Posts filed under ‘Manajemen Keuangan’

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2009) (193)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertengahan tahun 1990 sistem keuangan Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan. Komposisi penguasaan pangsa pasar berubah begitu memasuki tahun 1998 menyusul dikeluarkanya kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta nasional nasional pada bulan November 1997 akibat krisis moneter. Namun tindakan pencabutan ijin usaha bank oleh pemerintah tidak berhenti sampai disitu, karena pada tanggal 4 April 1998 pemerintah menghentikan operasi tujuh bank yang kinerjanya kurang baik dan tujuh bank lainnya ditempatkan dibawah pengawasan BPPN (Tarmidzi dan Wilyanto, 2003).

Meski menghadapi tekanan akibat krisis keuangan global yang dampaknya semakin meluas, kinerja perbankan sepanjang tahun 2008 relatif stabil. Meningkatnya fungsi pengawasan dan kerjasama dengan otoritas terkait yang disertai penerbitan beberapa peraturan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah cukup efektif menjaga ketahanan perbankan dari dampak negatif gejolak pasar keuangan tersebut. Perbankan berhasil meningkatkan fungsi intermediasinya dan melaksanakan proses konsolidasi perbankan dengan hasil yang positif (Laporan Pengawasan Perbankan, 2008).

Perbankan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat transmisi kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun
1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Pasal 6 huruf m) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia. Bank syariah merupakan salah satu lembaga perantara (intermediary) yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing). Perbankan syariah adalah salah satu representasi aplikasi ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian, karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama. Hal ini disebabkan penerapan sistem ribawi tidak hanya membawa kehancuran ekonomi, tetapi juga kerusakan moral di masyarakat (Antonio, 2001: 77).

Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam. Prinsip syariat Islam yang dimaksud yaitu bank dalam kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Siamat, 1999: 124). Diperkenankannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan Indonesia. Di samping itu pendirian jenis bank bagi hasil tersebut akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa- jasa bank konvensional.
Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai ”uswatun hasanah” dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Pada era modern ini, perbankan syariah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan yang paling pesat baik dari segi bertambahnya bank yang menawarkan produk syariah maupun dari segi pertumbuhan asetnya (Karya dan Rakhman, 2006: 209). Dalam kurun waktu terakhir, perbankan syariah mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 35% per tahun. Hal itu terlihat dari peningkatan aset perbankan syariah menjadi 2,1% dari keseluruhan aset perbankan senilai Rp 50 triliun. Kredit yang disalurkan mencapai Rp 38 triliun dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mencapai Rp 326 miliar. Sedangkan pembiayaan dari perbankan syariah naik dari Rp 5 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 27,94 triliun pada tahun 2007, dan Rp 38,19 triliun pada tahun 2008. Berdasarkan prediksi Mc Kinsey tahun 2008, total aset pasar perbankan syariah global pada tahun 2006 mencapai 0,75 miliar dolar AS. Diperkirakan pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27% per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19% per tahun (Agustianto, 2010).

Perkembangan total asset tahun 2007 ke tahun 2008 tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar total aktiva yang merupakan salah satu alat ukuran perusahaan, akan meningkatkan ROA (Return On Assets). Pada tahun 2008 total asset BUS dan UUS (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) meningkat sebesar 13,017 miliar rupiah dari tahun 2007, namun ROA BUS dan UUS menunjukkan penurunan sebesar 0,65%. Begitu pula yang terjadi pada Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) seharusnya berbanding lurus dengan ROA, dimana apabila semakin tinggi CAR maka akan semakin baik kinerja suatu bank yang dalam hal ini diproksikan dengan ROA. CAR pada tahun 2007 mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 3,06%, namun ternyata pada tahun 2007 ROA meningkat sebesar 0,52% dari tahun 2006. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2009 dimana CAR turun sebesar 2,04% dari tahun 2008, tetapi ROA cenderung meningkat walaupun peningkatannya hanya sebesar 0,06% dari tahun 2008.

Pembiayaan bermasalah yang diproksi dengan rasio NPF (Non Performing Financing) pada tabel 1.1 di atas juga kurang sesuai dengan teori, dimana semakin tinggi pembiayaan bermasalah (rasio NPF) seharusnya justru akan menurunkan ROA. Seperti pada tahun 2006, rasio NPF mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 1,93%, namun ROA mengalami peningkatan sebesar 0,2%. Tahun 2009 juga kembali terjadi ketidaksesuaian dengan teori dimana pada tahun 2009 pembiayaan bermasalah menunjukkan peningkatan sebesar 2,59% dari tahun 2008 yang diikuti dengan peningkatan rasio NPF sebesar 0,06% pada tahun 2009. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan FDR (Financing to Deposit Ratio) juga menunjukkan arah yang berbeda dengan perkembangan rasio ROA (Return On Assets). Pada tahun 2008 FDR meningkat sebesar 3,89% dari tahun 2007, tetapi ROA menunjukkan penurunan sebesar
0,65%. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2009 dimana FDR mengalami penurunan sebesar 13,95% dari tahun 2008, namun ROA justru mengalami peningkatan sebesar 0,06% dari tahun 2008.

Perkembangan perbankan syariah seperti yang telah diuraikan di atas tidak lepas dari peran pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sektor perbankan yaitu Paket Deregulasi 27
Oktober 1988 (Pakto 88) yang diperbaharui dengan paket deregulasi 29 Mei 1993. Pakto 88 ini antara lain berisi usaha yang harus dilakukan oleh sektor perbankan dalam peningkatan pengerahan dana masyarakat dengan cara pendirian bank-bank baru atau pembukaan kantor-kantor cabang (Hastuti dan Kussudyarsana, 2007: 2).

Kondisi persaingan antar bank yang begitu ketat dan ancaman likuidasi bagi bank-bank yang bermasalah membuat para bankir harus bekerja lebih keras untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga kesehatan bank dapat dijaga bahkan dipertahankan. Tingkat kesehatan bank merupakan suatu nilai yang harus dipertahankan oleh tiap bank, karena baik buruknya tingkat kesehatan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank yang bersangkutan. Bank juga merupakan sebuah perusahaan, karena itu persoalan likuiditas dan solvabilitas adalah persoalan yang amat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah juga pemerintah. Oleh karena itu sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja perbankan.

Perkembangan di dunia perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi, dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Lemahnya kondisi bank seperti manajemen yang kurang memadai, pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri serta modal yang tidak dapat mengcover terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh bank tersebut menyebabkan kinerja bank menurun. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan pula kepercayaan masyarakat.

Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta 1998 (Etty M. Naser dan Titik Aryati, 2000: 111) menyimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, antara lain: (1) Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan. (2) Dampak likuidasi bank-bank 1 November 1997 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran. (3) Semakin turunnya permodalan bank- bank dan bahkan diantaranya negative net worth, karena adanya kebutuhan pembentukan cadangan, negative spread, unprofitable, dan lain-lain. (4) Banyak bank tidak mampu menutup kewajibannya terutama karena menurunnya nilai tukar rupiah. (5) Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). (6) Modal bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR) belum mencerminkan kemampuan riil untuk menyerap berbagai risiko kerugian. (7) Manajemen tidak professional. (8) Moral hazard.

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja operasi yang ditunjukkan beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan, tidak terkecuali perusahaan perbankan (Mabruroh, 2004: 37).

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Syofyan, 2002). Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledge maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah (UUS) (Karya dan Rakhman, 2006: 209). Dendawijaya (2003:

121) menyatakan bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya Return On Assets (ROA) dan tidak memasukkan unsur Return On Equity (ROE), hal ini dikarenakan Bank Indonesia, sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Ukuran profitabilitas Return On Equity (ROE) digunakan untuk perusahaan pada umumnya dan Return On Assets (ROA) pada industri perbankan.

Return On Assets (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedangkan Return On Equity (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Mawardi, 2005: 85). Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Alasan dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Serta lebih dikhususkan pada perbankan syariah karena penelitian tentang kinerja keuangan bank syariah masih jarang dilakukan.

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998: 557).

Menurut Astuti dan Zuhrotun (2007: 124), perusahaan dengan total asset yang besar mencerminkan kemapanan perusahaan. Perusahaan yang sudah mapan biasanya kondisi keuangannya juga sudah stabil. Ukuran bank yang besar lebih diinginkan karena memungkinkan bank menyediakan menu jasa keuangan yang lebih luas (Bashir, 1999 dalam Basir, 2003). Hasil penelitian Nugraheni dan Hapsoro (2007) juga penelitian Arini (2009) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA. Namun berbeda dengan hasil penelitian Kosmidou (2008) juga penelitian Dietrich dan Wanzenried (2009) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ROA.

Capital (modal) merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja bank. Besarnya suatu modal bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank (Mawardi,
2005: 87). Tingginya rasio capital dapat melindungi nasabah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank (Werdaningtyas, 2002: 27). Beberapa penelitian menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Assets (ROA). Pendlitian Werdaningtyas (2002), Mabruroh (2004), Nugraheni dan Hapsoro (2007), Wijaya (2007) ditemukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Dietrich dan Wanzenried (2009) dimana kecukupan modal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Almilia dan Herdaningtyas (2005) juga penelitian Limpphayom dan Polwitoon (2004) dimana CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, kredit yang diberikan, surat berharga yang diterbitkan serta penempatan pada bank lain. Penilaian asset suatu bank cenderung kepada penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) untuk lebih mengetahui sejauh mana kualitas aktiva yang dimiliki sebagai salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laba pada suatu bank (Abdullah dan Suryanto, 2004: 27). Menurut KiDemank (2009), semakin tinggi rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank syariah, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi kesulitan keuangan semakin kecil.

Hasil penelitian Heffernan (2008) dan Kurniawan (2009) menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif berpengaruh positif terhadap ROA. Namun berbeda dengan hasil penelitian Kosmidou (2008), Arini (2009), dan Sadewa (2009) yang menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif berpengaruh negatif terhadap ROA.

Simorangkir (2004: 141) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Hasil penelitian Mabruroh (2004) menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini didukung dengan temuan hasil penelitian Basran Desfian (2004), Wijaya (2007), Astohar (2009) dan Kurniawan (2009) dimana LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun berbeda dengan hasil penelitian Werdaningtyas (2002) dan Sutedja (2008) yang menujukkan bahwa LDR terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian Werdaningtyas didukung dengan hasil penelitian Heffernan (2008) dan Kosmidou (2008) dimana likuiditas berpengaruh negatif terhadap ROA.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yang diproksi dengan rasio Return On Assets (ROA). Akan tetapi penelitian tersebut kebanyakan masih berfokus pada bank konvensional, sedangkan yang menggunakan sampel perbankan syariah masih terbatas. Beberapa penelitian membuahkan hasil yang tidak konsisten.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya fenomena gap yaitu perbedaan perkembangan data keuangan dengan teori yang ada, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan khususnya pada perbankan syariah yang diproksi dengan rasio Return On Assets (ROA).

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 28, 2012 at 2:36 am Tinggalkan komentar

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Laporan Tahunan Di Indonesia (192)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini topik mengenai Tanggung Jawab Sosial Korporat atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) semakin banyak di bahas di dunia, baik di media cetak dan elektronik, seminar ataupun konferensi. Perusahaan di dunia juga semakin banyak yang mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Semakin maraknya pembahasan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktek Good Corporate Governance (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan stakeholders-nya sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (OECD, 2004)

Menurut Jalal (2007) perkembangan topik CSR di perguruan tinggi di Indonesia juga menunjukkan sebuah peningkatan, walaupun masih berada di tahap awal. Relatif cukup banyak mahasiswa berbagai strata membuat karya tulis
akhir—penelitian, tesis, maupun disertasi—tentang CSR. Berdasarkan data yang

dihimpun oleh situs http://www.csrindonesia.com kebanyakan dari mereka berasal dari fakultas ilmu sosial serta fakultas ekonomi dari berbagai perguruan tinggi. Kebanyakan di antara mereka tertarik dengan kaitan antara kinerja finansial perusahaan dan kinerja CSR-nya, sebuah hubungan yang kerap dinyatakan sebagai holy grail dalam dunia akademik CSR.

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR
tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun
2007 Bab V Pasal 74. Pasal 74 UU PT menentukan bahwa setiap perseroan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Diuraikan pula bahwa TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi. Berbeda dengan pewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang membutuhkan PP untuk pelaksanaannya, pembuatan laporan langsung berlaku sejak UU disahkan. Jadi, akan banyak sekali laporan CSR yang akan dibuat pada akhir 2008 (Jalal, 2007).

CSR sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan CSR ini antara lain Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public Relations), dan Pengembangan Masyarakat (Community Development). Keempat nama itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Social Investment/Investing) yang didorong oleh spektrum motif yang terentang dari motif amal hingga pemberdayaan (Briliant dan Rice, 1988 dalam Tanudjaja, 2009)

Menurut Tanudjaja (2009) perbedaan dalam memaknai CSR oleh perusahaan akan menyebabkan perbedaan implementasi CSR antar perusahaan pula, tergantung bagaimana perusahaan tersebut memaknai CSR. Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat voluntary perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatory. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam partisipasinya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak dapat seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku.

Regulasi terhadap pelaporan CSR dapat berperan penting untuk mendorong perusahaan menghasilkan laporan CSR. Namun, hingga kini di negara-negara maju pun masih menjadi perdebatan apakah perusahaan perlu diwajibkan mempublikasi laporan CSR atau diserahkan pada kesadaran perusahaan untuk mempublikasi laporan tersebut (Tschopp, 2005).

Secara teoritis, tanpa diwajibkan perusahaan akan dengan sendirinya membuat laporan kepada stakeholders karena perusahaan tersebut akan terkena sanksi dari stakeholders bila tidak membuat laporan CSR. Sebagai contoh, jika perusahaan tidak mempublikasi laporan CSR maka para investor akan memberi sanksi dalam bentuk keengganan mereka untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Keengganan ini akan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut jatuh, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Para konsumen dapat memboikot produk perusahaan tersebut dan pemasok tidak menyalurkan bahan baku ke perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan beroperasi. Sanksi yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan menyebabkan perusahaan akan mempunyai insentif untuk menghasilkan laporan CSR.

Pelaporan CSR yang sifatnya suka rela dapat tidak terjadi karena belum tentu stakeholders termotivasi memberikan sanksi dan kalaupun ada yang memberi sanksi dampaknya tidak langsung dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kondisi ini menjustifikasi diwajibkannya perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan laporan CSR. Justifikasi lain atas perlu diwajibkannya pelaporan CSR adalah, berbeda dengan pemilik modal yang melalui suatu kontrak dapat mewajibkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan, stakeholders lain (seperti konsumen, karyawan, publik) tidak mempunyai kekuatan (power) untuk mewajibkan perusahaan menghasilkan laporan CSR (Utama, 2007).

Sementara itu, kelompok yang menolak mengajukan argumen bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba (profit oriented) dan bukan person atau kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi sosial. Perusahaan telah membayar pajak kepada negara dan karena itu tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan publik telah diambil-alih pemerintah (Wiwoho,
2009). Penerapan syarat TJSL (ditambah ketentuan sanksi atas pelanggarannya) dalam UUPT dapat menjadi sarana penekan bagi para pemodal yang selama ini tidak menjalankan aktivitas bisnisnya dengan benar. Namun di sisi lain, golongan

pengusaha yang selama ini disiplin menerapkan CSR akan merasa kehilangan nilai kesukarelaan dalam setiap aktivitas CSR mereka.
Robins (2005) juga menekankan bahwa perolehan laba adalah tetap merupakan tujuan utama perusahaan karena tanpa laba, tidak akan ada sumber daya untuk kegiatan CSR. Robins dan juga Hess (2001) dalam Utama (2007) lebih lanjut menyatakan bahwa untuk mendorong CSR lebih baik dilakukan melalui moral suasion dan tekanan pasar, bukannya dipaksakan melalui regulasi:

To raise business-relevant environmental standards for all through legislation is one thing and is acceptable, but any attempt to impose burdens which are not business relevant, through regulation, is very risky indeed. Such action would be far more than just contentious; it would invite wholly negative social outcomes, including corruption and economic inefficiency (Robins, 2005, p.
112).

Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2008) ada enam faktor yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan CSR di Malaysia. Faktor-faktor tersebut adalah foreign shareholder, government shareholding, dependence on government, dependence on foreign partner, industry, size, dan profitability.

Penelitian ini melanjutkan penelitian Amran dan Devi (2008) dengan mengadopsi beberapa faktor dan menambahkan faktor baru. Faktor yang diadopsi adalah faktor kepemilikan saham pemerintah (government shareholding), faktor kepemilikan saham asing (foreign shareholding), tipe industi (industry type), ukuran perusahaan (corporate size) dan profitabilitas (profitability), sedangkan faktor baru yang dimasukkan adalah regulasi pemerintah (government regulation).
Di Indonesia, belum lama ini Bapepam LK mengeluarkan keputusan No.

134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan

Perusahaan Publik. Dibanding aturan yang lama (SK Bapepam No. 38/PM/1996) jumlah informasi yang wajib diungkapkan, khususnya yang terkait dengan praktek Corporate Governance, jauh lebih banyak. Pada tahun 2007, DPR juga telah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya informasi operasional perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan CSR. Oleh karena itu, peneliti memasukkan faktor regulasi pemerintah menjadi variabel penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Political economy theory (PET) akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Menurut Gray, Kouhy dan Lavers (1995) PET mempertimbangkan kerangka politik, sosial dan institusional dimana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan. Beberapa studi menunjukkan bahwa luas Pengungkapan Sosial Lingkungan (PSL) dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan meningkat seiring dengan periode dimana isu sosial dan lingkungan dipandang penting baik secara aspek politis maupun aspek sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Konsekuensinya, PET kelihatan lebih relevan dalam menjelaskan mengapa perusahaan cenderung merespon setiap tekanan dari pemerintah dan publik agar mengungkapkan informasi tentang dampak sosial dari praktik bisnis perusahaan (Guthrie dan Parker, 1990).

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 28, 2012 at 2:36 am Tinggalkan komentar

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia) (187)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) itulah yang menjadi isuutama dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Ide tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Menurut Holmes (1976) dalam Moir (2001) menyatakan selain menghasilkan keuntungan, perusahan harus membantu memecahkan masalah-masalah sosial terkait atau tidak perusahaan ikut menciptakan masalah tersebut bahkan jika disana tidak mungkin ada potensi keuntungan jangka pendek atau jangka panjang.
Menurut WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

dalam Moir (2001) mendefinisikan CSR sebagai :

“…CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa perusahaan harus dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, beriringan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengerti aspirasi dan kebutuhan stakeholder dan kemudian berkomunikasi dan berinteraksi dengan para stakeholder.
Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan
lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi.

Berbagai dampak dari keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat telah menyadarkan masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan oleh karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan recara berkelanjutan, dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak habis, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa datang. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka kegiatan CSR menjadi lebih terarah, paling tidak perusahaan perlu berupaya melaksanakan konsep tersebut.

Kesadaran stakeholder akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik- praktik atau kegiatan CSR yang dilakukan. Lebih lanjut lagi, menurut Deegan dan Gordon (1996) dalam Jose dan Lee (2006) bahwa tekanan stakeholder terhadap perusahaan untuk dapat secara efektif menjalankan kegiatan lingkungannya serta tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan meningkatnya perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan. Selain itu Owen (2005) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan perusahaan- perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ini menjelaskan isu-isuyang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif juga menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR.

Semakin kuatnya tekanan stakeholder dalam hal pengungkapan praktik- praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsur sosial dalam pertanggungjawaban perusahaan ke dalam akuntansi. Hal ini mendorong lahirnya suatu konsep yang disebut sebagai Social Accounting, Socio Economic Accounting ataupun Social Responsibility Accounting (Indira dan Dini, 2005). Dengan lahirnya akuntansi sosial, produk akuntansi juga dapat digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja sosial perusahaan dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi stekeholders.

Dalam lingkup wilayah Indonesia, standar akuntansi keuangan Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Secara implisit Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2004) paragraf 9 menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut :
“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Lebih jauh lagi, adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang- undang tersebut menyebutkan bahwa ”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Pentingnya pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti untuk melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan untuk melakukan CSR. Beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Krapik (1989); Cowen, (1987); Hackston dan Milne (1996); Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Diantara faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar, oleh karena itu perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel

ini seperti yang disebutkan dalam Hackston dan Milne (1996) antara lain Roberts (1992), Sigh dan Ahuja (1983), Davey (1982) dan Ng (1985). Sebaliknya penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini antara lain Belkaoui dan Karpik (1989), Adam et. al., (1995, 0998), Hackston dan Milne (1996), Kokubu et. al., (2001), Hasibuan (2001), Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006).
Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah profitabilitas. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR menurut Bowman dan Haire (1976) dalam Heckston dan Milne (1996) bahwa kepekaan sosial membutuhkan gaya managerial yang sama sebagaimana yang diperlukan untuk dapat membuat perusahaan menguntungkan (profitable). Penelitian yang dilakukan oleh Bowman dan Haire (1976) serta Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) mendukung hubungan profitabilitas dengan pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hackston dan Milne (1996) dan Belkaoui dan Karpik (1989) melaporkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Scott (2000) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang memiliki rasio leveragetinggi akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yag lebih tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah dewan komisaris. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadi dan Arifin (2002) dan Sembiring (2005) yang menunjukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang berbeda- beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan seperti: perbedaan periode waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan maupun perbedaan metode pengujian yang ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.
Penelitian ini akan menguji variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris terhadappengaruhnya dalam pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 28, 2012 at 2:33 am Tinggalkan komentar

Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, TBK. Cabang Semarang

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana fresh money baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB) kepada parapengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan prifibilitas perusahaan.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang Perbankan), Yaitu :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debitornya.

Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditor (bank) dengan debitor. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditor (bank) menerima pembayaran bunga dari debitor.

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bankkepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan the five of credit atau the 5 C, yaitu character (kepribdian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, capacity (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi hutangnya, capital (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitor yang mempunyai korelassi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, condition of economy (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitor seccara mikro maupun makro dan collateral (agunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang performing loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kreedit.

“Kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yangdiberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.”2 Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merusut omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi non perfoming loan ( selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. “Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (default risk) yaituresiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjamanyang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”

Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi default risk. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi
ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan4. PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang (selanjutnya disebut dengan Bank Danamon) merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah yang terjadi pada bulan Maret 2008, dimana debitor yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Danamon mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman.

Pihak bank dalam menyelesaikan/ menyelamatkan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermaslah tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu:
1. “Penyelesaian melalui jalur litigasi
Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap debitor yang usahanya masih berjalan, yaitu debitor tidak mau
melunasi kewajiban melunasi kreditnya atau hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitor yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitor yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya.
2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi
Pada taraf penyelesaian ini usaha debitor yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitor yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negoisasi seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar. 5

Bank Danamon dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitor maupun kreditor.
Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas dan ketentuan- ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk menyusun Tesis dengan judul :”PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK DANAMON Tbk. CABANG SEMARANG”

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 28, 2012 at 2:33 am Tinggalkan komentar

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009 (185)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satuñ satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono,1992).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Pendapatan nasional sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara sedang berkembang belum mencapai kondisi steady state dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena goncangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai goncangan (shock).
Goncangan tersebut seperti krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1966, menyebabkan hyper inflation hingga mencapai 650 persen. Selanjutnya goncangan yang membuat perekonomian Indonesia terganggu adalah krisis ekonomi tahun 1998 yakni inflasi 78 persen dan PDB turun sekitar 11 persen. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat kondisi perekonomian Indonesia mengalami resesi meskipun tidak separah krisis ekonomi tahun 1966.

Perekonomian dunia pada tahun 2008 tengah berada dalam keadaan resesi (resesi ekonomi global) yang dipicu oleh gejolak finansial di Amerika Serikat. Krisis finansial ini tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga negarañnegara di seluruh dunia. Dampak krisis finansial di Indonesia ditandai dengan turunnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga membuat otoritas perdagangan bursa saham menutup perdagangan untuk sementara. Tingkat inflasi mencapai 11,9 persen merupakan dampak yang terjadi di akhir tahun. Pemerintah sudah dapat mengatisipasikeadaan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif aman yaitu sebesar 6,38 persen. Indonesia lebih siap bertahan pada krisis kali ini dengan belajar dari pengalaman krisisñkrisis sebelumnya.

Suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredam gejolak dalam arti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Pemerintah merupakan aktor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi. Pihak swasta biasanya mengalokasikan sumber daya yang dimilki melalui mekanisme pasar, jika sistem pasar benar-benar efisien di dalam mengalokasikan sumber daya, maka peranan pemerintah terbatas, salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam private market (Samuelson dan Nordhaus,2005). Pemerintah akan masuk dan menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar jika pihak swasta dan individu-individu tidak bersedia memperbaiki keadaan dan mengeluarkan biaya.

Pemerintah dapat melalukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintahmempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik.

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini
menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa orde lama yang belum membedakan antara anggran belanja dengan penerimaan. Pembedaan antara anggaran belanja dengan penerimaan akan mempermudah mengetahui berapa besar anggaran belanja pemerintah untuk sektor publik.Sistem penyusunan yang berimbang dan dinamis didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU No.17/2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menandai dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah atau disebut juga belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada saat sebelum diundangkannya UU No. 17/2003. UU No.17/2003 mengenalkan sistem uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

Perubahan struktur anggaran dalam pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 2004 dimana tidak lagi memisahkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat dibagi kedalam delapan pos. Format baru APBN ini menggunakan rincian belanja negara menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan dan lain-lain. Belanja negara menurutfungsi ini merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format lama yang merupakan rincian dari pengeluaran pembangunan per sektor.

Fungsi pemerintah menurut Dumairy (1996) adalah alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Menurut Mankiw (2008) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untukmenyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Perumahan dan transportasi merupakan barang publik yang dapat disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan perumahan yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik karena dengan rumah yang layak dapat mendukung kesehatan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas sumber daya manusia.

Jaringan transportasi yang terintegrasi dengan baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembanguna. Menurut Deni Friawan (2008) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama adalah ketersedian infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, infrastruktur dalam bentuk perumahan dan transportasi merupakan cukup penting untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (time series) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan..

Penelitian-penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi tiap-tiap negara yang diteliti. Studi yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) menemukan tingkat pertumbuhan pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap petumbuhan ekonomi. Sebaliknya pengeluaran atas kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pertumbuhan pengeluaran pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Antonio Estache(2007) meneliti tentang hubungan antara pengeluaran publik dengan pertumbuhan ekonomi pada negara kaya. Hasilnya adalah hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tersebut hanya dapat diterapkan untuk negara kaya dengan sektor publik yang luas. Suleiman Abu-Daber dan Aamer S (2004) mengamati pengeluaran pemerintah untuk sektor sipil dan militer serta pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan arah kausalitas diantara variabel tersebut di Negara Mesir, Israeil dan Syria.

Dan hasilnya pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir. Hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari Negara yang menjadi sample penelitian hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Marta Pascual dan Santiago ¡lvarez-GarcÌa (2006). Di Indonesia Jamzy Zodik (2006) meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional dan hasilnya adalah pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki kesimpulan yang beragam.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 28, 2012 at 2:33 am Tinggalkan komentar

Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia) (183)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008a). Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. CSR Asia seperti dikutip Darwin (2008) memberikan definisi CSR sebagai berikut; CSR is a company’s commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders. Utama (2007) menyatakan bahwa perkembangan CSR terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. CSR dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 ayat 3) dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Fenomena perkembangan isu CSR secara khusus dibahas oleh majalah MIX edisi 16 Oktober 2006. Menurut penelusurannya, dalam lima tahun terakhir ini istilah CSR sangat popular di Indonesia. Banyak perusahaan antusias menjalankan karena beberapa hal, antara lain; dapat meningkatkan citra perusahaan, dapat membawa keberuntungan perusahaan, dan dapat menjamin keberlangsungan. Warta Ekonomi pada tahun 2006 melaporkan bahwa perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Daniri (2008b) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik. Daniri (2008c) menyebutkan bahwa pemahaman perusahaan tentang konsep CSR masih beragam yang salah satunya disebabkan minimnya literatur yang ada. Hal senada juga diungkapkan Miranty dalam tulisannya di majalah MIX edisi 16 Oktober2006. Sampai saat ini, pemahaman mengenai CSR masih belum merata. Banyak perusahaan yang menjadikan karitas (charity) sebagai bentuk CSR mereka. Padahal CSR seyogyanya merupakan kebijakan strategis dengan tujuan jangka panjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat public relation perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Dan hingga kini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR. (www.ui.edu). Syafrani (2007) menyatakan bahwa pengaturan CSR dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 menimbulkan kontroversi. (www.legalitas.org).

Darwin (2007) dalam Novita dan Djakman (2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaandengan publik dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social responsibilty (CSR): – lingkungan dan sosial – dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan (Oliver, 1991; Haniffa dan Coke, 2005; Ani, 2007). Kiroyan (2006) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar.

Belkaoui (1989) dalam Anggraini (2006), menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat financial leverage, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia memunculkan hasil yang beragam. Sembiring (2003) menghasilkan temuan bahwa profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel ukuran perusahaan terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan hasil yang hampir sama. Variabel independen yang diteliti adalah profitabilitas, size, leverage, ukuran dewan komisaris dan profile. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel lainnya (ukuran dewan komisaris, size, dan profile) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Anggraini (2006) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda. Profitabilitas dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. Variabel prosentase kepemilikan manajemen dan tipe industri terbukti mempunyai hubungan positif signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Hackston dan Milne (1996) dalam Anggraini (2006) yang tidak berhasil menemukan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Reverte (2008) serta Branco dan Rodriguez (2008) juga menemukan hasil yang sama, yaitu profitabilitas tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Hasil penelitian Sembiring (2003 dan 2005) dan Anggraini (2006) di atas berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Roberts (1992) dan Gray dkk. (1999) dalam Parsa dan Kouhy (1994) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan sosial dengan profitabilitas. Penelitian Parsa dan Kouhy (1994) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan proksi trading profit margin menunjukkan hubungan positif terhadap pengungkapan sosial. Hossain dkk(2006) juga menemukan hasil yang sama. Profitabilitas (dengan proksi net profit margin) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan faktor tipe industri juga terbukti signifikan berpengaruh positif.

Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa faktor size tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sementara Novita dan Djakman (2008) menemukan hasil berbeda, bahwa size perusahaan terbukti berpengaruh signifikan. Parsa dan Kouhy (2007) melakukan penelitian tentang pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar pada Alternative Investment Market (AIM) Inggris menghasilkan temuan bahwa size brkorelasi positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang sama juga diperoleh Reverte (2008) dan Branco dan Rodriguez (2008), yaitu bahwa size berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial juga dikaitkan dengan corporate governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menilik definisi tersebut, bahwa corporate governance merupakan system yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSRnya.
Penelitian tentang kaitan corporate governance dengan pengungkapan CSR dilakukan oleh Novita dan Djakman (2008) dan juga dilakukan oleh Farook dan Lanis (2005) dengan sampel bank Islam di seluruh dunia. Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa islamic governance (sebagai proksi corporate governance di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Novita dan Djakman (2008) menemukan hasil bahwa kepemilikaninstitusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Hal ini senada dengan hasil penelitian Barnae dan Rubin (2005) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan CSR. Demikian juga dengan variabel kepemilikan asing yang tidak terbukti berpengaruh signifikan.
Hasil tidak konsisten yang terlihat dalam pengaruh antara variabel profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial oleh beberapa peneliti menunjukkan fenomena yang menarik dan perlu dilakukan pengujian ulang.

Demikian juga dengan variabel ukuran perusahaan. Secara teoritis, keduanya mempunyai hubungan positif. Sementara pengujian antara corporate governance terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial belum banyak dilakukan. Sehingga, hasilnya belum bisa dijadikan untuk men-judgment pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan CSR. Fenomena lainnya adalah bahwa ukuran pengungkapan CSR adalah berbeda di antara beberapa peneliti. Sembiring (2003 dan 2005) menggunakan pendapat Hackston dan Milne (1996) sementara Novita dan Djakman (2008) menggunakan indikator dari GRI.

Perbedaan hasil penelitian di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul “Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel mekanisme corporate governance (Farook dan Lanis,2005; Novita dan Djakman, 2008), dan profitabilitas (Parsa dan Kouhy, 1994; Sembiring, 2003 dan 2005; Hossain dkk, 2006; Anggraini, 2006; Reverte, 2008; Branco dan Rodriguez, 2008). Variabel mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari variabel yang digunakan Novita dan Djakman (2008).

Penelitian ini menggunakan subvariabel kepemilikan institusional dan komposisi dewan komisaris independen. Variabel komposisi dewan komisaris independen digunakan berdasarkan dugaan bahwa keberadaan komisaris independen akan dapat melakukan kontrol dan monitoring terhadap aktivitas perusahaan, salah satunya adalah dalam pengungkapan CSR. Keberadaan dewan komisaris independen mendapatkan perhatian khusus sehingga di Indonesia diatur dengan Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Kepemilikan institusional juga dapat memberikan control dan monitoring terhadap manajemen dalam melaksanakan aktivitas perusahaan.

Variabel independen selain mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas secara teoritis mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun dalam penelitiannya Sembiring (2003 dan 2005), Reverte (2008) serta Branco dan Rodriguez (2008), profitabilitas tidak terbukti signifikan berpengaruh. Profitabilitas mempunyai peranan penting dalam memberikan keyakinan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial guna memperoleh legitimasi dan nilai positif dari masyarakat (stakeholders). Variabel kontrol yang digunakan adalah variabel ukuran perusahaan (size). Variabel ukuran perusahaan dipilih karena menunjukkan hasil positif, yaitu terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 28, 2012 at 2:32 am Tinggalkan komentar

Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Jakarta (175)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi akuntasi dan non akuntansi terhadap initial return sebagai proksi dari keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Jakarta. Investor menanamkan dananya di pasar perdana bertujuan untuk memperoleh initial return yang diperoleh dari selisih lebih antara harga di pasar sekunder dengan harga dipasar perdana. Adanya initial return mengindikasikan bahwa terjadi underpricing saham di pasar perdana ketika masuk ke pasar sekunder. Penelitian ini dikhususkan pada perusahaan yang sahamnya mengalami underpricing. Underpricing adalah suatu keadaan dimana harga saham pada saat penawaran perdana lebih rendah dibandingkan ketika diperdagangkan di pasar sekunder.

Penelitian ini menggunakan 54 sampel perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun periode 2000–2006. Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka digunakan metode uji regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik sebagai prasyarat uji hipotesis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang terdiri dari ukuran perusahaan, earning per share, solvability ratio, tingkat leverage, dan profitabilitas perusahaan, serta informasi non akuntansi yang terdiri dari persentase pemegang saham lama, reputasi auditor, reputasi underwriter, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan secara serempak terhadap initial return. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 7,585 yang lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,37.

Hasil uji parsial menunjukkan tidak semua variabel berpengaruh signifikan terhadap initial return. Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t. Nilai ttabel pada model uji dalam penelitian ini adalah 1,684. Variabel yang berpengaruh signifikan mempunyai nilai thitung lebih besar dari ttabel sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan mempunyai nilai thitung lebih besar dari ttabel.

Variabel tingkat leverage (thitung = 4,568) dan persentase pemegang saham lama (thitung = 5,235) perusahaan menunjukkan keberhasilan pembuktian hipotesis dari penelitian sebelumnya dan berpengaruh secara signifikan terhadap initial return. Sedangkan ukuran perusahaan (thitung = -0,078), earning per share (thitung = 1,031), solvability ratio (thitung = 1,608), profitabilitas (thitung = -0,811), reputasi auditor (thitung = -1,144), reputasi underwriter (thitung = 1,217) dan umur perusahaan (thitung = -0,724) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap initial return.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

April 28, 2012 at 2:28 am Tinggalkan komentar

Pos-pos Lebih Lama


Kalender

September 2014
S S R K J S M
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Posts by Month

Posts by Category


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.