Archive for Mei, 2009

ADSORBSI LIMBAH ZAT WARNA TEKSTIL JENIS PROCION RED MX 8B OLEH KITOSAN DAN KITOSAN SULFAT HASIL DEASETILASI KITIN CANGKANG BEKICOT (P-26)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan industri tekstil yang maju dan berkembang pesat, tentu saja akan diikuti dengan bertambahnya limbah-limbah yang dihasilkan baik volume maupun jenisnya. Limbah hasil industri yang sengaja dibuang ke alam menyebabkan alam semakin lama semakin tercemar. Limbah industri banyak jenisnya tergantung pada bahan baku yang digunakan dalam proses industri. Secara penampakan fisik air limbah industri tekstil terlihat keruh, berwarna, panas dan berbusa. Kualitas limbah cair sangat tergantung pada jenis proses yang dilakukan. Pada umumnya limbah cair bersifat basa dan mengandung bermacam-macam senyawa baik organik maupun anorganik. Limbah cair tersebut terutama berasal dari cairan bekas proses pewarnaan dan proses pencelupan serta proses-proses lain yang berhubungan dengan proses tekstil industri. Cairan bekas pencelupan tersebut mengandung zat warna dan zat pengikat warna. Dengan adanya bermacam-macam limbah maka diperlukan pemecahan tersendiri untuk penurunan kadar limbah dalam lingkungan.

Pengolahan limbah zat warna menjadi sulit karena struktur aromatik pada zat warna yang sulit dibiodegradasi, khususnya zat warna reaktif karena terbentuknya ikatan kovalen yang kuat antara atom C dari zat warna dengan atom O, N atau S dari gugus hidroksi, amina atau thiol dari polimer (Christie, 2001 : 135). Zat warna reaktif adalah zat warna yang dapat mencelup serat selulosa dalam kondisi tertentu dan membentuk reaksi kovalen dengan serat (Isminingsih, 1982). Pada tahun 1956 telah diperkenalkan zat warna reaktif yang pertama dan dipasarkan dengan nama Procion, suatu zat warna golongan diklorotriazina, yang dapat mencelup serat selulosa, zat warna reaktif juga mencelup serat-serat wol, sutera dan poliamida buatan. Salah satu zat warna reaktif golongan diklorotriazina yang dipakai dalam industri tekstil adalah Procion Red MX 8B.

Munculnya limbah zat warna reaktif yang berasal dari proses industri tekstil menyebabkan lingkungan sekitar semakin tercemar sehingga perlu pengolahan lebih lanjut. Beberapa macam perlakuan yang dilakukan untuk pengolahan air limbah yaitu proses filtrasi, flokulasi, penghilangan warna (decoloring), dan adsorpsi. Proses adsorpsi dilakukan untuk proses penyerapan senyawa yang mengganggu dalam analisis, pada umumnya digunakan untuk proses pengolahan limbah. Beberapa penelitian tentang pengolahan limbah zat warna antara lain Supriyanto (2003) meneliti adsorbsi limbah zat warna tekstil jenis Celedon Red X5B menggunakan tanah alofan teraktivasi NaOH. Aryunani (2003) telah meneliti adsorbsi zat warna tekstil Remazol Yellow FG pada limbah batik menggunakan enceng gondok teraktivasi NaOH. Joko (2003) telah meneliti pemanfaatan limbah genteng sebagai adsorben dengan aktivator NaOH pada limbah zat warna tekstil jenis Celedon Red X5B. Rochanah (2003) telah meneliti adsorbsi zat warna Procion Red MX 8B pada limbah tekstil oleh batang jagung.

Salah satu alternatif adsorben yang dikembangkan aplikasinya adalah kitosan. Kitosan bisa diperoleh melalui deasetilasi kitin. Salah satu sumber kitin adalah cangkang bekicot. Bekicot merupakan hewan lunak (mollusca) dari kelas gastropoda. Bekicot menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi empat yakni; Achatina variegata, Achatina fullica, Helix pomatia dan Helix aspersa sedangkan dua jenis terakhir tidak ditemukan di Indonesia. Bekicot di Indonesia telah dibudidayakan sebagai sumber protein dan menjadi komoditas ekspor. Ekspor bekicot pada tahun 1983 baru mencapai 245.359 kg, sedangkan pada tahun 1987 ekspor bekicot naik sekitar tujuh kali lipat menjadi 1.490.296 kg. Besarnya pertumbuhan perdagangan ini menyebabkan timbulnya limbah cangkang bekicot dalam jumlah yang cukup besar. Limbah cangkang bekicot banyak ditemukan di desa Minggiran kecamatan Papar kabupaten Kediri sebagai daerah sentra eksport daging bekicot. Selama ini pemanfaatan cangkang bekicot hanya digunakan sebagai campuran makanan ternak. Cangkang bekicot mengandung senyawa kitin. Kitin dalam cangkang berikatan dengan protein, lipid, garam-garam anorganik seperti kalsium karbonat serta pigmen-pigmen. Agar diperoleh produk yang bernilai ekonomis sekaligus dapat mengatasi penumpukan limbah cangkang bekicot maka harus dilakukan isolasi kitin yang terdapat pada cangkang bekicot.

Kitin merupakan senyawa karbohidrat yang termasuk dalam polisakarida, tersusun atas monomer-monomer asetil glukosamin yang saling berikatan dengan ikatan 1,4 beta membentuk suatu unit polimer linier yaitu beta-(1,4)-N-asetil-glukosamin (Pujiastuti, 2001: 3). Kitin merupakan bahan organik utama terdapat pada kelompok hewan seperti, crustaceae, insekta, mollusca dan arthropoda. Kitin diperoleh dengan melakukan sejumlah proses pemurnian. Proses isolasi kitin terdiri dari dua tahap utama yaitu deproteinasi dan demineralisasi yang bertujuan menghilangkan protein dan mineral yang terkandung dalam cangkang.

Kitin hasil deproteinasi dan demineralisasi dapat diubah menjadi kitosan melalui proses deasetilasi. Tujuan proses deasetilasi adalah untuk menghilangkan gugus asetil dari kitin. Kitosan (2-asetamida-deoksi--D-glukosa) memiliki gugus amina bebas yang menjadikan polimer ini bersifat polikationik, sehingga polimer ini potensial untuk diaplikasikan dalam pengolahan limbah dan obat-obatan hingga pengolahan makanan dan bioteknologi (Savant, dan Torres, 2000). Biopolimer yang alami dan tidak beracun ini sekarang secara luas diproduksi secara komersial dari limbah kulit udang dan kepiting (No, Lee, dan Mayers, 2000).

Beberapa penelitian tentang kitosan antara lain, Salami (1998) telah mempelajari aplikasi kitosan dari bahan kulit udang (phenaus monodon) sebagai bahan koagulasi limbah cair industri tekstil, Majid, Narsito dan Nuryono (2001) menggunakan kitosan dari bahan kulit udang (phenaus monodon) sebagai adsorben logam. Kusumaningsih (2004) telah berhasil mengisolasi kitin cangkang bekicot dengan rendemen sebesar 22,04% dan telah melakukan deasetilasi kitin menjadi kitosan. Arief (2003) telah meneliti pembuatan kitosan dari kitin cangkang bekicot dan pemanfaatannya sebagai adsorben logam nikel.

Salah satu turunan kitosan yang telah diteliti adalah kitosan-sulfat. Kitosan-sulfat merupakan salah satu dari modifikasi atau turunan kitosan yang dibuat dengan cara menempelkan anion sulfat (SO42-) pada gugus aktif kitosan (NH2). Konversi kitosan menjadi kitosan-sulfat pada dasarnya adalah pengikatan elektrostatik anion sulfat pada gugus NH2 pada kitosan menjadi NH3+SO42-. Ion sulfat merupakan donor elektron kuat sehingga dapat memprotonasi NH2 dari kitosan dan membentuk ikatan NH3+ – SO42-. Hal ini dapat menambah kereaktifan gugus aktif pada kitosan sehingga dapat meningkatkan kapasitas adsorpsi dari kitosan (Mahatmanti, 2001).

Mahatmanti (2001) menggunakan kitosan dan kitosan-sulfat dari cangkang udang windu (Phenaus monodon) sebagai adsorben ion logam seng(II) dan timbal(II) sementara Darjito (2001) menggunakan kitosan-sulfat sebagai adsorben logam kobalt(II) dan tembaga(II). Dalam penelitian Shofiyani dkk (2001) dilaporkan bahwa modifikasi kitosan menjadi kitosan-sulfat mampu meningkatkan kapasitas maksimum dan laju adsorpsi ion Cr(IV).

Pada penelitian sebelumnya, Rochanah (2003) telah meneliti adsorbsi zat warna Procion Red MX 8B pada limbah tekstil oleh batang jagung, dengan pertimbangan bahwa zat warna tekstil mengandung gugus yang dapat bereaksi dengan gugus hidroksil dari selulosa sehingga memungkinkan zat warna tersebut dapat terikat pada bubuk batang jagung. Pada penelitian ini dipilih kitosan sebagai adsorben dengan pertimbangan karena kitosan selain memiliki gugus hidroksi juga memiliki gugus amino yang menyebabkan kitosan mempunyai reaktifitas yang tinggi untuk berikatan dengan zat warna Procion Red MX 8B. Sedangkan modifikasi kitosan menjadi kitosan-sulfat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas adsorpsi.

Pada penelitian ini akan meneliti pemanfaatan kitosan dan kitosan-sulfat untuk adsorben limbah zat warna industri tekstil, khususnya zat warna reaktif jenis Procion Red MX 8B yang banyak ditemukan di daerah Surakarta dan sekitarnya.

B. Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Kitin adalah biopolimer yang melimpah kedua di alam setelah selulosa. Kitin terdapat pada jamur, cangkang anthropoda, crustaceae dan mollusca. Cangkang bekicot banyak ditemukan di desa Minggiran kecamatan Papar kabupaten Kediri. Isolasi kitin dapat dilakukan dengan metode No. Kitin dapat diubah menjadi kitosan dengan menghilangkan gugus asetilnya. Kitosan-sulfat dibuat dengan penempelan anion sulfat (SO42-) yang berasal dari ammonium sufat pada gugus aktif kitosan (NH2). Kitosan yang dihasilkan dari isolasi kitin diketahui dengan melakukan karakterisasi yang meliputi kadar abu, kadar air, derajat deasetilasi, berat molekul polimer yang terbentuk, dan analisis gugus fungsi kitosan. Karakterisasi kitosan-sulfat yang dilakukan meliputi kadar air, kadar abu, dan penentuan jumlah ion sulfat yang menempel, dan analisis gugus fungsi pada kitosan-sulfat.

Kitosan memiliki kemampuan untuk menyerap zat warna. Penyerapan zat warna tersebut akan meningkat dengan mengubah kitosan menjadi kitosan-sulfat. Kemampuan adsorpsi kitosan dan kitosan-sulfat terhadap zat warna Procion Red MX 8B dapat diketahui dengan melakukan variasi pH larutan zat warna. Waktu kesetimbangan adsorpsi kitosan dan kitosan sulfat terhadap zat warna Procion Red MX 8B dapat diketahui dengan melakukan variasi waktu kontak, sedangkan isoterm adsorpsi yang terjadi dapat diketahui dengan menvariasi konsentrasi zat warna Procion Red MX 8B. Desorpsi kitosan dan kitosan-sulfat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kitosan dan kitosan sulfat untuk melepaskan kembali limbah zat warna Procion Red MX 8B yang sudah diserap.

Iklan

Mei 14, 2009 at 2:10 pm Tinggalkan komentar

PENYELESAIAN PERSAMAAN NON-LINEAR METODE BISEKSI DAN METODE REGULA FALSI MENGGUNAKAN CARA KOMPUTASI (P-25)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa (engineering), seperti Teknik Sipil, Teknik Mesin, Elektro dan sebagainya. Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak ideal atau sulit untuk dikerjakan secara analitik untuk mendapatkan solusi sejatinya (exact solution). Yang dimaksud dengan metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim digunakan.

Sebagai ilustrasi, diberikan beberapa contoh berikut ini :
1. Penyelesaian akar-akar persamaan polinom :
23,4×7 – 1,25×6 + 120×4 + 15×3 – 120×2 – x + 100 = 0
2. Pencarian harga x yang memenuhi persamaan:

3. Penyelesaian sistem persamaaan linear :
1,2a – 3b – 12c + 12d + 4,8e – 5,5f + 100g = 18
0,9a + 3b – c + 16d + 8e – 5f – 10g = 17
4,6a + 3b – 6c – 2d + 4e + 6,5f – 13g = 19
3,7a – 3b + 8c – 7d + 14e + 8,4f + 16g = 6
2,2a + 3b + 17c + 6d + 12e – 7,5f + 18g = 9
5,9a + 3b + 11c + 9d – 5e – 25f – 10g = 0
1,6a + 3b + 1,8c + 12d -7e +2,5f + g =-5
(Susy, 2006 : 1-2)

Setelah melihat beberapa contoh ilustrasi di atas, kemungkinan besar cara analitik tidak dapat digunakan.

Namun, untuk polinom yang berderajat lebih besar dari 2, tidak ada rumus aljabar untuk menghitung akar polinom tersebut. Alternatifnya adalah dengan memanipulasi polinom, misalnya dengan pemfaktoran atau menguraikan polinom tersebut menjadi perkalian beberapa suku. Semakin tinggi derajat polinom, jelas semakin sukar memfaktorkannya. Begitu juga untuk menyelesaian sistem persamaan linear. Apabila sistem persamaannya hanya berupa dua atau tiga garis lurus dengan dua atau tiga peubah, masih dapat ditemukan solusinya (dalam hal ini titik potong kedua garis) dengan menggunakan rumus titik potong dua buah garis. Titik potong tersebut juga dapat ditemukan dengan menggambar kedua garis pada kertas grafik. Tetapi untuk sistem dengan jumlah persamaan dan jumlah peubah lebih besar dari tiga, tidak ada rumus yang dapat dipakai untuk memecahkannya.

Contoh-contoh ilustrasi di atas memperlihatkan bahwa ada beberapa persoalan matematika yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Akan tetapi metode analitik unggul untuk sejumlah persoalan yang memiliki tafsiran geometri sederhana. Misalnya menentukan akar penyelesaian dari menggunakan rumus abc. Padahal persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu dalam bentuk sederhana tetapi sangat kompleks serta melibatkan bentuk dan proses yang rumit. Akibatnya nilai praktis penyelesaian metode analitik menjadi terbatas. Bila metode analitik tidak dapat lagi digunakan, maka salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan metode Numerik. Metode Numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa (tambah, kurang, kali, dan bagi) (Susy, 2006 : 3-5).

Penyelesaian secara numerik umumnya melibatkan proses iterasi, perhitungan berulang dari data numerik yang ada. Jika proses iterasi tersebut dilakukan secara manual, akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan kemungkinan timbulnya nilai kesalahan (error) akibat manusia itu sendiri juga relatif besar. Misalnya untuk menyelesaikan persoalan persamaan non-linear , jika diselesaikan menggunakan cara manual menggunakan Metode Biseksi diperlukan beberapa iterasi. Untuk penyelesaian sampai tujuh angka di belakang koma dapat terjadi iterasi sampai puluhan kali. Ini tentu membutuhkan waktu yang relatif lama. Pada kenyataannya sering terjadi proses iterasi sampai ratusan kali, pada keadaan demikian ini komputer sangat dibutuhkan untuk mengurangi waktu penyelesaian (Munif, 1995 : 3). Selain mempercepat perhitungan numerik, dengan komputer dapat dicoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter tanpa menyita waktu dan pikiran. Solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah-ubah nilai parameter (Susy, 2006 : 9).

Jika dicari nilai x yang memenuhi persamaan biasanya digunakan rumus abc, maka diperoleh x1 = 0 dan x2 = 4. Nilai-nilai x yang memenuhi persamaan ini pada gambar terlihat jelas yaitu titik potong garis dengan sumbu x.
Akan tetapi jika diilustrasikan untuk persamaan non-linear : 23,4×7 – 1,25×6 + 120×4 + 15×3 – 120×2 – x + 100 = 0 maka rumus abc sudah tidak berlaku lagi, karena persamaan tersebut mempunyai pangkat yang lebih besar dari 2. Metode analitik tidak berlaku lagi karena terlalu memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Jalan yang paling efektif dan efisien adalah dengan mengggunakan metode Numerik, karena hanya dengan beberapa langkah saja sudah bisa didapatkan apa yang diinginkan.

Penyelesaian yang digunakan dalam metode Numerik adalah penyelesaian pendekatan, oleh karena itu biasanya timbul kesalahan (error). Pada penyelesaiannya diusahakan untuk mendapatkan error yang sekecil mungkin. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyelesaian persamaan non-linear dengan menggunakan metode Biseksi dan metode Regula Falsi adalah menetapkan nilai sebarang a sebagai batas atas dan nilai sebarang b sebagai batas bawah kemudian ditentukan nilai fungsi f(x) untuk x = a dan x = b. Selanjutnya adalah memeriksa apakah f(a).f(b) < 0, apabila terpenuhi syarat tersebut berarti akar fungsi terdapat di antara a dan b. Jika tidak terpenuhi maka kembali harus menetapkan nilai sebarang a dan b sedemikian rupa sehingga ketentuan perkalian terpenuhi (Wibowo, 2007 : 1). Jika ketentuan perkalian terpenuhi maka selanjutnya adalah menentukan titik c (titik di antara a dan b). Untuk metode Biseksi menggunakan rumus sedangkan untuk metode Regula Falsi menggunakan rumus . Langkah selanjutnya adalah mencari nilai c yang lain sehingga didapat error yang kecil atau sama dengan nol.

Selain sederhana, metode Biseksi dan metode Regula Falsi mempunyai beberapa kelebihan yaitu proses iterasi lebih cepat, mudah untuk dibuat program dan tingkat kesalahan kecil. Untuk metode yang menghasilkan error kecil maka metode tersebut lebih teliti dibanding dengan metode lain. Dalam metode Numerik ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear, diantaranya metode Tabulasi, metode Biseksi, metode Regula Falsi, metode Iterasi bentuk x = g(x), metode Newton Rapson, metode Faktorisasi (P3, P4, P5), metode Bairstow dan metode Quotient-Difference (Q-D) (Munif, 1995 : 8).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah mempelajari penyelesaian persamaan non-linear menggunakan metode Biseksi dan metode Regula Falsi Menggunakan Cara Komputasi serta mengetahui perbedaan kecepatannya dalam menyelesaikan persamaan non-linear ditinjau dari banyaknya iterasi.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penyelesaian persamaan non-linear menggunakan metode Biseksi dengan program komputer.
2. Bagaimana penyelesaian persamaan non-linear menggunakan metode Regula Falsi dengan program komputer
3. Bagaimana perbedaan kecepatan antara metode Biseksi dan metode Regula Falsi dalam menyelesaikan persamaan non-linear ditinjau dari banyaknya iterasi.

Mei 14, 2009 at 2:08 pm Tinggalkan komentar

EFFECTS OF PRE-QUESTIONING ON THE READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT OF THE SECOND GRADE STUDENTS AT SMAN-2 JEKAN RAYA IN ACADEMIC (P-24)

CHAPTER I
INTRODUCTION

1.1 Background of the Study
Language is one of the most important things in communication and it is used as a toll of communication among the nations in all over the world. As an international language, English is very important and has many interrelationships with various aspects of life owned by human being. In Indonesia, English considered as the first foreign language and taught formally from elementary school up to the university level.

In English, there are four skills that should be mastered, they are: listening, speaking, reading, and writing. The reading skill became very important in the education field, students need to be exercised and trained in order to have a good reading skill.

Reading is also something crucial and indispensable for the students because the success of their study depends on the greater part of their ability to read. If their reading skill is poor they are very likely to fail in their study or at least they will have difficulty in making progress. On the other hand, if they have a good ability in reading, they will have a better chance to succeed in their study.

In reading, to comprehend the text the readers should be able to manage every part of the text, because it is easy to gain the comprehension in reading when the readers are able to organize the text. Sometimes, they may find form of pre-questioning and it is important for them to comprehend a reading text with having knowledge in general view of the text. Theoretically, pre-questioning itself can build the students’ interest and motivation before students read the whole text. Moreover, the students can predict what will be discussed on the text. In line with this study, students may improve their reading comprehension if they know about pre-questioning and it is very important to understand about pre-questioning in order to get good comprehension in reading.

Based on the explanation above, the writer is interested in finding out the effects of treatment with pre-questioning and without pre-questioning on students’ reading comprehension achievement and concluded that the pre-questioning consist of some questions provided before the students read the whole text. It tends to build the students’ interest and motivation to read the text.

1.2 Problem of the Study
Based on the background of study above, the problem of the study is as follows:
1. What is the effect of treatment with pre-questioning on the Reading Comprehension Achievement of the Second Grade Students of IPS classes at SMAN-2 Jekan Raya Palangkaraya in Academic year 2006/2007?”
2. What is the effect of the student’s gender on the reading comprehension achievement of the second grade students of IPS classes at SMAN-2 Jekan Raya Palangkaraya in academic year 2006/2007?
3. What is the effect of treatments and student’s gender on the reading comprehension achievement of the second grade students of IPS classes at SMAN-2 Jekan Raya Palangkaraya in academic year 2006/2007?

Mei 14, 2009 at 2:05 pm Tinggalkan komentar

Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang (KM-06)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal.

Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi yang begitu dinamik dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi terutama dengan timbulnya salah faham dan konflik

Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar.
Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. sesama dalam kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-masing komunikasi tersebut mempunyai polanya masing-masing.

Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam perkantoran. Menurut Kohler ada dua model komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perkantoran ini. Pertama, komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian (subsistem) perkantoran. Kedua, komunikasi interaktif, ialah proses pertukaran informasi yang berjalan secara berkesinambungan, pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara sub-sub sistem dalam perkantoran, maupun antara perkantoran dengan mitra kerja. Frekuensi dan intensitas komunikasi yang dilakukan juga turut mempengaruhi hasil dari suatu proses komunikasi tersebut.

Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi (perkantoran) menjadi semakin baik. Dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal.

Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang merupakan salah satu organisasi formal di lingkungan aparatur pemerintah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan khususnya kota Palembang. Program-program kerja yang dirancang bertujuan untuk menmpromosikan dan melindungi bidang kepariwisataan yang merupakan aset negara yang sangat penting sehingga sangat diharapkan kinerja yang optimal yang dapat diwujudkan melalui peranan komunikasi yang efektif supaya dapat memenuhi peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara ini.

Melihat pengaruh yang sangat penting antara proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi khususnya komunikasi interpersonal antar pegawai dengan tingkat kinerja pegawai maka penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut :
1. Masih kurangnya komunikasi interpersonal yang terjadi antar pegawai.
2. Masih banyak ditemukan kendala atau hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi interpersonal.
3. Kurang optimalnya kinerja pegawai akibat buruknya proses komunikasi interpersonal yang terjadi.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang ?”.

Mei 14, 2009 at 2:04 pm Tinggalkan komentar

PESAN KOMUNIKASI POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DALAM GERAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KALANGAN NAHDLIYIN (KM-05)

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Memasuki tiga dasawarsa terakhir dipenghujung abad ke-20, ada satu fenomena menarik di tengah-tengah masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia, yaitu menguatnya tuntutan akan demokratisasi. Menguatnya tuntutan ini lantaran demokrasi dipandang sebagai sistem yang mampu mengantar masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal. Demokrasi dinilai lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebih rasional, dan realitis, untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, represif, dan otoriter.

Demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elit yang memerintah. Menurut Sundaussen dalam Murod (1999:59), demokrasi juga bisa dipahami sebagai suatu “policy” di mana semua warga menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya. Meskipun begitu, Sundaussen meyakini bahwa tidak semua manifestasi-manifestasi tentang demokrasi di atas pernah dijalankan sepenuhnya, bahkan dalam suatu sistem yang demokratis sekalipun.
Setelah orde baru tumbang dan Indonesia secara dramatis sudah melangkah ke tahap institusionalisasi demokrasi, sebetulnya perubahan-perubahan penting telah banyak terjadi. Minimal dari segi pranata, legal dan institusional. Kita sudah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung, kemudian banyak ritual-ritual demokrasi dimana partisipasi rakyat itu bisa diinstitusionalisasi berlangsung secara berkala dan reguler. Partai dibebaskan untuk berdiri, Indonesia mengalami periode dimana liberalisasi politik berpuncak pada multi partai yang luar biasa besar. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai point of no return. Sejauh kita bertekad untuk meneruskan mekanisme politik seperti ini secara legal dan konstitusional.
Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin proses itu berlangsung terus. Beberapa perubahan penting yang cukup mendasar, salah satunya adalah desentralisasi. Sekarang dalam tahap menuju desentralisasi demokrasi. Memang kita akui mengandung banyak sekali kelemahan, banyak pertikaian yang tidak perlu, dan banyak sekali benturan kepentingan yang sengit agar desentralisasi betul-betul bermakna desentralisasi demokrasi maupun desentraliasi kekuasaan. Suasana ini sudah berlangsung sebagai basis bagi kehidupan berkala kita selama lima tahun proses sirkulasi kekuasaan. Hanya saja, siapa yang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan institusi ini, memanfaatkan mekanisme dan prosedur yang sudah demokratis seperti ini. Kita tahu bahwa yang berhasil memanfaatkan secara maksimal ternyata adalah aktor-aktor politik. Hal ini bisa dilihat pada semangat elit politik mendirikan partai politik guna meraih kekuasaan.

Jadi yang kita pahami menyangkut gerakan demokrasi di Indonesia adalah berbasis aktor. Penulis mengasumsikan itu sebagai upaya berbagai kelompok aktor di kalangan masyarakat Indonesia, dan itu bisa berbagai variasi, yang berusaha memperkuat institusi-insitusi demokrasi pada tingkat yang lebih jauh, yaitu politik demokratisasi. Termasuk juga bagaimana demokrasi harus diberi konteks sosial kultural.

Diantara aktor politik yang turut berperan dalam gerakan demokrasi di Indonesia adalah KH. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Sebagai mantan presiden RI keempat hasil koalisi poros tengah dan mantan ketua Umum NU selama tiga periode, Gus Dur sangat dikenal sebagai tokoh yang “nyeleneh”, vokal, dan kontroversi. Sebagai contoh kasus pencabutan SIUPP Monitor tahun 1990, di saat mayoritas umat Islam mengecam angket yang dibuat Tabloit Monitor, Gus Dur justru sebaliknya mengecam tindakan tersebut. Kecaman Gus Dur ini bukan semata-mata membela Monitor, namun sikap umat Islam dalam pandangannya sudah kelewat batas. Dalam pengertian, sikap umat Islam justru sudah mengarah pada sikap anti-demokrasi, misalnya meminta pencabutan terhadap Harian kompas dan Gramedia Group. Gus Dur menyatakan tidak setuju menyelesaikan masalah hanya dengan pencabutan SIUPP saja tanpa mengedepankan perkara ke pengadilan.

Gayanya yang seperti “pemain ketoprak” ini oleh Abdurraman Wahid sudah dirajut semenjak dia mulai berkecipung dalam discourse pemikiran pada awal 1970-an. Hanya saja lantaran setiap lontaran pemikirannya dipandang tidak lazim untuk zamannya, penuh kontroversi, dan selalu membuat orang “terkejut”, tidak heran bila ada atau bahkan banyak yang menganggap Gus Dur sebagai cendekiawan Muslim penuh kontroversi, dan aneh. Predikat ini secara konsisten dipertahankannya hingga sekarang (Murod, 1999: 86).

Predikat ini tampaknya cukup tepat, bila mengamati sikap dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid, sejak kemunculannya sebagai seorang scientist sampai kemudian menjadi seorang aktor politik (political player) yang cukup mumpuni, atau sebagai politisi paling ulung di era 1990-an, menurut Salim Said dalam Murod (1999:86). Dalam berbagai sepak terjangnya, Abdurrahman Wahid nyaris selalu berseberangan dengan mainstream sebagian cendekiawan Islam.

Secara faktual asumsi ini tak bisa dibantah, hanya saja menurut Al-Zastrouw (1994:2), bila dikaji secara lebih jauh apa yang dilakukan Abdurrahman Wahid sebenarnya hal yang wajar dan biasa terjadi dalam proses kehidupan. Jika dikatakan aneh dan kontroversi itu lantaran keberaniannya untuk berbeda dan keluar dari kelaziman. Ini diperkuat Emha Ainun Nadjib yang menyebut Abdurrahman Wahid sebagai “orang gila” dalam sejarah. “Orang gila” yang dimaksud Emha Ainun Najib adalah orang yang menggagas apa yang tidak digagas orang lain, memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan membayangkan apa yang tidak dibayangkan orang lain (1993:12).

Sementara Hakim (dalam murod,1993:87), menyarankan bahwa untuk memahami Abdurrahman Wahid, ada tiga kunci yag harus diperhatikan, liberalisme, demokrasi, dan universalisme. Bila kita memahami dalam bingkai tiga kata kunci ini, apapun pemikiran atau langkah Gus Dur akan bisa dimaklumi. Artinya, bukan Abdurrahman Wahid yang mendahului jamannya, tetapi terkadang tidak sedikit orang yang terlalu konservatif, a-priori, picik, dan sempit pandangan dalam mengekspresikan sepak terjang Abdurrahman Wahid.

Sebelumnya, Abdurrahman Wahid juga pernah melontarkan berbagai gagasan yang terbilang aneh, seperti mengganti assalamu’alaikum menjadi “selamat pagi, sore atau malam”, menjadi juri Festifal Film Indonesia (FFI), membuka Malam Puisi Jesus Kristus di gereja, menolak bergabung dengan ICMI, di kala sebagian besar umat Islam mendambakan kehadirannya, termasuk juga keterlibatannya sebagai ketua di Forum Demokrasi (Fordem), serta kunjungannya ke negara Zionis, Israel.

Bukan hanya itu, dalam konteks pergulatan politik di tingkat elit, Abdurrahman Wahid juga terbilang kontroversi dan vokal. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian ia sering terhalang oleh berbagai rintangan. Akhir 1998-an sampai dengan pertengahan 2004 merupakan masa penuh tantangan bagi Abdurrahman Wahid dalam konstelasi politik nasional.

Dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia, Abdurrahman Wahid bersama tiga tokoh nasional lainnya, M. Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengadakan pertemuan politik di Ciganjur hingga melahirkan deklerasi Ciganjur (10/11/1998), disamping merupakan peristiwa ‘langka’, memiliki makna signifikan bagi gerakan demokrasi di Indonesia.

Menurut Alfian (2001:36), setidaknya ada tiga makna signifikan atas pertemuan Ciganjur. Pertama, ia bermakna mendalam bagi kemajuan pendidikan politik secara luas. Ini terlihat dari delapan butir kesepakatan, yang menekankan orientasi persatuan dan kesatuan bangsa secara utuh, pengembalian kedaulatan rakyat, desentralisasi pemerintahan, perspektif reformasi untuk generasi baru, pemilu yang independen, penghapusan dwifungsi ABRI, pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan pembubaran pengamanan swakarsa SI MPR.

Kedua, ia bermakna signifikan bagi perkembangan konstruktif Indonesia masa depan, tatkala kini kebekuan (kultur) politik terjadi. Munculnya kekuatan-kekuatan politik baru, yang mewujud dalam banyaknya partai politik baru, merupakan fenomena yang perlu dijawab dengan sikap-sikap kedewasaan dalam pergaulan politik nasional.
Ketiga, ia mengawali sebuah ‘tradisi baru’ bagi upaya membangun demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Tradisi ini menyiratkan pentingnya duduk bersama untuk merundingkan masalah-masalah bersama, dalam konteks reformasi dan kebangsaan.
Deklerasi Ciganjur merupakan starting point bagi elit politik untuk meneruskan gerakan demokrasi di Indonesia pasca kejatuhan orde baru, peristiwa ini juga merupakan jempatan bagi Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI ke-empat.

Peristiwa yang cukup spectacular dalam kehidupan politik Gus Dur juga nampak ketika ia membacakan dekrit presiden dengan maksud membubarkan parlemen DPR dan MPR, ia menganggap tindakan dewan sudah melampaui batas dan keluar dari koridor demokrasi, namun tindakan ini jadi bumerang bagi Gus Dur yang berakibat harus turun dari jabatannya sebagai presiden.

Sikap Gus Dur bertendensi politis lainnya yang masih aktual adalah ketika ia memilih Golput (golongan putih) dalam pemilihan presiden secara langsung 2004. Gus Dur melakukan hal itu sebagai protesnya atas kecurangan, pemihakan, manipulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurutnya melanggar sejumlah undang-undang Pemilu.

Sekalipun atas nama pribadi, sikap golput KH. Abdurrahman Wahid tersebut diduga berdampak pada peran serta masyarakat dalam pemilihan presiden secara langsug, hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi KPU dari 155.048.803 pemilih terdaftar, lebih dari 36 juta di antaranya tidak mempergunakan hak pilihnya (golput). Jumlah ini jauh lebih tinggi dari perolehan suara pasangan Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi yang berada di urutan kedua dengan 31,5 juta suara (26,6 %). Perilaku golput ini meningkat pada pelaksanaan pilpres II menjadi 44 juta lebih besar dari perolehan suara pasangan Mega-Hasyim yang tetap diurutan kedua dengan 43,2 juta suara (39,1 %).

Pilihan golput masyarakat terjadi di semua kota di Indonesia, seperti juga di Samarinda tempat penelitian ini dilakukan, Sebanyak 32,52 persen atau 683.635 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak suaranya alias golput dalam Pilpres putaran kedua 20 September 2004. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Pilpres putaran pertama yang mencapai 29,95 persen atau 607.483 pemilih dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 2.028.160 orang.

Sebagai seorang tokoh NU dan telah menjadi ketua umum selama tiga periode, manuver politik Gus Dur tak lepas dari perjalanan NU. Melalui partai politik PKB yang berbasis massa warga nahdliyin. Agaknya Gus Dur hendak mengangkat derajat politik di kalangan NU. Hal ini setidaknya, terbaca dalam dua hal. Pertama, Gus Dur sengaja memunculkan namanya dengan legitimasi pimpinan NU yang memiliki banyak pengikut sebagai repsentasi kelompok informal-luar sistem.

Kedua, Gus Dur berhasil memantapkan dirinya sebagai poros politik dominan ditubuh NU walaupun ditubuh NU terbelah dalam beberapa partai politik, bahkan lebih dari itu Gus Dur telah menjadi tokoh nasional dan internasional (Alfian, 2001:35)
Melihat banyaknya aktivitas Gus Dur yang mengandung pesan politik dalam gerakan demokrasi di Indonesia dan diduga turut mempengaruhi perilaku politik rakyat Indonesia khususnya warga NU menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Rumusan Masalah
Bagaimana pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda ?
Bagaimana perilaku Kalangan Nahdliyin dalam Menerima Pesan Gus Dur?
Bagaiman pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan nahdliyin Samarinda ?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu untuk:
Untuk menganalisis bentuk pesan komunikasi politik Gus Dur dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia pada kalangan Nadliyin di Samarinda.
Untuk menganalisis perilaku Kalangan Nahdliyin dalam menerima Pesan politik Gus Dur.
Untuk menganalisis pengaruh pesan komunikasi politik Gus Dur di kalangan Nahdliyin Samarinda.

Mei 14, 2009 at 1:57 pm Tinggalkan komentar

ANALISIS KONEKSITAS KOMUNIKASI ORGANISASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PAREPARE TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN … (KM-04)

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999).

Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang (tahun1999) telah terealisasi beberapa program pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.

Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Khusus pada pengembangan Kawasan Timur Indonesia, pemerintah telah menempuh pula suatu kebijaksanaan pembangunan sektor ekonomi untuk setiap kawasan andalan di setiap propinsi KTI, yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 1996 dengan menetapkan 13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Aktualisasi dari pelaksanaan Keppres tersebut adalah dengan pembentukan suatu lembaga khusus Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI), dan lembaga ini telah menetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk wilayah andalan Propinsi Sulawesi Selatan, yakni Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang meliputi lima wilayah, yakni Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare berpusat di Kotamadya Parepare.

Pertimbangan utama pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare adalah dalam rangka memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan, khususnya pada sektor ekonomi bagi daerah hinterland (sekitarnya) kelima Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare tersebut dengan memberikan peluang bagi para investor, baik investor asing maupun investor luar negeri untuk berperan aktif secara lebih luas di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini ditegaskan dalam Keppres Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare, sebagai berikut:

Bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di Kawasan timur Indonesia, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kotamadya Parepare.

Dengan demikian pembentukan KAPET Parepare tersebut merupakan salah satu wujud nyata tindakan antisipatif pemerintah dalam rangka memasuki dan menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang ketat dan semakin kompetitif.

Bila ditinjau dari pembentukannya, KAPET Parepare hadir satu tahun lebih dahulu dibanding pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan bagi KTI, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan, kehadiran KAPET Parepare memiliki arti yang lebih penting karena sifatnya yang lebih “khusus” dan “focus” terhadap upaya memacu dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Namun di lain pihak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan dapat berperan sebagai instrumen pendukung operasional kinerja dan visi KAPET Parepare sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, yaitu terwujudnya wilayah KAPET Parepare sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah melalui percepatan pembangunan ekonomi yang didasarkan atas potensi sektor/komoditas unggulan serta keterkaitan antar wilayah yang berbasis kemandirian lokal.

Sejak kehadirannya, kinerja KAPET Parepare telah melakukan upaya-upaya pendayagunaan potensi daerah, namun sampai saat ini pertumbuhan ekonomi belum mampu mencapai angka optimal. Menurut penulis, hal tersebut disamping disebabkan oleh keterbatasan kemampuan daerah itu sendiri, khususnya dalam hal working capital (permodalan kerja), disebabkan pula oleh kurang terjalinnya komunikasi atau hubungan kerja organisasi antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan ekonomi kawasan tersebut diperlukan adanya working interaction (interaksi kerja) dalam konteks working connection (hubungan kerja) organisasi yang terkoordinasi secara terbuka dan profesional antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut, diantaranya dalam bentuk interconnection (koneksitas) kebijakan-kebijakan organisasi, seperti koordinasi, sosialisasi, sinergis, dan evaluasi pelaksanaan program maupun hasilnya bagi kelima wilayah KAPET Parepare tersebut.
Dengan terjalinnya interconnection (koneksitas) antar kelima wilayah KAPET Parepare dalam bentuk interaksi komunikasi organisasi dalam kapasitasnya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi secara terpadu, efektif dan efisien di setiap daerah hinterlandnya.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada koneksitas dalam konteks komunikasi organisasi antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut, yang berkaitan dengan usaha-usaha yang mengarah pada percepatan pembangunan ekonomi untuk setiap daerah-daerah hinterlandnya dalam Propinsi Sulawesi Selatan.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis berusaha mengkaji lebih cermat tentang koneksitas antar kelima wilayah KAPET Parepare tersebut dalam kaitannya dengan usaha percepatan pembangunan ekonomi masing-masing daerah hinterlandnya serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dengan melakukan penelitian yang berjudul:
Analisis Koneksitas Komunikasi Organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Hinterland.

Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka melahirkan beberapa butir permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Parepare ?
2. Bagaimana percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterland Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare ?
3. Sejauh mana pengaruh dan hubungan koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterlandnya ?

Mei 14, 2009 at 1:55 pm 1 komentar

STRATEGI MEMENANGKAN PERSAINGAN DALAM PEMASARAN SURAT KABAR HARIAN DI MAKASSAR KASUS FAJAR, TRIBUN TIMUR DAN PEDOMAN RAKYAT (KM-03)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tertulis dalam sejarah Indonesia bahwa, pada tahun 1999 Indonesia melakukan perubahan besar yaitu masyarakat menuntut kebebasan yang disebut reformasi, masa ini masyarakat menuntut transparansi dari pemerintah. Pers dalam hal ini ikut mengambil bagian terpenting dan menguntungkan, karena semua warga negera Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan pers.

Hal ini membuat bisnis dibidang pers mengalami persaingan yang sangat ketat karena itu industri pers dituntut untuk mengemas produk informasinya lebih canggih lagi mengingat bisnis informasi sudah menjadi trend diawal millenium III.
Dalam bidang informasi, menguasai pangsa pasar dan masuk dalam persaingan ketat antara perusahaan menjadi bagian terpenting dan tidak bisa dielakkan karena masyarakat penikmat informasi menjadikan berita sebagai kebutuhan sehar-hari yang tidak bisa diabaikan keberadakannya. Oleh karena itu, kehadiran media informasi baik milik pemerintah maupun swasta sangat menunjang pengadakan informasi dan itu sangat diperlukan. Informasi itu bisa melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam persaingan media massa, selain media cetak sendiri, media elektronikpun (radio dan Televisi) dan media internet walaupun hanya satu persen bangsa Indonesia yang terkait ke internet, juga melakukan persaingan namun tidak separah dengan persaingan media cetak, karena kita mengenal lokalisasi media yang menjadi ancaman langsung bagi media nasional seperti surat kabar daerah, majalah daerah.

Karena itu, saat ini bisnis surat kabar pada saat ini merupakan bisnis yang menggiurkan bagi pengusaha-pengusaha pers, selama masyarakat Indonesia masih terikat dalam media konvensional, namun hal ini perusahaan pers perlu manajemen yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan dalam persaingan persuratkabaran dewasa ini.
Dalam hal ini perusahaan pers yang berusaha menciptakan produk, guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Karena demikian besar dan ketatnya persaingan yang mendominasi dunia usaha dewasa ini, dimana perusahaan berlomba menguasai pangsa pasar.

Namun dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan, seringkali perusahaan tersebut dihadapkan pada berbagai kesulitan, misalnya kesulitan merebut pangsa pasar yang lebih luas sebagai akibat dari persaingan antara perusahaan untuk mengatasi keadakan tersebut diatas.
Memperhatikan kepuasan kepada konsumen dan masyarakat merupakan tujuan utama suatu perusahaan yang menganut konsep pemasaran yang mengajarkan bahwa rumusan strategi pamasaran sebagai suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut, harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Konsumen perusahaan bukanlah merupakan tindakan khusus, tetapi lebih merupakan pernyatakan yang menunjukkan usaha-usaha pokok diarahkan untuk mencapai tujuan. Strategi pemasaran itu sendiri terdiri dari unsur-unsur pemasaran terpadu yaitu product, price, place, dan promotion (komunikasi pemasaran) yang selalu berubah-ubah sejalan dengan aktivitas perusahaan dan perubahan lingkungan pemasarannya serta perubahan prilaku konsumennya.

Dengan adanya perusahaan dalam masyarakat, pola beli yang berubah-ubah telah mengakibatkan banyaknya perusahaan hidup dalam situasi yang tidak menentu sehingga para pengusaha dituntut untuk mendalami pengetahuan tentang strategi bersaing yang mana merupakan salah satu aspek yang dapat memperlancar tujuan perusahaan yang ingin dicapai.

Beberapa perusahaan pers di Makassar yang telah melayani segmen pembaca surat kabar kini mengalami panetrasi pasar dan produk bersaing dalam era globalisasi informasi ini.

Persaingan terdapat dari suatu industri yang mengejar pasar sasaran yang sama. Strategi bersaing meliputi penentuan posisi dalam suatu untuk memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakannya dengan para pesaing, karena aspek yang sangat penting dalam perumusan strategi bersaing adalah analisis pesaing, yang mana sasarannya adalah pengembangan profit, sifat dan sukses dari akibat kemungkinan perubahan strategi yang dapat dilakukan oleh tiap-tiap pesaing.
Di Makassar ada tiga perusahaan surat kabar yaitu harian Fajar Tribun Timur dan Pedoman Rakyat yang dianggap mempunyai persaingan dalam pemasaran. Mereka dituntut bagaimana dapat mempertahankan perkembangan pemasarannya

B. Permasalahan
Strategi apa yang diterapkan oleh surat kabar harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat dalam memenangkan persaingan dalam pemasaran.
Pertanyakan Penelitian :
1. Apakah strategi pemasaran yang dilakukan oleh surat kabar harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat dapat meningkatkan oplah penjualan ?
2. Apakah bauran pemasaran yang digunakan oleh surat kabar harian Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat berbeda dalam mempertahankan pangsa pasarnya?

Mei 14, 2009 at 1:54 pm Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


Kalender

Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Posts by Month

Posts by Category