Posts filed under ‘Pendidikan Geografi’

Contoh Skripsi Pendidikan Geografi

  1. Pengelolaan Kelas Guru Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Di Smp Negeri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005/2006
  2. Pemahaman Guru Ips Terhadap Penilaian  Kelas Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) DI SMP Negeri Kecamatan Jepara
  3. Tinjauan Geografis Terhadap Upaya Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Goa Lawa Di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purabalingga
  4. Kemampuan Guru Dalam Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (PKLH) Dengan Mata  Pelajaran  Sains  Dan  Pengetahuan  Sosial Di SD Negeri Se-Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2006/2007
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 26, 2012 at 8:08 am Tinggalkan komentar

Kemampuan Guru Dalam Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (PKLH) Dengan Mata Pelajaran Sains Dan Pengetahuan ..(PGEO-4)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemeliharaan lingkungan hidup akan membawa dampak positif untuk tetap lestarinya lingkungan itu sendiri. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, ketika kita berjalan di sekitar halaman rumah, di sepanjang jalan bahkan di sekeliling gedung-gedung pemerintahan, maupun di lembaga-lembaga pendidikan, dengan sangat mudah didapati sampah-sampah yang berserakan di sana-sini dan sudah menjadi pemandangan keseharian. Belum lagi krisis air yang sering terjadi melanda negeri ini, saat musim kemarau sulit untuk mendapatkan air dan bila musim penghujan tiba, maka dapat dipastikan terjadi banjir (Kompas Mahasiswa 2002:15).

Hutan banyak dibabat untuk kepentingan sesaat tanpa mempedulikan upaya penghijauannya (Warnadi., Sunarto, dan Muchlidawati
1997:35). Tanah dan air banyak tercemar oleh limbah-limbah industri dan limbah domestik yang berasal dari rumah hunian, belum lagi udara yang tercemar akibat asap kendaraan bermotor dan asap pabrik (Warnadi., Sunarto, dan Muchlidawati
1997:36-39). Jika keadaan seperti itu dibiarkan terus-menerus, maka dapat dipastikan cepat ataupun lambat lingkungan hidup akan semakin parah kerusakannya.

Pemerintah sebenarnya sudah sejak lama melakukan upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satu diantaranya adalah melalui Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang mulai dirintis sejak tahun
1975 (Anonim a 2002:1). Seperti diungkapkan oleh Alkarhami (dalam http://www.pdk.go.id/balitbang/publikasi/jurnal/no_26/program_pklh_suud_kari m.htm.), bahwa pengenalan program PKLH telah diimplementasikan sejak kurikulum 1984, namun kenyataan sehari-hari menunjukkan hampir semua lulusan sekolah belum menampilkan kinerja ramah lingkungan. Buktinya masih banyak menemui lulusan sekolah yang membuang sampah di jalanan, merokok di kendaraan umum, berludah dan membuang hajat tidak pada tempatnya, dan kegiatan merusak lingkungan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan program PKLH di sekolah belum optimal, untuk itu perlu dilakukan pembenahan pada tubuh PKLH jalur sekolah.
Pertemuan regional Sekolah Model Berwawasan Lingkungan tahun 2001 dilaksanakan di Makasar, Denpasar, dan Batam. Utusan Jawa Tengah mengikuti pertemuan regional di Denpasar, Bali yang berlangsung dari tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Juli 2001. Wakil dari Jawa Tengah adalah: SD Negeri Singosari
03-04 Semarang yang sekarang menjadi SD Negeri Pleburan IV-V Kota Semarang, SMP 4 Semarang, dan SMA 1 Semarang (Anonim b 2001:1), namun dari laporan pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PKLH) didapat adanya ketidakpedulian warga sekolah terhadap masalah lingkungan hidup (Syafrudie 2002:19).

Hanya 10,01% guru yang pernah mempunyai pengalaman dalam mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup/isu lingkungan pada proses belajar mengajar dan 89,99% guru belum pernah mempunyai pengalaman dalam mengintegrasikan materi Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) pada proses belajar mengajar
(Anonim a 2002:1).

Program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) di sekolah akan berhasil tergantung pada keinginan guru untuk melakukan perubahan mendasar pada keyakinan tentang hakikat belajar-mengajar, strategi pengajaran, dan penyediaan pengalaman belajar pada peserta didik (Alkarhami http: //www.pdk.go.id/balitbang/publikasi/jurnal/no_26/program_pklh_suud_ karim.htm.).
Di sekolah dasar guru masih merupakan ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran dan masih merupakan tokoh yang “sentral” karena siswa banyak meneladani tingkah laku gurunya. Namun, kenyataan yang ada di lapangan, guru kurang berkomunikasi dalam menyampaikan pesan pembelajaran lingkungan hidup sehingga masih terjadi banyak hambatan yang dialami siswa.

Jalur pendidikan sebenarnya merupakan salah satu wahana yang efektif dalam sosialisasi dan internalisasi pelestarian lingkungan hidup, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Materi pendidikan lingkungan hidup yang dirancang dengan baik, diajarkan kepada siswa dengan benar, dan dipraktekkan dalam tata kehidupan sekolah akan memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan hidup dikemudian hari. Melalui pendidikan lingkungan hidup di tingkat pendidikan dasar, siswa dan warga sekolah lebih dini dapat memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sehingga kelak mereka tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana telah terjadi dengan lingkungan
hidup kita dalam beberapa dekade belakangan ini (Tim Pendidikan Lingkungan
Hidup 2000:viii).

Perhatian dunia terhadap lingkungan hidup sebenarnya telah diawali sejak konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia pada bulan Juni
1972. Konferensi ini mencanangkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (PBBL) dengan menghasilkan suatu keputusan untuk tetap meneruskan kegiatan pembangunan ekonomi, namun pada saat yang sama menjamin Lingkungan Hidup maupun Sumber Daya Alam akan tetap layak untuk diwariskan pada generasi mendatang.

Upaya menjaga kelestarian Lingkungan Hidup tersebut direspon oleh Indonesia melalui Program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang sudah mulai dirintis sejak tahun 1975 berdasarkan SK Mendikbud No. 068/U/1974 dan secara sentral dilaksanakan oleh proyek PKLH Ditjen Dikdasmen (Anonim e 2002:3). Tahun 1976 dinamakan “Proyek Nasional Program Kependudukan” bekerjasama dengan BKKBN. Program Diklat Kependudukan mulai dilaksanakan di sekolah pada tahun 1978.

Sejak tahun 1987/1988 mulai dirasakan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup, sehingga dimasukkanlah materi lingkungan hidup, dan berubah nama menjadi “Proyek Kependudukan dan Lingkungan Hidup”. Adapun pelaksanaan program PKLH mulai terealisir sejak tahun
1992/1993 (Anonim a 2002:1).

Pelaksanaan PKLH ini diperkuat dengan memorandum bersama antara

Depdiknas dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996
dan Kep. 89/MenLH/5/1996 tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup.

Rahardjo (2004:45), mengungkapkan bahwa DEPDIKNAS telah lama melaksanakan program PKLH di sekolah dasar yang disesuaikan ke dalam lima bidang studi yaitu IPS, IPA, Bahasa Indonesia, agama, dan orkes.
Siswa sekolah dasar secara formal telah mengenal konsep-konsep PKLH, dengan demikian Susilowati (2003:9), menekankan bahwa untuk menjamin keberhasilan pendidikan lingkungan di sekolah dasar, maka pengetahuan guru- guru sekolah dasar tentang lingkungan harus memadai.

Di sisi lain para guru masih kurang memiliki wawasan tentang kependudukan dan lingkungan hidup, akibatnya pengintegrasian pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam materi pelajaran masih kurang (Anonim c 2002:2). Menurut Siskandar (2002:5), pendidikan di sekolah sangat strategis sebagai tempat untuk merencanakan dan melaksanakan pendidikan yang diberi muatan nilai-nilai, pengetahuan, dan pembiasaan perilaku positif dalam rangka memberikan kesadaran tentang pentingnya sikap dan perilaku untuk melestarikan lingkungannya.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kelas 4, 5, dan 6 dengan mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif siswa menurut William Stern dan Clam Stern (dalam Ahmadi dan Munawar Soleh 2005:91), bahwa anak usia 9 – 10 tahun (kelas tinggi) telah dapat mengamati relasi/hubungan kausal dari benda-benda dan peristiwa-peristiwa dan mulai memperhatkan ciri-ciri dan sifat-sifat dari benda sebagai objek
pengamatannya. Berdasarkan pertimbangan di atas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Kemampuan Guru dalam Mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dengan Mata Pelajaran Sains dan Pengetahuan Sosial di SD Negeri Se-Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2006/2007).

April 5, 2011 at 9:19 am Tinggalkan komentar

Tinjauan Geografis Terhadap Upaya Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Goa Lawa Di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purabalingga (P-58)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksananannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. (GBHN 1999-2000)

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan dunia pariwisata dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakan kepentingan wisatawan dalam negeri. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora fauna, seni budaya, peninggalan sejarah, benda-benda purbakala serta kemajemukan budaya.

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata maka pembanguan pariwisata harus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam, makin besar sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar pula harapan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Tujuan pengembangan pariwisata akan berhasil dengan optimal bila ditunjang oleh potensi daerah yang berupa obyek wisata baik wisata alam maupun wisata buatan manusia. Yoeti (1985: 5), mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah tujuan wisata tergantung dari daya tarik itu sendiri yang dapat berupa keindahan alam, tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara keagamaan. Dari uraian tersebut diatas sektor kepariwisataan perlu mendapat penanganan yang serius karena kepariwisataan adalah merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang saling terkait ,diantaranya dengan sektor industri, perdagangan, pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial ekonomi, politik, keamanan serta lingkungan.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Purbalingga memiliki aset wisata yang cukup beragam yang dapat memenuhi segala kebutuhan kepariwisataan jika aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan Perda Bupati Nomor 15 Tahun 1996 tanggal 18 Desember 1996, Moto dan Etos Kerja Masyarakat Purbalingga adalah Perwira (Pengabdian, Ramah, Wibawa, Rapi dan Aman). Selain itu Purbalingga dikenal pula dengan berbagai macam predikat antara lain:
1. Kota Budaya

Karena ditemukannya peningggalan-peninggalan purbakala yang berbentuk candi, batu tulis, lingga, dan yoni
2. Kota Perjuangan

Semenjak perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia, Purbalingga tidak pernah ketinggalan dan ikut andil dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda

maupun Jepang. Purbalingga melahirkan seorang Ksatri seperti Panglima Besar

Jendral Soedirman.

3. Kota Wisata

Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang menyajikan berbagai obyek dan daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi antara lain berupa wisata alam, atraksi budaya, dan lain sebagainya.
(Dishubpar, Purbalingga 2004)

Salah satu potensi wisata yang menjadi obyek andalan dan merupakan obyek wisata yang potensial untuk dikunjungi adalah obyek wisata alam Goa Lawa yang terletak di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja. Berdasarkan data statistik jumlah pengunjung obyek wisata, maka obyek wisata Goa Lawa merupakan salah satu dari tiga obyek wisata yang selalu diminati oleh para wisatawan setelah Kolam Renang Tirto Asri dan Taman Aquarium Purbasari.

Obyek wisata Goa Lawa merupakan obyek wisata dengan latar belakang kondisi alam yang sangat indah dengan pemandangan Gunung Slamet. Obyek wisata ini mempunyai daya tarik tersendiri yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut dikarenakan obyek wisata tersebut tidak hanya menyajikan potensi berupa Goa saja tetapi juga didukung oleh potensi yang lain seperti areal bermain untuk anak-anak, bumi perkemahan serta pemandangan yang indah dan udara pegunungan yang sejuk.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Purbalingga tahun 2000. Untuk perencanaan kawasan pariwisata harus
diperuntukan bagi kegiatan pariwisata saja, yang sampai saat ini masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) tersebut ada kriteria-kriteria tertentu untuk pengembangan kawasan pariwisata antara lain:
1. Keindahan alam dan keindahan panorama

2. Masyarakat dengan kebudayaan yang bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan
3. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai budaya yang tinggi

4. Tersedianya sarana dan prasaran air dan listrik

5. Mempunyai kepadatan penduduk yang relatif rendah

6. Mempunyai aksesibilitas yang tinggi

7. Lahan tersebut tidak telalu subur dan bukan lahan produktif

8. Adanya lahan yang mungkin bisa digunakan untuk areal perluasan kawasan

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Kecamatan Karangreja merupakan kawasan perencanaan untuk kawasan wisata alam yang dipusatkan pada tempat wisata Goa Lawa.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang kondisi obyek wisata tersebut dan pengembangan obyek tersebut dari sudut pandang geografis dengan mengambil judul “Tinjauan Geografis Terhadap Pengembangan Obyek Wisata Alam Goa Lawa Di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga”, dengan mengikuti aturan penulisan dan bersifat obyektif.

Februari 25, 2011 at 12:05 pm Tinggalkan komentar

Pemahaman Guru Ips Terhadap Penilaian Kelas Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) DI SMP Negeri Kecamatan Jepara (P-57)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal penting dan berkaitan langsung dengan aspek kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pendidikan akan membawa perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, kelompok dan masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan Negara dapat maju dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Disamping itu pendidikan juga dituntut maju dan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu pemerintah selalu mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan baik secara konvensional maupun inovatif.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah penyempurnaan kurikulum. Peningkatan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Mutu pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, ramai, terbuka, demokratis dan mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Warga Negara Indonesia. Kurikulum yang baik mampu menyediakan pengalaman belajar yang mencakup baik konsep maupun proses dimana ada keseimbangan antara kemampuan konseptual dan kemampuan prosedural. Pengalaman belajar yang mencakup konsep maupun proses dimana ada keseimbangan antara kemampuan konseptual dan kemampuan prosedural. Pengalaman belajar ini
juga membantu siswa untuk memberikan sumbangan yang positif untuk masa
depan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang tidak hanya lingkup

Indonesia tetapi mencakup lingkup yang lebih luas (Depdiknas 2003; 1).
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penyempurnaan dari KBK agar lebih familiar dengan guru, karena guru banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan selalu relevan dan kompetitif. Penyempurnaan kurikulum ini dilakukan berdasarkan hasil kajian para pakar pendidikan yang tergabung di Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan juga masukan dari masyarakat yang terfokus terhadap dua hal yakni 1) pengurangan beban belajar kurang lebih 10%, 2) penyedarhanaan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Penyempurnaan tersebut mencakup sikronisasi kompetensi untuk setiap mata pelajaran antar jenjang pendidikan, beban belajar dan jumlah mata pelajaran serta validasi empirik terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar (Mulyasa 2006:10).

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum opersional yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial dan budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik (Mulyasa 2006;8).

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan penjabaran dari standar isi dan standar kompetensi kelulusan. Di dalamnya memuat kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran (BP Dharma Bhakti 2007; 9).

Menurut Hamid Hasan dalam seminar Nasional Pendidikan – UNNES pada tanggal 15 Maret 2007 menyatakan bahwa komponen penilaian hasil belajar harus juga diungkap dalam sebuah dokumen kurikulum. Para pengembang kurikulum harus juga memiliki model penilaian (assessment) hasil belajar yang sesuai dengan informasi mengenai pengetahuan yang dimiliki peserta didik maka “pencil and paper test” dengan bentuk soal obyektif dapat digunakan. Meskipun demikian haruslah diingat bahwa kompetensi bukan hanya pengetahuan tetapi seperti dikemukakan oleh Becker (1997) dan Gordon (1988) dalam Hamid Hasan (2007: 8) kompetensi meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai, sikap dan minat. Oleh karena itu tes yang hanya mampu mengungkapkan pengetahuan dan pemahaman kurang tepat digunakan untuk aspek kompetensi lainnya.

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sistem penilaian dilandasi oleh prinsip validitas, reabilitas, menyeluruh, berkesinambungan, obyektif dan mendidik (BP dharma Bakti 2007:7). Sehubungan hal tersebut, pendekatan penilaian yang digunakan adalah pendekatan penilaian berbasis kelas, yaitu pendekatan penilaian yang menitikberatkan pada penilaian sebagai ‘alat pembelajaran’ bukan tujuan pembelajaran (Nurhadi 2004: 164).

Penilaian berbasis kelas ini merupakan nama lain penilaian otentik. Penilaian otentik lebih dikenal dalam kajian penilaian pendidikan. Hakikat
keduanya sama. Landasan teoritis penilaian berbasis kelas terangkum dalam pengembangan penilaian otentik (Nurhadi 2004: 167).

Salah satu prosedur dalam penilaian berbasis kelas adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio digunakan dalam penilaian berbasis kelas karena penilaian tersebut memenuhi kriteria dari salah satu prinsip dalam penilaian berbasis kelas yaitu penilaian harus dilakukan secara komprehensif, adil dan berkesinambungan (Nurhadi 2004: 167).

Agar guru dapat menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam kegiatan pembelajaran maka guru harus memiliki pemahaman tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) termasuk didalam sistem penilaian dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk itu peneliti ingin meneliti sejauh mana pemahaman guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terutama pemahaman guru IPS terhadap penilaian kelas yang digunakan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kecamatan Jepara.

Februari 25, 2011 at 11:58 am Tinggalkan komentar

PENGELOLAAN KELAS GURU MATA PELAJARAN PENGETAHUAN SOSIAL DI SMP NEGERI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005/2006 (PGEO-1)

PENGELOLAAN KELAS GURU MATA PELAJARAN PENGETAHUAN SOSIAL DI SMP NEGERI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005/2006

KODE : PGEO-1 atau P-47

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan proses tindakan bimbingan dan pertolongan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pendidikan mengusahakan pembinaan pribadi manusia sampai pada tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan dan sekaligus berguna bagi masyarakat. Maka kegiatan pendidikan yang benar adalah pembinaan kepribadian manusia untuk mampu membina hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan diri sendiri, serta sekaligus untuk kepentingan masyarakat, perilaku hubungan dngan keluarga, masyarakat, dan alam sekitar (Theo Riyanto, 2002:46)

Tanggungjawab pendidikan yang paling mendasar terutama adalah mempersiapkan perserta didik menjadi subyek yang makin berperan dalam menampilkan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional dalam bidangnya masing-masing.
Guru merupakan satu diantara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Namun masih ada mayarakat yang menyangsikan besarnya tanggung jawab seorang guru, termasuk pula masyarakat yang sering menggaji guru lebih rendah daripada yang diinginkan. Banyak orang tua kadang-kadang merasa cemas akan kemampuan guru-guru anak-anak mereka itu sewaktu menyaksikan anak-anak

mereka berangkat ke sekolah. Dan guru-guru, setelah beberapa bulan pertama mengajar, pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh-pengaruh terpendam mereka memiliki terhadap pembentukan akal budi siswa-siswa mereka. Sayang sekali kesadaran umum akan besarnya tanggung jawab seorang guru itu belumlah terwujud dalam usaha mereka untuk mengajar dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama (James Popham, Eva L. Baker, 2003:1)

Keprihatinan tentang pendidikan sudah sampai pada keadaan yang kompleks. Mulai dari keprihatinan terhadap mutu pendidikan, kurikulum, buku mata pelajaran, sistem ujian, birokrasi, biaya, administrasi yang tidak perlu sampai tentu saja sikap dan semangat para guru. Ada pendapat bahwa guru itu dibedakan menjadi tiga golongan. Pertama, guru yang sungguh pendidik, mereka tidak hanya mengajar sebagai tempat mencari nafkah belaka, tetapi sungguh sebagai tempat pengabdian untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kedua, guru yang pengajar, mereka sekedar memindahkan ilmu dan ketrampilan yang dimiliki kepada para siswa, tidak berurusan dengan bagaimana kepribadian, watak dan perilaku siswa. Ketiga, guru yang menumpang hidup di dunia pendidikan, mereka bukan pendidik dan pengajar tetapi tukang yang hanya sungguh mencari makan di dunia pendidikan. Dan rasanya kelompok kedua dan ketiga ini yang semakin berkembang dimana-mana, sedangkan guru yang pendidik semakin berkurang (Theo Riyanto, 2002:1)

Golongan guru kedua dan ketiga ini kemungkinan besar diakibatkan banyak pendidik yang mengalami frustasi dan kecewa terhadap sistem pendidikan yang ada. Begitu banyak tuntutan administratif dan peran yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan, sehingga menyedot banyak perhatian dan tenaga yang mestinya hanya ditujukan pada bagaimana membantu peserta didik untuk tumbuhkembang secara optimal.

Pendidikan dan pengajaran yang efektif tidak hanya sekedar efektifnya proses pemindahan ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Pengajaran tidak hanya sekedar memonitor peserta didik apakah mereka bertingkah laku seperti yang diajarkan pendidik atau tidak. Pendidikan yang efektif menuntut pendidik sebagai pribadi yang berfungsi penuh sedemikian sehingga mampu menciptakan relasi pribadi yang bersifat mendidik, sehingga peserta didik mampu menumbuhkembangkan dirinya secara utuh dan optimal.

Salah satu usaha guru dalam pengelolaan kelas adalah memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar oleh karena itu kelas harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh guru. Pengelolaan kelas sangat dibutuhkan oleh guru karena dari hari ke hari dan bahkan dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan anak didik selalu berubah. Hari ini anak didik dapat belajar dengan baik dan tenang tetapi besok belum tentu. Kemarin terjadi persaingan yang sehat dalam dalam kelompok sebaliknya, di masa mendatang boleh jadi persaingan itu kurang sehat. Tanpa adanya pengelolaan kelas yang baik maka akan mudah terjadi suatu penyelewengan tindakan dalam kelas. Penyelewengan tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya perhatian dan pengenalan, kurangnya ketegasan dalam disiplin, bosan, dan sebagainya.
Pengelolaan kelas dijalankan oleh seluruh SMP Negeri di Kabupaten Banjarnegara maka perlu diketahui bagaimana dan sejauh mana pelaksanaan pengelolaan kelas berbasis kompetensi telah dijalankan oleh guru-guru se- SMP Negeri di Kabupaten Banjarnegara.
Untuk itu “PENGELOLAAN KELAS GURU PENGETAHUAN SOSIAL DI SMP NEGERI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2005/2006” sangat diperlukan agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pengelolaan kelas guru mata pelajaran Pengetahuan Sosial di SMP Negeri Kabupaten Banjarnegara selanjutnya memberikan informasi pengelolaan kelas berbasis kompetensi para pendidik dalam upaya mengoptimalkan hasil belajar.

B. PENEGASAN ISTILAH

Dari judul penelitian “PENGELOLAAN KELAS GURU PENGETAHUAN SOSIAL DI SMP NEGERI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005/2006” penulis ingin memberikan batasan- batasan sebagai pedoman untuk penulisan skripsi selanjutnya. Selain itu penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir oleh pembaca. Beberapa istilah yang dijelaskan antara lain :
1. Pengelolaan kelas

Menurut Entang dan Raka Joni (985: 3), pengelolaan kelas adalah menunjuk kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar (pembinaan raport, penghentian tingkah laku siswa yang menyeleweng perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatwaktuan penyelesaian tugas oleh siswa, penetapan norma kelompok produktif, dsb). Sedangkan menurut Theo Riyanto (2002: 46), pengelolaan kelas tidak sekedar bagaimana mengatur ruang kelas dengan segala sarana dan prasarananya, tetapi menyangkut bagaimana interaksi dan pribadi-pribadi didalamnya.
Berdasarkan pengertian di atas, pengelolaan kelas yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu usaha guru dalam mengatur siswanya baik dalam hal ruang kelas, interaksi, kedisiplinan dan juga belajar siswa agar terciptanya kondisi belajar yang kondusif.
2. Pengelolaan Kelas

Pengelolaan Kelas berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu pengelolaan yang meliputi beberapa pengelolaan antara lain pengelolaan ruang kelas, kegiatan siswa, hasil karya siswa, waktu, bentuk kegiatan belajar, sumber belajar (alat, bahan, perpustakaan, papan tulis, dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:13)
3. Pengetahuan sosial

Pengetahuan sosial adalah seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan lingkungannya

berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang (Departemen pendidikan Nasional, 2003: 6)

4. SMP Negeri Banjarnegara

SMP Negeri Banjarnegara adalah Tempat/Sekolah Menengah Pertama di seluruh Kabupaten Banjarnegara yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian tentang pengelolaan kelas.
5. Pengelolaan Kelas Guru Pengetahuan Sosial di SMP Negeri Kabupaten

Banjarnegara tahun 2005/2006.

Pengelolaan Kelas Guru Pengetahuan Sosial di SMP Negeri Kabupaten Banjarnegara tahun 2005/2006 adalah suatu usaha guru dalam menciptakan, menjaga dan mempertahankan kondisi kelas khususnya pada mata pelajaran pengetahuan sosial dengan pengelolaan kelas yang meliputi pengelolaan pada pribadi pendidik, disiplin kelas, penetapan hubungan, dan kondisi fisik.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Sejauh mana tingkat pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru mata pelajaran pengetahuan sosial di SMP Negeri Kabupaten Banjarnegara tahun 2005/2006.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui tingkat pengelolaan guru pengetahuan sosial di SMP Negeri Kabupaten Banjarnegara tahun 2005/2006.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan referensi bagi dunia pendidikan mengenai pengelolaan kelas kurikulum berbasis kompetensi
2. Manfaat Praktis, dengan penelitian ini akan memberikan informasi mengenai pengelolaan kelas Kurikulum Berbasis Kompetensi kepada kepala sekolah, guru, orang tua serta masyarakat sehingga dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat untuk berupaya mengoptimalkan hasil belajar.

F. Sistematika Skripsi
Bagian awal dari skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi.

Bagian isi skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi latar belakang, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
Bab II, berisis tentang Landasan Teori. Landasan Teori ini merupakan dasar yang paling penting dalam menentukan teori-teori yang digunakan untuk menyususn skripsi.
Bab III, berisi tentang Metodologi Penelitian. Dalam bab ini ditentukan obyek peneltian, menentukan variabel, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.
Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

Bab V, berisi kesimpulan dan saran

Bagian terakhir skripsi adalah daftar pustaka yang berisi daftar buku- buku yang digunakan dalam penulisan skripsi serta lampiran-lampiran.

Mei 31, 2010 at 8:47 am 1 komentar


Kalender

Juli 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Posts by Month

Posts by Category


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.