Posts filed under ‘Uncategorized’

Analisis Du Pont System Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Pertumbuhan Perusahaan Pada Pt. Jaya Bali Garment Tabanan-Bali … (126)

Penelitian ini merupakan penelitian diskiptif , mengenai analisis Du Pont System untuk menilai pertumbuhan perusahaan PT. Jaya Bali Garment Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Du Point System untuk menghitung ROI selama tahun 2001-2003.


Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi variabel bebas adalah Du Pont System sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan perusahaan. Dalam analisis data penelitian menggunakan analisis Du Pont System yang merupakan analisis mencakup ratio aktifitas yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva . Rasio keuntungan yaitu margin keuntungan atas penjualan dan ROI.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ROI menunjukan peningkatan begitu juga NPM dan TATO, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT. Jaya Bali Garment mengalami pertumbuhan dalam periode 2001-2003. Hal ini terlihat dari meningkatnya prosentase ROI yang terjadi.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 27, 2012 at 11:41 pm Tinggalkan komentar

Kualitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan … (125)

Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu, public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah agar fungsi-fungsinya yaitu pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, dapat berlangsung dengan efektif dan efesien. Dampak dari kurang efektif pelayanan tersebut adalah timbulnya krisis multi dimensi yang dialami bangsa ini pada akhir tahun 1990an yang berlanjut hingga kini. Pemerintah dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik, ditandai dengan berbagai fenomena yang berkembang seperti, pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, patrimonial, empire building dan sebagainya.


Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah Daerah diwilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan program-program pemerintahan serta pembangunan di daerah.
Selain besaran wilayahnya Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu, dalam jarak politis dengan grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai, Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu diasumsikan dapat pula berfungsi : sebagai arena pengembangan demokrasi ditingkat lokal, pengembangan ekonomi yang mampu membiayai diri sendiri dan sekaligus mampu berkembang. Pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.,

Dengan kedudukan dan potensi yang mungkin dapat dikembangkan tersebut maka perlu diciptakan Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu yang mempunyai kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diselenggarakan mempunyai kualitas yang baik.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu dalam Wilayah Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, salah satunya tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah ”Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat dan Pelayanan Teknis / Administratif kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu”, maka kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting karena menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan itu semakin penting mengingat : Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu merupakan tempat memproduksi pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap anggota masyarakat seperti KTP yang keberadaannya menjadi prasarat bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan akses dengan berbagai bidang-bidang kehidupan, pemberian pelayanan di Kabupaten didasarkan pada pokok pelayanan yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sehingga proses yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan pada masyarakat.

Jenis pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan atara lain pelayanan KTP. Hal ini disebabkan jumlah dan Frekwensi pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan harus melayani lebih 25.000 penduduk dan rata-rata setiap hari melayani sekitar 50 pemohon dan merupakan pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan keberadaannya menjadi prasarat untuk mengakses berbagai pelayanan dan urusan yang lain.
Berdasar data awal tersebut, maka Peneliti tertarik meneliti aspek tersebut dengan mengambil judul : “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 27, 2012 at 11:41 pm Tinggalkan komentar

Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dinas Di Lingkup …(121)

Masalah-masalah sumber daya manusia secara historis dapat ditinjau dari perkembangannya sejak dulu. Bahkan masalah sumber daya manusia yang kelihatannya hanya merupakan masalah intern dari suatu organisasi, sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan peri kehidupan manusia dan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai konsepsi tentang sumber daya manusia dan statusnya dalam masyarakat dimana organisasi itu berada.


Dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sumber daya manusia sehari-hari pada hakikatnya setiap atasan / pimpinan yang mempunyai wewenang tertentu seperti pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemanfaatan, pengembangan serta pemberhentian biasanya juga menentukan kebijaksanaan pelaksanaan sendiri. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang demikian ini pada umumnya tidak terpadu, sehingga sering dirasakan sebagai pencerminan selera pribadi yang tentunya sangat subyektif sifatnya.

Ada yang beranggapan bahwa banyak segi sumber daya manusia diatur atas dasar hak prerogatif pimpinan yang berwenang memutuskan. Keputusan tersebut sering dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sangat subyektif, pilih kasih, like and dislike, dan sebagainya. Penetapan suatu kebijakan berupa keputusan tentang orang sering menimbulkan perbedaan persepsi terhadap kebijaksanaan atau keadilan pimpinan kepada bawahan termasuk di dalamnya penilaian kinerja PNS yang dilakukan dengan menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), karena belum ada ukuran yang obyektif sebagai patokan yang dimengerti. Seringkali pula perbedaan itu membawa akibat yang merugikan bagi pihak yang dinilai berdasar ukuran yang berbeda tersebut. Padahal penilaian kinerja bagi pegawai / karyawan organisasi sangat penting dan bermanfaat untuk mengetahui prestasi kerjanya dan langkah-langkah positif ke depan dalam rangka meniti karir (penempatan, promosi dan suksesi).

Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di lingkungan pemerintahan sekarang ini, menetapkan 8 (delapan) aspek seperti tersebut di atas perlu ditinjau kembali. Hal itu disebabkan pada model penghitungan jumlah nilai dari aspek-aspek yang dinilai dalam DP3 seperti kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan terdapat 1 (satu) aspek berupa prestasi kerja yang merupakan kategori hasil kerja (output) dari seorang pegawai / karyawan yang dinilai (dalam bahasa statistik disebut Y), sedangkan aspekaspek yang lain merupakan aspek proses menuju hasil atau dalam bahasa statistik disebut variabel X.
Selama ini penjumlahan aspek-aspek yang dinilai tersebut dilakukan tanpa melihat apakah aspek tersebut merupakan aspek hasil ataupun aspek proses, sehingga hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah penjumlahan di dalam hukum aritmatika. Penyebab lain, karena 7 aspek (variabel X) yang ada terdapat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, padahal di dalam statistika hal tersebut tidak dibenarkan (harus berdiri sendiri / independen satu sama lain).
Disamping itu peninjauan kembali penggunaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) disebabkan oleh variasi dari variabel-variabelnya yang tidak mencerminkan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan/prestasi kerja seorang pegawai/karyawan, dan juga karena pembobotan yang tidak jelas antara variabel yang satu dengan yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berfungsi dengan baik (Nawawi,2003).
Format DP3 yang ada sekarang terkesan kurang fleksibel untuk mengekspresikan hal-hal yang menjadi karakter khusus yang membedakan suatu profesi satu dengan profesi lainnya. Unsur-unsur yang dinilai (seperti kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran dan prakarsa) tumpang tindih satu sama lainnya, standar yang digunakan tidak jelas dan interpretable serta cenderung pada penilaian terhadap ciri-ciri atau karakteristik kepribadian (Ruky, 2001:55-56). Padahal untuk dapat menilai karakteristik kepribadian, para penilai seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ilmu jiwa dan perilaku manusia (psikologi).
Dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk mempertimbangkan perbaikan, atau penyempurnaan DP3 dalam menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen penilaian yang valid.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas di lingkup Pertanian yang terdiri atas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Peternakan Kabupaten … tidak terlepas dari kondisi-kondisi di atas yang selalu dan harus memperbaiki kinerja karyawannya di dalam pemberian pelayanan kepada publik dan pencapaian sasaran kinerja seperti yang telah disyaratkan sebelumnya dan tercantum dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Penilaian kinerja pada kelima lembaga tersebut dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada setiap akhir tahun, yaitu dengan menggunakan model DP3 yang ada saat ini.

Dengan jumlah pegawai yang ada : Bappeda 38 orang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 22 orang, Dinas Peternakan 24 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 25 orang serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan 31 orang, mengharuskan Badan dan dinas tersebut mengembangkan metode penghitungan penjumlahan DP3 sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan sumber daya manusia utamanya sistem karir, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kinerja karyawannya. Pengembangan tersebut seiring dengan semakin tingginya kompetisi pegawai negeri sipil di lingkungan 5 (lima) lembaga untuk memegang jabatan (eselonering), seperti : eselon IIb sebanyak 3,60 % (5 orang), eselon IIIa sebanyak 14,3 % (20 orang), eselon IVa sebanyak 40,7 % (57 orang), dan tenaga staf sebanyak 41,4 % (58 orang).
Untuk menghindari sistem karir, perencanaan SDM, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tidak didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dihitung berdasarkan metode penjumlahan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian tentang “ Analisis pengembangan model penilaian kinerja pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas di lingkup Pertanian Kabupaten …”.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 27, 2012 at 11:40 pm Tinggalkan komentar

Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Nilai Buku Terhadap Harga Saham Emiten Di Bursa Efek Jakarta … (124)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan relevansi nilai dari laba akuntansi dan nilai buku yang digunakan oleh investor dalam menentukan kebijakan dengan menggunakan model harga. (1) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan terhadap harga saham, (2) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuitansi, dan nilai buku secara individual terhadap harga saham.


Jumlah sample yang digunakan sebanyak 31 perusahaan basic industry dan chemicals dengan menggunakan metode purposive sampling . Perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan laporan keuangan antara 1 Januari sampai dengan 30 April 2004.

Hasil analisis regrresi menunjukan bahwa variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan mempengarui harga saham perusahaan basic industry dan chemicals, hal ini di tunjukan kuefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,373 atau 37,3 % .Ini artinya variabel-variabel independent secara simultsn mempengarui harga sebesar 37,3 % dan sisanya 62,7 % dipengarui oleh variabe-variabel yang lain yang tidak di teliti. Secasra individual laba akuntansi tidk signifikan dan nilai buku berpengaruh secara signifikan .
Berdasarkan model harga , penelitian menunjukan adanya revansi nilai dan informasi akuntansi ( laba akutansi dan nilaim buku ) yang secara simultan signifikan , sehingga variabel-variabel tersebut menggambarkan harapan investor di masa depan.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 27, 2012 at 11:40 pm Tinggalkan komentar

Peranan rencana anggaran kas yang efektif dalam usaha menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas pada perusahaan … (123)

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus yang mana hanya menyajikan data yng sebenarnya dari perusahaan yang disertai penganalisaan guna dapat memberikn penelitian terhadap data yang ada . Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan anggaran kas yang efektif dalam usaha menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas perusahaan kaleng PT. Arthawena Sakti Gemilang Malang.


Data yang digunakan data-data dari laporn keuangan , khususnya neraca dan laporan laba rugi tahun 2001-2003. Variabel yang diteliti disini meliputi laporn keuangan serta tingkat likuiditas dan rentabilitas. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif yang berupa cash turnover , working capital turnover , analisa likuiditas dan analisa rentabilitas .

Hasildari penelitian ini menunjukan bahwa dengan perhitungan kas secara efektif maka dapat dilihat peningkatan diberbagai komponen. Dengan analisa tersebut dapat dilihat current ratio menjadi 225,95 %, quick ratio menjadi 136,o5 %, dan cash ratio meningkat menjadi 51,12 % sehingga tingkat likuiditas perusahaan cukup baik, sedangkan rentabilitas modal sendiri juga mengalami kenaikn yang signifikan sebesar 57,05 %, pada tahun 2003 meningkat menjadi 61,12 % pada tahun 2004 dan kenaikn juga terjadi pada rentabilitas ekonomi sehingga dapat ditingkatkan dari 47,02 % pada tahun 2003 menjadi 75,96 % pada tahun 2004.
Dari hasilpenelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dengan menyusun budget kas yang efektif perusahaan dapat menganggarkan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas secara valid sehingga perusahaan dapt mempertahankan atau menjaga likuiditas serta meningkatkan rentabilitas demi kelangsungan perusahaan tersebut.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 27, 2012 at 11:40 pm Tinggalkan komentar

Pengaruh Penerapan Sistem Scriptless Trading dan Bid-Ask Spread tehadap Volume Perdagangan Saham pada Bursa Efek Jakarta. …(122)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan nilai volume perdagangan saham dan bid-ask spread antara sebelum sesudah penerapan sistem scriptless trading, juga menguji pengaruh penerapan sistem perdagangan saham (scriptless trading,) dan bid-ask spread terhadap volume perdagangan saham.


Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling . Kriteria pengambilan sampel adalah perusahaan yang melakukan konversi saham di bentuk kertas (warkat) ke scriptless pada tahap pertama yaitu pada bulan Juli smpai dengan Septem ber 2000 sebesar 47 perusahaan. Data penelitian dipilih kurang dari satu tahun sebelum dan sesudah penerapan sistem scriptless trading.

Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai volume perdagangan saham dan bid-ask spread antara periode sebelum dan sesudah penerapan sistem perdagangan scriptless trading. adalah berbeda secara signifikan. Akan tetapi, volume perdagangan saham secara parsial hanya dipengarui oleh penerapan sistem perdagangan scriptless trading. Bid-ask spread tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi akuntansi, tidak mempengarui besarnya nilai volume perdagangan saham.

Kata kunci: scriptless trading, volume perdagangan saham, dan bid-ask spread

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 27, 2012 at 11:40 pm Tinggalkan komentar

Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan (Studi Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten …) …(120)

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki-laki.
Doktrin Agama seringkali dijadikan untuk membenarkan tindakan tidak adil dan bahkan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Doktrin Agama dianggap sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa ditafsirkan, sehingga posisi marginal perempuan dalam Agama dianggap takdir yang tidak dapat diubah. Selain Agama, budaya juga mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik yang timpang di masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bisa bertahan dalam budaya patriarkhi.


Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan pendekatan survai dan bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan. Perspektif yang diambil untuk menganalisis kepemimpinan perempuan adalah perspektif sosial politik, Agama, dan budaya. Ketiga faktor tersebut, mempunyai pengaruh besar dalam penentuan kontruksi masyarakat yang meneguhkan idiologi jender yang bias.
Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji F menunjukkan ada pengaruh gaya kepemimpinan, faktor sosial, agama, budaya secara bersama – sama terhadap prestasi kerja Bupati di Kabupaten Tuban, namun hanya 29,1 % perubahan variabel Y disebabkan oleh perubahan variabel X1 sampai X4. Sedangkan sisanya yaitu 79,9 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Maka hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan (X1) terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Sedangkan untuk variabel faktor sosial (X2), budaya (X3) agama (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Dengan demikian faktor eksternal seperti sosial politik, budaya dan agama bukan merupakan faktor yang menghalangi prestasi dan kemampuan kerja dari Bupati …

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 27, 2012 at 11:39 pm Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama Pos-pos Lebih Baru


Kalender

Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Posts by Month

Posts by Category


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.