About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

Iklan

4 Komentar Add your own

  • 1. Deny H  |  Oktober 3, 2008 pukul 1:11 pm

    Dengan hormat

    Bisa minta no telp CV Bromo Semeru dan CV yang satunya lagi yang produsen sari apel?

    Terima kasih

    Balas
  • 2. fuadi  |  Oktober 28, 2008 pukul 4:03 am

    tolong dong gimana sih caranya bisa download keseluruhan isi skripsinya…….tolong jawaban dikirim ke email aq…makasih…

    Balas
  • 3. Prof.Dr.H.Tirta Jaya Jenahar,SE, MSi  |  Mei 1, 2010 pukul 2:59 am

    STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN KOPERASI
    Prof.Dr. Tirta Jaya Jenahar
    Dosen STIE Aprin Palembang

    Kewirausahaan merupakan proses berpikir dan bertindak untuk melakukan sesuatu yang baru, baik membuat baru maupun mengembangkan yang sudah ada sehingga menghasilkan nilai tambah seperti peningkatan laba usaha, perbaikan kinerja pekerjaan atau perbaikan kesejahteraan. Wirausaha adalah orang yang memerankan kewirausahaan. Pengertian wirausaha adalah orang yang memiliki sifat-sifat luhur, pemberani dalam mensikapi berbagai kehidupan dan menerapkan sifat-sifat tersebut dalam berbagai kegiatan produktif.
    Pengertian kewirausahaan menberikan makna dua unsur utama yaitu proses berpikir tentang sesuatu yang baru dan bertindak untuk merealisasikannya sehingga memberikan nilai tambah. Kedua unsur utama kewirausahaan tersebut disebut oleh Yuyun (1998) dalam Anonim (2003) sebagai kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah berpikir tentang sesuatu yang baru sedangkan inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. Pandangan Schumpeter (1934) dalam Anonim (2003) mengemukan fungsi pengusaha bukan menciptakan atau penemu kombinasi baru tetapi lebih merupakan pelaksana dari kombinasi yang kreatif.
    Fungsi kewirausahaan adalah memobilisasi sumber-sumber daya dan mendinamisasi proses sehingga menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif dan lebih menguntungkan serta memberikan keberhasilan usaha karena itu maju mundurnya peradapan, kehidupan dan perekonomian suatu bangsa banyak ditentukan oleh tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan.
    Profil kewirausahaan dapat dipandang dari berbagai pendekatan yang berbeda. Menurut Ropke (l995) berdasarkan fungsinya kewirausahaan dibedakan menjadi tiga yaitu (1) kewirausahaan rutin adalah kelompok wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-hari cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan standard prestasi tradisional, (2) kewirausahaan arbitrase adalah kelompok wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan nya dan (3) kewirausahaan inovatif adalah wirausahaan yang dinamis dengan menghasilkan ide-ide atau gagasan baru untuk menghasilkan metode, barang atau pasar yang baru.
    Pandangan para pakar terhadap munculnya kewirausahaan pada diri seseorang terbagi dua pandangan yaitu (1) kewirausahaan dilahirkan dari bakat seseorang sejak lahir disebut pendekatan yang bersifat deterministic dan (2) kewirausahaan dapat diciptakan dan diajarkan dari pengaruh lingkungan keluarga atau masyarakat atau keadaan yang memaksa disebut pendekatan yang bersifat fleksibel. Kewirausahaan dikaji sebagai suatu disiplin ilmu karena (1) ada teori, konsep dan metode ilmiah yang lengkap, (2) kemampuan menciptakan yang baru dan berbeda dengan produk lain dan (3) merupakan alat mencapai pemerataan berusaha, pendapatan dan kesejahteraan.
    Kewirausahaan sebagai disiplin ilmu mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Objek kajian kewirausahaan yaitu (1) kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, (2) kemampuan memotivasi diri, berinisiatif dan berinovatif, (3) kemampuan mengelola keuangan, (4) kemampana mengelola waktu, (5) lemampuan mental positif yang dilandasi agama dan (6) kemampuan membiasakan diri menerima kegagalan atau kesuksesan.
    Karakteristik kewirausahaan dilihat dari ciri dan watak yang mencermin- kan perilaku wirausahaan. Ciri-ciri dan watak seorang Wirausaha yaitu (1) percaya diri, dicerminkan dengan watak keyakinan, ketidaktergantungan dan
    Optimis, (2) Pengambil risiko, dicerminkan dengan watak suka tantangan dan mampu ambil resiko, (3) kepemimpinan, dicerminkan dengan watak jiwa pemimpin, bergaul dan responsive, (4) keorisinilan, dicerminkan dengan watak kreatif,inovatif,ahli dan berwawasan luas dan (5) berorientasi kemasa depan, dicerminkan dengan watak visi perspektif dan maju
    Beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan seseorang bersikap kewirausahaan baik dilingkungan dalam atau luar yaitu (1) pola asuh dan nilai-nilai dalam keluarga berperan mengembangkan sikap kewirausahaan karena melatih anak-anak mereka bertanggung jawab, ulet dan aktif, (2) jenis kelamin berhubungan dengan sikap kewirausahaan. Sikap kewirausahaan jenis kelamin pria lebih tinggi dari wanita karena nilai budaya timur (3) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan sikap kewirausahaan. Pendidikan tinggi lebih bersikap kewirausahaan karena mampu berpikir sistematis, kritis, kreatif, produktif dan pandangan luas kedepan, dan (4) lingkungan sosial berpengaruh terhadap perkembangan sikap kewirausahaan. Kondisi sosial tertentu yang bersifat menekan justru menjadi pendorong sikap kewirausahaan.
    Kewirausahaan koperasi merupakan penerapan konsep dasar atau jiwa kewirausahaan dalam organisasi koperasi. Kewirausahaan dalam organisasi koperasi ini kemudian dikenal sebagai kewirakoperasian. Keorganisasian koperasi tidak hanya mengelola perusahaan koperasi saja, akan tetapi berkaitan pula dengan perusahaan anggotanya. Proses kewirausahaan koperasi ditentukan oleh factor wirausaha anggota, wirausaha koperasi dan peluang pasar. Ketiga factor tersebut saling berinteraksi untuk memberikan penguatan dalam mensikapi keadaan lingkungan yang dinamis dan mengandung resiko.

    Strategi pengembangan kewirausahaan koperasi diarahkan untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang unggul dalam mendinamisasikan sumber-sumber ekonomi, sehingga kreatif, inovatif dan mandiri serta memberikan nilai tambah untuk peningkatan kualitas hidupnya ditengah dinamika persaingan ekonomi yang semakin terbuka. Peran pemerintah dan lembaga pembina koperasi agar mengacu kepada pendekatan strategis bersifat jangka panjang dengan didukung konsep pembinaan yang berkesinambungan dan mendasar,terukur,terintegrasi dan terkoordinir baik intern maupun antar departemen, lembaga yang terkait.
    Pola kewirausahaan koperasi mencakup wirausaha anggota, wirausaha manajer, wirausaha birokrasi dan wirausaha katalis. Pola wirausaha anggota dan wirausaha manajer digolongkan sebagai wirausaha inisiatif sendiri, sedangkan wirausaha birokrasi dan wirausaha katalis sebagai wirausaha pengembang ekstern antara lain LSM dan perguruan tinggi. Kewirausahaan inovatif merupakan salah satu syarat keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum dan organisasi koperasi secara khusus, oleh karena itu fungsi kewirausahaan dalam koperasi sangat diperlukan untuk keberhasilan tujuan wirausaha koperasi. Koperasi yang berhasil biasanya dijalankan oleh orang-orang yang enerjik, yang berwawasan luas dan berdedikasi tinggi. Mereka inilah orang-orang yang berperan sebagai manajer atau pengurus.

    PENTINGNYA DIVERSIFIKASI USAHATANI
    Prof.Dr.Tirta Jaya jenahar
    (Pengamat Pertanian dan Perkebunan)

    Memperhatikan judul artikel impor beras pada berbagai media masa akhir ini, maka tergelitik hati saya untuk memberikan beberapa komentar sebagai berikut : Saya mendukung Program Pemerintah melakukan pembelian beras sebagai stok untuk mengantisipasi surplus beras pada saat panen dan program pengembangan lumbung desa membeli gabah bukan beras untuk disimpan yang ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan beras pada saat tidak panen.

    Upaya lain yang dilakukan dengan sosialisasi kepada petani agar kelebihan beras jangan dijual semua tetapi disimpan untuk kebutuhan keluarganya, merupakan hal yang baik, namun perlu diikuti dengan pembinaan oleh instansi lainnya melalui upaya diversifikasi usahatani dan diversifikasi usaha lainya agar hasil panen padi petani tidak merupakan penghasilan utama atau andalan rumah tangga petani, karena apabila terdapat usahatani lainnya seperti usahatani perkebunan, peternakan atau perikanan dan usahalainnya seperti usaha dagang, usaha jasa bengkel, industri rumah tangga, maka kemungkinan besar petani tidak akan menjual padinya untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya.

    Dengan pesatnya promosi dan berubahnya gaya hidup masyarakat dan pesatnya promosi pada media masa cenderung petani dan masyarakat pedesaan mengarah kepada sifat konsumerisme bukan produktif, sehingga pada saat panen mereka menjual semua hasil produksinya untuk mewujudkan keinginannya membeli barang elektronik, pakaian, sepeda motor, mobil yang bukan digunakan untuk kegiatan produktif..

    Oleh sebab itu perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang serius bagi masyarakat di pedesaan upaya diversifikasi usahatani dan diversifikasi usaha lainnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan pembinaan penggunaan dana untuk kegiatan produktif sehingga pendapatan masyarakat dapat dikembangkan untuk melancarkan perekonomian di pedesaan.

    SEJARAH PERKEMBANGAN TANAMAN KARET
    DI INDONESIA
    Prof.Dr.Tirta Jaya Jenahar

    Tanaman karet mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Tanaman karet yang paling tua diketemukan di Subang Jawa Barat yang ditanam pada tahun 1862. Pada tahun l864 tanaman karet ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman baru untuk dikoleksi. Selanjutnya, karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah. Perkebunan karet dibuka oleh Hofland pada tahun 1864 di daerah Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Pertama kali jenis yang ditanam adalah karet rambung atau Ficus elastica. Tanaman karet (Hevea brasiliensis) ditanam di daerah Sumatera Timur pada tahun 1902, kemudian dibawa oleh perusahaan perkebunan asing ditanam di Sumatera Selatan. Pada waktu itu petani membuka hutan untuk menanam padi selama 2 tahun lalu ladang ditinggalkan ,sebelum meninggalkan ladang biasanya menanam tanaman keras seperti karet dan buah-buahan. Petani akan datang kembali setelah 10 – 12 tahun kemudian untuk menyadap kebun karetnya.

    Perusahaan Harrison and Crossfield Company adalah perusahaan asing pertama yang mulai menanam karet di Sumatera Selatan dalam suatu perkebunan yang dikelola secara komersial, kemudian Perusahaan Sociente Financiere des Caoutchoues dari Belgia pada tahun 1909 dan diikuti perusahaan Amerika yang bernama Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij (HAPM) pada tahun 1910-1991. Perluasan perkebunan karet di Sumatera berlangsung mulus berkat tersedianya sarana transportasi yang memadai. Umumnya sarana transportasi ini merupakan warisan dari usaha perkebunan tembakau yang telah dirombak. Harga karet yang membumbung pada tahun 1910 dan 1911 menambah semangat para pengusaha perkebunan untuk mengembangkan usahanya. Walaupun demikian, pada tahun 1920-1921 terjadi depresi perekonomian dunia yang membuat harga karet merosot. Namun pada tahun 1922 dan 1926 terjadi ledakan harga lagi karena kurangnya produksi karet dunia sementara industri mobil di Amerika meningkatkan jumlah permintaan karet.

    Perkebunan karet rakyat di Indonesia juga berkembang seiring naiknya permintaan karet dunia dan ledakan harga. Hal-hal lain yang ikut menunjang dibukanya perkebunan karet rakyat di beberapa daerah antara lain karena pemeliharaan tanaman karet relatif mudah dan rakyat mempunyai kepercayaan terhadap cerahnya masa depan perkebunan karet. Beberapa jemaah haji dari Indonesia pada waktu pulang dari Mekkah yang berhenti di Singapura atau Malaysia membawa biji karet untuk ditanam di Indonesia. Disamping itu dengan lancarnya perdagangan antara Sumatera dan Malaysia juga membantu berkembangnya usaha karet rakyat. Ledakan tingginya harga karet terutama setelah terjadi pada tahun 1922 dan 1926 menjadikan rakyat berlomba-lomba membuka kebun karet sendiri. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memang tidak membuat peraturan tentang pembukaan dan pengusahaan perkebunan karet oleh rakyat. Akibat nya, lahan karet di Indonesia meluas secara tak terkendali sehingga kapasitas produksi karet menjadi berlebihan. Harga karet pun menjadi semakin sulit dipertahankan pada angka yang wajar. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin menurunnya harga karet di pasaran.
    Beberapa kali pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk melakukan pembatasan atau restriksi terhadap karet rakyat. Pada tanggal 7 Mei 1934 diadakan persetujuan antara Pemerintah Prancis, Britania Raya, Irlandia Utara, British Indie, Belanda dan Siam mengada-kan pembatasan dalam memproduksi karet dan ekspornya. Persetujuan ini diumumkan dalam Stbl. 1934 No. 51 yang selanjutnya diadakan perubahan dengan Stbl. 1936 No. 472 dan 1937 No. 432. Pada kenyataannya Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil melakukan restriksi karet di luar Jawa, maka Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembatasan ekspor karet dengan pajak ekspor. Pajak ekspor ini mengakibatkan produksi menjadi turun dan menurunkan harga yang diterima ditingkat petani.

    Kemudian pada tahun 1937-1942 diberlakukanlah kupon karet yang berfungsi sebagai surat izin ekspor karet diberikan kepada petani pemilik karet dan bukan kepada eksportir. Dengan sistem kupon ini petani karet dapat menjual karetnya ke luar negeri misalnya ke Singapura. Apabila petani karet tersebut tidak berkeinginan menjual karetnya langsung ke luar negeri maka ia dapat menjual kuponnya kepada petani lain atau kepada pedagang atau eksportir. Sistem kupon tersebut merupakan jaminan sosial bagi pemilik karet karena walaupun pohon karetnya tidak disadap, tetapi pemilik karet tetap menerima kupon yang bisa dijual atau diuangkan. Sistem kupon ini dimaksudkan pula untuk membatasi produksi (rubber restric-tion) karena bagi petani pemilik yang terpenting terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangganya dari hasil penjualan kupon yang diterimanya walaupun pohon karetnya tidak disadap.

    Pada tahun 1944 Pemerintah Jepang yang berkuasa waktu itu membuat peraturan larangan perluasan kebun karet rakyat. Produksi karet rakyat yang akan diekspor dikenai pajak yang tinggi yaitu sebesar 50 % dari nilai keseluruhan. Kebijaksanaan tersebut berdampak menekan pada perkebunan karet rakyat. Pukulan yang menyakitkan ini tidak mematikan perkembangan perkebunan karet rakyat karena perkebunan karet rakyat masih tetap berjalan dan para petani karet masih percaya akan masa depan usahatani karetnya. Pedagang perantara yang banyak menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan menjadi penyalur produksi karet rakyat dengan jalan membeli hasil produksinya merupakan mata rantai yang tetap mempertahankan kelangsungan usahatani ini. Usahatani karet mereka tidak terlalu berpatokan pada peningkatan produksi dan keuntungan yang berlimpah. Apabila kebutuhan sehari-hari untuk seluruh keluarga petani tercukupi maka petani akan terus mempertahankan usahatani kebun karetnya.

    Setelah Perang Dunia II berakhir dan pengaruhnya agak reda di berbagai belahan dunia yang terlibat, maka permintaan akan karet menunjukkan peningkatan kembali. Indonesia pun agak merasa lega karena Jepang tidak lagi berkuasa. Sejak tahun 1945 perkebunan-perkebunan karet yang dulu diambil secara paksa oleh pihak Jepang dapat dilanjutkan kembali pengelolaannya oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mengelola kembali perkebunan karet negara dan mengiatkan perkebunan karet rakyat yang diikuti oleh perkebunan karet swasta sehingga Indonesia menguasai pasaran karet alam internasional, tetapi perluasan areal karet dan peremajaan tanaman karet tua kurang perhatian akibatnya terjadi penurunan produksi karet alam Indonesia.
    Pembangunan perkaretan di Indonesia pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap I Tahun 1969 – 1994 diarahkan mendorong perkembangan ekonomi pedesaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1968 luas areal karet rakyat sekitar 1,7 juta ha meningkat menjadi 2,6 juta ha pada tahun 1993, terutama perluasan areal proyek bantuan pemerintah, namun luas tanaman karet tua dan rusak cukup luas sekitar 401 ribu ha. Petani lebih memilih penanaman karet baru secara tradisional dengan membuka lahan baru (blukar/hutan) dari pada meremajakan karet tuanya karena kebun karet tua dianggap masih merupakan asset yang sewaktu-waktu dapat dikelola (Forum Pengkajian Perkaretan, 1994).

    Penanaman karet secara teknologi tradisional dilakukan sampai tahun 1980 di beberapa wilayah di Sumatera Selatan terutama di wilayah desa belum maju yang dicirikan oleh ketersediaan lahan yang masih cukup luas, belum ada proyek pengembangan karet dan keterbatasan pengetahuan petani. Pesatnya perkembangan penanaman kelapa sawit yang dilakukan perkebunan besar swasta dan negara sejak tahun 1990-an, disinyalir ada sebagian kebun petani yang dikonversi dengan kelapa sawit, karena lahan petani diikutsertakan sebagai kebun plasma atau diganti rugi oleh perusahaan. Namun perkembangan luas areal karet terus meningkat (Forum Bersama Pembangunan Perkebunan Sumatera Selatan, 2004).

    Pada tahun 1977/1978 pengembangan perkebunan karet di Indonesia dilakukan pemerintah melalui empat pola yaitu (1) Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), (2) Pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), (3) Pola Bantuan Parsial, dan (4) Pola Pengembangan Perkebunan Besar (PPB).

    a. Pola Perusahaan Inti Rakyat (Pola PIR) merupakan pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar untuk membantu pengembangan perkebunan rakyat di sekitarnya. Perusahaan besar ber-tindak sebagai inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma. Selanjutnya setelah kebun plasma menghasilkan perusahaan inti turut mengolah dan memasarkan hasilnya. PIR berusaha menciptakan petani mandiri di wilayah bukaan baru dan ditujukan untuk kelompok masyarakat lokal maupun pendatang yang berminat menjadi petani karet. Seluruh biaya pembangunan kebun merupakan komponen kredit petani, sebelum karet produktif petani sebagai pekerja buruh plasma yang di upah.

    Pemerintah membangun perkebunan karet melalui Pola PIR karet yaitu PIR Berbantuan, PIR Swadana dan PIR Transmigrasi di Indonesia sampai dengan tahun 1991 seluas 255.000 ha sedangkan di Sumatera Selatan seluas 159.261 ha dengan jumlah petani sebanyak 79.631 kepala keluarga (Forum Pengkajian Perkaretan, 1994). Melihat kondisi petani PIR mengalami masalah ketidak mampuan untuk melunasi kreditnya, penjualan bahan olah karet (bokar) keluar inti, mutu bokar yang rendah dan beragam serta eksploitasi tanaman karet yang berlebihan, maka sejak tahun 1991 pemerintah tidak lagi mengembangkan perkebunan karet melalui Pola PIR.
    b. Pola Unit Pelaksanaan Proyek (Pola UPP) merupakan pengembangan perkebunan yang dilaksanakan di wilayah usahatani karet rakyat yang telah ada (existing) tetapi petani tidak mempunyai modal untuk membangun kebun. Pemerintah pusat telah mengembangkan perkebunan karet di Indonesia sampai dengan tahun 1991 melalui Pola UPP seluas 441.736 ha yaitu melalui proyek UPP Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE) sebanyak 69 %, dan Smallholder Rubber Development Project (SRDP) sebanyak 31 % sedangkan di Sumatera Selatan seluas 98.741 ha dengan jumlah petani sebanyak 98.741 kepala keluarga (Forum Pengkajian Perkebunan, 1994).

    Pola UPP PRPTE dilaksanakan dengan prinsip petani mengelola sendiri sedangkan pihak UPP melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Kurang berjalannya UPP PRPTE disebabkan masih rendahnya minat dan pengetahuan petani akan bibit unggul, sarana transportasi terlantar dan pendanaan kurang berkesinambungan. Pola UPP SRDP dilaksanakan dengan prinsip petani mengelola sendiri mulai dari pembangunan kebun sedangkan pihak UPP memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkelompok dengan hamparan 20 ha dan paket kredit saprodi termasuk upah tenaga kerja.

    Pola Sector Crops Develompment Project (SCDP) dilaksanakan dengan prinsip yang tidak berbeda dengan SRDP, hanya lokasinya diarahkan di daerah transmigrasi umum yang potensial karet. Selanjutnya pengembangan karet dibiayai dari proyek Tree Crops Smallholder Develompment Project (TCSDP) dalam mengembangkan kebun karet rakyat dilakukan merger konsentrasi yang dibiayai oleh Bank Dunia yaitu penggabungan mana-jemen yang berkaitan dengan teknologi, proses produksi dan pemasaran. Pembaharuan terhadap lembaga konversi dengan ketentuan biaya pada tahun pertama bersifat hibah dan tahun selanjutnya merupakan kredit komersial pengembangan penanaman karet baru pada tahun 1994 – 1998 seluas 65.000 ha. Proyek Tree Crops Smallholder Sector Project (TCSSP) mengembangkan kebun karet rakyat yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia seluas 73.000 ha.

    c. Pola Bantuan Parsial merupakan kegiatan pembangunan perkebunan melalui pemberian bantuan parsial kepada petani secara gratis. Pola ini dilaksanakan pada wilayah yang berada di luar PIR dan UPP. Pola Bantuan Parsial terdiri dari Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan Unit Pengelohan Hasil (P4UPH) dan Proyek Penanganan Wilayah Khusus (P2WK). P4UPH merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu bokar. Pada tahun 1992/ 1993 melalui proyek P4UPH telah dibantu 880 unit pengolahan karet berupa unit hand mangel. Proyek P2WK merupakan kegiatan pengembangan tanaman perkebunan dalam suatu skala ekonomis melalui bantuan gratis paket saprodi tanaman karet dan tanaman sela pada tahun pertama dan tahun berikutnya swadaya petani. Pola swadaya/berbantuan tersebut telah dilaksanakan di Sumatera Selatan pada tahun 1992/1993 seluas 32.106 ha dengan jumlah petani sebanyak 32.106 kepala keluarga.

    Bentuk Pola Bantuan Parsial lainnya yaitu sistem usaha rayonisasi dimana adanya hubungan kerjasama usaha antara kelembagaan petani karet dengan perusahaan pengolah/eksportir berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan, kesetiaan dan penerapan etika bisnis yang baik.

    d. Pola Pengembangan Perkebunan Besar (Pola PPB) merupakan sistem pengembangan perkebunan untuk para pengusaha baik dalam membangun kebun sendiri maupun sebagai inti dari pengembangan PIR. Pengembangan perkebunan besar melalui fasilitas Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI), Paket Deregulasi Januari 1990 (Pakjan 1990) dengan kredit bunga komersial dan Paket Juli 1992, melalui investasi joint venture dengan perusahaan asing.

    Dana Sumbangan Wajib Eksportir (Kepres RI No. 301 tahun 1968) ditujukan untuk penelitian dan pengembangan komoditi karet, kemudian pada tahun 1979 terdapat Dana Tanaman Ekspor (DTE) ditujukan untuk overhead pembangunan sektor perkebunan dan setelah DTE ditiadakan maka dilanjutkan dengan pendanaan Kredit Investasi Kecil (KIK) yang sangat terbatas dan tidak diberi subsidi. Perkembangan peremajaan karet sejak diberlakukan paket deregulasi Januari 1990 dengan kredit bunga komersial disalurkan melalui dana kredit investasi kecil (KIK) yang sangat terbatas dan tidak diberikan subsidi. Oleh karena itu pengembangan peremajaan kebun karet sejak saat itu pada umumnya dilakukan secara swadaya petani baik secara bertahap maupun sekaligus.

    Selanjutnya Pola Pengembangan Perusahaan Perkebunan melalui berbagai pola yaitu (1) Pola Usaha Koperasi Perkebunan, (2) Pola Patungan Koperasi Investor, (3) Pola Patungan Investor Koperasi, (4) Pola Build, Operate dan Transfer (BOT), dan (5) Pola BTN (investor bangun kebun dan atau pabrik kemudian dialihkan kepada koperasi). Perizinan usaha perkebunan diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts.II/1995 kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Pertanian No: 357/Kpts Hk-350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

    Daftar Pustaka

    Aima. M.H, 1991. Analisis Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi, Tesis S2 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. (tidak diterbitkan).
    Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2004. Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan Tahun 2020. Palembang.
    Forum Pengkajian Perkaretan, 1994. Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Perkaretan Indonesia (1994-2019), Jakarta : 54 – 63. Kerjasama PPPA dan GPKI.
    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2005. Program Akselerasi Perkebunan (Karet dan Kelapa Sawit) Palembang.
    Supriono, A. dan M. Supriadi, 1991. Penyebarluasan Teknologi Usahatani Karet melalui Pelaksanaan Sistem Peremajaan Karet Tradisionil. Lateks 6 (2) : 60-63.

    SEJARAH PERKEMBANGAN TANAMAN KARET
    DI INDONESIA
    Prof.Dr.Tirta Jaya Jenahar

    Tanaman karet mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Tanaman karet yang paling tua diketemukan di Subang Jawa Barat yang ditanam pada tahun 1862. Pada tahun l864 tanaman karet ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman baru untuk dikoleksi. Selanjutnya, karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah. Perkebunan karet dibuka oleh Hofland pada tahun 1864 di daerah Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Pertama kali jenis yang ditanam adalah karet rambung atau Ficus elastica. Tanaman karet (Hevea brasiliensis) ditanam di daerah Sumatera Timur pada tahun 1902, kemudian dibawa oleh perusahaan perkebunan asing ditanam di Sumatera Selatan. Pada waktu itu petani membuka hutan untuk menanam padi selama 2 tahun lalu ladang ditinggalkan ,sebelum meninggalkan ladang biasanya menanam tanaman keras seperti karet dan buah-buahan. Petani akan datang kembali setelah 10 – 12 tahun kemudian untuk menyadap kebun karetnya.

    Perusahaan Harrison and Crossfield Company adalah perusahaan asing pertama yang mulai menanam karet di Sumatera Selatan dalam suatu perkebunan yang dikelola secara komersial, kemudian Perusahaan Sociente Financiere des Caoutchoues dari Belgia pada tahun 1909 dan diikuti perusahaan Amerika yang bernama Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij (HAPM) pada tahun 1910-1991. Perluasan perkebunan karet di Sumatera berlangsung mulus berkat tersedianya sarana transportasi yang memadai. Umumnya sarana transportasi ini merupakan warisan dari usaha perkebunan tembakau yang telah dirombak. Harga karet yang membumbung pada tahun 1910 dan 1911 menambah semangat para pengusaha perkebunan untuk mengembangkan usahanya. Walaupun demikian, pada tahun 1920-1921 terjadi depresi perekonomian dunia yang membuat harga karet merosot. Namun pada tahun 1922 dan 1926 terjadi ledakan harga lagi karena kurangnya produksi karet dunia sementara industri mobil di Amerika meningkatkan jumlah permintaan karet.

    Perkebunan karet rakyat di Indonesia juga berkembang seiring naiknya permintaan karet dunia dan ledakan harga. Hal-hal lain yang ikut menunjang dibukanya perkebunan karet rakyat di beberapa daerah antara lain karena pemeliharaan tanaman karet relatif mudah dan rakyat mempunyai kepercayaan terhadap cerahnya masa depan perkebunan karet. Beberapa jemaah haji dari Indonesia pada waktu pulang dari Mekkah yang berhenti di Singapura atau Malaysia membawa biji karet untuk ditanam di Indonesia. Disamping itu dengan lancarnya perdagangan antara Sumatera dan Malaysia juga membantu berkembangnya usaha karet rakyat. Ledakan tingginya harga karet terutama setelah terjadi pada tahun 1922 dan 1926 menjadikan rakyat berlomba-lomba membuka kebun karet sendiri. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memang tidak membuat peraturan tentang pembukaan dan pengusahaan perkebunan karet oleh rakyat. Akibat nya, lahan karet di Indonesia meluas secara tak terkendali sehingga kapasitas produksi karet menjadi berlebihan. Harga karet pun menjadi semakin sulit dipertahankan pada angka yang wajar. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin menurunnya harga karet di pasaran.
    Beberapa kali pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk melakukan pembatasan atau restriksi terhadap karet rakyat. Pada tanggal 7 Mei 1934 diadakan persetujuan antara Pemerintah Prancis, Britania Raya, Irlandia Utara, British Indie, Belanda dan Siam mengada-kan pembatasan dalam memproduksi karet dan ekspornya. Persetujuan ini diumumkan dalam Stbl. 1934 No. 51 yang selanjutnya diadakan perubahan dengan Stbl. 1936 No. 472 dan 1937 No. 432. Pada kenyataannya Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil melakukan restriksi karet di luar Jawa, maka Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembatasan ekspor karet dengan pajak ekspor. Pajak ekspor ini mengakibatkan produksi menjadi turun dan menurunkan harga yang diterima ditingkat petani.

    Kemudian pada tahun 1937-1942 diberlakukanlah kupon karet yang berfungsi sebagai surat izin ekspor karet diberikan kepada petani pemilik karet dan bukan kepada eksportir. Dengan sistem kupon ini petani karet dapat menjual karetnya ke luar negeri misalnya ke Singapura. Apabila petani karet tersebut tidak berkeinginan menjual karetnya langsung ke luar negeri maka ia dapat menjual kuponnya kepada petani lain atau kepada pedagang atau eksportir. Sistem kupon tersebut merupakan jaminan sosial bagi pemilik karet karena walaupun pohon karetnya tidak disadap, tetapi pemilik karet tetap menerima kupon yang bisa dijual atau diuangkan. Sistem kupon ini dimaksudkan pula untuk membatasi produksi (rubber restric-tion) karena bagi petani pemilik yang terpenting terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangganya dari hasil penjualan kupon yang diterimanya walaupun pohon karetnya tidak disadap.

    Pada tahun 1944 Pemerintah Jepang yang berkuasa waktu itu membuat peraturan larangan perluasan kebun karet rakyat. Produksi karet rakyat yang akan diekspor dikenai pajak yang tinggi yaitu sebesar 50 % dari nilai keseluruhan. Kebijaksanaan tersebut berdampak menekan pada perkebunan karet rakyat. Pukulan yang menyakitkan ini tidak mematikan perkembangan perkebunan karet rakyat karena perkebunan karet rakyat masih tetap berjalan dan para petani karet masih percaya akan masa depan usahatani karetnya. Pedagang perantara yang banyak menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan menjadi penyalur produksi karet rakyat dengan jalan membeli hasil produksinya merupakan mata rantai yang tetap mempertahankan kelangsungan usahatani ini. Usahatani karet mereka tidak terlalu berpatokan pada peningkatan produksi dan keuntungan yang berlimpah. Apabila kebutuhan sehari-hari untuk seluruh keluarga petani tercukupi maka petani akan terus mempertahankan usahatani kebun karetnya.

    Setelah Perang Dunia II berakhir dan pengaruhnya agak reda di berbagai belahan dunia yang terlibat, maka permintaan akan karet menunjukkan peningkatan kembali. Indonesia pun agak merasa lega karena Jepang tidak lagi berkuasa. Sejak tahun 1945 perkebunan-perkebunan karet yang dulu diambil secara paksa oleh pihak Jepang dapat dilanjutkan kembali pengelolaannya oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mengelola kembali perkebunan karet negara dan mengiatkan perkebunan karet rakyat yang diikuti oleh perkebunan karet swasta sehingga Indonesia menguasai pasaran karet alam internasional, tetapi perluasan areal karet dan peremajaan tanaman karet tua kurang perhatian akibatnya terjadi penurunan produksi karet alam Indonesia.
    Pembangunan perkaretan di Indonesia pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap I Tahun 1969 – 1994 diarahkan mendorong perkembangan ekonomi pedesaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1968 luas areal karet rakyat sekitar 1,7 juta ha meningkat menjadi 2,6 juta ha pada tahun 1993, terutama perluasan areal proyek bantuan pemerintah, namun luas tanaman karet tua dan rusak cukup luas sekitar 401 ribu ha. Petani lebih memilih penanaman karet baru secara tradisional dengan membuka lahan baru (blukar/hutan) dari pada meremajakan karet tuanya karena kebun karet tua dianggap masih merupakan asset yang sewaktu-waktu dapat dikelola (Forum Pengkajian Perkaretan, 1994).

    Penanaman karet secara teknologi tradisional dilakukan sampai tahun 1980 di beberapa wilayah di Sumatera Selatan terutama di wilayah desa belum maju yang dicirikan oleh ketersediaan lahan yang masih cukup luas, belum ada proyek pengembangan karet dan keterbatasan pengetahuan petani. Pesatnya perkembangan penanaman kelapa sawit yang dilakukan perkebunan besar swasta dan negara sejak tahun 1990-an, disinyalir ada sebagian kebun petani yang dikonversi dengan kelapa sawit, karena lahan petani diikutsertakan sebagai kebun plasma atau diganti rugi oleh perusahaan. Namun perkembangan luas areal karet terus meningkat (Forum Bersama Pembangunan Perkebunan Sumatera Selatan, 2004).

    Pada tahun 1977/1978 pengembangan perkebunan karet di Indonesia dilakukan pemerintah melalui empat pola yaitu (1) Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), (2) Pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), (3) Pola Bantuan Parsial, dan (4) Pola Pengembangan Perkebunan Besar (PPB).

    a. Pola Perusahaan Inti Rakyat (Pola PIR) merupakan pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar untuk membantu pengembangan perkebunan rakyat di sekitarnya. Perusahaan besar ber-tindak sebagai inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma. Selanjutnya setelah kebun plasma menghasilkan perusahaan inti turut mengolah dan memasarkan hasilnya. PIR berusaha menciptakan petani mandiri di wilayah bukaan baru dan ditujukan untuk kelompok masyarakat lokal maupun pendatang yang berminat menjadi petani karet. Seluruh biaya pembangunan kebun merupakan komponen kredit petani, sebelum karet produktif petani sebagai pekerja buruh plasma yang di upah.

    Pemerintah membangun perkebunan karet melalui Pola PIR karet yaitu PIR Berbantuan, PIR Swadana dan PIR Transmigrasi di Indonesia sampai dengan tahun 1991 seluas 255.000 ha sedangkan di Sumatera Selatan seluas 159.261 ha dengan jumlah petani sebanyak 79.631 kepala keluarga (Forum Pengkajian Perkaretan, 1994). Melihat kondisi petani PIR mengalami masalah ketidak mampuan untuk melunasi kreditnya, penjualan bahan olah karet (bokar) keluar inti, mutu bokar yang rendah dan beragam serta eksploitasi tanaman karet yang berlebihan, maka sejak tahun 1991 pemerintah tidak lagi mengembangkan perkebunan karet melalui Pola PIR.
    b. Pola Unit Pelaksanaan Proyek (Pola UPP) merupakan pengembangan perkebunan yang dilaksanakan di wilayah usahatani karet rakyat yang telah ada (existing) tetapi petani tidak mempunyai modal untuk membangun kebun. Pemerintah pusat telah mengembangkan perkebunan karet di Indonesia sampai dengan tahun 1991 melalui Pola UPP seluas 441.736 ha yaitu melalui proyek UPP Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE) sebanyak 69 %, dan Smallholder Rubber Development Project (SRDP) sebanyak 31 % sedangkan di Sumatera Selatan seluas 98.741 ha dengan jumlah petani sebanyak 98.741 kepala keluarga (Forum Pengkajian Perkebunan, 1994).

    Pola UPP PRPTE dilaksanakan dengan prinsip petani mengelola sendiri sedangkan pihak UPP melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Kurang berjalannya UPP PRPTE disebabkan masih rendahnya minat dan pengetahuan petani akan bibit unggul, sarana transportasi terlantar dan pendanaan kurang berkesinambungan. Pola UPP SRDP dilaksanakan dengan prinsip petani mengelola sendiri mulai dari pembangunan kebun sedangkan pihak UPP memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkelompok dengan hamparan 20 ha dan paket kredit saprodi termasuk upah tenaga kerja.

    Pola Sector Crops Develompment Project (SCDP) dilaksanakan dengan prinsip yang tidak berbeda dengan SRDP, hanya lokasinya diarahkan di daerah transmigrasi umum yang potensial karet. Selanjutnya pengembangan karet dibiayai dari proyek Tree Crops Smallholder Develompment Project (TCSDP) dalam mengembangkan kebun karet rakyat dilakukan merger konsentrasi yang dibiayai oleh Bank Dunia yaitu penggabungan mana-jemen yang berkaitan dengan teknologi, proses produksi dan pemasaran. Pembaharuan terhadap lembaga konversi dengan ketentuan biaya pada tahun pertama bersifat hibah dan tahun selanjutnya merupakan kredit komersial pengembangan penanaman karet baru pada tahun 1994 – 1998 seluas 65.000 ha. Proyek Tree Crops Smallholder Sector Project (TCSSP) mengembangkan kebun karet rakyat yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia seluas 73.000 ha.

    c. Pola Bantuan Parsial merupakan kegiatan pembangunan perkebunan melalui pemberian bantuan parsial kepada petani secara gratis. Pola ini dilaksanakan pada wilayah yang berada di luar PIR dan UPP. Pola Bantuan Parsial terdiri dari Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan Unit Pengelohan Hasil (P4UPH) dan Proyek Penanganan Wilayah Khusus (P2WK). P4UPH merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu bokar. Pada tahun 1992/ 1993 melalui proyek P4UPH telah dibantu 880 unit pengolahan karet berupa unit hand mangel. Proyek P2WK merupakan kegiatan pengembangan tanaman perkebunan dalam suatu skala ekonomis melalui bantuan gratis paket saprodi tanaman karet dan tanaman sela pada tahun pertama dan tahun berikutnya swadaya petani. Pola swadaya/berbantuan tersebut telah dilaksanakan di Sumatera Selatan pada tahun 1992/1993 seluas 32.106 ha dengan jumlah petani sebanyak 32.106 kepala keluarga.

    Bentuk Pola Bantuan Parsial lainnya yaitu sistem usaha rayonisasi dimana adanya hubungan kerjasama usaha antara kelembagaan petani karet dengan perusahaan pengolah/eksportir berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan, kesetiaan dan penerapan etika bisnis yang baik.

    d. Pola Pengembangan Perkebunan Besar (Pola PPB) merupakan sistem pengembangan perkebunan untuk para pengusaha baik dalam membangun kebun sendiri maupun sebagai inti dari pengembangan PIR. Pengembangan perkebunan besar melalui fasilitas Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI), Paket Deregulasi Januari 1990 (Pakjan 1990) dengan kredit bunga komersial dan Paket Juli 1992, melalui investasi joint venture dengan perusahaan asing.

    Dana Sumbangan Wajib Eksportir (Kepres RI No. 301 tahun 1968) ditujukan untuk penelitian dan pengembangan komoditi karet, kemudian pada tahun 1979 terdapat Dana Tanaman Ekspor (DTE) ditujukan untuk overhead pembangunan sektor perkebunan dan setelah DTE ditiadakan maka dilanjutkan dengan pendanaan Kredit Investasi Kecil (KIK) yang sangat terbatas dan tidak diberi subsidi. Perkembangan peremajaan karet sejak diberlakukan paket deregulasi Januari 1990 dengan kredit bunga komersial disalurkan melalui dana kredit investasi kecil (KIK) yang sangat terbatas dan tidak diberikan subsidi. Oleh karena itu pengembangan peremajaan kebun karet sejak saat itu pada umumnya dilakukan secara swadaya petani baik secara bertahap maupun sekaligus.

    Selanjutnya Pola Pengembangan Perusahaan Perkebunan melalui berbagai pola yaitu (1) Pola Usaha Koperasi Perkebunan, (2) Pola Patungan Koperasi Investor, (3) Pola Patungan Investor Koperasi, (4) Pola Build, Operate dan Transfer (BOT), dan (5) Pola BTN (investor bangun kebun dan atau pabrik kemudian dialihkan kepada koperasi). Perizinan usaha perkebunan diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts.II/1995 kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Pertanian No: 357/Kpts Hk-350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

    Daftar Pustaka

    Aima. M.H, 1991. Analisis Peremajaan Karet Rakyat di Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi, Tesis S2 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. (tidak diterbitkan).
    Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2004. Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan Tahun 2020. Palembang.
    Forum Pengkajian Perkaretan, 1994. Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Perkaretan Indonesia (1994-2019), Jakarta : 54 – 63. Kerjasama PPPA dan GPKI.
    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2005. Program Akselerasi Perkebunan (Karet dan Kelapa Sawit) Palembang.
    Supriono, A. dan M. Supriadi, 1991. Penyebarluasan Teknologi Usahatani Karet melalui Pelaksanaan Sistem Peremajaan Karet Tradisionil. Lateks 6 (2) : 60-63.

    RIWAYAT HIDUP

    A. Umum

    1. Nama : Prof. DR. H. Tirta Jaya Jenahar, SE.M.Si
    2. Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 25 Februari 1957
    3. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
    4. NIP / NIRD : 19570225 198003 1 005 / 2220161
    5. Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan
    Perikanan Kabupaten Empat Lawang
    6. Jabatan Fungsional : Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian pada STIE Aprin Palembang
    7. Alamat : Garuda Putra III Blok O No.6 Lebong Siarang Palembang
    Telepon (0711) 412444, HP. 081367053075

    B. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan pada Pemerintahan

    1. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan Dinas Pertanian Sumsel, 8 Oktober 1987 – 1992
    2. Kepala Dinas Pertanian TP Kabupaten Musi Banyuasin, 10 Oktober 1992 – 1995
    3. Kepala Sub Dinas Industri Pangan Sumsel, Desember 1996 – 2001
    4. Kepala Bidang Kerjasama Pembangunan Bappeda, 06 Januari 2001 – 2002
    5. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Januari 2002 – 2003
    6. Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, 05 September 2003 – 2004
    7. Bidang Perencanaan Tim Lumbung Pangan Sumsel, 06 September 2004 – 2006
    8. Kepala Bappeda Kabupaten Empat Lawang, 10 Mei 2007 – 2008
    9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang, 15 Oktober 2008 – 2010.

    C. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan pada Perguruan Tinggi

    1. Ketua Jurusan Manajemen Industri Akprin Palembang, Mei 1984 – 1985
    2. Pembantu Direktur III Akprin Palembang, 4 Oktober 1984 – 1985
    3. Wakil Direktur Aprin Palembang, 7 September 1987 – 1990
    4. Pembantu Ketua I STIE Aprin Palembang, 10 Mei 1997 – 1999
    5. Ketua STIE Aprin Palembang, 01 Mei 2001 – 2002
    6. Pembantu Ketua I STIE Aprin Palembang, 10 Oktober 2002 – 2006
    7. Guru Besar Ilmu Ekonomi STIE Aprin Palembang, 1 Agustus 2007 – sekarang
    8. Guru Besar Ilmu Ekonomi STIE Serelo Lahat, 1 Juli 2008 – sekarang
    9. Direktur Program Pasca Sarjana STIE Serelo Lahat, 23 Desember 2008 – 2010

    KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

    D. Kegiatan Mengikuti Pendidikan

    1. Sarjana Ekonomi (S1), Ekonomi Perusahaan FE UNSRI Palembang Tahun 1984
    2. Magister Sain (S2), Ekonomi Pertanian Pasca Sarjana UGM Yogyakarta Tahun 1986
    3. Doktor (S3), Manajemen Agribisnis Pertanian PPS UNSRI Palembang Tahun 2006
    4. Profesor (Prof), Sertifikat Dosen Profesional Ilmu Pertanian Tahun 2008.

    E. Kegiatan Mengikuti Penataran, Kursus, Diklat

    1. Penataran Pengusaha GEL KAF di Palembang, Agustus – September 1982
    2. Kursus Amdal tipe A PLH UNSRI di Palembang, Juni – Juli 1987
    3. Course of Agricultural Extension Uni. Of Wisconsin USA, Agustus – Oktober 1987
    4. Penataran Widyaiswara Tata Guna Air Dep. PU di Jakarta, Nopember – Desember 1988
    5. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda DPP HKTI di Cibubur Jakarta, Oktober 1991
    6. Pelatihan Usaha Tani Konservasi Deptan RI di Cipayung Bogor, Juli 1992
    7. Pendidikan Sepadya BPLP Deptan di Ciawi Bogor, Desember 1993 – Maret 1994
    8. Penataran Statistik Pertanian, BPS Sumsel di Palembang, Januari 1995
    9. Pendidikan Reinventing Government Badan Diklat Sumsel, Maret 1999
    10. Kursus Amdal tipe A. Kopertis Wil. II di Palembang, Maret 2000
    11. TOT Widyaiswara LAN Badan Diklat Sumsel, Juli – Agustus 2000
    12. TOT Penyusunan Modul Pembelajaran Badan Diklat Sumsel, Nopember 2000
    13. Pelatihan Pengarusutamaan Jender Meneg PP di Pekan Baru, Mei – Juni 2001
    14. Pendidikan Spamen LAN RI di Semarang, Agustus – Nopember 2001
    15. Diklat Manajemen Keuangan Daerah LAN RI Jakarta, Mei 2002
    16. Diklat Administrasi Kependudukan Dinas Transduk Sumsel, September 2002
    17. Training Team Leadership program BE Canada di Bukit Tinggi, Juli 2003
    18. Training Gender Sensitivity Mahidol Uni. Thailand Bangkok, September 2003
    19. Diklat Pola Pikir Badan Diklat Sumsel di Palembang, Januari 2003
    20. Diklat Elaborasi SDM Depdiknas RI di Jakarta, Agustus 2003
    21. Diklat TOT Widyaiswara Departemen Perhubungan di Bogor, 05 – 12 Juli 2006
    22. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa PPM Diknas di Palembang, 05 – 07 Agustus 2008
    23. Diklat Quality Management System (QMS) di Jakarta, 2-6 Mei 2008
    24. Diklat Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah di Palembang, 16-18 Juni 2008
    25. Diklat Keahlian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Palembang, 2-4 Juli 2009
    26. Diklat Emosional Sosial Ques (ESQ) di Palembang, 9-11 Nopember 2009

    F. Kegiatan Mengikuti Pertemuan Ilmiah

    1. Seminar Peremajaan Optimal Tanaman Potensial, BPP di Sembawa, 13 Mei 1987
    2. Seminar in the Programs of Introduction USA, Washington DC, August 1987
    3. Seminar Peningkatan Produktivitas Gula PT. Cintamanis (OKI), tgl. 03 Juni 1988
    4. Seminar Perekonomian Indonesia FE Unsri di Palembang, tgl. 08 Februari 1989
    5. Seminar Pengembangan Kurikulum FE Unsri di Palembang, tgl. 04 Juli 1989
    6. Seminar Pengembangan Usaha Tani Pasang Surut, Deptan RI, tgl. 20 Januari 1990
    7. Seminar Dael Cornegie Management DSI Jakarta, 02- 05 Februari 1991
    8. Seminar Diversifikasi Pangan Pemda MUBA di Sekayu, tgl. 20 Juni 1993
    9. Seminar Pembangunan Agribisnis Desa Tertinggal di Sekayu, tgl. 26 Juli 1994
    10. Seminar Inter Konferensi Rakorwil BKPSL FPLH Unsri tgl. 21 Mei 1996
    11. Seminar Kebutuhan Teknologi Petani Loka Punti Kayu Palembang, tgl. 18 Mei 1997
    12. Seminar Rekomendasi Paket Teknologi LPKA Palembang, tgl. 30-31 Januari 1998
    13. Seminar Sumber Daya Manusia STIE Musi Palembang, tgl. 18 April 1998
    14. Seminar Kepedulian Bangsa pada Stisipol Palembang tgl. 03 Nopember 1998
    15. Seminar RTR Kawasan Industri di Bappeda Palembang tgl. 24 Oktober 1998
    16. Seminar Kecukupan Pangan Masyarakat pada Pemda Sumsel tgl. 15 Oktober 1999
    17. Seminar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Managemen Palembang tgl. 10 Februari 2000
    18. Seminar Dosen STIE Aprin Palembang tgl. 12 Februai 2000
    19. Seminar Dosen Peningkatan Kwalitas PTS pada Kopertis tgl. 10 Maret 2000
    20. Seminar Sehari pada HUT Persit KCK Daerah II/Swj tgl. 14 Maret 2000
    21. Seminar on Agro Industry Minestry of Agriculture May 2000 Jakarta
    22. Seminar Rancangan UU Pinjaman dan Hibah LN Deplu RI Jakarta, tgl. 12 Maret 2001
    23. Seminar Penanganan anak Jalanan BKKS Provinsi Sumsel tgl. 16 Nopember 2001
    24. Seminar Perencanaan Pembangunan pada Diklat Sumsel tgl. 26 Agustus 2002
    25. Seminar Pembangunan Pertanian Unanti Palembang, tanggal 02 Mei 2003
    26. Seminar Reformasi Keuangan UGM Yogyakarta, tanggal 07 Juni 2003
    27. Seminar Internasional Agricultural PS Unsri Palembang, tanggal 03 Oktober 2003
    28. Lokakarya Pemasyarakatan Plasma Nutfah Balitbangda Sumsel, tanggal 06 Mei 2003
    29. Pertemuan Teknis Agrobisnis Sumsel tanggal 22 Oktober 2002
    30. Pertemuan Perencanaan Partisipatif BPP Palembang, tanggal 29 April 2003
    31. Temu Usaha Pengembangan Agribisnis Pangan di Palembang tgl. 19 Desember 1992
    32. Temu Teknologi Pertanian di Palembang, tgl. 06-09 September 1995
    33. Dialog Kontribusi Bappeda Provinsi Sumsel FE Unsri tanggal 12 April 2002
    34. Musda DPD HKTI Prov. Sumsel Palembang, tanggal 20 Maret 2004
    35. Rakor Pemasyarakatan Bahasa Indonesia Puslit Bahasa Jakarta, tanggal 09 April 2003
    36. Rakorbang Renstra Sumsel Palembang, tanggal 06 April 2004
    37. Rakor Sarana Prasarana Perkebunan Ditjenbun di Banjarmasin, tanggal 30 April 2004
    38. Seminar Reguler Mahasiswa Program Doktor PS Unsri Februari – April 2005
    39. Seminar Kemampuan Ekonomis Petani Karet pada PS Unsri Februari 2005.
    40. Lokakarya Kajian Pembangunan Daerah di Jakarta, 17 Mei 2008
    41. Seminar RUU No.6 tentang Pangan pada DPD RI, Januari 2009
    42. Seminar Peningkatan Produksi Pertanian pada IKA IPB, Maret 2009
    43. Rakor Tim Pemantau Ujian Nasional Tahun 2009, 23 April 2009
    44. Lokakarya Kesehatan Hewan dan Masyarakat DirjenNak, 7-8 Mei 2009

    G. Kegiatan Mengajar, Membimbing dan Menguji

    1. Mengajar Ekonomi Makro pada FP UNSRI Palembang Tahun 1983 – 1987
    2. Mengajar Statistik, Mgm. T. Eko. Akuntansi pada STIE Aprin Tahun 1984 – 1995
    3. Mengajar Manajemen Produksi pada FE Universitas Palembang Tahun 1984 – 1985
    4. Mengajar Ekonomi Mikro, T. Eko. Pada FE dan FH Uniba Palembang Tahun 1988-1991
    5. Mengajar Pembangunan Pertanian pada APDN Palembang Tahun 1988-1992
    6. Mengajar Statistik Sosial pada Stisipol Chandradimuka Palembang Tahun 1990 – 1992
    7. Mengajar Metode Penelitian Kelayakan pada STIE Aprin Tahun 1996 – 2005
    8. Mengajar Teori Ekonomi pada STIM Palembang Tahun 1997 – 2001
    9. Mengajar Statistik pada STIPER Sriwigama Palembang, 1998 – 2001
    10. Mengajar Akuntansi Manajemen pada FE Universitas Palembang, Tahun 1998 – 2001
    11. Mengajar Manajemen Kelayakan Usaha pada Bistek Palembang, Tahun 1999
    12. Mengajar Manajemen Kelayakan Usaha pada Yayasan Batang Hari Palembang, 2000
    13. Menguji Ujian Negara di STIE Aprin, STIM, STIPER Palembang, Tahun 1988-2002
    14. Membimbing Skripsi Mahasiswa STIE Aprin Palembang, Tahun 1985 – 2005
    15. Mengajar Manajemen Strategi di Pasca Sarjana STIE Serelo, Tahun 2008 – 2009.

    H. Kegiatan Penelitian / Karya Ilmiah

    1. Skripsi (S1) Pengaturan Layout Pabrik Penggilingan Padi di Sumsel, UNSRI, 1984
    2. Tesis (S2) Analisis Peremajaan Optimum Karet di PTP Musi Landas, UGM, 1986
    3. Disertasi (S3) Analisis Kemampuan Ekonomis Petani Karet di Sumsel, UNSRI, 2006
    4. Analisa Ekonomi PER Industri Tepung Tapioka pada Proceding Loka Pertanian 2000
    5. Analisa Ekonomi PER Industri Tepung Tapioka pada Jurnal Sosek Unhas 2001
    6. Hasil Observasi Lapangan Pasang Surut di Pasca Sarjana UNSRI 2002
    7. Model Transportasi Berimbang di Pasca Sarjana UNSRI 2002
    8. Analisis Membangun Model di Pasca Sarjana UNSRI 2002
    9. Analisis Replanting Rubber pada Proceding Pasca Sarjana UNSRI 2002
    10. Respon Areal dan Produktivitas pada Pasca Sarjana UNSRI 2003
    11. Fungsi Permintaan dan Penawaran Kedelai Indonesia di PS UNSRI 2003
    12. Pembangunan Industri Pakan Ternak di Unanti Palembang 2003
    13. Analisis Peremajaan Optimum Karet pada Jurnal Agroekonomi UGM 2003
    14. Analisa Ekonomi PER Industri Kerupuk pada Jurnal Unram 2003
    15. Analisa Ekonomi PER Penggilingan Padi pada Jurnal Unram 2003
    16. PER Industri Kripik Nanas Sumsel pada Jurnal Unram 2002
    17. PER Industri Santan Bubuk di Sumsel pada Jurnal Unram 2002
    18. Faktor yang Mempengaruhi Produksi Sapi Potong pada Jurnal Unram 2003
    19. Analisis Kelayakan Industri Pakan Ternak di Sumsel pada Jurnal Unram 2003
    20. PER Pola Patungan Pabrik Pengolahan Karet Remah pada Jurnal Unram 2004
    21. PER Pola Kerjasama Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit pada Jurnal Unram 2004
    22. Analisis Tenaga Kerja Petani Karet di Sumatera Selatan Jurnal UISU 2005
    23. Analisis Kemampuan Ekonomis Petani Karet di Sumsel Jurnal Unram 2005
    24. Analisi Analysis of Labor of Farmer of Rubber of in South Sumatra Journal UISU 2005
    25. Analysis of Economic Ability of Rubber Farmer in Sumsel Journal Unram 2006
    26. Economic Analysis Effort Farmer of Rubber in Sumsel Journal Unhas 2007.
    27. Analysis of Labor on Farmer Rubber of in South Sumatra 2008
    28. Rubber Optimal Replanting Analysis in South Sumatra 2008
    29. A Fisibility Study of Building Poultry Factories in South Sumatra 2008
    30. The Analysis of Farmer Economic Ability Replanting, 2009

    I. Kegiatan Penyusunan Buku / Diktat / Studi Kelayakan / Proposal Tahun 2004-2010

    1. Analisa Laporan Keuangan Tahun 2008
    2. Manajemen Pemasaran Tahun 2008
    3. Manajemen Umum Tahun 2009
    4. Manajemen Akuntansi Tahun 2000
    5. Manajemen Operasional / Produksi Tahun 2009
    6. Perencanaan dan Pengawasan Produksi Tahun 2009
    7. Diktat Ekonomi Makro dan Mikro Tahun 2004
    8. Diktat Statistik I dan II Tahun 2005
    9. Diktat Manajemen Produksi Tahun 2005
    10. Diktat Statistik Sosial Tahun 2006
    11. Diktat Akuntansi Manajemen Tahun 2006
    12. Diktat Ekonomi Keuangan Tahun 2007
    13. Diktat Manajemen Statistik Tahun 2008
    14. Diktat Studi Kelayakan Bisnis Tahun 2009
    15. Diktat Manajemen Pemasaran Tahun 2009
    16. Studi Kelayakan Industri Tepung Tapioka Tahun 2004
    17. Studi Kelayakan Industri Pakan Ternak Tahun 2005
    18. Studi Kelayakan Industri Kerupuk Tahun 2005
    19. Studi Kelayakan Industri Keripik Pisang Tahun 2006
    20. Studi Kelayakan Industri Keripik Nenas Tahun 2006
    21. Studi Kelayakan Industri Santan Bubuk Tahun 2007
    22. Studi Kelayakan Industri Pengolahan Karet Tahun 2008
    23. Studi Kelayakan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2008
    24. Studi Kelayakan Industri Penggilingan Padi Tahun 2009
    25. Studi Kelayakan Industri Songket Tahun 2009
    26. Proposal Peremajaan Karet Rakyat Tahun 2004
    27. Proposal Pengembangan Melinjo Tahun 2005
    28. Proposal Perbaikan Pasca Panen Tahun 2006
    29. Proposal Pengembangan Kedelai Tahun 2006
    30. Proposal Pengembangan Industri Tapioka Tahun 2007
    31. Proposal Pengembangan Pabrik Penggilingan Padi Tahun 2007
    32. Proposal Pengembangan Industri Pakan Ternak Tahun 2008
    33. Proposal Pengembangan Industri Kerupuk Tahun 2008
    34. Proposal Pengembangan Industri Keripik Nanas Tahun 2009
    35. Proposal Pengembangan Industri Santan Bubuk Tahun 200
    36. Proposal Pengembangan Produksi Sapi Potong Tahun 2009
    37. Proposal Pengembangan Pakan Ternak Tahun 2009
    38. Proposal Pengembangan Pengolahan Karet Remah Tahun 2010
    39. Proposal Pengembangan Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2010
    J. Penyusunan Modul tahun 2004 – 2010

    1. Modul Kewirausahaan Tahun 2004
    2. Modul Manajemen Koperasi Tahun 2004
    3. Modul Manajemen Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2004
    4. Modul Pembiayaan Modal Kerja Tahun 2005
    5. Modul Studi Kelayakan Kerja Tahun 2005
    6. Modul Manajemen Strategis Tahun 2005
    7. Modul Keamanan Pangan Tahun 2005
    8. Modul Teori Konsumsi Tahun 2005
    9. Modul Inflasi dan Suku Bunga Tahun 2006
    10. Modul Pemecahan Masalah Tahun 2006
    11. Modul Analisis Finansial Tahun 2007
    12. Modul Gizi Seimbang Tahun 2007
    13. Modul Pengantar Manajemen Tahun 2007
    14. Modul Manajemen Pemasaran Tahun 2007
    15. Modul Kepemimpinan Tahun 2007
    16. Modul Perencanaan Partisipatif Tahun 2007
    17. Modul Komunikasi Tahun 2007
    18. Modul Penetapan Sasaran Tahun 2007
    19. Modul Monitoring dan Evaluasi Tahun 2007
    20. Modul Penyusunan Program dan Proyek Tahun 2008
    21. Modul Gugus Kendali Mutu Tahun 2008
    22. Modul Telaahan Staf Tahun 2008
    23. Modul Analisis SWOT tahun 2008
    24. Modul Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008
    25. Modul Sistem Informasi Manajemen Tahun 2008
    26. Modul Teknik Latihan Tahun 2009
    27. Modul Teknik Diskusi Tahun 2009
    28. Modul Teknik Membentuk Rangka Tahun 2009
    29. Modul Teknik Studi Kelayakan Tahun 2009
    30. Modul Teknik Bermain Peran Tahun 2009
    31. Modul Teknik Penugasan Tahun 2009
    32. Modul Teknik Kunjungan Belajar Tahun 2009
    33. Modul Teknik Tanya Jawab Tahun 2009
    34. Modul Teknik Curah Pendapat Tahun 2009
    35. Modul Teknik Kerjasama Tahun 2010
    36. Modul Teknik Rapat Tahun 2010
    37. Modul Teknik Mendengar Tahun 2010
    38. Modul Teknik Pengambilan Keputusan Tahun 2010
    39. Modul Teknik Berbicara Tahun 2010
    40. Modul Teknik Motivasi Tahun 2010

    K. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

    1. Menatar Tata Guna Air pada DPU Tk. I Sumsel Tahun 1982
    2. Menatar Pengelolaan Air Irigasi pada BLPP Martapura Tahun 1989
    3. Menatar Program Pertanian pada Kanwil, Deptan, Prov. Sumsel Tahun 1990-1991
    4. Menatar Statistik pada Diklat Dephub Sumsel Tahun 1990 – 1991
    5. Menatar Kewirausahaan pada Dinas P & K Provinsi Sumsel Tahun 2000
    6. Menatar Program Pengembangan Indusri pada Disperindag Sumsel Tahun 2000
    7. Menatar Program Pembangunan UKM pada Diskop Sumsel Tahun 2000
    8. Menatar Manajemen Agribisnis pada Dinas Pertanian Prov. Sumsel Tahun 2000
    9. Menatar Pengelolaan Pembangunan Nasional di Diklat Prov. Sumsel Tahun 2002
    10. Menatar Pembangunan Generasi Muda di Denkesos Prov. Sumsel Tahun 2002
    11. Menatar Pembangunan Agribisnis Perkebunan di Disbun Prov. Sumsel Tahun 2002
    12. Menatar Pengelolaan Pembangunan Nasional di Diklat Prov. Sumsel Tahun 2003
    13. Menatar Program Pembangunan Generasi Mudadi Denkesos Prov. Sumsel Tahun 2003
    14. Menatar Pembangunan Agribisnis Perkebunan di Disbun Prov. Sumsel Tahun 2003
    15. Menatar Perencanaan Daerah di Kab. Muara Enim Tahun 2003
    16. Menatar Perencanaan Indag di Disperindag Tahun 2003
    17. Menatar Perencanaan Partisipatif BPP di Diperta Sumsel Tahun 2003
    18. Menatar Petugas Dinas Diknas Tentang PUG Tahun 2004
    19. Menatar Petugas Pejabat DPRD dan Diknas tentang PUG Tahun 2005
    20. Menatar Petugas Dinas Koperasi, PKM dan PM Sumsel Tahun 2006
    21. Menatar Petugas Indag tentang AMT di Palembang Tahun 2007
    22. Menatar Petugas Indag tentang GMP di Palembang Tahun 2008
    23. Menatar Dosen STIE Serelo Lahat Tahun 2009
    24. Menatar Petugas Pertanian Tebing Tinggi Tahun 2010

    L. Kegiatan Tim Kerja pada Perguruan Tinggi

    1. Ketua Tim Kerjasama Akprin dengan instansi lain, 12 Desember 1984
    2. Sekretaris Pembina Akademi Perindustrian Palembang, 12 Februari 1987
    3. Ketua Tim Penelitian Pemantauan Sungai Musi, 4 Februari 1987
    4. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Akprin Palembang, 4 April 1987
    5. Ketua Pusat Studi Lingkungan Amdal STIE Aprin Palembang, 8 Oktober 1995
    6. Ketua Panitia Ujian Semester STIE Aprin Palembang, 10 September 1996
    7. Anggota Panitia Ujian Semester FE UNIBA Palembang, 6 Agustus 1997
    8. Ketua Panitia Wisuda STIE Aprin Palembang, 8 April 1998
    9. Ketua Panitia Wisuda STIM Palembang, 9 Nopember 1998
    10. Ketua Tim Badan Akreditasi STIE Aprin Palembang, 02 Juli 2001
    11. Ketua Tim Penilai Angka Kredit STIE Aprin Palembang, Tahun 2002-2010
    12. Ketua Tim Penilai Angka Kredit STIE Serelo Lahat, Tahun 2008-2010

    Balas
  • 4. Dr Tirta Jaya Jenahar  |  Januari 11, 2012 pukul 10:08 am

    Diversifikasi Usahatani dan Usaha Lainnya
    Oleh Dr.H.Tirta Jaya jenahar SE, MSi
    (Pengamat Pertanian dan Perkebunan)

    Memperhatikan judul artikel impor beras pada kolom investigasi Koran Sumatera Expres pada akhir tahun 2011, maka tergelitik hati saya untuk memberikan beberapa komentar sebagai berikut : Saya mendukung Program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembelian beras sebagai stok untuk mengantisipasi surplus beras di Sumatera Selatan pada saat panen dan program pengembangan lumbung desa membeli gabah bukan beras untuk disimpan yang ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan beras pada saat tidak panen. Upaya lain yang dilakukan Dinas Tanaman pangan telah melakukan sosialisasi kepada petani agar kelebihan beras jangan dijual semua tetapi disimpan untuk kebutuhan keluarganya, merupakan hal yang baik, namun perlu diikuti dengan pembinaan oleh instansi lainnya melalui upaya diversifikasi usahatani dan diversifikasi usaha lainya agar hasil panen padi petani tidak merupakan penghasilan utama atau andalan rumah tangga petani, karena apabila terdapat usahatani lainnya seperti usahatani hortikultura, perkebunan, peternakan atau perikanan dan usahalaianya seperti usaha dagang, usaha jasa bengkel, industri rumah tangga, maka kemungkinan besar petani tidak akan menjual padinya untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya.
    Dengan pesatnya promosi dan berubahnya gaya hidup masyarakat dan pesatnya promosi pada media masa cenderung petani dan masyarakat pedesaan mengarah kepada sifat konsumerisme bukan produktif, sehingga pada sat panen mereka menjual semua hasil produksinya untuk mewujudkan keinginannya membeli barang elektronik, pakaian, sepeda motor, mobil yang bukan digunakan untuk kegiatan produktif.. Oleh sebab itu diversifikasi usahatani dan diversifikasi usaha lainnya perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang serius bagi masyrakat di pedesaan.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogger menyukai ini: