Posts filed under ‘Ilmu Kesehatan’

Contoh Skripsi Ilmu Kesehatan

  1. Hubungan Perilaku Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi Taksi Blue Bird Group Pool Warung Buncit Jakarta Selatan
  2. Hubungan Mutu Pelayanan Dengan Pemanfatan Kartu Sehat Oleh Gakin Di Desa Tengaraja Pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Keteman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007
  3. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2006
  4. Karakteristik Tenaga  Kesehatan Dalam Pelaksanaan Askes Di Puskesmas Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
  5. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2006


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Iklan

April 26, 2012 at 7:58 am Tinggalkan komentar

Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadhan Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2006 (IKS-5)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Lembaga Demografi Universitas Indonesia tahun 1985 memperkirakan jumlah lansia di Indonesia dewasa ini mencapai 15 juta jiwa atau sekitar 7,5% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas pada tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 19,9 juta jiwa atau sekitar 8,48% dari jumlah penduduk. Jumlah ini akan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 28,8 juta jiwa atau sekitar 11,34% dari seluruh populasi. Peningkatan jumlah usia lanjut diperkirakan diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup dari 59,8 tahun pada tahun 1990 menjadi 71,1 tahun pada tahun 2020 (Depkes RI 2003:1).

Berbagai pihak menyadari bahwa jumlah warga lansia di Indonesia yang semakin bertambah akan membawa pengaruh besar dalam pengelolaan masalah kesehatannya. Golongan usia lanjut ini akan memberikan masalah kesehatan khusus yang membutuhkan pelayanan kesehatan tersendiri mulai dari gangguan mobilitas alat gerak sampai pada gangguan jantung (M.N.Bustan 1997:114).
Lima peny`kit utama yang banyak diderita oleh penduduk usia lanjut di Indonesia adalah anemia dengan persentase sebesar 50%, penyakit kardiovaskuler memiliki persentase sebesar 29,5%, infeksi saluran pernafasan sebesar 12,2%, penyakit kanker memiliki persentase sebesar 12,2% dan TBC memiliki persentase
sebesar 11,5% (Depkes RI 2003:2).

Pada tahun 1995, WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa di dunia penyakit kardiovaskuler merupakan sebab kematian terbesar pada populasi usia 65 tahun ke atas dengan jumlah kematian lebih banyak di negara berkembang. Diperkirakan penyakit kardiovaskuler merupakan 50% sebab kematian di negara industri maju dan ¼ kematian di negara berkembang (Boedhi Darmojo 2006:262)
Indonesia sendiri telah mengalami pergeseran penyakit, dari penyakit menular menjadi penyakit degeneratif, diantaranya penyakit jantung. Menurut survei kesehatan rumah tangga, prevalensi penyakit kardiovasuler menduduki urutan ke-10 pada tahun l980 dengan prevalensi sebesar 5,2% dan meningkat menjadi sebesar 6,3% diurutan ke-8 pada tahun 1986 (peningkatan kurang lebih
21,2%). Prevalensi sebagai penyebab kematian juga meningkat. Pada tahun 1980 penyakit kardiovaskuler menempati peringkat ke-3 dengan persentase sebesar
9,9%, peringkat ke-2 pada tahun 1986 dengan persentase sebesar 9,7% dan peringkat pertama pada tahun 1990 dengan persentase sebesar 16,5% (Sarwono Waspadji, dkk 2003:41).

Penyakit kardiovaskuler yang paling banyak dijumpai pada usia lanjut adalah penyakit jantung koroner, hipertensi, penyakit jantung pulmonik. Hipertensi merupakan faktor risiko penting bagi penyakit kardiovaskuler yang lain. Dahulu hipertensi pada lansia pernah diabaikan karena dianggap bukan masalah, tetapi sekarang telah diakui bahwa hipertensi pada lansia memegang peranan besar sebagai faktor risiko baik untuk jantung maupun otak yang berakibat pada munculnya stroke dan penyakit jantung koroner (Boedhi Darmojo 2006:275).

Oleh karena itu untuk menurunkan angka morbiditas dan angka mortalitas karena penyakit kardiovaskuler adalah dengan memperbaiki keadaan hipertensi (M.N. Bustan 1997:31).

Sebuah studi epidemiologi membuktikan bahwa obesitas merupakan ciri khas pada populasi pasien yang hipertensi. Dibuktikan juga bahwa faktor ini mempunyai kaitan yang erat dengan timbulnya hipertensi dikemudian hari (Slamet Suyono, 2001:458). Hasil survei Indeks Massa Tubuh (IMT) tahun 1995 sampai pada tahun 1997 di 27 ibukota propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi gizi lebih mencapai 6,8% pada laki-laki dewasa dan 13,5% pada perempuan dewasa. Meskipun angka tersebut tidak menunjukkan secara langsung jumlah lansia yang obesitas, namun penelitian Monica pada tahun 1994 menunjukkan bahwa hipertensi didapati pada 19,9% lansia yang gemuk dan
29,8% pada lansia yang obesitas (Azrul Azwar 2004).

Keadaan berat badan berlebih sering dijumpai pada lansia. Peningkatan jumlah lemak pada lansia ini dipengaruhi oleh penurunan aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan pengurangan asupan makanan. Penurunan fungsi hormon tertentu (estrogen dan progesterone) juga akan mempengaruhi metabolisme lemak. Peningkatan jumlah lemak akan meningkatkan beban jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya tekanan darah cenderung lebih tinggi sehingga timbul hipertensi (Emma S. Wirakusumah 2000:36).

Pada tahun 2004 rata-rata kasus penyakit hipertensi di Jawa Tengah adalah
9.800,54 kasus (Dinkes Prop. Jateng 2004). Di Kabupaten Rembang pada tahun
2005 berdasarkan hasil surveilens penyakit tidak menular hipertensi merupakan
penyakit yang menempati urutan pertama dengan jumlah kasus sebesar 7.064 kasus yang dibedakan sebanyak 5.102 kasus hipertensi essensial dan 1.962 kasus hipertensi lain. Jumlah kasus terbanyak hipertensi essensial terdapat pada kelolpok usia dewasa. Pada golongan umur 45 tahun sampai dengan umur 64 tahun dengan kasus sebanyak 2.848 kasus dan 1.400 kasus pada golongan umur
65 tahun keatas (DKK Rembang 2005).

Pada tahun 2005, di Kecamatan Rembang berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan Posyandu Lansia yang dilaporkan kepada UPT P4K (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan) wilayah Rembang menunjukkan bahwa hipertensi merupakan keluhan utama para lansia. Jumlah lansia peserta posyandu lansia sebanyak 1.592 di wilayah Kecamatan Rembang terdapat 238 lansia yang menderita hipertensi, sedangkan untuk keadaan status gizi lansia berdasarkan Indeks Massa Tubuh menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memiliki status gizi normal dengan jumlah sebanyak 1.186 orang, lansia yang memiliki status gizi kurang berjumlah 215 orang dan lansia dengan status gizi lebih berjumlah 191 orang.
Uraian di atas merupakan latar belakang yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) sebagai indikator status gizi dengan kejadian hipertensi pada kelompok lansia di wilayah Kecamatan Rembang, sehingga penulis memberi judul untuk penelitian ini adalah “HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI WILAYAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006”.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Februari 9, 2012 at 2:59 pm Tinggalkan komentar

Karakteristik Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Askes Di Puskesmas Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone (IKS-4)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karenanya merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembangunan kesehatan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang unsur-unsurnya terdiri dari individu /perorangan, keluarga, masyarakat, pemerintah (sektor kesehatan dan non kesehatan) dan swasta (SKN, 1992).

Salah satu sektor yang sangat esensial adalah pengembangan di bidang kesehatan, karena sektor kesehatan sangat mempengaruhi sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu dalam konsep pembangunan nasional ditentukan perlunya pembangunan yang berwawasan kesehatan, kebijakan ini tentu sangat relefan dengan posisi Indonesia dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia berada pada urutan 110 dari 117 negara (UNDP,2002).

Dalam PP No. 32 tahun 1996 pasal 15 mengatakan bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat , pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk di tempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Yaslis Ilyas,2000).

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menegaskan bahwa pembiayaan upaya kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat temasuk swasta dan perorangan. Pembiayaan tersebut dapat bersumber antara lain dari dan bersama masyarakat yang dikembangkan atas dasar gotong-royong dan kekeluargaan. Pendekatan ini berintikan suatu sistem penyelenggaraan pembiayaan pemeliharaan kesehatan secara pra-upaya (pre-paid health care) yang tidak lain adalah konsep dana pra upaya kesehatan masyarakat (Amran Rasak,2000).

Untuk menjamin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian pembiayaan kesehatan yang penuh tantangan (UU Kesehatan RI No. 23 Tahun 1992 pasal 66).

Secara sederhana masalah pokok pembiayan kesehatan antara lain disebabkan karena kurangnya dana yang tersedia, penyediaan yang sesuai, pemamfaatan dana yang tidak tepat, pengelolan dana yang belum sempurna, serta biaya kesehatan yang makin meningkat (Azrul Azwar, 1996).

Hingga saat ini pemerintah selalu berperan sebagai motor penggerak utama pembangunan kesehatan, namun sejak beberapa tahun akhir-akhir ini telah nampak peran serta masyrakat dalam pembangunan kesehatan berdasarkan data Depertemen Kesehatan bahwa total pembiayaan pemeliharaan kesehatan yang berasal dari masyarakat sebesar 70 % dan hanya 30 % yang berasal dari pemerintah, hal ini sesui dengan peran yang diharapkan oleh sistem kesehatan nasional (Depkes RI,1997).

Pada tahun 1968 yang mengatur hak dan kewajiban peserta (Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, dan anggota keluarganya) yang disertai berbagai pembahasan-pembahasan. Dalam pembiayaan pegawai, gaji mereka dipotong 2 persen sebagai dana pra upaya pemeliharaan kesehatan. Sedangkan administrasinya dilakukan oleh suatu badan khusus yang ditunjuk Depertemen Kesehatan dalam hal ini Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) atau PT. (Persero) Asuransi Kesehatan.
Secara real, peserta asuransi kesehatan PT. (Persero) Askes Indonesia yang pegawai negeri berjumlah 13.822.400 dan peserta sukarela 1.217.616 di tahun 2003 (Buletin info askes, 2004) . Di Propinsi Sulawesi selatan data pesertaa askes sosial berjumlah 685.051, di Kabupaten Bone jumlah peserta askes sebanyak 29.252 (PT. Persero Askes IX Makassar, 2004) khusus di Puskesmas Camming Kecematan Libureng Kabupaten Bone jumlah peserta askes sebanyak 76 orang.

Peraturan Pemerintah R.I No. 6 tahun 1992 tentang Perubahan Pelaksanaan dan Status Perum Husada Bhakti menjadi PT. (Persero) askes Indonesia yang dalam hal ini bertanggung jawab terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri sipil serta anggota keluarganya, vetran dan perintis kemerdekaan serta perluasan kepesertaan askes (Vuluntary) tidak mempunyai fasilitas-fasilitas kesehatan sendiri, oleh karena itu digunakanlah fasilitas kesehatan yang telah dikembangkan pemerintah atau fasilitas kesehatan milik swasta yang di tunjuk.

Pelayan kesehatan yang baik dari segi pelayanan kedokteran maupun pelayan kesehatan masyarakat harus memiliki syarat pokok kesehatan yaitu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dengan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau dan bermutu. (Azwar, 1996).

Berdasarkan hal tersebut di atas mengenai standard pelayanan kesehatan yang baik maka dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba melihat bagaimana standar pelayanan dalam hal ini pelaksanaan asuransi kesehatan yang ada di Puskesmas Camming Kecematan Libureng Kabupaten Bone, yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang merupakan inti pelaksana pelayanan kesehatan yaitu petugas kesehatan kita akan melihat dari kemampuan yang dimiliki oleh petugas yaitu dari aspek masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sikap petugas.

Masa kerja merupakan jangka waktu seseorang bekerja pada suatu organisasi, berarti semikin lama orang bekerja, berarti semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki, sehingga produktivitas kerja dengan mudah ditingkatkan dan juga menggunakan waktu kerja produktif sangat baik. (Yaslis Ilyas 1999).
Pendidikan adalah segala usaha untuk membina dan mengembangkan kemampuan jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah dalam rangka Pembangunan Nasional yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Atmodiro, 2000).

Pelatihan sebagai salah satu tindakan pemberian pemahaman dan pengetahuan bagi petugas terhadap pekerjaannya, maka pelatihan ini dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu dalam waktu relatif singkat. Disamping itu pelatihan juga bertujuan mempersiapkan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Jadi dengan pemberian pelatihan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pengertian sikap biasanya berhubungan dengan suatu obyek. Sikap dapat memberikan penilaian (menerima atau menolak) tehadap obyek yang dihadapai. Sikap tidak dapat diamati secar langsung, sikap harus diduga dari pernyataan. Persyaratan dan tindakan-tindakan. Sikap menunjuk bukan pada tingkah laku itu sendiri melainkan kepada perangkat atau kecenderungan reaksi yang diungkapkan dalam keberaturan berpolanya tingkah laku (Wiseso, 1987).

Dilihat pada Puskesmas Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone mengenai pelaksanaan asuransi kesehatan belum maksimal yaitu adanya keluhan peserta menganai lamanya prosedur pelayanan dari segi administrasi, sehingga peserta lama menunggu dalam pemberian pelayanaan, dari segi pelayanan, peserta lama menunggu dibandingkan dengan pasien umum. (keluhan masyarakat).

Dari masalah tersebut diatas maka peneliti akan mencoba melihat bagaimana pelaksanaan asuransi kesehatan yang selama ini dilaksanakan di Puskesmas Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Maret 25, 2011 at 11:56 pm Tinggalkan komentar

Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2006 (IKS-3)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Lembaga Demografi Universitas Indonesia tahun 1985 memperkirakan jumlah lansia di Indonesia dewasa ini mencapai 15 juta jiwa atau sekitar 7,5% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas pada tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 19,9 juta jiwa atau sekitar 8,48% dari jumlah penduduk. Jumlah ini akan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 28,8 juta jiwa atau sekitar 11,34% dari seluruh populasi. Peningkatan jumlah usia lanjut diperkirakan diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup dari 59,8 tahun pada tahun 1990 menjadi 71,1 tahun pada tahun 2020 (Depkes RI 2003:1).

Berbagai pihak menyadari bahwa jumlah warga lansia di Indonesia yang semakin bertambah akan membawa pengaruh besar dalam pengelolaan masalah kesehatannya. Golongan usia lanjut ini akan memberikan masalah kesehatan khusus yang membutuhkan pelayanan kesehatan tersendiri mulai dari gangguan mobilitas alat gerak sampai pada gangguan jantung (M.N.Bustan 1997:114).

Lima penyakit utama yang banyak diderita oleh penduduk usia lanjut di Indonesia adalah anemia dengan persentase sebesar 50%, penyakit kardiovaskuler memiliki persentase sebesar 29,5%, infeksi saluran pernafasan sebesar 12,2%, penyakit kanker memiliki persentase sebesar 12,2% dan TBC memiliki persentase
sebesar 11,5% (Depkes RI 2003:2).

Pada tahun 1995, WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa di dunia penyakit kardiovaskuler merupakan sebab kematian terbesar pada populasi usia 65 tahun ke atas dengan jumlah kematian lebih banyak di negara berkembang.

Diperkirakan penyakit kardiovaskuler merupakan 50% sebab kematian di negara industri maju dan ¼ kematian di negara berkembang (Boedhi Darmojo 2006:262)
Indonesia sendiri telah mengalami pergeseran penyakit, dari penyakit menular menjadi penyakit degeneratif, diantaranya penyakit jantung. Menurut survei kesehatan rumah tangga, prevalensi penyakit kardiovasuler menduduki urutan ke-10 pada tahun l980 dengan prevalensi sebesar 5,2% dan meningkat menjadi sebesar 6,3% diurutan ke-8 pada tahun 1986 (peningkatan kurang lebih
21,2%). Prevalensi sebagai penyebab kematian juga meningkat. Pada tahun 1980 penyakit kardiovaskuler menempati peringkat ke-3 dengan persentase sebesar
9,9%, peringkat ke-2 pada tahun 1986 dengan persentase sebesar 9,7% dan peringkat pertama pada tahun 1990 dengan persentase sebesar 16,5% (Sarwono Waspadji, dkk 2003:41).

Penyakit kardiovaskuler yang paling banyak dijumpai pada usia lanjut adalah penyakit jantung koroner, hipertensi, penyakit jantung pulmonik. Hipertensi merupakan faktor risiko penting bagi penyakit kardiovaskuler yang lain. Dahulu hipertensi pada lansia pernah diabaikan karena dianggap bukan masalah, tetapi sekarang telah diakui bahwa hipertensi pada lansia memegang peranan besar sebagai faktor risiko baik untuk jantung maupun otak yang berakibat pada munculnya stroke dan penyakit jantung koroner (Boedhi Darmojo 2006:275).

Oleh karena itu untuk menurunkan angka morbiditas dan angka mortalitas karena penyakit kardiovaskuler adalah dengan memperbaiki keadaan hipertensi (M.N. Bustan 1997:31).

Sebuah studi epidemiologi membuktikan bahwa obesitas merupakan ciri khas pada populasi pasien yang hipertensi. Dibuktikan juga bahwa faktor ini mempunyai kaitan yang erat dengan timbulnya hipertensi dikemudian hari (Slamet Suyono, 2001:458). Hasil survei Indeks Massa Tubuh (IMT) tahun 1995 sampai pada tahun 1997 di 27 ibukota propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi gizi lebih mencapai 6,8% pada laki-laki dewasa dan 13,5% pada perempuan dewasa. Meskipun angka tersebut tidak menunjukkan secara langsung jumlah lansia yang obesitas, namun penelitian Monica pada tahun 1994 menunjukkan bahwa hipertensi didapati pada 19,9% lansia yang gemuk dan
29,8% pada lansia yang obesitas (Azrul Azwar 2004).

Keadaan berat badan berlebih sering dijumpai pada lansia. Peningkatan jumlah lemak pada lansia ini dipengaruhi oleh penurunan aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan pengurangan asupan makanan. Penurunan fungsi hormon tertentu (estrogen dan progesterone) juga akan mempengaruhi metabolisme lemak. Peningkatan jumlah lemak akan meningkatkan beban jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya tekanan darah cenderung lebih tinggi sehingga timbul hipertensi (Emma S. Wirakusumah 2000:36).

Pada tahun 2004 rata-rata kasus penyakit hipertensi di Jawa Tengah adalah
9.800,54 kasus (Dinkes Prop. Jateng 2004). Di Kabupaten Rembang pada tahun
2005 berdasarkan hasil surveilens penyakit tidak menular hipertensi merupakan
penyakit yang menempati urutan pertama dengan jumlah kasus sebesar 7.064 kasus yang dibedakan sebanyak 5.102 kasus hipertensi essensial dan 1.962 kasus hipertensi lain. Jumlah kasus terbanyak hipertensi essensial terdapat pada kelompok usia dewasa. Pada golongan umur 45 tahun sampai dengan umur 64 tahun dengan kasus sebanyak 2.848 kasus dan 1.400 kasus pada golongan umur
65 tahun keatas (DKK Rembang 2005).

Pada tahun 2005, di Kecamatan Rembang berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan Posyandu Lansia yang dilaporkan kepada UPT P4K (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan) wilayah Rembang menunjukkan bahwa hipertensi merupakan keluhan utama para lansia. Jumlah lansia peserta posyandu lansia sebanyak 1.592 di wilayah Kecamatan Rembang terdapat 238 lansia yang menderita hipertensi, sedangkan untuk keadaan status gizi lansia berdasarkan Indeks Massa Tubuh menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memiliki status gizi normal dengan jumlah sebanyak 1.186 orang, lansia yang memiliki status gizi kurang berjumlah 215 orang dan lansia dengan status gizi lebih berjumlah 191 orang.

Uraian di atas merupakan latar belakang yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) sebagai indikator status gizi dengan kejadian hipertensi pada kelompok lansia di wilayah Kecamatan Rembang, sehingga penulis memberi judul untuk penelitian ini adalah “HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI WILAYAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006”.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Februari 17, 2011 at 1:04 am Tinggalkan komentar

HUBUNGAN MUTU PELAYANAN DENGAN PEMANFATAN KARTU SEHAT OLEH GAKIN DI DESA TENGARAJA PADA PELAYANAN PUSKESMAS (IKS-02)

HUBUNGAN MUTU PELAYANAN DENGAN PEMANFATAN KARTU SEHAT OLEH GAKIN DI DESA TENGARAJA PADA PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KETEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2007

KODE : IKS-02

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan yang optimal. Untuk melaksanakan hal tersebut telah dirumuskan 6 program pokok pembangunan kesehatan yang salah satunya adalah perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat. Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan masyarakat (Depkes RI, 2002:18).

Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia WHO (1948) dalan Depkes RI (2005: 15), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Selama lima dekade, pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengembangan dan perluasan jaringan pelayanan kesehatan agar berada sedekat mungkin dengan penduduk yang membutuhkannya. Perubahan pola penyakit yang menimbulkan beban ganda, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, membawa ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dan mendorong peningkatan biaya kesehatan. Krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan biaya kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan akses penduduk, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2005: 45).

Untuk mengatasi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan. Sejak tahun 1998, pemerintah melaksanakan beberapa upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS-BK) tahun 1998-2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Tahun 2002-2004. Pada awal tahun 2005, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes /XI/2004 menetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM), melalui pihak ketiga, dengan menunjuk PT Askes (Persero). Sasaran awal mengacu pada data BPS 2004 adalah sebesar 36.146 jiwa (Depkes. RI, 2005: 7).

Puskesmas sebagai penanggung jawab harus mengetahui situasi dan kondisi penduduk di wilayah kerja, termasuk keluarga miskin. Pemberian pelayanan gratis bagi keluarga miskin sudah dilakukan sejak lama oleh puskesmas, namun sejak dikeluarkan program jaring pengaman sosial bidang kesehatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan kartu sehat menjadi lebih intensif dilaksanakan karena adanya dana khusus yang disalurkan langsung kepada kepala puskesmas dan bidan desa (Depkes. RI, 2001: 15).

Tujuan dari kartu sehat ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya, dimana selama ini merupakan salah satu faktor penentu tidak terjangkaunya pelayanan bagi keluarga miskin. Dengan demikian diharapkan pemerataan pelayanan kesehatan secara bertahap dapat diwujudkan terutama dikalangan keluarga tidak mampu (Depkes RI, 2003:55).
Paket pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan penyelenggara untuk kepentingan peserta / keluarga dan anggota keluarganya. Paket pemeliharaan kesehatan terdiri-dari paket pemeliharaan kesehatan dasar (pelayanan dasar, pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat) dan paket pemeliharaan kesehatan (Depkes RI, 2003:55).
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sampai akhir Desember 2005, telah menyebarkan kartu sehat sebanyak 176.777 kartu pada keluarga miskin yang berada di tujuh kecamatan, sementara keluarga miskin yang memanfaatkan kartu sehat baru 66.471 KK (37,75%) artinya tidak semua keluarga miskin yang memanfatkan kartu sehat. Akibatnya dana JPSBK masih banyak yang belum dimanfaatkan (Dinkes Indragiri Hilir, 2005).

Berdasarkan survey awal terhadap 10 orang Gakin di Desa Tengaraja wilayah kerja Puskesmas Sungai Guntung didapatkan informasi bahwa sebanyak 7 orang Gakin (70%) merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, makanya mereka tidak lagi menggunakan kartu sehat tersebut dan 3 orang Gakin (30%) merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Berdasarkan faktor di atas, masih rendahnya pemanfaatan kartu sehat oleh gakin diduga berhubungan dengan kehadalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik terhadap pelayanan kartu sehat sebanyak 70%.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan mutu pelayanan dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini hubungan mutu pelayanan dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007.

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007.

1.3.2 Tujuan Khusus
a. Diketahuinya pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
b. Diketahuinya kehandalan (Reliability) pelayanan yang diberikan petugas kesehatan di Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
c. Diketahuinya empati (Empathy) yang diberikan petugas kesehatan di Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
d. Diketahuinya bukti fisik (Tangible) yang diberikan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
e. Diketahuinya daya tanggap (Respinsivences) yang diberikan petugas kesehatan di Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
f. Diketahuinya jaminan (Asurance) yang diberikan petugas kesehatan di Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
g. Diketahui hubungan kehandalan (Reliability) dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
h. Diketahui hubungan empati (Empathy) dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
i. Diketahui hubungan bukti fisik (Tangible) dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
j. Diketahui hubungan daya tanggap (Respinsivences) dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.
k. Diketahui hubungan jaminan (Asurance) dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2007.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri tentang kartu sehat program PKPS BBM Bindkes Program Kompensasi Pengarangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan.
1.4.2 Bagi Institusi terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program kartu sehat yang perlu bagi perbaikan mekanisme pelaksanaan program kartu sehat di keluarga miskin.
1.4.3 Sebagai bahan masukan atau bacaan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya dan mahasiswa Unbrah pada umumnya.
1.4.4 Sumbangan data dasar yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, khusus dalam program pengembangan pelayanan kesehatan bagi Gakin.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Berhubung dengan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini hanya membahas tentang hubungan mutu pelayanan dengan pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin di Desa Tengaraja pada Pelayanan Puskesmas Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir meliputi variabel independent yaitu kehadalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan pertugas kesehatan dan variabel dependen adalah pemanfaatan kartu sehat oleh Gakin.

Untuk mendapatkan versi MS-Word…silahkan klik download

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

September 18, 2010 at 10:15 am 1 komentar

HUBUNGAN PERILAKU DENGAN KECELAKAAN KERJA PADA PENGEMUDI TAKSI BLUE BIRD GROUP POOL WARUNG BUNCIT JAKARTA SELATAN (IKS-01)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam sebuah laporan berita di beberapa media komunikasi beberapa bulan lalu, di tuliskan bahwa saat ini, Indonesia merupakan negara dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja terburuk jika bandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, berita tersebut di laporkan oleh ILO atau Humas Organisasi Buruh Dunia dalam peringatan hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hal ini dikemukakan berdasarkan tragedi kecelakaan akibat kerja yang terjadi di Indonesia pada tahun lalu, dimana tragedi tersebut sedikitnya telah menyebabkan empat orang meninggal dan lebih dari 50 luka-luka akibat ledakan yang menghancurkan pabrik petrokimia serta adanya ledakan dan kebakaran lainnya di pabrik-pabrik gas dan metal 1.

Begitu pula dengan status keselamatan dan kesehatan kerja transportasi di Indonesia, sebagai negara yang berpeluang besar untuk berkembang, tercatat kecelakaan transportasi darat di Indonesia juga sangat menonjol, hal ini dinyatakan melalui data kecelakaan lalu lintas yang pada tahun 1998 saja membawa korban 11.778 orang tewas.

Tercatat sampai saat ini beberapa tayangan kecelakaan transportasi, di beberapa media komunikasi di Indonesia begitu banyak dan selalu ada setiap harinya, belum lagi data kecelakaan kerja yang di miliki oleh PT. Jasa Marga di sepanjang tahun ini 2.
Sepanjang tahun 2000 sudah banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, mulai dari kasus terbesar sampai kasus yang terkecil, kasus kecelakaan besar misalnya terbakarnya bus giri indah jawa tengah yang menyebabkan 26 penumpangnya tewas terpanggang, begitu juga dengan data yang dimiliki oleh IRD Rumah Sakit Dr.soetomo bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian terbesar, yakni 49%, melebihi penyakit infeksi yang hanya 15% serta penyakit-penyakit lainnya, padahal selama ini penyebab kematian terbesar adalah penyakit infeksi. 3
Tercatat dalam data Kepolisian RI pada tahun 2003 jumlah kecelakaan di jalan mencapai 13.399 kejadian dengan jumlah kematian mencapai 9.865 orang, 6.142 orang mengalami luka berat dan 8.694 luka ringan, dengan data itu rata-rata setiap hari terjadi 40 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia. dan setiap tahunnya rata-rata 30.000 nyawa melayang di jalan raya, maka dengan angka setinggi itu, saat ini Indonesia duduk di peringkat ke-3 negara di ASEAN yang jumlah kecelakaan lalu lintasnya paling tinggi,
sehingga pemerintah menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai pembunuh nomor 3 di Indonesia,” Sekadar diketahui bahwa penyebab kematian nomor 1 dan 2 adalah penyakit jantung dan stroke. 4
Data Departemen Perhubungan menyebutkan mayoritas penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan yang tidak layak jalan dan kelelahan fisik pengemudi, dan penyebab yang biasa terjadi dalam kecelakaan lalu lintas adalah karna faktor manusia yaitu pengemudi kendaraan itu sendiri.5
Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur lalu lintas yaitu UU RI no.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, didalam pasal 3 UU tersebut berbunyi “Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat”, namun yang menjadi masalah, mengapa kasus-kasus kecelakaan tersebut masih terus terjadi, malah sering muncul kecelakaan-kecelakaan besar? 6
Dr. Suma’mur dalam buku nya yang berjudul “Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan”, mengelompokkan kecelakaan menjadi 3 yaitu, kecelakaan akibat kerja di perusahaan, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan dirumah, sehingga dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kecelakaan kerja.7
Abdul Rahim Tualeka dalam artikelnya berjudul “kecelakaan lalu lintas” yang dimuat dalam Jurnal Bina Diknakes edisi 39 mengatakan bahwa sumber penyebab dasar dalam timbulnya resiko kecelakaan kerja dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu Unsafe Condition antara lain, standar kerja yang kurang baik, standar perencanaan yang kurang tepat, standar perawatan yang kurang tepat, standar pembelian yang kurang tepat, pemakaian abnormal, dan Unsafe Human Act yaitu kurangnya pengetahuan, kurang keterampilan, motivasi kurang baik, masalah fisik dan mental . 8
Berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, dimana angka kecelakaan akibat kerja khususnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia relatif tinggi, serta berdasarkan sumber baca yang menyatakan bahwa sumber penyebab dasar terjadinya kecelakaan adalah karna Unsafe Condition dan Unsafe Human Act, penulis berinisiatif mengetahui lebih jauh dengan mencoba mencari kebenaran secara empiris mengenai hubungan perilaku kerja dengan kecelakaan kerja, dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Hubungan Perilaku Kerja Pada Pengemudi Taksi Blue Bird Dengan Kecelakaan Kerja Di Pool Warung Buncit Blue Bird Group Jakarta Selatan”.
Diluar dari hal tersebut melalui keterbatasan yang penulis miliki, pengemudi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengemudi taksi dan kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan lalu lintas.

B. Identifikasi Masalah
Pada dasarnya setiap jenis pekerjaan memiliki resiko kecelakaan kerja yang berbeda-beda, baik dalam bidang industri maupun bidang transportasi dan sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang transportasi, yang memiliki lebih dari 14.000 ribu kendaraan di beberapa kota dengan berbagai jenis kendaraan ini, maka para pengemudi Blue Bird Group juga memiliki potensi mengalami kecelakaan kerja yaitu kecelakaan lalu lintas, Beberapa penyebab kecelakaan tersebut pada dasarnya adalah karna Unsafe Condition yang berasal dari alat kerja yakni kondisi kesiapan kendaraan dan mesin, serta lingkungan kerja dan Unsafe Human Act yang berasal dari tenaga kerja itu sendiri sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan, motivasi yang kurang baik, masalah fisik dan mental yang terlihat dalam perilaku tenaga kerja.

C. Pembatasan Masalah
Penelitian yang akan diteliti adalah berdasarkan Unsafe Human Act yakni mengenai perilaku tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya yaitu apakah perilaku para pengemudi dalam bekerja memiliki potensi terjadinya kecelakaan kerja yakni kecelakaan lalu lintas, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada dua variabel, yakni kecelakaan kerja dan perilaku, pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian dapat dilakukan secara fokus dan lebih mendalam.

D. Perumusan Masalah
Masalah tersebut diatas dapat dirumuskan dalam kalimat tanya yang menyangkut variabel bebas dan terikat sebagai berikut.
“Apakah ada hubungan perilaku dengan kecelakaan kerja pada pengemudi taksi Blue Bird Pool Warung Buncit Jakarta Selatan”.

Mei 14, 2009 at 1:19 am Tinggalkan komentar


Kalender

November 2017
S S R K J S M
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Posts by Month

Posts by Category