Posts filed under ‘Ilmu Sosial’

Contoh Skripsi Ilmu Sosial

  1. Dampak Pengembangan Obyek Wisata Purwahamba Indah Terhadap Kebudayaan Masyarakat Di Desa Purwahamba Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal
  2. Peranan Saluran Irigasi Bendung Pesayangan Untuk Mencukupi Kebutuhan Tanaman Padi Petak Sawah Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
  3. Implementasi Keputusan Gubernur No.27 Tahun 2004 Tentang Standart Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang)
  4. Profesionalisme  Polisi Republik Indonesia (Studi Penelitian Tentang Analisis Kinerja Polri Di Poltabes D.I Yogyakarta)
  5. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
  6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat
  7. PEMANFAATAN TANAH UNTUK PENINGKATAN TARAF HIDUP DENGAN CARA KONSOLIDASI TANAH
  8. TRANSFORMASI NILAI SOSIAL DAN ETIKA POLITIK WARGA DESA MAKAMHAJI KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM ERA REFORMASI TAHUN 1999 – 2004
  9. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR MATA  PELAJARAN IPS EKONOMI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 36 SEMARANG TAHUN 2005/2006

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Iklan

April 26, 2012 at 8:16 am Tinggalkan komentar

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR MATA PELAJARAN IPS EKONOMI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 36 SEMARANG TAHUN 2005/2006 (IS-9)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumberdaya manusia bagi kehidupan di masa yang akan datang. Melalui proses belajar diharapkan akan dicapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat tercapai jika siswa melibatkan dirinya secara aktif dalam kegiatan belajar baik fisik, mental maupun emosional. Pendidikan Nasional adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan dan ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003).

Kegiatan belajar mengajar memiliki peranan yang sangat penting agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa komponen dalam belajar mengajar yaitu : tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber belajar dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka berlangsungnya proses
belajar mengajar, bila salah satu komponen tersebut tidak ada, maka proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik.

Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa tersebut. Hasil belajar siswa yang tinggi akan memberikan dorongan dan semangat siswa meningkatkan minat belajar terhadap mata pelajaran, karena minat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan. Jika seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat maka diharapkan hasilnya akan baik, namun apabila seseorang tidak memiliki minat untuk mempelajari sesuatu maka jangan diharapkan bahwa seseorang dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut.

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah ada tiga variabel yang saling berkaitan. Ketiga variabel tersebut adalah kurikulum, guru dan proses belajar mengajar. Dalam hal ini guru menempati kedudukan sentral sebab peranannya sangat menentukan. Guru harus mampu menerjemahkan nilai- nilai yang ada dalam kurikulum kemudian mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa melalui proses belajar mengajar di sekolah (Nana Sujana,1987:1).
Dengan demikian guru memiliki peranan penting dalam mentransformasikan isi kurikulum yang diantaranya adalah materi pelajaran. Guru dituntut memiliki ketrampilan dan kemampuan tersendiri agar materi pelajaran dapat sampai kepada siswa sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Salah satu kemampuan itu adalah dalam memilih metode pengajaran.

Dalam penyampaian materi pelajaran seorang guru harus mampu membuat siswa paham akan materi yang disampaikan, oleh karena itu guru harus dapat memanfaatkan media yang ada salah satunya adalah buku pelajaran. Buku pelajaran memang banyak yang beredar. Selain itu, di sekolah juga disediakan buku paket. Pada kenyataanya masih banyak siswa yang tidak memiliki buku penunjang selain buku paket. Mereka cenderung hanya mencatat dari penjelasan gurunya. Hal ini disadari maupun tidak dapat menghambat proses belajar mengajar sebab siswa kurang memiliki bahan untuk belajar pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung.

Mata pelajaran IPS Ekonomi adalah merupakan mata pelajaran yang wajib bagi siswa SMP baik kelas VII, VIII, maupun kelas III SMP. Mata pelajaran Ekonomi memiliki tujuan agar siswa mampu mengenal lingkungan sosialnya sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan serta memiliki kepekaan terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungannya. Menjadi harapan semua pihak, agar setiap siswa mencapai hasil belajar yang sebaik- baiknya. Tetapi pada kenyataanya tidak semua siswa mencapai hasil seperti yang diharapkan. Tingkat penguasaan belajar dalam mempelajari IPS Ekonomi dapat dilihat dari prestasi belajar yang umumnya dinyatakan dalam bentuk nilai. Penguasaan konsep IPS Ekonomi yang kurang, mengakibatkan nilai yang diperolehnya rendah. Beberapa siswa mendapatkan nilai yang rendah walaupun telah diupayakan sebaik-baiknya oleh guru agar siswa tidak mengalami kesulitan belajar.

Pada hakikatnya di dalam belajar senantiasa ada rintangan dan hambatan yang akan mempengaruhi prestasi yang dicapai siswa. Faktor penyebab kesulitan belajar pada dasarnya ada dua macam, yaitu faktor intern (faktor yang berasal dari diri siswa) dan faktor ekstern (faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor intern meliputi keadaan fisik, keadaan emosi, gangguan psikis, intelegensi bakat khusus dan perhatian. Faktor ekstern meliputi keadaan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dalam proses pembelajaran IPS Ekonomi terdapat tahap input, proses, output dan umpan balik. Umpan balik adalah segala informasi baik yang menyangkut keluaran maupun proses pembelajaran. Umpan balik ini diperlukan untuk memperbaiki masukan maupun proses pembelajaran. Akhirnya dari proses pembelajaran IPS Ekonomi diperoleh hasil belajar yang dinyatakan sebagai out put atau keluaran. Out put yang kurang bermutu atau belum memenuhi harapan, dapat dipengaruhi oleh input atau masukan yang kurang baik kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat, materi yang kurang tepat serta metode belajar yang kurang mendukung sehingga menyebabkan siswa menghadapi kesulitan dalam mempelajari IPS Ekonomi (Dimyati;Mulyono,2002:19-20).

Dalam mempelajari mata pelajaran IPS Ekonomi, siswa senantiasa dihadapkan pada situasi jenuh karena materi serta metode pengajaran yang
kurang menarik dan monoton. Hal ini menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa kurang memuaskan yaitu sebesar 53,50 yang dapat dilihat dari nilai ulangan harian bersama semester I Tahun Ajaran 2005/2006. Berdasarkan data yang diperoleh perincian nilai rata-rata masing-masing kelas adalah sebagai berikut: kelas VIIIA 59,63; VIIIB 50,66; VIIIC 48,65; VIIID
49,05; VIIIE 46,71; VIIIF 51,08 dan VIIIG 65,87. Sehingga dapat dijadikan indikasi bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan belajar IPS Ekonomi. Keterkaitan antara belajar dengan hasil belajar bukan hanya tergantung pada kecemerlangan otak, tetapi sikap, kebiasaan dan keterampilan belajar serta faktor-faktor yang berasal dari luar siswa juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Tidak sedikit siswa yang kurang menyadari pentingnya belajar sesuai dengan kemampuan dirinya. Siswa memiliki kebiasaan belajar yang baik maka hasil belajarnya akan lebih baik apabila dibandingkan dengan siswa yang kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik.

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah apabila peneliti, guru maupun pihak-pihak yang bersangkutan menjumpai siswa mengalami kesulitan belajar. Atas pertimbangan tersebut, maka dalam penelitian ini diberi judul : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Mata Pelajaran IPS Ekonomi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang Tahun Ajaran 2005/2006”.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

April 9, 2012 at 12:49 pm Tinggalkan komentar

TRANSFORMASI NILAI SOSIAL DAN ETIKA POLITIK WARGA DESA MAKAMHAJI KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM ERA REFORMASI TAHUN 1999 – 2004 (IS-8)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah politik adalah masalah yang selalu aktual sehingga tetap menarik untuk dibicarakan, dikaji dan dicermati. Persoalannya bukan berarti politik adalah masalah yang paling utama dalam kehidupan manusia, akan tetapi sebagai warga negara yang hidup dalam suatu negara perlu tahu dan peduli terhadap keadaan politik masyarakat yang saat ini sedang berkembang. Dengan mengetahui perkembangan budaya dan etika politik suatu masyarakat, maka keputusan dan kebijakan politik yang dilakukan oleh penguasa akan lebih bermanfaat dan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat banyak.

Pada era reformasi seperti sekarang ini, masalah politik menjadi kebutuhan sehari – hari dan menjadi perbincangan orang hampir disemua tempat. Mulai dari meja pemerintah, kalangan ekonomi, para praktisi hukum, bahkan sampai para petani yang pada masa orde baru, mereka tidak tahu politik, kini sangat terasa bahwa dunia politik sepertinya menjadi bagian yang penting bagi kehidupan mereka.

Media massa dan media elektronik sebagai salah satu dari agen politik memungkinkan gencarnya arus informasi yang masuk ke pedesaan, termasuk informasi dalam bidang politik, sehingga masyarakatpun dapat dengan leluasa mengikuti perkembangan politik yang terjadi di tanah air bahkan di dunia internasional sekalipun. Masyarakat desapun kini sudah dapat mengakses berbagai kejadian dengan cepat kapan dan dimanapun.

Selain peranan media massa terlebih media elektronik sebagai salah satu agen politik, arus urbanisasi dan mobilitas penduduk dari desa ke kota dapat pula mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam bidang politik, terutama terhadap orientasi budaya politik, mulai dari pengetahuan dan kepercayaan politik (orientasi kognitif), perasaan terhadap sistem politik, perasaan politik serta aktor politik dan penampilannya (orientasi afektif), juga orientasi evaluatif yang meliputi keputusan dan pendapat tentang obyek – obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan ( Almond dkk, 1990:16-17 ).

Wacana politik yang saat ini sedang berkembang terutama di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupatan Sukoharjo dalam era reformasi perlu dikaji dan dicermati karena adanya indikasi gejolak dalam masyarakat terhadap keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama pemerintah Desa. Dalam era reformasi seperti sekarang ini di Desa Makamhaji ada keberanian dari sebagian masyarakatnya untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam bidang politik. Namun ada keraguan dalam menentukan cara – cara mereka berpartisipasi, sehingga terjadi partisipasi yang kurang etis dari sebagian kecil warga Desa Makamhaji.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut diatas, maka kami bermaksud meneliti sejauh mana transformasi nilai sosial serta cara – cara yang ditempuh masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, lebih khusus perubahan nilai sosial dan etika politik yang ada dan terjadi di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam era reformasi tahun 1999 – 2004.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

April 9, 2012 at 12:47 pm Tinggalkan komentar

PEMANFAATAN TANAH UNTUK PENINGKATAN TARAF HIDUP DENGAN CARA KONSOLIDASI TANAH (IS-7)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu Negara lutlak dilaksanakan, jadi pembangunan dilaksanakan diseluruh aspek kehidupan. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut semakin lama semakin meningkat sehingga keperluan akan tempat untuk pembangunan dalam hal ini tanah, semakin terasa penting. Apabila suatu penduduk Indonesia yang semakin bertambah banyak sementara tanah yang tersedia terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan kepentingan sehingga akan menimbulkan konflik dan lebih lanjut akan berakibat meresahkan masyarakat. Selain itu kualitas penduduk pun semakin meningkat. Kalau dulu masa-masa permulaan kemerdekaan masih banyak penduduk yang buta huruf dan kaum terpelajarnya relatif sedikit, tetapi kini penduduk sudah melek huruf dan kaum terpelajarnya jauh meningkat jumlahnya.

Akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut mau tidak mau akan meningkatkan kebutuhan hidup. Apalagi untuk kebutuhan akan rumah tempat tinggal masyarakat sesuai perkembangan penduduk dan tuntutan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disediakan melalui perumahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta maupun kelompok masyarakat. Walaupun demikian belum semua dapat terpenuhi karena disamping permintaan terlalu banyak, juga kemampuan daya beli masyarakat serta lokasi tersedia belum merata. Kenyataan di lapangan daerah perkotaan banyak terjadi masyarakat pemilik tanah memanfaatkan tanah miliknya dipecah-pecah menjadi kaplingan tanah untuk dibangun guna memenuhi kebutuhan rumah tinggal mereka.

Pemecahan tanah tersebut menurut selera pemiliknya sendiri (mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku), maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan asas penataan lingkungan seperti adanya jalan buntu, jalan setapak, bidang tanah tidak teratur, bidang tanah tidak memperoleh jalan, tidak tersedianya tanah untuk fasilitas umum/sosial dan sebagainya. Dan kalau semula belum perlu memiliki kendaraan, kini kendaraan tersebut sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Ini berdampak pada penyediaan tanah untuk tempat kendaraan dan juga berlanjut pada kebutuhan prasarana jalan dan sebagainya.

Masalah pertanahan jika tidak diatur oleh negara dengan baik akan berakibat negatif. Untuk wilayah perkotaan dapat berdampak meningkatnya daerah kumuh, pendudukan tanah secara liar, kesulitan memperoleh tanah, harga tanah yang meningkat, biaya pembangunan tinggi sehingga tersebarnya tanah kosong yang belum dibangun, terjadi spekulasi tanah, bentuk pemukiman semakin tak teratur dan sebagainya. Begitupun untuk wilayah pedesaan dapat berdampak pada petani ekonomi lemah yaitu pemilik tanah cenderung terdesak oleh golongan ekonomi kuat.
Dengan demikian jelaslah bahwa masalah tanah telah meningkat bukan hanya masalah pertanian tetapi telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi politik dan bahkan dimensi pertahanan dan keamanan.

Maka Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menata daerah yang kumuh, tidak teratur dan tidak tertata melalui kegiatan konsolidasi tanah, yang mana didasarkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Dengan kemampuan Pemerintah yang terbatas dalam membiayai penataan/konsolidasi tanah, telah mengambil kebijaksanaan sehingga pelaksanaan penataan tanah tersebut dibebankan kepada masyarakat. Yang mana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 410/591/2005 tentang Peningkatan Pelayanan Tanah Secara Swadaya. Untuk itu partisipasi masyarakat secara aktif sangat penting yang diwujudkan dengan cara memberi sumbangan sebagian tanahnya untuk keperluan prasaranan jalan dan fasilitas umum/sosial lainnya.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka diangkat menjadi satu pokok bahasan penulisan Tugas Akhir ini mengingat masih banyaknya penataan pemukiman yang semrawut, kumuh, kurang teratur dan tidak tertib.
Penulis menguraikannya dalam pokok bahasan penulisan Ttgas Akhir dengan judul “Pemanfaatan Tanah Untuk Peningkatan Taraf Hidup Dengan Cara Konsolidasi Tanah”.

Penulis mengambil judul ini karena pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah di Kabupaten Jepara baru dimulai dan manfaat-manfaat apa saja yang didapat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

April 9, 2012 at 12:46 pm Tinggalkan komentar

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat (IS-6)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun
1945,pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus
dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya
yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber- sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
1) Hasil pajak daerah
2) Hasil retribusi daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
( Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004)

PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Untunglah di Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagaikebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa. Seperti yang telah diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, bahwa mengembangkan pariwisata, melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, argonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. (TAP MPR No.IV/MPR/1999)

Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang.
Kabupaten Ciamis mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang ada dan potensinya yang cukup pesat dimasa mendatang. Dari beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Ciamis, obyek wisata pantai Pangandaran merupakan taman wisata yang memiliki berbagai keistimewaan seperti pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan kita untuk
berenang dengan aman, terdapat pantai dengan hamparan pasir putih dan terdapat taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang mempesona. dengan pemandangan alamnya yang sangat indah. Obyek wisata pantai Pangandaran sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Ciamis. Tetapi keberadaan obyek wisata pantai Pangandaran ini akan kurang berdaya guna apabila pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik. Dalam hal ini terutama faktor-faktor penunjang obyek wisata seperti daya tarik, sarana dan prasarana serta promosi.
Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis-Jawa Barat.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

April 5, 2011 at 9:33 am Tinggalkan komentar

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (IS-5)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan.
Latar belakang dilakukan pengangkatan anak untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan untuk melestarikan keturunan.

Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.
Tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alterlatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak didalam pelukan keluarga, yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Dengan pengangkatan anak diharapkan agar ada yang memelihara dihari tuanya, dan
mengurusi harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Di dalam sebuah keluarga yang harmonis dan lengkap, anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak pada hakekatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan buah hati dari orang tuanya yang tiada ternilai harganya, dan menjadi generasi penerus orang tuanya.

Pada umumnya perkawinan tidak akan puas bilamana tidak mempunyai anak, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperolehnya. Pengangkatan anak adalah salah satu usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum, salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status hukum pengangkatan anak, itu sendiri yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga.

Pengangkatan anak menurut hukum adat yang dilakukan di masyarakat Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tidak ada suatu kesatuan cara untuk melaksanakannya, sehingga akibat hukum dari pengangkatan anak itupun berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah yang berlaku.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda- beda, antara lain dapat disebutkan: karena keiginanan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak atau sebagai”Pancingan”, adanya keiginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat
menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu
Pengangkatan anak dilakukan karena kekhawatiran akan terjalinnya keretakan hubungan yang telah dibinanya. Selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan.

Pengangkatan anak di masyarakat Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan berbagai macam cara ada yang melalui lembaga pengadilan, berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam, namun sebagian besar dilakukan secara adat kebiasaan.

Pengangkatan anak di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagian besar mempunyai pendapat bahwa pengangkatan anak baru dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan adat isiadat yang telah berlaku.
Atas dasar uraian tersebut diatas, maka peneliti mengambil judul

”PENGANGKATAN ANAK MENURUT ADAT DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN”

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

April 5, 2011 at 9:32 am Tinggalkan komentar

Profesionalisme Polisi Republik Indonesia (Studi Penelitian Tentang Analisis Kinerja POLRI di POLTABES D.I Yogyakarta) (IS-4)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karna badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.

Kita dapat melihat pada era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Pengidentifikasian polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai polisi itu. Polisi seyogyanya kita lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum.

Tetapi pengidentifikasian yang demikian itu masih belum juga memuaskan untuk melihat apa dan siapa po0lisi itu, apa yang dikerjakannya dan lain sebagainya, secara lebih seksama. Dirasakan, bahwa badan yang namanya polisi itu tidak bisa hanya dilihat sebagai aparat atau birokrasi penegakan hukum belaka. Apabila kiya mendekati dan menelaahnya secara sosiologis, cukup banyak “misteri” yang terkandung dalam pekerjaan polisi. Artinya, ia tidak bisa diukur dengan ukuran hukum.

Dimanapun dunia ini, kepolisian akan selalu ditarik kedua arah yang berbeda, yaitu arah formal prosedural dan arah sosiologis substansial .Keadaan dasar seperti itu mendorong kita untuk memahami pekerjaan kepolisian sebagai sesuatu yang “ berakar peraturan” dan sekaligus juga “ berakar prilaku”. Kalau mempelajari kepolisian juga berarti berusaha memberikan penjelasan mengenai objeknya, seperti lazimnya aturan main dalam ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan bisa memahami pekerjaan kepolisian dengan sebaik-baiknya, tanpa masuk kedalam hakikatnya sebagai suatu pekerjaan yang berakar prilaku itu.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat .

Kenyataan masi menunjukan , bahwa polisi lebih di kenal oleh masyarakat sebagai badan yang pekerjaannya memburu dan menenangani kejahatan. Mendengar kata polisi, segera saja pikiran masarakat tertuju pada pencurian, perampokan, pembunuhan , dan sebagainya. Atau, yang lebih ringan, kemacetan lalu lintas.
Masyarakat dan polisinya merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tampa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Susah sekali untuk menemukan celah-celah di mana polisi tidak di perlukan. Bahkan rumputpun telah menjadi syahabat polisi. Hal ini bisa di saksikan di lapangan yang di capai papan bertuliskan “Dilarang Berjalan di Rumput” Larangan tersebut mengiplikasikan kerja pemolisian, karena sekaligus mengundang polisian untuk mengamankan larangan tersebut. Tanpa kehadiran polisi, tidak ada yang akan mengamankan larangan tersebut.
Seperti yang dikemukakan oleh prof. Satjipto Rahardjo bahwa “perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari”. Apabila kita menyadari bahwa polisi merupakan ujung tembok penegakan hukum, yang berarti :polisilah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakan hukum . Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakatpun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukum punakan dipandsang baik. Karena itu, pandangan masyarakat tentang polisi akan membawa implikasi pada pandangan mereka terhadap hukum. Pekerjaan pemolisian yang tertanam kedalam masyarakat dapat kita lihat bagaimana struktur sosial, kultural dan ideologis telah menentukan pemberian tempat kepada polisi dalam masyarakatnya, bagaimana ia diterima oleh masyarakat, dan bagaimana ia harus bekerja.

Kekuasaan tunggal negara ditanggan kepolisian pada abad ke-6 dan wewenang kepolisian yang terjadi alat kekuasaan dimasa penjajahan hindu belanda dahulu terhadap rakyat menggandung kosekwensi polisi berdarah panas, sehingga kurang dekat hubunggan antara polisi dimata rakyat.

Pertumbuhan kepolisian dewasa ini telah berubah doktrinnya, menjadi “friends partners and dependers of citizen”, dalam arti polisi sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dari pada urusan kekuasaan negara.

Perihal sorotan berupa keritikan maupun hujatan terhadap kepolisian, umumnya komunitas aparat kepolisian sudah amat siap menghadapinya. Sebagian dikarenakan secara faktual polri memang nyata-nyata masih mengidap berbagai kelemahan sehingga pantas dikeritik. Sebagian lain dikarenakan kuatnya pemahaman bahwa semua keritik dan bahkan hujatan dari anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya adalah bentuk lain dari kecintaan masyarakat terhadap polri.

Pergeseran serta perubahan dalam fungsi yang harus dijalankanoleh suatu badan dalam masyarakat merupakan hal yang biasa. Hal yang agak istimewa adalah bahwa kita sekarang hidup dalam dunia dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat intensif dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu.

Pekerjaan polisi yang berhadapan langswung dengan masyarakat itu berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatakan, bahwa mereka berhadapan dengan rakyat, melainkan lebih dari itu; berada ditenggah-tenggah rakyat. Polisi juga disebut-sebut sebagai melakukan jenis pekerjaan yang tidak sederhana, yaitu melakukan pembinaan dan sekaligus pendisiplinan masyarakat. kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang beda sekali, yang disatu pihak bisa bisa dilambangkan dalam bentuk “ pistol dan borgol”, sedang dilain pihak mempolisi masyarakat “dengan hati” atau “setangkai”

Berbagai alasan memang bisa dikemukakan untuk mencoba menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat terhadap polisinya. Mungkin karena ketertiban, keamanan dan ketentraman merupakan hal-hal yang sangat merisaukan masyarakat, sedang polisilah yang bertugas untuk menanganinya. Hal tersebut mungkin juga disebabkan karna polisi merupakan birokrasi yang bekerja secara langsung ditenggah-tenggah masyarakat, sehingga resiko bagi terjadinya pergeseran dan pembenturan dengan masyarakat juga menjadi tinggi. Karena begitu dekatnya polisi dengan masyarakat, maka masyarakat pun banyak harapan kepada polisinya, sehingga demikian kinerja polisi pun banyak mendapat perhatian.

Sebagai bahan untuk meningkatkan diri, citra polisi yang dad harus diperjelas dengan alasan yang menyertai citra tersebut. Citra polisi bisa terbentuk setidaknya melalui dua pandangan yaitu pandangan obyektif dan subyektif. Secara obyektif masih ada kekurangan-kekurangan pada polisi, misalnya kekurangan personil anggaran dan sarana prasarana. Namun kondisi obyektif polisi saat ini bisa dipersepsikan berbeda-beda menurut pihak yang menilai. Masyarakat bisa memandang polisi berdasar standar, nilai, latar belakang dan pengalaman mereka. Pandangan subyektif ini berkembang terus dimasyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditenggah-tenggah masyarakat. untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tidakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.

Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta prilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem “ recruitmen and training” kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adalah mustahil untuk mewujudkan penampilan kerja polisi dalam bentuk yang ideal. Yang dapat dilakukan, baik oleh pimpinan polri maupun unsur-unsur lain dimasyarakat, adalah mempersempit jarak antara identitas tersebut dengan realitas yang hidup dewasa ini. Mangkin semit atau lebih lebarkah jarak itu, antara lain dapat diukur lewat berbagai respon masyarakat terhadap penampilan kerja anggota-anggota polri.
Pandangan diatas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh kepolisian. Dapat disebut bahwa kepolisian telah terjadi pergeseran yang makin terasa kuat dari polisi sebagai “Pemburu Kejahatan” kepada polisi yang menjalankan “pekerjaan sosial”. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak hanya mengandung isi sosial biasa,melainkan juga ekonomi, politik dan kebudayaan.
Menjelang akhir tahun 1992, ada kesibukan istimewa dikalangan Polri. Yaitu, membuat perhitungan dengan prestasinya selama ini. Polri bukan suatu ” badan diatas angin”, melainkan yang akuntabel terhadap rakyatnya. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara istimewa dan yang tidak lazim dilakukan di negeri ini. Polri membuat perhitungan dengan cara menunjukan kepada masyarakat, kekurangan-kekurangan yang ada padanya selama ini. Dan itupun dilakukannya dengan tidak tanggung-tanggung, yaitu dengan menunjukkan dengan adanya sejumlah polisi berprilaku buruk (Polda Jatim) dan laporan tentang suap dalam dunia kepolisian.

Kedudukan Polri yang berbeda ditengah-tengah masyarakat akan dapat mempengaruhi kinerjanya dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam ilmu sosial dan semacam konsep stgmatis yang mengatakan, bahwa lembaga-lembaga dalam suatu masyarkat akan membawa ciri masyarakat bersangkutan. Konsep tersebut lalu dituangkan kedalam rumus, “bagaiman masyrakatnya, begitu pula lembaganya”. Dengan demikian bisa dikatakan juga, bahwa masyarakat akan mempunyai lembaga-lembaganya yang berkualitas sama dengan kualitas masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa stempel masyarakat akan selalu melekat pada sekalian lembaga yang dimiliki masyarakat tersebut. Polisi sebagai salah satu lembaga dalam masyarakat tidak merupakan perkecualian, kualitas pekerjanya juga akan sangat ditentukan oleh keadaan, watak serta kualitas masyarakat disitu. Dengan demikian, stempel masyarakat indonesia juga melekat pada Polri.
Harapan masyrakat terhadap kepolisian itu sebenarnya hanya dua hal : Pertama, mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polri secara maksimal baik atas dirinya, maupun keluarga nya dan harta bendanya; kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri.

Dari kondisi mekanisme penegakan hukum dengan berbagai kendalanya bukan saja membuat mekanisme penegakan hukum menjadi tak sesuai yang diharapkan, lebih dari itu adalah munculnya berbagai keluhan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan pungsi kepolisian. Berbagai keluhan masyarakat ( public complint ) tersebut antara lain adalah : polisi lalu lintas yang kerap terlambat hadir di jalan yang macet, atau anggota satuan bhyangkara ( Sabhra ) yang meminta “ salam tempel “ dari kendaraan-kendaraan angkutan, adalah salah satu citra polisi yang tertanam dibenak masyarakat. contoh lain, adalah sikap anggota reserse yang ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus, atau petugas binmas yang “ asal sudah selesai” saat memberi penyuluhan. Mau tak mau juga masih merupakan gambaran yang dipersepsikan oleh masayrakat tentang pribadi polisi dan organisasi kepolisian dewasa ini
Dewasa ini, usaha Polri mengembangkan profesonalismenya terus diperjuangkan. Usaha-usaha itu terus dilakukan antara lain dengan jalan mengikutsetakan anggotanya kedalam berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kualitas kerja dan profe4sionalisme Polri.

Hasil penelitian PSKP UGM tahun 1998-1999 bekerjasama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri menunjukkan hasil, pada bidang penegakan hukum masih tingginya pelanggaran hukum oleh anggota dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, yang tercermin adanya moral yang rendah, pada bidang keamanan masih ada tingginya rasa tidak aman, pada bidang pelayanan terdapat kewibawaan anggota yang rendah. Selanjutnya penelitian tersebut memokuskan pada penyebab utama rendahnya profesionalisme polisi karena aspek structural, institusional dan kultural. Jati diri Polri menunjkkan indikasi profesionalisme rendah, militeristik, sehingga sikap pelayanan kaku, kapasitas intelektual anggota bintara dan tamtama rendah, komunikasi kerja yang patuh saja pada atasan, dan kurang peluang untuk berlaku kritis. Hasil penelitian tersebut perlu ditindak lanjuti guna meningkatkan profesionalisme Polri.
Upaya meningkatkan profesionalisme dapat pula dilihat dari pelepasan POLRI dari struktur organisasi ABRI mulai tanggal 1April 1999. kebijakan tersebut setidaknya telah memberi nuansa baru bagi Polri sendiri, paling tidak Polri sudah bisa “mandiri” didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polri dapat benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Adapun pentingnya penelitian tentang Analisis kinerja polri POLTABES jogjakarta yakni melihat lebih jauh sektor-sektor rell kenerja Polri khususnya Poltabes jogjakarta. sebagai bahan pertimbambangan dan menjadi sebuah aturan hukum dari sebuah lembaga organisasi formal yang mungkin menjadi sebuah acuan pembelajaran, apa saja yang telah dikerjakan, dan melihat lebih dalam kinerja-kinerja polri yang dalam hal ini sudahkah dapat dikatakan Profesional dalam mengemban tugas-tugas negara.
Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya persepsi tentang kinerja Polri merupakan masalah penting yang perlu dilihat lebih lanjut dalam dalam rangka mewujudkan profesionalisme polisi dalam menaggapi tantangan yang semakin berat.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Maret 26, 2011 at 12:03 am Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


Kalender

Oktober 2017
S S R K J S M
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Posts by Month

Posts by Category