Posts filed under ‘Uncategorized’

Sistem Kearsipan Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah (204)

BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  LATAR BELAKANG

Di  era  sekarang  ini  kearsipan  sangatlah  penting.  Sejalan  dengan adanya kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  didukung  pula  dengan adanya  kemajuan  di bidang  informasi.  Maka  semakin  banyak  dokumen- dokumen, berkasataupun arsip-arsip yang terkumpul dan disimpan karena masih mempunyai nilai guna. Dalam hal ini arsip merupakan pusat informasi. Oleh  karena  itu  lembaga  baik  pemerintah  maupun  swasta masing-masing memiliki  cara  atau  aturan  dalammenata  arsip,  baik  surat  masuk  maupun keluar  yang  disusun  sedemikian  rupa  dan  digolong-golongkan  menjadi beberapa  kelompok.  Proses  pengurusan  atau  penggolongan  surat  masuk maupun keluar hingga penyusutan dan pemusnahannya lebih dikenal dengan kearsipan. Kearsipan ini sangatlahpotensial dan tidak mungkin dapat dihapus dalam  menunjang  kelancaran  kegiatan  administrasi  sehari-hari  disegala bidang kegiatan.
Arsip atau dokumen diperlukan sebagai sarana informasi dan bukti resmi dalam penyelenggaraan administrasi.Untuk kelancaran administrasi dalam suatu kantor diperlukan kearsipan yang teratur.Kearsipan yang teratur dan tertib merupakan alat informasi dan referensi dasar yang sistematik yang metodenya  dapat  membantu  pimpinan  baik  lembaga pemerintah  maupun swasta  guna  kelancaran  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ataupun  tugas yang berkaitan  dengan   kedinasan.   Karena   pada   dasarnya   arsip   merupakan kumpulan   warkat  yang  disimpan  secara  sistematis  karena  mempunyai kegunaan agar setiap kali dperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. (The Liang Gie, 1990: 12)

Dalam  menjalankan  tugas,  seorang  pimpinan  memerlukan  arsip sebagai penunjang kelancaran tugas pokokterutama didalampengelolaan surat, harus dapat dilaksanakan dengan tertib dan terkendali. Karenaarsip adalah merupakanbahan-bahan informasi yang erat sekali dengan keputusan- keputusan yang harus diambil oleh pemimpin. (Sularso Mulyono,dkk, 1985 :30). Begitu juga Dinas Peternakan merupakan salahsatu unit organisasi yang juga melaksanakan urusan yang berhubungan dengan administrasi dan setiap  saat  memerlukan  informasi  baik  dalam  surat  atau  dokumen  yang dibuat  maupun diterima.  Informasi  tersebut  merupakan  salah  satu  bahan dalam rangka  pengambilan     keputusan.   Untuk     memperlancar    dalam pengambilan  keputusan,   maka  suatu  surat atau  dokumen  diatur,  ditata disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan suatu sistem.
Sistem  adalah   serangkaian   dari   prosedur-prosedur   yang   saling berkaitan dengan tujuanuntuk melakukan suatu fungsi.Kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat penyimpanannya yang baik menurut aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sedemikian rupa sehinggasetiap kertas (surat) bila diperlukan dapat ditemukan kembali denganmudah dan cepat. Selain itu kearsipan adalah tata cara pengurusanpenyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yaitu berlaku dengan mengingat3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan dan penemuan kembali suatu arsip. (Sularso Mulyono, dkk. 1985 : 3)
Dengan demikian     sistem     kearsipan     adalah    sistem     penerbitan (Ordenan, arranging)  dan  penguraian  (beschrijven,  deskription)  daripada bahan-bahan arsip sedemikian rupa sehingga semua bahan arsip setiap waktu dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi. (Prajudi Atmosudirjo. 1990:3).
Adapun yang menjadi alasanpenulis mengambil juduldalam tugas akhir ini adalah pada kenyataannya bidang kearsipan pada Dinas Peternakan Provinsi  Jawa  Tengah  belum  mendapat  perhatian  dari  pegawai  yang menangani  kearsipan  karena  mengingat jumlah  pegawai  kearsipan  yang sedikit dan karena banyaknya pekerjaan sehinggapekerjaan yang dilakukan hanya sebatas kerja sambilanserta dalam penyimpanan  arsip masih kurang teratur jika dilihat dalam penataannya masih kurang tertib. Oleh karena  itu dibutuhkan suatu sistem kearsipan yang baik.
Mengingat pentingnya suatu kearsipan yang diterapkan oleh suatu instansi   baik  pemerintah  maupun  swasta.  Maka  penulis  tertarik  untuk mengambil judulTugas Akhir tentang  : SISTEM KEARSIPANPADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI  JAWA TENGAH .
 Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Juli 22, 2012 at 1:14 pm Tinggalkan komentar

Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota …(206)

BAB  I 
PENDAHULUAN 

1.1              Latar Belakang

Pada hakekatnya tidak ada bangsa yang miskin atau terbelakang, yang ada adalah bangsa yang belum terkelola  dengan baik. Hal ini umumnya tercermin dari kinerja organisasi-organisasi sektor publiknya yang sering digambarkan masih: tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya.
Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintahan pusat dan daerah (propinsi, kabupaten atau kota). Hal tersebut dinilai amat penting antara lain karena diyakini keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajerial di dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif.
Dewasa ini, terminologi ”kinerja” menjadi ikon dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan yang antara lain ditandai terbitnya Instruksi PresidenNo 7/1999, UU No 25/2004, UU No 17/2003, UU No 1/2004, UU No 15/2004, UU No 32/2004, UU No 33/2004, PP No. 6/2006, PP No. 39/2006, PP No. 40/2006 dan peraturan lainnya,  maka penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja atau disebut pula “manajemen kinerja” di lingkungan instansi pemerintah merupakan suatu keharusan.

Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Hasil kajian Direktorat Aparatur Negara, BAPPENAS (2006) menyebutkan faktor-faktor yang menghambat pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah, beberapa faktor utama di antaranya adalah kelemahan dalam manajemen birokrasi (belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja), penempatan SDM yang kurang tepat, lemahnya penegakan disiplin pegawai, penerapan reward and punishment yang kurang adil, kompetensi dan skill pegawai, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar berbagai pihak, kepemimpinan, dan faktor-faktor lainnya.
Lebih jauh dapat dielaborasi pula beberapa permasalahan dalam penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja, di antaranya; (i) masih kuatnya domain politik dalam penyelenggaraan pemerintah seperti tarik menarik kepentingan antar kekuatan politik yang menganggap birokrasi pemerintah sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power culture), (ii) ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah (lack of competencies) yang berakibat rendahnya kualitas kinerja pelayanan publik, (iii) belum tuntasnya tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (iv) masih kuatnya pola pikir aparat pemerintah sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan publik, (v) masih belum terciptanya budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan (service delivery culture), (vi) faktor figur (individu) masih memiliki pengaruh kuat dalam manajemen kepemimpinan, (vii) masih belum pulihnya kepercayaan (trust) masyarakat kepada instansi pemerintah, (viii) penataan kelembagaan pemerintah yang seringkali tidak didasarkan atas kebutuhan obyektif masa depan, (ix) lemahnya kesinambungan/keberlanjutan dari penerapan sistem yang berorientasi pada peningkatan kinerja, dan lain sebagainya.
Good governance adalah sebuah terminologi untuk suatu tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, yang merupakan standar yang harus diraih oleh setiap jajaran pemerintahan termasuk di dalamnya program reformasi birokrasi. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-setdan culture-reset serta pengembangan budaya kerja.
Dalam percepatan reformasi birokrasi selain perubahan sistem, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai fungsi untuk menjamin bahwa mereka difungsikan secara efektif dan bijak, agar bermanfaat bagi individu, organisasi dan masyarakat, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi pemerintahan, caranya adalah dengan mengenali dan berusaha menghilangkan akar penyebab masalah.
Kotter dan Heskett (1992:6-7) menyatakan, perilaku manajemen dan karyawan dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh (1) kepemimpinan; (2) struktur, sistem, rencana dan kebijakan formal; (3) budaya perusahaan; (4) dan lingkungan yang teratur dan bersaing.
Penelitian ini hanya menganalisa sebagian kecil dari permasalahan kinerja karyawan dalam dimensi perilaku organisasi khususnya organisasi publik (birokrasi/pemerintahan), karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu didalam organisasi. Salah satu dari dimensi-dimensi tersebut adalah kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja karyawan.
Penelitian ini sengaja dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Batu, karena instansi tersebut merupakan ujung tombak dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sebab pada era otonomi daerah ini salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah juga ditentukan oleh capaian target pajak dan restribusi (PAD) yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.
Organisasi akan mencapai kinerja tinggi jika organisasi tersebut dapat menciptakan suasana kerja yang dapat memotivasi individu-individu dalam organisasi, menumbuhkan suasana kerja sama antar kelompok, serta menumbuhkan kreatifitas dan inisiatif. Pada akhirnya kehidupan kerja dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan, baik kinerja individu, kinerja unit kerja maupun kinerja instansi.
Sebagaimana diungkapkan oleh Wahjosumidjo (1994:171), kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan organisasi, dimana terjadi interaksi kerjasama antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan membutuhkan orang lain, yaitu bawahan untuk melaksanakan secara langsung tugas-tugas, disamping memerlukan sarana dan prasarana lainnya.
Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam, menurut : Koesmono (2005); Suardana (2007); Taba (2007) kehidupan organisasional.  Oleh karena itu,  memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan.
Untuk mencapai efektivitas tersebut, maka perlu diperhatikan iklim organisasi dan perilaku organisasi yang kondusif dalam setiap lembaga pemerintah. Seorang pemimpin di dalam melaksanakan kepemimpinan haruslah memiliki kriteria-kriteria yang diharapkan, dalam arti seorang pemimpin harus memiliki kriteria yang lebih dari pada bawahannya misalnya jujur, adil, bertanggung jawab, loyal, energik, dan beberapa kriteria-kriteria lainnya.
Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang kompleks, oleh karena berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial dan pertimbangan politis. Hal ini akan berpengaruh terhadap suasana dalam organisasi yang diciptakan oleh pola hubungan pribadi (interpersonal relationship) dan pengaruh budaya yang terjadi diantara para anggota organisasi. Pembentukan pola hubungan antar-pribadi dipengaruhi oleh sikap kepemimpinan (leadership) dalam melaksanakan tupoksinya.
Menurut Kotter dan Heskett seperti yang dikutip oleh Kotter (1997 : 234), menegaskan bahwa hal yang mendasar bagi proses pembalikan budaya dan membuatnya lebih adaptif adalah kepemimpinan yang efektif. Peran pemimpin dalam pembentukan budaya organisasi adalah dengan membangun visi baru, mengarahkan dan memotivasi para manajer mereka untuk memberikan kepemimpinan guna melayani pelanggan, karyawan dan pemegang saham sehingga menciptakan budaya yang lebih responsif.
Schein (1991) menambahkan bahwa proses terjadinya budaya perusahaan (organisasi) melalui tiga cara : (1) para karyawan mengambil dan mempertahankan bawahan-bawahan (anggota-anggota) yang berpikir dan merasakan cara yang mereka lakukan, (2) mengindoktrinasi dan mensosialisasikan cara berpikir dan cara merasakan mereka, (3) perilaku mereka sendiri adalah model peran (role model) yang mendorong anggota untuk mengidentifikasi dan menginternalisasi keyakinan, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi mereka. Dalam hal ini keberadaan pemimpin memiliki pengaruh besar karena harus dapat bertindak sebagai model bagi terciptanya nilai-nilai yang ada.
Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Apabila dilihat dari dari sudut pandang seorang karyawan, budaya organisasi memberi pedoman bagi karyawan segala sesuatu yang penting untuk dilakukan. Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku anggota-anggota organisasi, terutama karena budaya organisasi  melakukan sejumlah fungsi dalam organisasi.
Budaya organisasi selain berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sesungguhnya antara budaya organisasi dengan motivasi karyawan terdapat hubungan, dimana budaya dikatakan memberi pedoman seorang karyawan bagaimana dia mempersepsikan karakteristik budaya suatu organisasi, nilai yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja, berinteraksi dengan kelompoknya, dengan sistem dan administrasi, serta berinteraksi dengan atasannya.
Kinerja karyawan merupakan interaksi antara motivasi dan kemampuan, dimana kinerja merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi  tercapai jika terdapat semangat kerja yang tinggi atau motivasi kerja yang tinggi dari para karyawan. Kinerja yang tinggi pada individu dalam organisasi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh individu telah sesuai dengan yang diprogramkan oleh organisasi, hal ini juga sesuai dengan asumsi dasar organisasi.
 Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Juli 22, 2012 at 1:09 pm Tinggalkan komentar

Multifraktalitas Dan Studi Komparatif Prediksi Indeks Dengan Metode Arima Dan Neural Network (Studi Komparatif Pada Indeks Lq 45 Periode 1997 – 2007) (205)

BAB I 
Pendahuluan 
1.1  Latar Belakang masalah
  Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan / emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar sumber-sumber yang umum dikenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri.
Sementara itu, bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan berminat untuk melakukan investasi, hadirnya lembaga pasar modal di Indonesia menambah deretan alternatif untuk menanamkan dananya. Banyak jenis surat berharga (securities) dijual dipasar tersebut, salah satu yang diperdagangkan adalah saham. Saham perusahaan go public sebagai komoditi investasi tergolong berisiko tinggi, karena sifatnya yang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik oleh pengaruh yang bersumber dari luar ataupun dari dalam negeri seperti perubahan dibidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri dan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) itu sendiri.
Untuk mengantisipasi perubahan harga saham tersebut maka diperlukan analisis saham. Terdapat dua pendekatan yang sering dilakukan untuk menganalisis harga saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal (Sharpe dkk, 1995). Analisis Fundamental pada dasarnya adalah melakukan analisis historis atas kekuatan keuangan, dimana proses ini sering juga disebut sebagai analisis perusahaan (company analysis), sementara itu analisis teknikal merupakan studi yang dilakukan untuk mempelajari berbagai kekuatan yang berpengaruh dipasar saham dan implikasi pada harga saham (Robert Ang, 1997)

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi pasar) diwaktu yang lampau. Meskipun demikian. analisis teknikal tidak terbatas dapat dilakukan pada saham saja, analisis teknikal dapat pula dilakukan untuk memprediksi harga suatu komoditi maupun mata uang asing (Fernandez-Rodriguez dkk, 2000).
Analisis teknikal menitikberatkan pada upaya-upaya untuk memperkirakan suatu harga saham. Teori yang mendasarinya adalah bahwa analisis ini berdasarkan pada kenyataan bahwa informasi masuk secara perlahan-lahan kedalam harga saham, sehingga memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari biasanya (excessive return) dengan mengamati tren pergerakan harga saham (Parisi dan Vasquez, 2000).
Analisis teknikal dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode peramalan seperti Moving Average (MA), exponential moving average (EMA) dan trendline (Parisi dan Vasquez, 2000). Ketiga teknik tersebut dapat digabungkan menjadi satu teknik peramalan yaitu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Selain ARIMA dapat digunakan pula metode lainnya seperti GARCH, jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network), Algoritma Genetika (Genetic Algorithm) dan Fuzzy Logic untuk melakukan peramalan saham.
ARIMA adalah teknik mencari pola yang paling cocok dari sekelompok data (curve fitting) (Sugiarto dan Harijono, 2000), curve fitting dilakukan dengan membandingan sebuah kurva (yang merupakan representasi dari data deret waktu) dengan kelompok data lain atau batasan-batasan tertentu. ARIMA memanfaatkan sepenuhnya data masa lalu dan sekarang untuk melakukan peramalan jangka pendek yang akurat. Contoh pemakaian model ARIMA adalah peramalan harga saham di pasar modal yang dilakukan para pialang yang didasarkan pada pola perubahan harga saham dimasa lampau. (Sugiarto dan Harijono, 2000).
Telah banyak diyakini bahwa data return akan memiliki sifat multifraktal (Turiel, 2002). Sifat multifraktal ini penting untuk memperlihatkan pola self-similarity dalam data deret waktu. Hal ini semakin menegaskan bahwa perubahan nilai data dengan volatilitas tinggi tidaklah sepenuhnya acak.
Beberapa perangkat statistik telah dikembangkan untuk mengukur tingkat pengaruh diantara data, salah satu perangkat yang telah berkembang cukup lama adalah model otokorelasi. Dalam perkembangan lebih lanjut model dasar ini dikembangkan dengan memperhatikan selang waktu. Data tidak lagi dianggap sebagai satu kelompok yang utuh, tetapi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Keuntungan dalam model ini adalah terhindar prasangka awal, bahwa seperangkat data dalam satu selang waktu memiliki karakteristik yang sama, misalnya nilai rata-rata. Dengan dipecahnya data menjadi beberapa kelompok data, memungkinkan untuk memperlakukan data secara lebih baik (Hariadi dan Surya, 2003)
Analisis R/S (Rescaled Range Analysis) mampu membedakan data runtun waktu acak dengan runtun waktu tidak acak, tanpa memperhatikan distribusi data runtun waktu tersebut.( Yao dkk, 1999). Analisis R/S digunakan untuk mendeteksi efek memori jangka panjang (long memory effects) pada data runtun waktu yang digunakan selama periode penelitian. 
Jaringan Syaraf Tiruan (Jaringan Syaraf Tiruan) atau dikenal dengan Artificial Neural Network(ANN) atau disebut juga Simulated Neural Network (SNN) adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan syaraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat merubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST merupakan salah satu alat permodelan data statistik non-linier, JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara masukan(input) dan keluaran(output) untuk menemukan pola-pola data.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan dipasar modal Indonesia, sebagian besar hanya melakukan kajian yang berkaitan dengan analisis fundamental saja (misalnya penelitian Mas’ud Machfoed (1994), Mamduh Hanafi (1997), Parawiyati dan Zaki Baridwan (1998), Wiwik Utami dan Suharmadi (1998), Triyono dan Jogiyanto Hartono (1999), Syahib Natarsyah (2000), dan Nur Fadjrih Asyik (2000),  tetapi sangat sedikit sekali yang melakukan kajian terhadap analisis teknikal, salah satunya adalah penelitian Dedhy Sulistiawan (2001), tetapi penelitian ini hanya bersifat suatu tinjuan teori saja. Penelitian Taylor dan Aller (1992) dalan Fernandez-Rodriguez dkk(1999) menyatakan bahwa lebih dari 90% investor memberikan bobot yang lebih tinggi pada penggunaan analisis teknikal dibandingkan analisis fundamental dalam membeli dan menjual saham. Hal ini dapat terjadi karena investor cenderung berorientasi jangka pendek dalam membeli atau menjual saham.
Penelitian ini diawali dengan mencari sifat multifraktal pada return saham objek penelitian dengan analisis rescaled range (untuk mendapatkan eksponen hurst) untuk mengetahui apakah data return tersebut bersifat acak atau terdapat pengulangan trend sehingga dapat dilakukan analisis teknikal. Selanjutnya akan dilakukan prediksi terhadap return saham tersebut dengan metode ARIMA(Auto Regressive Integrated Moving Average) dan Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network) untuk kemudian akan dilakukan komparasi metode mana yang memiliki kesalahan lebih kecil dalam memprediksi indeks LQ 45.
Pemilihan indeks LQ45 dilakukan karena LQ 45 lebih mampu menjelaskan pergerakan harga saham daripada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) (Agus Sartono dan Sri Zulaihati, 1998), bahkan secara empiris telah dibuktikan oleh Bima Putra (2001) bahwa indeks LQ 45 lebih baik digunakan sebagai proxy pasar saham dibandingkan IHSG.
Volatilitas yang tinggi di pasar modal menyebabkan munculnya kebutuhan untuk memahami pola dan perilaku harga saham maupun indeks di pasar modal. Berbagai macam metode dapat digunakan untuk  melakukan analisis teknikal pada pasar modal. Oleh karena itu, perlu diketahui performa prediksi tiap metode agar prediksi dapat dilakukan dengan lebih baik.         Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Multifraktalitas dan studi komparatif prediksi Indeks dengan metode ARIMA dan Jaringan Syaraf Tiruan”.
 Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Juli 22, 2012 at 1:04 pm Tinggalkan komentar

Sistem Kearsipan Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah (204)

BAB I 

PENDAHULUAN 
A.  LATAR BELAKANG 
Di  era  sekarang  ini  kearsipan  sangatlah  penting.  Sejalan  dengan adanya  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  didukung  pula  dengan adanya  kemajuan  di  bidang informasi.  Maka  semakin  banyak  dokumen- dokumen, berkasataupun arsip-arsip  yang terkumpul dan disimpan karena masih mempunyai nilai guna. Dalam hal ini arsip merupakan pusat informasi. Oleh  karena  itu  lembaga  baik  pemerintah  maupun  swasta  masing-masing memiliki  cara  atau  aturan  dalammenata  arsip,  baik  surat  masuk  maupun keluar yang  disusun  sedemikian  rupa  dan  digolong-golongkan  menjadi beberapa   kelompok. 


Proses  pengurusan  atau  penggolongan  surat  masuk maupun keluar hingga penyusutan dan pemusnahannya lebih dikenal dengan kearsipan. Kearsipan ini sangatlahpotensial dan tidak mungkin dapat dihapus dalam  menunjang  kelancaran  kegiatan   administrasi sehari-hari  disegala bidang kegiatan.

Arsip atau dokumen diperlukan sebagaisarana informasi dan bukti resmi dalam penyelenggaraan administrasi.Untuk kelancaran administrasi dalam suatu kantor diperlukan kearsipan yang teratur.Kearsipan yang teratur dan tertib merupakan alat informasi dan referensi dasar yang sistematik yang metodenya  dapat  membantu  pimpinan  baik  lembaga pemerintah  maupun swasta  guna  kelancaran dalam  pelaksanaan  kegiatan  ataupun  tugas yang berkaitan  dengan   kedinasan.   Karena   pada   dasarnya   arsip   merupakan kumpulan   warkat  yang  disimpan  secara  sistematis  karena  mempunyai kegunaan agar setiap kali dperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. (The Liang Gie, 1990: 12) 
Dalam  menjalankan  tugas,  seorang  pimpinan  memerlukan  arsip sebagai  penunjang kelancaran tugas pokok terutama didalampengelolaan surat, harus dapat  dilaksanakan dengan tertib dan terkendali. Karenaarsip adalah merupakanbahan-bahan informasi yang erat sekali dengan keputusan- keputusan yang harus diambil oleh pemimpin. (Sularso Mulyono,dkk, 1985 :30). Begitu juga Dinas Peternakan merupakan salahsatu unit organisasi yang juga melaksanakan urusan yang berhubungan dengan administrasi dan setiap  saat  memerlukan  informasi  baik  dalam  surat  atau  dokumen  yang dibuat  maupun diterima.  Informasi  tersebut  merupakan  salah  satu  bahan dalam rangka pengambilan keputusan.     Untuk     memperlancar      dalam pengambilan  keputusan,  maka  suatu  surat atau  dokumen  diatur,  ditata disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan suatu sistem.
Sistem  adalah   serangkaian   dari   prosedur-prosedur   yang   saling berkaitan  dengan tujuanuntuk melakukan suatu fungsi.Kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat penyimpanannya yang baik menurut aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sedemikian rupa sehinggasetiap kertas (surat) bila diperlukan dapat ditemukan  kembali denganmudah dan cepat. Selain itu kearsipan adalah tata cara pengurusanpenyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yaitu berlaku dengan mengingat3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan dan penemuan kembali suatu arsip. (Sularso Mulyono, dkk. 1985 : 3)
Dengan     demikian     sistem     kearsipan     adalah    sistem     penerbitan (Ordenan, arranging)  dan  penguraian  (beschrijven,  deskription)  daripada bahan-bahan arsip sedemikian rupa sehingga semua bahan arsip setiap waktu dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi. (Prajudi Atmosudirjo. 1990:3).
Adapun yang menjadialasan penulis mengambil judul dalamtugas akhir ini adalah pada kenyataannya bidang kearsipan pada Dinas Peternakan Provinsi  Jawa  Tengah   belum mendapat  perhatian  dari  pegawai  yang menangani  kearsipan  karena  mengingat  jumlah pegawai  kearsipan  yang sedikit dan karena banyaknya pekerjaan sehinggapekerjaan yang dilakukan hanya sebatas kerja sambilanserta dalam penyimpanan  arsip masih kurang teratur jika dilihat dalam penataannya masih kurang tertib. Oleh karena  itu dibutuhkan suatu sistem kearsipan yang baik.
Mengingat pentingnya suatu kearsipan yang diterapkan oleh suatu instansi   baik pemerintah  maupun  swasta.  Maka  penulis  tertarik  untuk mengambil judulTugas Akhir tentang  : SISTEM KEARSIPANPADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI  JAWA TENGAH .
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Juni 17, 2012 at 10:36 am Tinggalkan komentar

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan Di Kota Semarang (203)

BAB I 
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial yang  penting, karena pertambahan  penduduk  dapat  menjadi  penghambat dalampelaksanaan pembangunan,apalagi jika pertambahannya tersebuttidak terkontrol secara efektif. Akibat pertambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang      serba tidak merata,  terutama       mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat  yang     semakin terbatas.  Pertambahan  jumlah penduduk tersebut disebabkan  oleh tingkat kelahiran  yang  tinggi   di bandingkan dengan tingkatkematian yang rendah, dan juga  peluang kerja yang sangat kecil sebagaiakibat dari perubahan era globalisasi menuju era pasar bebas yang menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya.

Kota Semarang, adalah salah satu kota besar di Indonesia, Ibukota Propinsi  Jawa Tengah, pusat segala aktivitas ekonomi, sosialdan budaya. Seperti  halnya  kota-kota  lain yang  sedang berkembang  di  seluruh  dunia, Semarang  juga  merasakan   fenomena  yang serupa.  Perkembangan pesat, seperti  berdirinya  kantor-kantor,  pusat  perbelanjaan, sarana  perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang mempunyai bekalilmu  pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan  di kota ini. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin pula mereka menyambung hidupnya dengan menjadi gelandangan atau pengemis.


Menurut  Justin  M.  Sihombing  (2005:79).  munculnya  gelandangan secara struktural dipengaruhi oleh sistem ekonomiyang menimbulkan dampak berupa  terasingnya  sebagian kelompok  masyarakat dari  sistem  kehidupan ekonomi. Kaum gelandangan membentuksendiri sistem kehidupanbaru yang kelihatannya berbedadari sistem kehidupan ekonomi kapitalistis. Munculnya kaum gelandangan ini diakibatkan oleh pesatnya  perkembangan kota yang terjadi secara paralel dengan tingginya laju urbanisasi.

Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakanfenomena sosial yang  tidak  bisa  dihindari keberadaannya  dalam  kehidupan  masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan (kota-kotabesar). Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatifterhadap meningkatnya arus  urbanisasi  dari daerah pedesaan  ke kota-kota  besar,  sehingga  terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut. Sulit dan terbatasnya lapanganpekerjaan yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak yang mencari   nafkah   untuk mempertahankan  hidup  dengan  terpaksa  menjadi gelandangan atau pengemis.

Jumlah gelandangan dari tahun ke tahun semakin meningkat, terlebih sejak krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesiatahun 1997. Berdasarkan data dari pusat Data dan  Informasi Kesejahteraan Sosial (PusdatinKesos) Departemen Sosial RI tahun 2000, diluar propinsiMaluku dan NanggroeAceh Darussalam populasi gelandangan dan pengemis seluruh Indonesiaberjumlah 72.646  orang.  Kemudian tahun  2002  mengalami peningkatan sehingga populasinya  menjadi85.294 orang (DirjenPelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Departemen Sosial  RI 2005). Sedangkan rekapitulasi Bagian Sosial Kota Semarang tahun 2003 ada sekitar218 orang gelandangan. Sampai tahun 2006,   jumlah  tersebut            mengalami penurunan,   yaitu     ada       197      orang gelandangan. Jumlah itu termasuk mereka yang bekerja sebagaipengemis, pemulung, dan pengamen.

Gelandangan merupakan sekelompok masyarakat yang terasing, karena mereka ini lebih sering dijumpai dalam keadaanyang tidak lazim, sepertidi kolong jembatan, di sepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api ataupun di setiap emper-emper toko, dan dalam hidupnyasendiri mereka ini akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya (Sastraatmadja,1987:23).

Peran  pemerintah  dalam  menangani  masalah  sosial  gelandangan sangat penting,sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. Pasal27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar1945 Amandemen  keempat  berbunyi  : “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan   penghidupan  yang  layak    bagi kemanusiaan”.  Pasal  ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajibanuntuk memberantas pengangguran  dan  harus  mengusahakan  supaya  setiap  warga  negara  dapat memperolehpekerjaan dengan upah yang layak untuk hidup. Sedangkan Pasal 34ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. Pasaltersebut memberikan  pengertian  pula bahwa  tujuan  negara  sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara tidak   dapatmelepaskan tanggung  jawabnya untukmemelihara fakirmiskin dan anak-anak terlantar.
Sampai saat ini gelandangan dianggap sebagaiperbuatan pidana. Hal initercerminkan dari bunyiPasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :
  •   Ayat (1)    Barang  siapa  bergelandangan  tanpa  mata  pencaharian,  diancam karena  melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama tiga bulan. 
  • Ayat  (2)  Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya  di  atas  enam  belas  tahun,  diancam  dengan  kurungan paling lama enam bulan.

Pasal di  atas  jelas  menganggap  gelandangan  sebagai  suatu  tindakan  yang melanggar hukum. Akan tetapipemerintah tidak dapat menyikapimasalah sosial gelandangan itu hanyadengan memberikanhukuman karena masalah sosial  gelandangan  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah,  sesuai  yang diamanatkanPasal 27 ayat (2) dan 34 ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, perlu adanya  campur  tangan Pemerintah,  khususnya  Pemerintah Kota  Semarang untuk menanggulangimasalah gelandangan di kotanya.Salah satunya dapat dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan untuk menanggulangi masalah gelandangan tersebut. Karena semua masalah yang timbul merupakan agenda tetap pemerintah untuk mendapatkan penyelesaiannya dengan menuangkannya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Masyarakat dalam menghadapiperubahan sosial ekonomi yang serba cepat, mengarahkan perhatian  kita  bukan  lagi  pada  seputar  penggarapan hukum sebagai suatu  sistemperaturan yang logisdan konsisten, akan tetapi hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahansosial. Hukum bukan lagi sebagai perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah membentuk di dalam bidang- bidang kehidupan masyarakat, melainkan hukum diharapkan pula untuk dapat menjadi  pengungkap  yang  tepat  dari kekuatan-kekuatan  baru yang  timbul yang   hendak   membentuk   masyarakat   menurut   tuntutan  keadaan   serta pandangan-pandangan baru (Bambang Sunggono, 1994:1-2).

Kesadaran yang  menyebabkan  bahwa  hukum  merupakan  instrumen atau  alat  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  tertentu,  menjadikan  hukum sebagai sarana yang  sadar dan efektifuntuk mengatur masyarakat melalui peraturan-peraturan hukum yang  dibuat dengan sengaja.Hukum merupakan suatu kebutuhan  yang melekat pada kehidupansosial itu sendiri,yaitu hukum akan  melayani kebutuhan  anggota  masyarakat,  baik  berupa pengalokasian kekuasaan,  pendistribusian       sumber-sumber       daya,     serta     melindungi kepentingan-kepentingan  anggota  masyarakat  itu sendiri.  Oleh karena  itu, hukum  semakin  penting  peranannya  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah  (Bambang Sunggono, 1994:3).

Hukum  dalam  perkembangannya  tidak  hanya  dipergunakan  untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkanlebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai     suatu sarana. Hukum   adalah     norma     yang mengarahkan masyarakat untuk  mencapai cita-cita keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, hukum terutama dibuatdengan  penuhkesadaran oleh negaradan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Bambang Sunggono, 1994:76).

Hukum mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  kebijakan.  Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasi kebijakan pemerintah. Seidman dalam Bambang Sunggono (1994:77), menyatakan bahwa pembuat kebijakan hanya mempunyai satu alat yang dapat ia pakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran, ialah peraturan-peraturan yang ia buat. Hukum memberikan legitimasi  bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah  dan   sebagai  peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa ia merupakansalah satu alat untuk melaksanakan kebijakan.

KebijakanPemerintah Kota Semarang untukmenangani gelandangan sendiri juga dibuatberdasarkan pada peraturan perundang-undangaan yang telah ada sebelumnya. Yaitu Peraturanperundang-undangan   yang berkaitan dengan kesejahteraan gelandangan antara lain; UU No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Beberapaperaturan perundangan tersebutdiatas merupakan kebijakan publik (public policy) atau  yang  sering  disebut  kebijakan  negara,  karena kebijakan itu dibuat  negara. Bila dikaitkan dengan tujuan kebijakan, maka yang  hendak  dicapai  adalah  untuk mewujudkan  kehidupan  yang sejahtera untuk kaum marginal di Indonesia.

Dalam  bentuknya  yang  positif,  kebijakan  publik  didasarkan  pada undang-undang dan bersifatotoritatif. Sifat kebijakanbisa diperinci menjadi beberapa  kategori   yakni  tuntutan-tuntutan  kebijakan   (policy   demands), keputusan-keputusan   kebijakan   (policy  decisions) pernyataan-pernyataan kebijakan  (policy  statements),  hasil-hasil  kebijakan (policy  outputs),  dan dampak-dampak kebijakan (policy outcomes) (Budi Winarno, 2002:19).

Kebijakannegara yang dibuatpara legislator pusatseperti undang- undang berlaku secara nasional  dan  terkadang  dalam  implementasinya  di daerah  akan  dijalankan  sesuai  dengan  kondisi  daerah  itu.  Sebagai  contoh, suatu Pemerintah Propinsi membuat aturan yang berlaku untuk daerahnya saja (Peraturan   Daerah).   Peraturan   Daerah  memang   penting,   dibuat   untuk mengatur daerahnya, termasuk untuk mengaturmasalah-masalah sosial seperti pemukiman kumuh, pengemis dan gelandangan, urbanisasi, pengangguran dan mungkin masalah anak jalanan dan anak terlantar.

Dari  beberapa  sifat  kebijakan  publik  diatas  adalah jelas  bahwa sebenarnya  kebijakan  itu  tidak  hanya dirumuskan  lalu  dibuat  dalam  suatu bentuk  positif  seperti undang-undang dan  kemudian didiamkan  dan  tidak dilaksanakan  atau  diimplmentasikan, tetapi  sebuah  kebijakan publik  harus dilaksanakan atau  diimplementasikan agar mempunyaidampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian  diatas,  maka  penulis  mengambil  judul  skripsi  : “ImplementasiKebijakan PemerintahKota Semarang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan  Gelandangan Di  Kota  Semarang  ”, dengan  alasan  sebagai berikut :
  1. Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  dan  penerapan  kebijakan yang dibuat  oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menanganimasalah sosial gelandangan,  mengingat Pemerintah Kota Semarang yang sering mengadakan  penertiban,  razia,   garukan  atau  apapun  istilahnya, yang menakutkan bagi gelandangan dan kaum marginal  lain. 
  2. Maraknyagelandangan di suatu wilayah menimbulkan ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan      ketidaktertiban  serta     mengurangi ketidaknyamanan   masyarakat    di  sekitarnya        sehingga      mengganggu keindahan kota.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Juni 17, 2012 at 5:55 am Tinggalkan komentar

ANALISIS PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION, SWITCHING COST, DAN TRUST IN BRAND TERHADAP CUSTOMER RETENTION(Studi Kasus: Produk Kartu Seluler Prabayar simPATI Wilayah Semarang) (200)

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah


Baru-baru ini departemen audit internal di banyak perusahaan selalu memeriksa kembali cara mereka memberikan pelayanan kepada perusahaan mereka. Beberapa tahun terakhir ini ada beberapa kasus yang terjadi yang membuat perusahaan-perusahaan melakukan hal tersebut, diantaranya yaitu upaya mengkaji ulang dalam praktik audit yang terjadi di Aetna Life (Harrington dan Shepard, 1996). Perusahaan ini menata ulang departemen audit internalnya dengan cara meninggalkan budaya lama, menciptakan standar norma baru bagi departemen audit internalnya, menciptakan kemitrraan dengan pelanggan, menyederhanakan proses audit, mengaudit pengauditan stop and go, menghilangkan pekerjaan yang berulang-ulang, mengurangi dokumentasi, memaksimalkan sumber daya manusianya, dan pelatihan keahlian perangkat lunak. Pada perusahaan keuangan CNA Financial (MacDonald dan Colombo,
2001), dalam menata ulang departemen auditnya berfokus pada beberapa langkah kunci yaitu mengidentifikasi ekspektasi stakeholder, menentukan faktor-faktor pendorong nilai, mengembangkan penyesuaian model sumber daya manusia, dan melakukan analisis gap.






Pada perusahaan yang lain yaitu Asea Brown Boveri (Plumly dan Dudley, 2002), menata ulang departemen audit internalnya dengan cara berfokus pada bagaimana mempekerjakan audit internalnya dengan tepat, memperbaiki proses audit, menggunakan platform elektronik, dan fokus pada kolaborasi. Sedangkan pada perusahaan John Hancock Financial Services (Robitaille, 2004), mereka menata ulang departemen auditnya dengan cara menetapkan kerangka ERA (End Result Auditing) sebagai dasar semua operasi, mengadakam pelatiha pengendalian, memperbaiki praktek audit, dan melakukan pengembangan terhadap staf audit mereka. Seperti yang ditekankan oleh Harrington dan Shepard (1996), dan juga oleh MacDonald dan Kolombo (2001, hal. 71) bahwa bagian integral dari proses penataan ulang adalah mendefinisikan secara jelas kinerja yang diharapkan, sementara itu dalam waktu yang bersamaan, memperbaiki potensi untuk pengembangan karir yang ditujukan bagi para anggota tim audit internal. Lebih lanjut, Mac Donald dan Colombo (2001) secara spesifikmenjelaskan bahwa salah satu tujuan dari perusahaan yang paling menantang adalah untuk menarik, mengembangkan secara terus-menerus, dan mempertahankan para auditor internal yang berpengalaman yang ada diperusahaannya. Proses penataan ulang itu juga untuk meningkatkan potensi dalam pengembangan karir setiap anggota tim audit internal suatu perusahaan.


Pada umumnya, usaha penataan ulang yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat membuat auditor mereka merasa tertekan, karena mungkin tidak setiap anggota auditor internal itu merasa nyaman dengan adanya penataan ulang yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini akan menambah porsi tekanan kerja (job stress) yang dihadapi oleh auditor internal perusah`an, sehingga auditor itu selalu bekerja dalam tekanan yang tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup padat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penataan ulang




departemen audit berpengaruh terhadap sikap yang diambil oleh auditor mereka. Hal yang mungkin terjadi yaitu auditor mungkin saja berperilaku yang menyimpang (disfunction behaviour) dalam menyelesaikan pekerjaan (audit) yang diberikan kepada mereka. Untuk menghindari praktik-praktik audit seperti itu, diperlukan suatu kepribadian atau variabel yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan perilaku-perilaku auditor seperti itu, dan kepribadian atau variabel tersebut adalah Locus of Control (LOC).


Locus of control (LOC) adalah derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa mereka dapat menguasai nasib mereka sendiri (Robbins, 1996). Menurut Rotter (1996) dalam Patten (2005) Locus of Control (LOC) adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah seseorang itu dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi kepadanya. Tekanan kerja itu mengundang berbagai macam reaksi dari individu-individu dan berbeda dari tekanan-tekanan yang umum terjadi yang juga dikaitkan dengan organisasi dan pekerjaan (Montgomery et al., 1996).


Menurut Rahim (1966) seseorang dengan Locus of Control internal yang tinggi percaya bahwa mereka dapat mengatasi masalah tekanan kerja secara fungsional dan lebih efektif daripada seseorang dengan Locus of Control eksternal. Locus of Control internal yaitu sejauh mana orang-orang mengharapkan bahwa sebuah penguatan atau hasil perilaku mereka bergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik pribadi, sedangkan Locus of Control eksternal yaitu sejauh mana orang-orang mengharapkan bahwa penguatan atau hasil adalah bukan muncul dari dalam diri orang tersebut, namun dari suatu kesempatan,keberuntungan, atau takdir, berada di bawah kontrol yang kuat orang lain, atau sesuatu yang tidak terduga (Rotter 1990, h. 489) dalam Patten (2005).
Hyatt dan Prawitt (2001) dalam Patten (2005) dalam penelitiannya mengenai Locus of Control dan hubungannya dengan struktur di Big Six (sekarang Big Four) menemukan bahwa untuk auditor dari perusahaan yang lebih terstruktur, mereka dengan lebih banyak kecenderungan Locus of Control internal muncul untuk mengungguli kelompok dengan lebih banyak ciri-ciri Locus of Control eksternal. Dia juga melaporkan bahwa Locus of Control internal secara signifikan berhubungan dengan tingkat pengalaman pada perusahaan tidak terstruktur tetapi pada perusahaan yang lebih terstruktur tidak berhubungan.


Penelitian mengenai variabel Locus of Control telah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa studi yang telah dilakukan diantaranya yaitu mengenai Locus of Control dan dampaknya terhadap pekerjaan dalam hubungannya dengan beberapa aspek seperti tekanan kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasi (Martin et al., 2005) dalam Chen and Silverthorne (2005). Secara khusus, ada juga penelitian yang telah mengidentifikasi interaksi antara Locus of Control dan tekanan kerja (Rahim, 1996) kepuasan kerja, dan kinerja (Patten, 2005). Penelitian serupa juga pernah dilakukan mengenai dampak Locus of Control tehadap tekanan kerja, kepuasaan kerja, dan kinerja di Taiwan (Silverthorne dan Chen, 2008). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Silverthorne dan Chen (2008) bahwa reaksi individu yang diukur oleh pemberi tekanan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja tergantung pada beberapa karakteristik kepribadian individu terutama Locus of Control.


Sebagaimana dikatakan oleh Hyatt dan Prawitt (2001) dalam Patten (2005), mereka yang lebih banyak kecenderungan Locus of Control eksternal akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang lebih banyak kecenderungan Locus of Control internal pada lingkungan perusahaan terstruktur. Sebaliknya, mereka yang lebih banyak kecenderungan Locus of Control internal akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang lebih banyak kecenderungan Locus of Control eksternal dalam perusahaan tidak terstruktur.


Hal ini dapat terjadi karena pada perusahaan yang kurang terstruktur itu tata kelola perusahaannya kurang baik dan pembagian tanggung jawab maupun wewenangnya juga belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki Locus of Control internal lebih bisa meyakinkan diri mereka sendiri dan mereka lebih sadar bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan dari perusahaan dengan lebih baik tanpa harus ada teguran dari pihak perusahaan. Bagi mereka yang memiliki Locus of Control eksternal hanya akan bergantung pada nasib mereka terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan tersebut tidak akan selesai sebelum ada teguran dari pihak perusahaan.


Menurut penelitian Patten (2005) mengenai dampak Locus of Control terhadap kepuasan kerja dan kinerja perusahaan, telah ditemukan hasil bahwa auditor dengan Locus of Control internal akan merasakan kepuasan kerja yang lebih tinggi daripada auditor dengan Locus of Control eksternal. Hal ini dapat terjadi berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya. Mereka yang memiliki Locus of Control internal akan menghasilkan kinerja yang baik untuk perusahaan, sehingga dengan kinerja tersebut auditor bisa memperoleh penghargaan (reward)dari perusahaan dan itu akan membuat auditor merasa puas terhadap apa yang mereka lakukan.


Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumya mengenai dampak Locus of Control terhadap kepuasan kerja dan kinerja auditor internal, maka peneliti akan mencoba meneliti kembali dampak Locus of Control terhadap tekanan kerja (job stress), kepuasan kerja (job satisfaction) dan kinerja (job performance) auditor internal. Luthans (2005) mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai konsekuensi dari tindakan Hngkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena tuntutan lingkungan dan tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda.


Penelitian sebelumya telah menguji mengenai pengaruh Locus of Control internal terhadap tekanan kerja di Taiwan oleh Chen and Silverthorne (2005). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa individu dengan Locus of Control internal dianggap memiliki tingkat stress yang lebih rendah daripada individu dengan Locus of Control eksternal. Pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti hubungan antara Locus of Control (LOC) dengan ukuran-ukuran perilaku seperti tekanan kerja, kepuasan kerja dan kinerja auditor internal yang bekerja pada perusahaan-perusahaan privat (swasta) di suatu negara yang berbeda yaitu di Indonesia. Dengan memahami hubungan variabel kepribadian Locus of Control terhadap tekanan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja auditor internal, maka diharapkan dapat menghasilkan wawasan berharga dalam kaitannya dengan usaha penataan ulang departemen audit suatu perusahaan. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian ini “Analisis Dampak Locus Of Control Pada Tekanan Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Internal” (Studi pada Perusahaan-Perusahaan di Kota Semarang).


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Juni 17, 2012 at 5:50 am Tinggalkan komentar

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING PADA PENAWARAN UMUM PERDANA DI BURSA EFEK JAKARTA (201)

Kebutuhan modal suatu perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, hal ini mengharuskan pihak manajemen untuk memperoleh tambahan dana baru. Jika manajemen memutuskan  untuk   menambah  jumlah   kepemilika saha mak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menjual kepada pemegang saham yang  sudah  ada,  menjual langsung  kepada  pemilik tunggal  secara  privat (private placement), menjual kepada karyawan melalui ESOP (employee stock ownership plan), menambah saham melalui dividen yang tidak dibagi (dividen reinvestment plan), atau menawarkan kepada publik (Brigham, 1993). 



Sebelu perusahaan   menawarkan   sahamny di   pasar   sekunder (secondary market), perusahaan harus melalui tahap penawaran saham pada pasar  perdana (primary  market) yang  lebih  dikenal sebagai  Initial  Public Offering (IPO) atau go-public. Perusahaan akan melakukan go-public apabila dengan  melakukan go-public  tersebut perusahaan  akan memperoleh keuntungan (Brigham,  1993). Harga yang ditawarkan pada pasar penawaran perdana (IPO) belum memilikiharga pasar sekunder. Di dalam kegiatan  penawaran  umuperdana  (IPO)  terdapat  suatu fenomena menarik yang disebut dengan underpricing dimana harga  saham yang ditawarkan pada pasar perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga saham  ketika diperdagangkandi pasar sekunder. Fenomena underpricing didalam  IPO ini  dikenal hampir  diseluruh  dunia.  

Dari  beberapa  penelitian menunjukan  bahwa underpricing terjadi  hampir  pada setiap  pasar  efek  di seluruh dunia, Amerika  Serikat (Ritter, 1991),  Kuala Lumpur (Ranko  dkk, 1998),  Korea  (Kim  dkk,  1993), Hongkong  (Mc Guinnes,  1992),  serta  di Australia (How, 1995 dan Lee dkk, 1996) dalam H.I. Dianingsih (2003). Hal ini juga  terjadi pada pasar efek di Indonesia. Penelitiandari Suad  Husnan (1996) dalam  Ghozali  dan  Mudrik  (2002) menunjukkan bahwa penawaran saham   perdan pad perusahaan-perusahaa privat   maupun  BUMN  di Indonesia   umumny mengalamunderpricing. 


Secara  mendasar  underpricing  disebabkan  oleh  kepentingan  dari pihak-pihak yang terkait dalam penawaran saham perdana.  Harga saham yang dijual di pasarperdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjamin emisi (underwriter) dan emiten (issuers), sedangkan harga di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme permintaandan penawaran (Sunariyah, 2004).


Berbagai   macam  teori   telah   dikemukakan  oleh  para  ahli   untuk menjelaskan penyebab terjadinya fenomena underpricing. Ritter (1984) dalam Ernyan  dan  Husnan (2002),  menyatakan  bahwa  pada penawaran  saham perdana, saham-saham  yang beresiko  tinggi  akan  mengalami  underpricing yang lebih  besadaripada  saham  yang beresiko  rendah.  Baron  (1982) menawarkan    hipotesis Asimetri Informasi  yang menjelaskan  bahwa underpricing  diakibatkan  oleh  adanya perbedaaan  informasi  yang dimiliki oleh   pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penawaran  perdana,  yaitu  emiten (perusahaan   yang  melakukan   IPO),   penjamin  emisi   (underwriter),   dan masyarakat pemodal(investor). Underwriter memiliki informasi tentang pasar yang  lebih  lengkap  daripada  emiten  sedangkan  terhadap calon investor, penjamin emisi memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kondisi emiten. Semakin besar asimetri informasiyang dihadapi oleh investor maka semakin besar resiko yang ditanggung oleh  investor, sehingga semakin besar tingkat keuntungan  yang  diharapkan  oleh  investor   dalam  melakukan penawaran perdana.


Menurut Morris (1987) dalam Haryanto (2003), mengemukakan teori lain yang  dapat digunakan  untuk menjelaskan   penyebab terjadinya underpricing yaitu teori Signaling.  Teori ini menjelaskan bahwa pada saat melakukan   penawaran  umum calon   investor   tidak  sepenuhny dapat membedakan antara perusahaan yang berkualitas baik dan perusahaan yang berkualitas  buruk.  Perusahaan  yang berkualitas  baik  dengan  sengaja  akan memberikan  sinyal  pada  pasar,  dengan demikian  pasar diharapkan  dapat membedakan antara  perusahaan  yang  berkualitas baik  dengan  perusahaan yang berkualitas buruk.Bentuk dari sinyal positif yang disampaikan kepada pasar  dapa berupa penggunaan underwriter  yang berkualitas, besarnya proporsi saham yang ditahan, nilai penawaran saham, dan informasi akuntansi lainnya. Dalam memberikan sinyal kepada pasar, perusahaan berkualitas akan berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan sinyal yang efektif dan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lainnya.


Harga  saham  yang  ditawarkan   pada  saat   melakukan   penawaran perdana merupakan faktor penting  dalam menentukan berapa besar  jumlah dana  yang diperoleh  perusahaan (emiten).  Pada penjualan  saham  perdana, perusahaan  akan menerima  uang  tunai  dan keuntungan  dari  selisih  harga nominal saham dengan harga saham pada pasar perdana (Arifin,2004). Harga saham pada  dasarnya merupakan  pencerminan  besarnya pengorbanan yang harus  dilakukan  oleh  setiap investor  untuk penyertaan  dalam perusahaan. Permasalahannya adalah perusahaan tidak  ingin  menawarkan  saham perdananya dengan  harga  yang  terlalu  underpriced (harga  terlalu  rendah) kepada  calon   investor  dengan   tujuan  mengumpulkan  dana lebih  besar, sedangkan  investor  menginginkan  untuk memperoleh imbalan  dari resiko ketidakpastian yang terdapatdalam pembelian saham perdana.


Informasi  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi investor  dalam mengambil keputusan  untuk  melakukan  investasi  pada penawaran  saham perdana  (Sunariyah,  2004).  Beberapa hal  menimbulkan ketidakpastian  bagi  calon investor  dalam mengambil  keputusan  investasi seperti keraguan atas kinerja dan nilai perusahaan yang sebenarnya, saham yang belum memiliki track record (sejarah), dan isu-isu berkembang seputar penawaran perdana.  Ketidakpastian tersebut menimbulkan resiko bagi  para investor  dalam  melakukan  investasi  pada saham  perdana.  Semakin  tinggi resiko yang dihadapi oleh investor  maka semakin tinggi ekspektasi investor untuk memperoleh keuntunganyang besar dalam melakukan investasi pada penawaran  perdana  (Arifin, 2004).  Informasi  yang dapat digunakan  oleh investor   dalam  pengambilan  keputusan investasi  dapat  berupa informasi akuntansi (kuantitatif)  yang  menjelaskan  kinerja perusahaan  dan informasi non  akuntansi   (kualitatif)   seperti underwriter   (penjami emisi), auditor independen, konsultan hukum, nilai penawaran saham, persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan,jenis industri dan informasi kualitatif lainnya. 


Underwrite sebagai  pihak   luar   yang   menjembatani   kepentingan emiten dan investor diduga  berpengaruh terhadap tinggi  rendahnya  tingkat underpricing (Balvers,  1989). Penjamin  emisi (underwriter)  dapat  berupa perusahaan  swastatau  BUMN   yang  menjadi   penanggung   jawab  atas terjualnya  efek  emiten kepada investor.  Underwriter memperoleh  komisi berdasarkan persentase dari nilai saham yang terjual. Underwriter dinilai oleh investor berdasarkan kemampuannya  untuk memberikan penawaran dengan initial return yang tinggi bagi para investor. Apabilaunderwriter gagal, makaakanmempengaruhi reputasinya di mata investor, sehingga dapat menghambat perusahaan penjamin emisi  untuk  memperoleh  transaksi  potensial  di  masa depan. Namun underwriter juga tidak dapat menentukan harga perdana yang terlalu underprice  dikarenakan emiten menginginkan dana hasil penawaran perdana yang besar dan underpricing merupakan biaya yang harus ditanggung oleh emiten.


Penentuan  harga  saham   perdana  ditentukan  oleh  emiten dan underwriter. Underwritesebagai  pihak  penghubung  antara  emiten  dan investor berperan penting dalam menentukan harga perdana sahspan style=”letter-spacing: 0.1pt;”>am (Carter dan Manaster,  1990).  Ketika  perusahaan yang  ditawarkan  mempunyai  tingkat ketidakpastianyang tinggi, maka tingkatunderpricing akan semakin tinggi. Hal  in dilakukan  oleh underwriter  untuk  memberikan  kompensasi  bagi investor yang bersedia untuk menanggung resiko tinggi dalam ketidakpastian investasi   tersebut.   Kim   dkk  (1993)  menyatakan   bahw emiten   yang menggunakan  penjamin  emisi  yang  berkualitas atau bereputasi baik akan mengurangi resiko yang tidak  dapat diungkapkan oleh informasi prospektus dan  menandakan bahwa  informas privat  dari  emiten mengenai  prospek perusahaan   di   masa   mendatan tidak  menyesatkan.   Kim  dkk   (1993) membuktikan bahwa reputasi penjamin emisi memiliki hubunganyang negatif dan signifikan dengan tingkatunderpricing. Penelitian ini didukung juga oleh Wolf dan Cooperman,  Chalk  dan Pearry (1986) dan Beatty  (1989);  dalam How(1995). Hal ini  bertentangan dengan penelitianTrisnawati (1998) yang menyatakan bahwa  hubungantersebut  tidak signifikan  dan Daljono (2000) yang menemukan hubungan positif. 


Umur  perusahaan  merupakan  hal  yang  dipertimbangkan  investor dalamenanamkan  modalnyaUmur   perusahaan   menunjukkan   bahwa perusahaan sudah memiliki pengalaman dan kemampuan untuk bertahan dari persaingan  bisnis. Beatty  (1989) menunjukan  hubungan  statistis  signifikan positif. Hal ini didukungoleh Trisnawati (1998). Sedangkan How (1995) dan Henny Irnawan (2002) menunjukanhasil yang negatif. 


Ukuran   perusahaan  (size)  dapat digunakan  sebagai proksi ketidakpastian  (uncertainty ex-ante)  terhadap keadaan  perusahaan  dimasa yang akan  datang.  Ukuran  perusahaan diukur  dengan  menggunakan total aktivperusahaan  pada  periode  terakhir  sebelum melakukan  penawaran perdana. Kim dkk (1993) menunjukkan hubungan yang negatif antaraukuran perusahaan dengannilai dimasa yang akan datang, namun Indriantoro (1998) dan Nasirwan  (2002)  tidak menemukan  hubungan  yang  signifikan antara ukuraperusahaan dengan   tingkat   underpricing. Rufnialfian (1999) menemukan  bahwa  ukuran perusahaan berpengaruh  positif  terhadap  initial return.


Nilai   penawaran   saham   yang   ditawarka kepada   publik   dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan keuangan perusahaan. Kebutuhan akan dana yang besar menunjukkan bahwa perusahaan sedangberkembang da memiliki  kinerja   yang   tinggi,   sehingga  dapat   mengurangi   tingkat ketidakpastian  bagi investor  dalam  melakukan  investasi  pada perusahaan. Sebelum saham  memasuki pasar  sekunder,  semakin  besar  nilai  penawaranmak tingka ketidakpastian  akan  semakin   kecil  (Christ dkk,   1996). Penelitian ini didukungoleh Chalk dan Pearry (1986), Wolf dan Cooperman, serta   Beatty   (1989)  dalam  Ho (1995).   Namun  bertentangan   dengan Trisnawati (1998) dan Daljono (2000) yang menunjukan hasil tidak signifikan. 


Financia leverag secara   teoritis   menunjukan   resiko   sehingga digunakan sebagai proksi ketidakpastian (Trisnawati, 1998). Kim dkk (1993) menemukan hubungan  yang signifikan  positif antara financial leverage dan initial return, halini didukung oleh How (1995) namun bertentangan dengan Hedge dan Miller (1996) yang menunjukan hasil signifikan negatif. 


Fractional    holding    merupakan     persentase     dari     jumlah saham perusahaan yang ditahan oleh pemegang saham sebelumnya. Jumlah saham yang  ditahan  dapat dijadikan suatu  indikasi bahwa perusahaan  memiliki informasi  mengenai  nilai saham dimasa  yang akan  datang.  Grinblat dan Hwang (1989)  dalam  Sumarso (2003) menyatakan bahwa untuk  mengatasimasalah  asimetri informasi, perusahaan (issuers)  akan  memberikan sinyal pada pasar dengan cara menahan sebagiansahamnya pada penawaran perdana. Menurut H.I.  Dianingsih   (2003)   besarnya saham  yang  ditahan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat underpricing. 


Dari uraiantersebut terdapat ketidak konsistenan dari hasil penelititan baik dari luar  negeri maupun Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya dilakukan   penelitian kembali  terhadap faktor-faktor  yang mempengaruhi tingkat underpricing  pada penawaran saham perdana. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ”Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental   Terhadap   Tingkat  Underpricin Pada   Penawaran   Umum Perdana di Bursa Efek Jakarta.



Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Juni 17, 2012 at 5:43 am Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


Kalender

Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Posts by Month

Posts by Category


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.