Archive for Juli, 2011

Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Pemilik Kios Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Thn 2006 Ttg Retribusi Pasar Di Pasar Manonjaya (HK-23)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang diundangkan secara benar dan berdasarkan prosedur yang syah, “dimana Undang-undang merupakan suatu keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan pemerintah yang mengikat secara umum”1.

Tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya dan mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi setiap pelanggarnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, bahwa setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dari suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pembangunan pemerintahan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pendapatan asli daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah menempatkan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut daerah terdiri dari :
1. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
2. Jenis-jenis pajak Kabupaten atau kota terdiri dari :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian
g. Pajak Parkir
3. Jenis-jenis retribusi daerah terdiri dari :
a. Retribusi jasa umum
b. Retribusi jasa usaha
c. Retribusi perijinan tertentu

Agar pemungutan pajak dan retribusi tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan UU di Indonesia di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2) hal ini memberikan putusan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 2.

Retribusi merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau fasilitas pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan umum telah di buat pemerintah, dalam hal ini salah satunya adalah retribusi pasar yang merupakan pungutan dari fasilitas atas luas atau sarana lain dari pasar seperti wc, lahan parkir, dan meja-meja pedagang kaki lima. Para pengguna fasilitas tersebut, hendaklah memperhatikan dan sadar akan kewajibannya membayar retribusi karena sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah umumnya, khususnya pasar itu sendiri.
Retribusi pasar umumnya dipungut sebulan sekali, salah satu retribusi yang sering kali tidak dibayar oleh pemilik kios yaitu retribusi pemindahtanganan izin kios, yang seharusnya dilakukan oleh pemilik baru kios yang dijual, hal ini sering diabaikan oleh pemilik kios yang baru, sehingga di lapangan banyak dijumpai, dalam kartu abudemen tercantum nama-nama pemilik lama. Padahal berdasar pasal 14 Bab XII Perda No. 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

Setiap pemindahtanganan ijin terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati dan kepada pemegang ijin baru harus menyelesaikan balik nama surat ijin tersebut dengan dikenakan biaya sebesar 5% dari jumlah harga jual beli berdasarkan harga pasar.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan suatu pengkajian secara ilmiah, dan oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dibahas, dianalisis dan disusun secara sistematik dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN IZIN PEMILIK KIOS BERDASARKAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI PASAR MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA”

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Iklan

Juli 23, 2011 at 10:25 am Tinggalkan komentar

Peranan Diskusi Pemecahan Masalah Pd Event Semarak Pesta Fanta Yg Dilakukan Oleh Event Department Radio Ardan Dalam Menumbuhkan Prestasi (KM-8)

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Faktor manusia dalan kegiatan organisasi, antara pimpinan dengan staf dalam hubungan mereka satu sama lain adalah suatu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam usaha mencapai produktivitas yang optimal. Tidak ada perusahaan yang dapat mengabaikan hubungan manusia tersebut, walau imbalan materi kepada tenaga kerjanya setinggi apapun.

Dalam kebanyakan organisasi, kita dapat melihat orang-orang bekerja dalam kelompok dan tim untuk menyelesaikan masalah. Kualitas setiap keputusan merupakan fungsi dari proses-proses yang digunakan sampai membuahkan keputusan. Jadi butuh usaha dan waktu yang cukup panjang dalam proses pengambilan keputusan. Proses yang diikuti oleh kelompok dalam memecahkan masalah mempengaruhi kualitas solusinya.
Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian diskusi merupakan istilah yang sudah lazim dan telah sama-sama kita kenal. Diskusi atau musyawarah merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah (problem solving), kegiatan diskusi merupakan bagian dari kegiatan komunikasi kelompok. Diskusi dipandang sebagai kegiatan pemecahan masalah, sebagai proses yang melibatkan dua atau lebih manusia yang saling berinteraksi satu sama lain atau berkomunikasi secara lisan dalam kelompok tatap muka yang kecil.
Suatu kelompok memiliki tujuan yang hendak dicapai salah satunya adalah pemecahan masalah (problem solving), dan pemecahan masalah itu dapat dilakukan dengan cara diskusi. Diskusi kasus biasanya diadakan untuk tujuan pengajaran yaitu diskusi suatu kasus yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Kasus yang dibahas biasanya adalah mengenai suatu keadaan nyata atau hipotesis yang dalam beberapa hal berhubungan dengan materi yang akan dipelajari kelompok. (Soemiati & Yusuf, 1985:91). Diskusi dapat dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu : apakah untuk memberikan informasi, merangsang perhatian, memecahkan masalah atau merangsang kreativitas. Titik berat dari sebagian diskusi-diskusi yang sengaja dilakukan adalah memusatkan perhatiannya pada pemecahan masalah.

Kelompok Pemecahan Masalah adalah : “ Sekumpulan individu yang bertemu untuk memecahkan suatu masalah tertentu atau untuk mencapai suatu keputusan mengenai beberapa masalah tertentu “. (Devito, 1996:304).
Diskusi adalah : “ Memperbincangkan keuntungan dan kerugiannya, bentuk pikiran atau perdebatan. Jadi diskusi ialah : semacam pembicaraan bebas (free talk) yang diarahkan untuk pemacahan masalah “. (Kartono, 1994:131).

PT. Radio Ardan Swaratama adalah salah satu radio swasta di Bandung. Ardan adalah sebuah stasiun radio anak muda yang dilengkapi fasilitas berupa music room (musro), café, internet (dapat didengar melalui fasilitas real audio diseluruh dunia), dan sebuah OB Van yang diberi nama Cyber Obee (siaran langsung dari lokasi). Smart, cuek, positif, kreatif, low profile, dan peduli terhadap sekeliling adalah gaya siaran Ardan. Akan tetapi dengan banyaknya Radio swasta yang bermunculan, maka persaingan pun semakin ketat, oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi persaingan tersebut adalah mendirikan sebuah department yang diberi nama Bussines Development Department (BDD).

Bussines Development Department (BDD) ini dikepalai oleh seorang Head Of BDD, dan Bussines Development Department ini membawahi beberapa divisi, antara lain yaitu : yang pertama Ardan Music Studio, merupakan studio musik yang dipergunakan untuk rental band, dan bisa digunakan untuk ruangan meeting. Yang kedua Event , yang tidak hanya melaksanakan Event yang bersifat lokal, tetapi juga bersifat nasional, misalnya Event “Djarum Super Insomniac” dilaksanakan dibeberapa kota besar di Jawa seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Yang ketiga Café. Dan divisi yang terakhir dari BDD adalah Koperasi.
Dengan adanya event-event yang akan dilaksanakan, membuat para karyawan Event Department dituntut untuk mengeluarkan ide mereka dalam diskusi pemecahan masalah, mengenai konsep acara yang akan dilaksanakan dalam event yang akan berlangsung. Begitu pula pada saat event Semarak Pesta Fanta akan berlangsung, seluruh karyawan diminta untuk mengeluarkan ide-ide mereka mengenai konsep acara yang akan dilaksanakan nantinya dalam sebuah diskusi.

Model diskusi yang digunakan pada saat diskusi berlangsung adalah model diskusi Brainstorming (curah pendapat), dimana semua peserta diminta mengemukakan saran secara cepat dan spontan, kemudian seluruh anggota mengevaluasi saran tersebut. Pendapat atau ide-ide yang datangnya dari sekelompok orang tentunya akan lebih berkualitas daripada yang datangnya dari satu orang. Satu orang tidak bisa mendatangkan argumentasi dan masukan yang cukup, hal tersebut penting untuk diperoleh guna mencapai satu jalan keluar atau solusi yang berkualitas. Masalahnya ialah apabila pengalaman dan latarbelakang pendidikan tiap individu dalam kelompok bisa digali dan dimanfaatkan, hasilnya (output) yang dikeluarkan juga tentu lebih bermutu.

Event Semarak Pesta Fanta, tidak hanya dilaksanakan di Bandung tetapi dilaksanakan dibeberapa kota besar di Jawa yaitu Semarang, Bogor, Malang, Yogyakarta, dan Jakarta. Team pelaksana acara “Semarak Pesta Fanta’ sepenuhnya dilaksanakan oleh Visicomm yang bekerjasama dengan Local Operation (daerah). Untuk pelaksanaan di Bandung Visicomm menunjuk Event Radio ardan sebagai Local Partner.

Tujuan utama dari acara semarak Pesta Fanta adalah : yang pertama menguatkan positioning Fanta ‘hura-hura bareng teman’ dengan memberikan kesempatan kepada kawula muda untuk menikmati Fanta sekaligus memberikan berbagai macam acara yang menarik. Yang kedua meningkatkan loyalitas konsumen Fanta melalui peningkatan intensitas hubungan emosional konsumen dengan Fanta. Yang terakhir membantu Coca-cola Amatil untuk meningkatkan penjualan dan market share di wilayahnya.
Konsep acara yang dilaksanakan pada Event Pesta Semarak Fanta adalah acara musik yang diisi oleh Band Top Indonesia dan Band Local. Untuk pelaksanaan di Bandung Band Top Indonesia diisi oleh Coklat dan The Groove. Sedangkan untuk Band Local diisi oleh Kremlin, Cantique, D’lyreeks, Bobibenz, Copper Head, Beruang Madu, dan Cheers Leaders dari SMU BPI.

Selain dimeriahkan oleh acara musik, Event Semarak Pesta Fanta dimeriahkan juga oleh stand-stand games seperti paint ball, man table soccer, sharp shooting, dart game, remote control & race, lempar bola, lempar gelang. Selain stand game ada juga stand fortune teller, nail & hair coloring, temporary tattoo, pernak-pernik, junk food, traditional food, jajanan pasar, stand oleh-oleh dan stand merchandise.
Objek yang diteliti dalam penelitian ini dan yang menjadi responden adalah Karyawan Event Department Radio Ardan. Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai : “ Peranan Diskusi Pemecahan Masalah Pada (Event Semarak Pesta Fanta) Yang Dilakukan Oleh Event Department Radio Ardan Dalam Menumbuhkan Prestasi Kerja Karyawan ”.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Juli 23, 2011 at 12:35 am Tinggalkan komentar

Pesan Tentang Narkoba Dalam Film Trainspotting (Studi Dengan Pendekatan Semiotika) (KM-09)

B A B I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Film sebagai hasil karya manusia dalam proses aktivitas berfikirnya telah mampu ikut berperan dalam merubah dan mempengaruhi peradaban dunia hingga saat ini. Hal ini diawali dengan peristiwa pada 28 Desember 1895 bertempat di ruang bawah tanah Grand Café di Boulevard de Capucines No. 14 Perancis, dimana Lumiere bersaudara mempertontonkan “hasil percobaannya” kepada para pengunjung kafe itu. Pertunjukan yang diiklankan sebagai “keajaiban gambar hidup” itu dalam kenyataannya membuat penonton takjub, tertawa-tawa, dan juga riuh karena terkaget-kaget.

Sejak peristiwa itu film terus berkembang dari waktu ke waktu tidak hanya teknis pembuatannya yang sebelumnya hanya sebuah gambar bergerak (motion picture) dan berlangsung tanpa pelengkap suara. Tetapi juga perkembangan fungsi, film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan saja tapi lebih dari itu bisa sebagai media propaganda dengan muatan pesan guna mempengaruhi khalayak penontonnya sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuatnya. Hal ini disadari dalam sebuah kajian tentang keefektifan pesan yang disampaikan melalui media film.

Walaupun pada awal kemunculannya film dipahami sebagai karya seni sebagai wujud kreatifitas manusia, tetapi dalam perkembangannya film tidak lagi dimaknai sekedar hanya sebagai karya seni (film as art), tetapi juga sebagai “praktik sosial” serta “komunikasi massa”. Terjadinya pergeseran perspektif ini, paling tidak , telah mengurangi bias normative dari teoritisi film yang cenderung membuat idealisasi dan karena itu mulai meletakkan film secara objektif (Irawanto, 1999:10).

Baik perspektif praktek sosial maupun komunikasi massa, sama-sama lebih melihat kompleksitas aspek-aspek film sebagai medium komunikasi massa yang beroperasi didalam masyarakat. Dalam perspektif praktek sosial, film tidak dimaknai sebagai ekspresi seni pembuatnya, tetapi melibatkan interaksi yang komplek dan dinamis dari elemen-elemen pendukung proses produksi. Bahkan, lebih luas lagi, perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dengan ideologi kebudayaan dimana film diproduksi dan dikonsumsi.

Sedangkan dalam perspektif komunikasi massa, film dimaknai sebagai pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis, yang memahami hakikat, fungsi dan efeknya. Perspektif ini memerlukan pendekatan yang terfokus pada film sebagai proses komunikasi. Disamping itu, dengan meletakkan film dalam konteks sosial, politik dan budaya dimana proses komunikasi itu berlangsung, sama artinya dengan memahami pilihan penonton yang pada gilirannya menciptakan citra penonton film. Pendeknya, akan lebih bisa ditangkap hakikat dari proses menonton, dan bagaimana film berperan sebagai sistem komunikasi simbolis.

Kemampuan film dalam menjangkau banyak segmen sosial, telah menyadarkan para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Karena itu mulai merebaklah studi yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat. Ini bisa dilihat dari sejumlah penelitian film yang mengambil berbagai topik tentang pengaruh film terhadap anak, film dan masyarakat, film dan politik dan seterusnya.
Dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya.

Karakteristik film sebagai media juga mampu membentuk semacam konsensus publik secara visual (visual public concensus), karena film selalu bertautan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publik. Dengan kata lain, film merangkum pluralitas nilai yang ada dalam masyarakat.
Dalam perspektif Marxian, film sebagai institusi sosial dianggap memiliki aspek ekonomis sekaligus ideologis. Film senantiasa berkisar pada produksi representasi, bagi masyarakat yang telah disiapkan untuk berharap memperoleh kesenangan di dalam sistem yang menjamin berputarnya kapital.

Menurut Claire Johnston (Turner, dalam Irawanto, 1999:11), pentingnya kajian film dalam kebudayaan Marxis terletak pada fokus film dalam hubungannya dengan produksi, dibandingkan pada konsumsi. Film sebagai produksi makna melibatkan baik pembuat maupun penonton film.

Dalam proposisi yang ekstrem, kajian marxis tentang film bukanlah terfokus pada bentuk atau isi, tetapi pada beroperasinya film dalam pertautannya dengan subjektivitas proses konstruksi, apapun jenis”pencipta’ dan “penikmat” yang dihasilkannya. Dengan kata lain, pentingnya kajian film dalam perspektif Marxian terletak pada cara representasi itu sendiri yang juga tampak sebagai pertanyaan politis (Irawanto, 1999:13).

Bagaimanapun, hubungan antara film dan ideologi kebudayaannya bersifat problematis. Karena film adalah produk dari struktur sosial, politik, budaya tetapi juga sekaligus membentuk dan mempengaruhi dinamika struktur tersebut.
Dengan demikian posisi film sesungguhnya berada dalam tarik ulur dengan ideologi kebudayaan dimana film itu diproduksi. Bagaimanapun ini menunjukkan bahwa film tidak pernah otonom dari ideologi yang melatarinya.

Kesadaran masyarakat akan pengaruh film, sangatlah diperlukan sekali guna menghindari pengaruh film yang negatif begitu juga sebaliknya mengambil manfaat film yang positif, karenanya dibutuhkan daya apresiasi masyarakat yang baik terhadap sebuah film, yaitu dengan menangkap muatan pesan, baik yang nampak maupun yang tersirat melalui kode-kode atau simbol-simbol yang terkandung didalamnya.

Sebagai refleksi realitas kehidupan sosial, film seringkali menjadi tolak ukur peristiwa yang terjadi di masyarakat yang akhirnya diangkat kelayar lebar. Hal ini juga yang mendasari sutradara Danny Boyle mengangkat sebuah novel karya Irvine Wels ke dalam bentuk film dengan judul “trainspotting” yang dibuat pada tahun 1996.
Sebuah film yang bercerita tentang perilaku anak muda yang terjebak dan terbelenggu dalam dunia narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), dimana narkoba telah menghancurkan masa depan para penggunanya. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa ternyata menjadi problem tersendiri didalam masyarakat dengan perilaku yang telah dibuatnya, sebagai efek dari penyalahgunaan obat yang dikonsumsinya.

Film trainspotting ini termasuk salah satu film independen, yang dibuat bukan untuk tujuan komersial melainkan lebih merupakan tanggung jawab moral terhadap realitas yang terjadi, lalu mengangkatnya kedalam bentuk film dengan muatan pesan tentang informasi narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Film ini menarik untuk diteliti, karena mengandung muatan pesan yang dikemas begitu apik, yang menggambarkan kondisi sosial tidak hanya satu negara tetapi sudah hampir semua negara mempunyai problem semacam ini, yang merepresentasikan keprihatinan semua pihak guna menyadarinya untuk menjadikannya tanggung jawab bersama dalam menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Juli 23, 2011 at 12:22 am Tinggalkan komentar

Dampak Penyalahgunaan Perjanjian Kredit Investasi Dari PT. Bank Niaga Oleh CV. Rahayu Terhadap Tanah Objek Hak Tanggungan (HK-22)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi sehingga dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia, Staatsblad 1937-190 tentang Credietverband dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sedangkan perkembangan mengenai hak-hak atas tanah menuntut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan sebagai hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dibentuklah undang-undang yang mengatur masalah hak tanggungan atas tanah secara tersendiri, sekaligus mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak tanggungan lahir dengan sebuah perjanjian. Adapun beberapa unsur pokok dari hak tanggungan adalah:
1. Hak yaitu hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagai yang dimaksud oleh UUPA;
2. Berikut atau tidak berikut dengan benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
3. Untuk pelunasan utang tertentu;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain.
Adapun ciri-ciri hak tanggungan adalah memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitas yaitu asas yang mewajibkan dalam muatan akta pemberian hak tanggungan harus mencantumkan ketentuan-ketentuan seperti ditegaskan dalam pasal 11 UUHT. Sedangkan asas publisitas yaitu asas yang mewajibkan didaftarkannya hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat sesuai Pasal 13 UUHT.

Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Benda-benda (tanah) akan dijadikan jaminan atas suatu utang dengan dibebani hak tanggungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Dapat dinilai dengan uang;
2. Harus memenuhi syarat publisitas;
3. Mempunyai sifat droit de suite apabila debitor cidera janji;
4. Memerlukan penunjukkan menurut UU.
Hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh suatu perjanjian (perjanjian kredit) antara debitor dan kreditor. Dalam perjanjian itu diatur tentang hubungan hukum antara kreditor dan debitor, baik menyangkut besarnya jumlah kredit yang diterima oleh debitor, jangka waktu pengembalian kredit, maupun jaminan yang nantinya akan diikat dengan hak tanggungan. Oleh karena hak tanggungan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian kredit, itulah sebabnya maka hak tanggungan dikatakan accessoir (mengikuti) perjanjian pokoknya.

Kredit yang diberikan oleh kreditor mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitor melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Dalam menjalankan suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian kredit, para pihak (debitor, kreditor) selalu dibebani dua hal yaitu hak dan kewajiban. Menurut J. Satrio bahwa suatu perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (obligations) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak menurut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Jadi hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Kreditor sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (“droit de preference”) untuk mengambil pelunasan dari penjualan tersebut. Selain itu hak tanggungan akan tetap membebani obyek hak tanggungan ditangan siapapun benda itu berada, ini berarti bahwa kreditor pemegang hak tanggungan tetap berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (“droit de suite”).

Dalam hal terjadinya pengalihan barang jaminan kepada pihak lain tanpa seizing pihak kreditor maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan seluruh tindakan deditor yang dianggap merugikan. Dengan demikian, dalam perjanjian tanggungan, pihak kreditor tetap diberikan hak-hak yang dapat menghindarkannya dari praktek-praktek “nakal” debitor atau kelalaian debitor.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian hak tanggungan, seorang kreditor diberikan hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pihak pemberi tanggungan selain itu, pihak kreditor dapat pula mengajukan hak mendahuluinya, dalam hal terjadinya pengalihan barang jaminan oleh debitor tanpa izin kreditor.

Sehubungan dengan hak tanggungan atas tersebut di atas, sering terdapat kasus-kasus terkait dengan hak tanggungan yang muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Pada hakikatnya, kasus tersebut merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya.

Kasus yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam penulisan ini adalah kasus perdata tanah mengenai kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 901/Pdt/2007, tanggal 24 Oktober 2007 tentang Perkara Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan No. 147/PEN.EKS/APHT/2003/PN.TNG. Sengketa hak tanggungan atas tanah inii terjadi antara PT. Bank Niaga selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I – Pembanding I melawan Ny. Han Moy selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding dan CV. Rahayu, Yohan Suparman, Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara, cq. Kantor Wilayah IV Bandung cq. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Serang selaku para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat – Pembanding II dan para turut Terbanding.

Kasus ini berawal dari perjanjian kredit antara CV. Rahayu dengan Bank Niaga dengan tujuan untuk investasi perluasan modal kerja, masa berlakunya kredit ini efektif mulai berlaku pada tanggal 14 Nopember 2002 dan harus dilunasi pada tanggal 14 Nopember 2005. Namun setelah pinjaman kredit diterima oleh CV. Rahayu, ternyata pelaksanaan program perluasan usaha sebagaimana yang tertuang dalam persetujuan fasilitas kredit tidak dilaksanakan, dan ternyata dialihkan kebidang usaha lain yaitu pembebasan tanah Bandara Soekarno Hatta.

Salah satu persyaratan dalam perjanjian kredit investasi adalah kewajiban dari CV. Rahayu, untuk menyerahkan sebagai jaminan yaitu 3 (tiga) bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat yang asalnya dari Sertipikat Hak Milik No. 344, No. 421 dan No. 538 yang kini telah dibalik nama oleh PT. Bank Niaga menjadi :
1. Sertipikat HGB No. 8563/Cibodas, luas 650 m2, gambar situasi tanggal 15 Desember 2004 No. 271/Cibodas/2004, tertanggal 10 Juli 1987 yang tercatat atas nama PT. Bank Niaga Tbk ;
2. Sertipikat HGB No. 8564/Cibodas, luas 1.133 m2, gambar situasi tanggal 15 Desember 2004 No. 272/Cibodas/2004, tertanggal 15 Oktober 1991 yang tercatat atas nama PT. Bank Niaga Tbk ;
3. Sertipikat HGB No. 8565/Cibodas, luas 1.500 m2, gambar situasi tanggal 15 Desember 2004 No. 273/Cibodas/2004, tertanggal 10 April 1996 yang tercatat atas nama PT. Bank Niaga Tbk ;

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Penggugat tersebut diatas telah dijadikan sebagai jaminan karena berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris Nani Wahyudi, SH dan Akta perubahan yang dibuat oleh Notaris Herry Sosiawan, SH, Sdr. Anton Wijaya selaku Direktur CV. Rahayu berjanji untuk dengan segera selambat-lambatnya pada tanggal 14 Maret 2003, setelah sertipikat hak atas tanah tersebut selesai segera menyerahkan kepada PT. Bank Niaga sebagai jaminan, dan melaksanakan serta menandatangani akta pemberian jaminan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit.

Oleh karena CV. Rahayu tidak melaksanakan program perluasan usaha sebagaimana yang tertuang dalam persetujuan fasilitas kredit antara Bank Niaga dengan CV. Rahayu dan ternyata dialihkan kebidang usaha lain yaitu pembebasan tanah Bandara Soekarno Hatta. Maka seluruh jumlah pinjaman baik karena hutang pokok, bunga, provisi, fee dan biaya lainnya wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan seluruhnya kepada Bank Niaga, karena kelalaian dari CV. Rahayu tersebut.

Oleh karena CV Rahayu terhitung sejak April 2003 tidak melakukan pembayaran atas kelalaiannya tersebut kepada Bank Niaga. Dengan berdasar pada Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 6 UUHT, Bank Niaga melakukan tindakan penyitaan atas harta milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 344 No. 421, No. 583 atas bidang tanah dan bangunan milik suami istri yang tercatat atas nama Yohan Suparman yang telah dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara yang lelangnya telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2004 No. 426/2004.

Namun dalam proses pelelangan objek hak tanggungan dalam hal ini sertipikat hak milik (yang juga merupakan objek hak tanggungan CV. Rahayu terhadap Bank Niaga) yang dilakukan oleh Bank Niaga tersebut, namun dalam proses pelelangan tersebut Bank Niaga juga bertindak sebagai pembeli lelang dari sertipikat tersebut.

Dengan berdasar pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49/PRP/1960 yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet harus diadakan kesepakatan terlebih dahulu antara debitur dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menghasilkan surat pernyataan bersama yang berkepala ‘Atas Nama Keadilan’. Kemudian surat pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai landasan hukum untuk melakukan penyitaan barang agunan dan pelelangan, serta Pasal 12 UUHT yang menyebutkan bahwa “pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk membeli tanah dimaksud dari pelelangan, jadi ikut dalam pelelangan apa akibatnya, pasti bahwa hal-hal yang sangat memprihatinkan akan terjadi dan yang menjadi korban adalah rakyat”, pihak penggugat Ny. Han Moy yang juga merupakan istri dari Yohan Suparman (Direktur Keuangan CV Rahayu yang mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Niaga) menggugat bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Bank Niaga cacat hukum.

Terhadap gugatan dari Ny. Han Moy tersebut di atas Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat putusan, melalui Putusan No. 215/PDT.G/2005/PN.TNG, tanggal 21 Februari 2006 yang amarnya sebagai berikut : “Menyatakan tidak sah penjualan lelang atas tanah-tanah milik Yohan Suparman yaitu Serfikat Hak Milik No. 344, No. 421, dan No. 583 oleh Bank Niaga melalui perantaraan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Serang. Menyatakan Risalah Lelang 426/2004 tertanggal 3 September 2004 yang dibuat oleh turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini.”

Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 41/Pdt/2006/PT.Banten tanggal 18 September 2006.
Dalam perkara ini dengan mendasarkan diri Pasal 12 A (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang PERBANKAN yang berbunyi “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya ; yang selanjutnya penjelasan dari pasal ini*menyatakan bahwa “Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal Bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Bank Niaga melakukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 215/Pdt.G/2005/PN/TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2006.
Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung pada tanggal 24 Oktober 2007 melalui Putusan No. 9001 K/Pdt/2007, memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang No. 41/Pdt/2006/PT.Banten tanggal 18 September 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 215/Pdt.G/2005/PN.TNG, tanggal 21 Februari 2006, menolak gugatan Penggugat, dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal tersebut di ataslah yang menjadi fokus pembahasan dari penulisan ilmiah ini, yaitu mengenai keabsahan dari pemegang Hak Tanggungan untuk ikut menjadi peserta lelang dan membeli tanah yang merupakan objek Hak Tanggungan dalam suatu pelelangan dari objek tersebut. Ini terjadi karena adanya kerancuan yang terkandung dalam Pasal 12 UUHT yang berbunyi “Janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila cidera janji, akan batal demi hukum”.
Selain itu bagaimana dengan pertimbangan hukum dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan berdasar pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49/PRP/1960 yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet harus diadakan kesepakatan terlebih dahulu antara debitur dengan PUPN yang menghasilkan surat pernyataan bersama yang berkepala ‘Atas Nama Keadilan’. Kemudian surat pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai landasan hukum untuk melakukan penyitaan barang agunan dan pelelangan. Apakah hal ini dapat menyebabkan proses kepemilikan tanah Serfikat Hak Milik No. 344, No. 421, dan No. 583 yang di beli melalui pelelangan tersebut menjadi cacat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan yang timbul ke dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: “Dampak Penyalahgunaan Perjanjian Kredit Dari PT. Bank Niaga Oleh CV. Rahayu Terhadap Tanah Objek Hak Tanggungan”.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Juli 22, 2011 at 2:49 pm Tinggalkan komentar

Aplikasi Webserver Berbasis Mikrokontroler Atmel Atmega32 (TE-7)

BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini web/internet berkembang dengan pesat. Webserver merupakan suatu kebutuhan mutlak di dunia teknologi informasi sekarang ini. Salah satu fungsi utamanya adalah menyediakan layanan web yang mampu memberikan informasi tertentu kepada penggunanya. Bahasa yang masih sering digunakan dalam mengimplementasikan web adalah HTML (Hyper Text Markup Language).

Mikrokontroler merupakan miniatur komputer dengan teknologi baru yang banyak dikembangkan. Banyak aplikasi-aplikasi baru menggunakan mikrokontroler sebagai basisnya. Atmel, salah satu perusahaan pembuat mikrokontroler terbesar, menciptakan mikrokontroler baru yang lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Mikrokontroler tersebut adalah mikrokontroler jenis AVR. Salah satu contohnya adalah mikrokontroler atmel atmega32. Mikrokontroler ini memiliki banyak keunggulan, antara lain mempunyai kecepatan eksekusi yang lebih cepat dari mikrokontroler versi sebelumnya dan memiliki kapasitas memori yang lebih besar dari versi yang sebelumnya.

Biasanya, webserver dibuat pada suatu perangkat komputer dengan harga yang relatif mahal baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Padahal, tidak semua sumber daya pada komputer tersebut dapat digunakan secara maksimal. Sedangkan saat ini teknologi mikrokontroler semakin berkembang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga seperangkat komputer. Dengan ini akan jauh lebih ekonomis jika membuat webserver dengan menggunakan mikrokontroler sebagai basisnya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam tugas akhir ini masalah yang dirumuskan adalah pembuatan webserver sederhana menggunakan mikrokontroler atmel atmega32.

1.3 Batasan Masalah
Rumusan masalah di atas memiliki cakupan yang luas, oleh karena itu diperlukan pembatasan masalah dalam tulisan ini. Batasan masalah tersebut adalah:
1. Aplikasi webserver yang dikembangkan berbasis mikrokontroler atmel atmega32.
2. Webserver hanya mendukung bahasa pemrograman HTML (Hyper Text Markup Language).
3. Mikrokontroler yang digunakan untuk membuat webserver memakai bahasa basic.
4. Tidak membahas faktor keamanan webserver.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Juli 21, 2011 at 2:01 am Tinggalkan komentar

Usaha Orang Tua Dalam Pembinaan Pendidikan Agama Anaknya Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Amuntai Selatan Kab Hulu Sungai (PAI-4)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Penegasan Judul
Dalam rangka membangun negara kita ini, maka sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Terlebih lagi dalam pemilikan kepribadian yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai hal ini adalah dengan melalui proses pendidikan.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dilaksanakan satu sistem pendidikan Nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 tentang pendidikan nasional yaitu :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,bertyujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa,berakhlak mulia ,sehat ,berilmu ,cakap kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang demograsi serta bertanggung jawab1

Untuk membentuk manusia yang berkualitas sebagaimana tujuan diatas, bukanlah hal yang mudah tetapi harus diusahakan dengan kerja keras dan pengorbanan yang tidak sedikit. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah lewat jalur pendidikan..

Pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah dan masyarakat. Atas dasar inilah maka pendidikan di negara kita dibedakan kepada dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah.

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.

Pertama-tama seorang anak menerima pendidikan adalah dalam keluarga, maka baik tidaknya situasi dalam keluarga akan sangat berpengaruh bagi setiap pribadi anak, kepada orang tua diberikan amanah untuk memelihara dan mendidiknya. Firman Allah dalam Surah At-Thahrim ayat 6 :
يَا أيـُّهَـا الّــذِ يـْـنَ أ مَـنـُوْا قـُوآ اَ نـْــفـُـسَــكـُـمْ وَا َهْـلِــيْـكـُـمْ نـَـارًا وَقـُـوْدُهـَا الــنـَّـا سُ وَالـْحِـجـَـــا رَة ُ عـَلـَيـْــهَا مَـلـَــئِــكـَـــة ٌغِـــــلا ظ ٌ شِــــــدَا د لآ يـَعـْـصُـــوْ نَ ا للـّــــهَ مـَـــــآ أمَـــرَهـُـــمْ وَيـَــفـْـعـَـلـُـــوْن َمـَــــا يـُــؤ مـَــــــرُوْنَ ( أ لـتـحـريـــم :2 )
Kemudian sabda Nabi SAW :
عـن أبى هــــريــرة أ نـــه كـــان يــــقــول قـال : رســــول ا للـــه صـــلى ا للــه عـلـيــه وســلــم : مَــا مِـنْ مَـوْ لُـوْدٍ إلاّ يـُوْ لـَـدُ عَـلىا لـفِــطْــرَةِ فـَـأبَـوَاهُ يـُهَـــِوّدَا نِــهِ وَيُــــنَـصِّــــرَا نِـــــهِ وَيُــمَــجِّــسَـــــا نِـــــهِ ( رواه مـســـلــم ( 2
Dari kutipan ayat dan hadits datas dapatlah kita ketahui bahwa betapa tegasnya ajaran Islam yang menyangkut tanggung jawab orang tua dalam melaksanakan pendidikan agama kepada anak-anaknya, dan juga orang tualah yang menjadi penentu apakah anaknya nanti menjadi orang Islam atau tidak tergantung pada pendidikan orang tua dalam keluarga. Karena itulah orang tua harus dapat menciptakan suasana dan kesan yang terbaik sehingga menjadi panutan bagi anak-anaknya.

Pendidikan agama harus secara dini diberikan kepada anak-anak, karena dengan pendidikan agama itulah nanti akan menjadikan anak mempunyai pedoman dan pandangan serta arahan bagi anak-anaknya untuk masa depan mereka. Juga tidak diragukan lagi bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar terpikul kepada orang tua, apakah itu diakuinya secara sadar atau tidak, diterimanya dengan sepenuh hati atau tidak, hal itu adalah merupakan “fitrah” yang telah dikodratkan Allah kepada orang tua. Mereka tidak bisa mengelakan tanggung jawab itu, karena menjadi amanat Allah SWT yang dibebankan kepada mereka.

M. Arifin mengemukakan bahwa pendidikan itu hakekatnya adalah “Ikhtiar manusia untuk membantu dan mengarahkan fitrah manusia supaya berkembang sampai titik maksimal yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan”3
Karena itulah perlunya pada masa dini anak-anak betul-betul dibiasakan dan dilatih serta dibimbing secara mantap. Lain halnya dengan orang tua yang berpandangan sempit, dan menanggap pergi ke sekolah hanya pekerjaan yang ringan, tidak perlu banting tulang dan peras keringat. Sehingga bila anak pulang sekolah terus diajak bekerja. Bahkan tidak jarang anak-anak kecil tersebut disuruh membolos dari sekolah, demi membantu orang tuanya di sawah. Biasanya ini terjadi pada musim tanam atau musim panen padi.

Melihat dari persoalan di atas dan berdasarkan penjajakan pertama serta mengalaman secara umum, menunjukkan bahwa usaha orang tua terhadap pembinaan agama kepada anaknya pada Sekolah Mengangah pertama Negeri 2 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek ibadah, baik shalat, puasa, membaca Al-Qur’an.

Karena itulah penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh hal tersebut, sehingga disusunlah menjadi sebuah skripsi dengan judul “USAHA ORANG TUA DALAM PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ANAK PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Juli 19, 2011 at 11:46 pm Tinggalkan komentar


Kalender

Juli 2011
S S R K J S M
« Mei   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Posts by Month

Posts by Category