa, film dimaknai sebagai pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis, yang memahami hakikat, fungsi dan efeknya. Perspektif ini memerlukan pendekatan yang terfokus pada film sebagai proses komunikasi. Disamping itu, dengan meletakkan film dalam konteks sosial, politik dan budaya dimana proses komunikasi itu berlangsung, sama artinya dengan memahami pilihan penonton yang pada gilirannya menciptakan citra penonton film. Pendeknya, akan lebih bisa ditangkap hakikat dari proses menonton, dan bagaimana film berperan sebagai sistem komunikasi simbolis.

Kemampuan film dalam menjangkau banyak segmen sosial, telah menyadarkan para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Karena itu mulai merebaklah studi yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat. Ini bisa dilihat dari sejumlah penelitian film yang mengambil berbagai topik tentang pengaruh film terhadap anak, film dan masyarakat, film dan politik dan seterusnya.
Dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya.

Karakteristik film sebagai media juga mampu membentuk semacam konsensus publik secara visual (visual public concensus), karena film selalu bertautan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publik. Dengan kata lain, film merangkum pluralitas nilai yang ada dalam masyarakat.
Dalam perspektif Marxian, film sebagai institusi sosial dianggap memiliki aspek ekonomis sekaligus ideologis. Film senantiasa berkisar pada produksi representasi, bagi masyarakat yang telah disiapkan untuk berharap memperoleh kesenangan di dalam sistem yang menjamin berputarnya kapital.

Menurut Claire Johnston (Turner, dalam Irawanto, 1999:11), pentingnya kajian film dalam kebudayaan Marxis terletak pada fokus film dalam hubungannya dengan produksi, dibandingkan pada konsumsi. Film sebagai produksi makna melibatkan baik pembuat maupun penonton film.

Dalam proposisi yang ekstrem, kajian marxis tentang film bukanlah terfokus pada bentuk atau isi, tetapi pada beroperasinya film dalam pertautannya dengan subjektivitas proses konstruksi, apapun jenis”pencipta’ dan “penikmat” yang dihasilkannya. Dengan kata lain, pentingnya kajian film dalam perspektif Marxian terletak pada cara representasi itu sendiri yang juga tampak sebagai pertanyaan politis (Irawanto, 1999:13).

Bagaimanapun, hubungan antara film dan ideologi kebudayaannya bersifat problematis. Karena film adalah produk dari struktur sosial, politik, budaya tetapi juga sekaligus membentuk dan mempengaruhi dinamika struktur tersebut.
Dengan demikian posisi film sesungguhnya berada dalam tarik ulur dengan ideologi kebudayaan dimana film itu diproduksi. Bagaimanapun ini menunjukkan bahwa film tidak pernah otonom dari ideologi yang melatarinya.

Kesadaran masyarakat akan pengaruh film, sangatlah diperlukan sekali guna menghindari pengaruh film yang negatif begitu juga sebaliknya mengambil manfaat film yang positif, karenanya dibutuhkan daya apresiasi masyarakat yang baik terhadap sebuah film, yaitu dengan menangkap muatan pesan, baik yang nampak maupun yang tersirat melalui kode-kode atau simbol-simbol yang terkandung didalamnya.

Sebagai refleksi realitas kehidupan sosial, film seringkali menjadi tolak ukur peristiwa yang terjadi di masyarakat yang akhirnya diangkat kelayar lebar. Hal ini juga yang mendasari sutradara Danny Boyle mengangkat sebuah novel karya Irvine Wels ke dalam bentuk film dengan judul “trainspotting” yang dibuat pada tahun 1996.
Sebuah film yang bercerita tentang perilaku anak muda yang terjebak dan terbelenggu dalam dunia narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), dimana narkoba telah menghancurkan masa depan para penggunanya. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa ternyata menjadi problem tersendiri didalam masyarakat dengan perilaku yang telah dibuatnya, sebagai efek dari penyalahgunaan obat yang dikonsumsinya.

Film trainspotting ini termasuk salah satu film independen, yang dibuat bukan untuk tujuan komersial melainkan lebih merupakan tanggung jawab moral terhadap realitas yang terjadi, lalu mengangkatnya kedalam bentuk film dengan muatan pesan tentang informasi narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Film ini menarik untuk diteliti, karena mengandung muatan pesan yang dikemas begitu apik, yang menggambarkan kondisi sosial tidak hanya satu negara tetapi sudah hampir semua negara mempunyai problem semacam ini, yang merepresentasikan keprihatinan semua pihak guna menyadarinya untuk menjadikannya tanggung jawab bersama dalam menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Juli 23, 2011 at 12:22 am Tinggalkan komentar

Penggunaan Penerbitan Majalah Mediahalo Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pelanggan Pada Produk Kartu Halo (KM-7)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perusahaan adalah suatu bentuk sistem yang dikoordinasi oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dikatakan merupakan suatu sistem karena terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. Setiap perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu keuntungan yang diperoleh, yaitu dengan menjual produk atau jasa sebanyak-banyaknya kepada konsumen dan pelanggan. Kelangsungan hidup suatu perusahan bergantung pada banyak dan tidaknya konsumen dan pelanggan yang dimiliki, karena merekalah yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Tanpa konsumen dan pelanggan perusahaan tidak akan berjalan.

Konsumen dan pelanggan akan tertarik untuk membeli produk atau jasa yang perusahaan hasilkan apabila mereka memiliki sikap yang positif terhadap perusahaan. Sikap positif tersebut dapat terbentuk apabila konsumen dan pelanggan memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan dan produk atau jasa yang dihasilkannya. Informasi tersebut disampaikan pada konsumen dan pelanggan melalui proses komunikasi. Tanpa komunikasi tidak mungkin informasi bisa didapatkan, oleh karena itu komunikasi memegang peranan yang penting dalam perusahaan untuk menyampaikan informasi dari perusahaan kepada konsumen dan pelanggan.

Komunikasi merupakan suatu cara untuk melakukan perubahan, mendorong dan mempertinggi motivasi, serta alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utama dari komunikasi adalah adanya perubahan sikap menjadi positif dari komunikan. Mencapai tujuan tersebut dalam perusahaan yang mempunyai pelanggan yang banyak dan heterogen tidaklah mudah, hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan, kerangka pengetahuan dan pengalaman. Begitu pula PT Telekomunikasi Selular yang mempunyai konsumen banyak dan tingkat kedudukan yang berbeda.

PT Telekomunikasi Selular atau disingkat Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator teknologi selular terbesar di Indonesia. Melalui visinya The Indonesian Wireless Telecommunication Solution Company, Telkomsel terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan calon pelanggan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan akan informasi yang diperlukan pelanggan mengenai perusahaan. Oleh karena itu perlu dijalin komuniikasi yang baik antara perusahaan dengan pelanggannya, dengan tujuan terbinanya hubungan yang harmonis diantara keduanya, sehingga tujuan yang diemban perusahaan dapat tercapai. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan adalah menerbitkan jurnal eksternal yang bernama mediaHALO.

Majalah mediaHALO pertama kali diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1999 yang dikelola oleh Departemen Corporate Communications PT Telekomunkasi Indonesia. Majalah mediaHALO ini terbit secara bulanan yang didistribusikan melalui pos. Majalah mediaHALO ini berisikan aneka ragam informasi yang dikemas dalam berbagai rubrik pelanggan kita, info jaringan, info pembayaran, kuis smile, tips kartuHALO, GraPARI HALO, event HALO, service HALO, dan apresiasi pelanggan.

Majalah mediaHALO diharapkan menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan pelanggannya, majalah mediaHALO diterbitkan dalam rangka menumbuhkan sikap positif pelanggan terhadap perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dukungan positif dari pelanggan agar dapat berlangsung terus. Oleh karena itu peranan media komunikasi sangat dibutuhkan sebagai sarana yang dapat menjembatani komunikasi antar perusahaan dan pelanggannya.

Dengan diterbitkannya majalah mediaHALO diharapkan dapat memperlancar arus informasi dari perusahan kepada pelanggan dan berdampak kepada tumbuhnya sikap positif pelanggan terhadap perusahaan.

Dilihat dari latar belakang yang diuraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana Penggunaan Penerbitan Majalah mediaHALO dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pelanggan Pada Produk Kartu HALO”.

Februari 17, 2011 at 1:07 am Tinggalkan komentar

Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang (KM-06)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal.

Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi yang begitu dinamik dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi terutama dengan timbulnya salah faham dan konflik

Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar.
Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. sesama dalam kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-masing komunikasi tersebut mempunyai polanya masing-masing.

Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. Menurut Kohler ada dua model komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perkantoran ini. Pertama, komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian (subsistem) perkantoran. Kedua, komunikasi interaktif, ialah proses pertukaran informasi yang berjalan secara berkesinambungan, pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara sub-sub sistem dalam perkantoran, maupun antara perkantoran dengan mitra kerja. Frekuensi dan intensitas komunikasi yang dilakukan juga turut mempengaruhi hasil dari suatu proses komunikasi tersebut.

Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi (perkantoran) menjadi semakin baik. Dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal.

Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang merupakan salah satu organisasi formal di lingkungan aparatur pemerintah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan khususnya kota Palembang. Program-program kerja yang dirancang bertujuan untuk menmpromosikan dan melindungi bidang kepariwisataan yang merupakan aset negara yang sangat penting sehingga sangat diharapkan kinerja yang optimal yang dapat diwujudkan melalui peranan komunikasi yang efektif supaya dapat memenuhi peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara ini.

Melihat pengaruh yang sangat penting antara proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi khususnya komunikasi interpersonal antar pegawai dengan tingkat kinerja pegawai maka penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut :
1. Masih kurangnya komunikasi interpersonal yang terjadi antar pegawai.
2. Masih banyak ditemukan kendala atau hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi interpersonal.
3. Kurang optimalnya kinerja pegawai akibat buruknya proses komunikasi interpersonal yang terjadi.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang ?”.

Mei 14, 2009 at 2:04 pm Tinggalkan komentar

PESAN KOMUNIKASI POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DALAM GERAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KALANGAN NAHDLIYIN (KM-05)

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Memasuki tiga dasawarsa terakhir dipenghujung abad ke-20, ada satu fenomena menarik di tengah-tengah masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia, yaitu menguatnya tuntutan akan demokratisasi. Menguatnya tuntutan ini lantaran demokrasi dipandang sebagai sistem yang mampu mengantar masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal. Demokrasi dinilai lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebih rasional, dan realitis, untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, represif, dan otoriter.

Demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elit yang memerintah. Menurut Sundaussen dalam Murod (1999:59), demokrasi juga bisa dipahami sebagai suatu “policy” di mana semua warga menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya. Meskipun begitu, Sundaussen meyakini bahwa tidak semua manifestasi-manifestasi tentang demokrasi di atas pernah dijalankan sepenuhnya, bahkan dalam suatu sistem yang demokratis sekalipun.
Setelah orde baru tumbang dan Indonesia secara dramatis sudah melangkah ke tahap institusionalisasi demokrasi, sebetulnya perubahan-perubahan penting telah banyak terjadi. Minimal dari segi pranata, legal dan institusional. Kita sudah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung, kemudian banyak ritual-ritual demokrasi dimana partisipasi rakyat itu bisa diinstitusionalisasi berlangsung secara berkala dan reguler. Partai dibebaskan untuk berdiri, Indonesia mengalami periode dimana liberalisasi politik berpuncak pada multi partai yang luar biasa besar. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai point of no return. Sejauh kita bertekad untuk meneruskan mekanisme politik seperti ini secara legal dan konstitusional.
Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin proses itu berlangsung terus. Beberapa perubahan penting yang cukup mendasar, salah satunya adalah desentralisasi. Sekarang dalam tahap menuju desentralisasi demokrasi. Memang kita akui mengandung banyak sekali kelemahan, banyak pertikaian yang tidak perlu, dan banyak sekali benturan kepentingan yang sengit agar desentralisasi betul-betul bermakna desentralisasi demokrasi maupun desentraliasi kekuasaan. Suasana ini sudah berlangsung sebagai basis bagi kehidupan berkala kita selama lima tahun proses sirkulasi kekuasaan. Hanya saja, siapa yang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan institusi ini, memanfaatkan mekanisme dan prosedur yang sudah demokratis seperti ini. Kita tahu bahwa yang berhasil memanfaatkan secara maksimal ternyata adalah aktor-aktor politik. Hal ini bisa dilihat pada semangat elit politik mendirikan partai politik guna meraih kekuasaan.

Jadi yang kita pahami menyangkut gerakan demokrasi di Indonesia adalah berbasis aktor. Penulis mengasumsikan itu sebagai upaya berbagai kelompok aktor di kalangan masyarakat Indonesia, dan itu bisa berbagai variasi, yang berusaha memperkuat institusi-insitusi demokrasi pada tingkat yang lebih jauh, yaitu politik demokratisasi. Termasuk juga bagaimana demokrasi harus diberi konteks sosial kultural.

Diantara aktor politik yang turut berperan dalam gerakan demokrasi di Indonesia adalah KH. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Sebagai mantan presiden RI keempat hasil koalisi poros tengah dan mantan ketua Umum NU selama tiga periode, Gus Dur sangat dikenal sebagai tokoh yang “nyeleneh”, vokal, dan kontroversi. Sebagai contoh kasus pencabutan SIUPP Monitor tahun 1990, di saat mayoritas umat Islam mengecam angket yang dibuat Tabloit Monitor, Gus Dur justru sebaliknya mengecam tindakan tersebut. Kecaman Gus Dur ini bukan semata-mata membela Monitor, namun sikap umat Islam dalam pandangannya sudah kelewat batas. Dalam pengertian, sikap umat Islam justru sudah mengarah pada sikap anti-demokrasi, misalnya meminta pencabutan terhadap Harian kompas dan Gramedia Group. Gus Dur menyatakan tidak setuju menyelesaikan masalah hanya dengan pencabutan SIUPP saja tanpa mengedepankan perkara ke pengadilan.

Gayanya yang seperti “pemain ketoprak” ini oleh Abdurraman Wahid sudah dirajut semenjak dia mulai berkecipung dalam discourse pemikiran pada awal 1970-an. Hanya saja lantaran setiap lontaran pemikirannya dipandang tidak lazim untuk zamannya, penuh kontroversi, dan selalu membuat orang “terkejut”, tidak heran bila ada atau bahkan banyak yang menganggap Gus Dur sebagai cendekiawan Muslim penuh kontroversi, dan aneh. Predikat ini secara konsisten dipertahankannya hingga sekarang (Murod, 1999: 86).

Predikat ini tampaknya cukup tepat, bila mengamati sikap dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid, sejak kemunculannya sebagai seorang scientist sampai kemudian menjadi seorang aktor politik (political player) yang cukup mumpuni, atau sebagai politisi paling ulung di era 1990-an, menurut Salim Said dalam Murod (1999:86). Dalam berbagai sepak terjangnya, Abdurrahman Wahid nyaris selalu berseberangan dengan mainstream sebagian cendekiawan Islam.

Secara faktual asumsi ini tak bisa dibantah, hanya saja menurut Al-Zastrouw (1994:2), bila dikaji secara lebih jauh apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid sebenarnya hal yang wajar dan biasa terjadi dalam proses kehidupan. Jika dikatakan aneh dan kontroversi itu lantaran keberaniannya untuk berbeda dan keluar dari kelaziman. Ini diperkuat Emha Ainun Nadjib yang menyebut Abdurrahman Wahid sebagai “orang gila” dalam sejarah. “Orang gila” yang dimaksud Emha Ainun Najib adalah orang yang menggagas apa yang tidak digagas orang lain, memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan membayangkan apa yang tidak dibayangkan orang lain (1993:12).

Sementara Hakim (dalam murod,1993:87), menyarankan bahwa untuk memahami Abdurrahman Wahid, ada tiga kunci yag harus diperhatikan, liberalisme, demokrasi, dan universalisme. Bila kita memahami dalam bingkai tiga kata kunci ini, apapun pemikiran atau langkah Gus Dur akan bisa dimaklumi. Artinya, bukan Abdurrahman Wahid yang mendahului jamannya, tetapi terkadang tidak sedikit orang yang terlalu konservatif, a-priori, picik, dan sempit pandangan dalam mengekspresikan sepak terjang Abdurrahman Wahid.

Sebelumnya, Abdurrahman Wahid juga pernah melontarkan berbagai gagasan yang terbilang aneh, seperti mengganti assalamu’alaikum menjadi “selamat pagi, sore atau malam”, menjadi juri Festifal Film Indonesia (FFI), membuka Malam Puisi Jesus Kristus di gereja, menolak bergabung dengan ICMI, di kala sebagian besar umat Islam mendambakan kehadirannya, termasuk juga keterlibatannya sebagai ketua di Forum Demokrasi (Fordem), serta kunjungannya ke negara Zionis, Israel.

Bukan hanya itu, dalam konteks pergulatan politik di tingkat elit, Abdurrahman Wahid juga terbilang kontroversi dan vokal. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian ia sering terhalang oleh berbagai rintangan. Akhir 1998-an sampai dengan pertengahan 2004 merupakan masa penuh tantangan bagi Abdurrahman Wahid dalam konstelasi politik nasional.

Dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia, Abdurrahman Wahid bersama tiga tokoh nasional lainnya, M. Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengadakan pertemuan politik di Ciganjur hingga melahirkan deklerasi Ciganjur (10/11/1998), disamping merupakan peristiwa ‘langka’, memiliki makna signifikan bagi gerakan demokrasi di Indonesia.

Menurut Alfian (2001:36), setidaknya ada tiga makna signifikan atas pertemuan Ciganjur. Pertama, ia bermakna mendalam bagi kemajuan pendidikan politik secara luas. Ini terlihat dari delapan butir kesepakatan, yang menekankan orientasi persatuan dan kesatuan bangsa secara utuh, pengembalian kedaulatan rakyat, desentralisasi pemerintahan, perspektif reformasi untuk generasi baru, pemilu yang independen, penghapusan dwifungsi ABRI, pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan pembubaran pengamanan swakarsa SI MPR.

Kedua, ia bermakna signifikan bagi perkembangan konstruktif Indonesia masa depan, tatkala kini kebekuan (kultur) politik terjadi. Munculnya kekuatan-kekuatan politik baru, yang mewujud dalam banyaknya partai politik baru, merupakan fenomena yang perlu dijawab dengan sikap-sikap kedewasaan dalam pergaulan politik nasional.
Ketiga, ia mengawali sebuah ‘tradisi baru’ bagi upaya membangun demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Tradisi ini menyiratkan pentingnya duduk bersama untuk merundingkan masalah-masalah bersama, dalam konteks reformasi dan kebangsaan.
Deklerasi Ciganjur merupakan starting point bagi elit politik untuk meneruskan gerakan demokrasi di Indonesia pasca kejatuhan orde baru, peristiwa ini juga merupakan jempatan bagi Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI ke-empat.

Peristiwa yang cukup spectacular dalam kehidupan politik Gus Dur juga nampak ketika ia membacakan dekrit presiden dengan maksud membubarkan parlemen DPR dan MPR, ia menganggap tindakan dewan sudah melampaui batas dan keluar dari koridor demokrasi, namun tindakan ini jadi bumerang bagi Gus Dur yang berakibat harus turun dari jabatannya sebagai presiden.

Sikap Gus Dur bertendensi politis lainnya yang masih aktual adalah ketika ia memilih Golput (golongan putih) dalam pemilihan presiden secara langsung 2004. Gus Dur melakukan hal itu sebagai protesnya atas kecurangan, pemihakan, manipulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurutnya melanggar sejumlah undang-undang Pemilu.

Sekalipun atas nama pribadi, sikap golput KH. Abdurrahman Wahid tersebut diduga berdampak pada peran serta masyarakat dalam pemilihan presiden secara langsug, hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi KPU dari 155.048.803 pemilih terdaftar, lebih dari 36 juta di antaranya tidak mempergunakan hak pilihnya (golput). Jumlah ini jauh lebih tinggi dari perolehan suara pasangan Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi yang berada di urutan kedua dengan 31,5 juta suara (26,6 %). Perilaku golput ini meningkat pada pelaksanaan pilpres II menjadi 44 juta lebih besar dari perolehan suara pasangan Mega-Hasyim yang tetap diurutan kedua dengan 43,2 juta suara (39,1 %).

Pilihan golput masyarakat terjadi di semua kota di Indonesia, seperti juga di Samarinda tempat penelitian ini dilakukan, Sebanyak 32,52 persen atau 683.635 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak suaranya alias golput dalam Pilpres putaran kedua 20 September 2004. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Pilpres putaran pertama yang mencapai 29,95 persen atau 607.483 pemilih dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 2.028.160 orang.

Sebagai seorang tokoh NU dan telah menjadi ketua umum selama tiga periode, manuver politik Gus Dur tak lepas dari perjalanan NU. Melalui partai politik PKB yang berbasis massa warga nahdliyin. Agaknya Gus Dur hendak mengangkat derajat politik di kalangan NU. Hal ini setidaknya, terbaca dalam dua hal. Pertama, Gus Dur sengaja memunculkan namanya dengan legitimasi pimpinan NU yang memiliki banyak pengikut sebagai repsentasi kelompok informal-luar sistem.

Kedua, Gus Dur berhasil memantapkan dirinya sebagai poros politik dominan ditubuh NU walaupun ditubuh NU terbelah dalam beberapa partai politik, bahkan lebih dari itu Gus Dur telah menjadi tokoh nasional dan internasional (Alfian, 2001:35)
Melihat banyaknya aktivitas Gus Dur yang mengandung pesan politik dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan diduga turut mempengaruhi perilaku politik rakyat Indonesia khususnya warga NU menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Rumusan Masalah
Bagaimana pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda ?
Bagaimana perilaku Kalangan Nahdliyin dalam Menerima Pesan Gus Dur?
Bagaiman pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan nahdliyin Samarinda ?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu untuk:
Untuk menganalisis bentuk pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda.
Untuk menganalisis perilaku Kalangan Nahdliyin dalam menerima Pesan politik Gus Dur.
Untuk menganalisis pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan Nahdliyin Samarinda.

Mei 14, 2009 at 1:57 pm Tinggalkan komentar

ANALISIS KONEKSITAS KOMUNIKASI ORGANISASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PAREPARE TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN … (KM-04)

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999).

Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang (tahun1999) telah terealisasi beberapa program pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.

Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Khusus pada pengembangan Kawasan Timur Indonesia, pemerintah telah menempuh pula suatu kebijaksanaan pembangunan sektor ekonomi untuk setiap kawasan andalan di setiap propinsi KTI, yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 1996 dengan menetapkan 13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Aktualisasi dari pelaksanaan Keppres tersebut adalah dengan pembentukan suatu lembaga khusus Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI), dan lembaga ini telah menetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk wilayah andalan Propinsi Sulawesi Selatan, yakni Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang meliputi lima wilayah, yakni Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare berpusat di Kotamadya Parepare.

Pertimbangan utama pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare adalah dalam rangka memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan, khususnya pada sektor ekonomi bagi daerah hinterland (sekitarnya) kelima Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare tersebut dengan memberikan peluang bagi para investor, baik investor asing maupun investor luar negeri untuk berperan aktif secara lebih luas di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini ditegaskan dalam Keppres Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare, sebagai berikut:

Bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di Kawasan timur Indonesia, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kotamadya Parepare.

Dengan demikian pembentukan KAPET Parepare tersebut merupakan salah satu wujud nyata tindakan antisipatif pemerintah dalam rangka memasuki dan menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang ketat dan semakin kompetitif.

Bila ditinjau dari pembentukannya, KAPET Parepare hadir satu tahun lebih dahulu dibanding pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan bagi KTI, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan, kehadiran KAPET Parepare memiliki arti yang lebih penting karena sifatnya yang lebih “khusus” dan “focus” terhadap upaya memacu dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Namun di lain pihak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan dapat berperan sebagai instrumen pendukung operasional kinerja dan visi KAPET Parepare sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, yaitu terwujudnya wilayah KAPET Parepare sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah melalui percepatan pembangunan ekonomi yang didasarkan atas potensi sektor/komoditas unggulan serta keterkaitan antar wilayah yang berbasis kemandirian lokal.

Sejak kehadirannya, kinerja KAPET Parepare telah melakukan upaya-upaya pendayagunaan potensi daerah, namun sampai saat ini pertumbuhan ekonomi belum mampu mencapai angka optimal. Menurut penulis, hal tersebut disamping disebabkan oleh keterbatasan kemampuan daerah itu sendiri, khususnya dalam hal working capital (permodalan kerja), disebabkan pula oleh kurang terjalinnya komunikasi atau hubungan kerja organisasi antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan ekonomi kawasan tersebut diperlukan adanya working interaction (interaksi kerja) dalam konteks working connection (hubungan kerja) organisasi yang terkoordinasi secara terbuka dan profesional antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut, diantaranya dalam bentuk interconnection (koneksitas) kebijakan-kebijakan organisasi, seperti koordinasi, sosialisasi, sinergis, dan evaluasi pelaksanaan program maupun hasilnya bagi kelima wilayah KAPET Parepare tersebut.
Dengan terjalinnya interconnection (koneksitas) antar kelima wilayah KAPET Parepare dalam bentuk interaksi komunikasi organisasi dalam kapasitasnya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi secara terpadu, efektif dan efisien di setiap daerah hinterlandnya.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada koneksitas dalam konteks komunikasi organisasi antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut, yang berkaitan dengan usaha-usaha yang mengarah pada percepatan pembangunan ekonomi untuk setiap daerah-daerah hinterlandnya dalam Propinsi Sulawesi Selatan.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis berusaha mengkaji lebih cermat tentang koneksitas antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut dalam kaitannya dengan usaha percepatan pembangunan ekonomi masing-masing daerah hinterlandnya serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dengan melakukan penelitian yang berjudul:
Analisis Koneksitas Komunikasi Organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Hinterland.

Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka melahirkan beberapa butir permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Parepare ?
2. Bagaimana percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterland Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare ?
3. Sejauh mana pengaruh dan hubungan koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterlandnya ?

Mei 14, 2009 at 1:55 pm 1 komentar

Pos-pos Lebih Lama


Kalender

November 2017
S S R K J S M
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Posts by Month

Posts by Category