Posts filed under ‘Keuangan’

4. ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN, TINGKAT KEMAHALAN HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, DAN LIKUIDITAS SAHAM PERUSAHAAN YG MELAKUKAN STOCK SPLIT (KE-04)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pemecahan saham merupakan fenomena dalam literature ekonomi keuangan perusahaan secara sederhana pemecahan saham berarti memecah selembar saham menjadi lembar saham. Pemecahan saham mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual beli yang mengubah besarnya modal. tindakan pemecahan saham akan memberikan efek fatamorgana bagi investor, yaitu investor akan merasa seolah-olah menjadi lebih makmur memegang jumlah saham yang lebih banyak. Jadi pemecahan saham sebenarnya merupakan tindakan perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis. (Marwata, 2001).

Meskipun pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi banyak peristiwa pemecahan saham di pasar modal memberikan indikasi bahwa pemecahan saham merupakan alat yang penting dalam praktek pasar modal (Marwata, 2001). Pemecahan saham telah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk membentuk harga pasar perusahaan.

Harga pasar dari saham akan mencerminkan nilai suatu perusahaan, semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menerbitkan saham akan sangat memperhatikan harga sahamnya. Harga saham yang terlalu rendah sering dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang kurang baik. Namun bila harga
saham terlalu tinggi (overprice) dapat mengurangi kemampuan investor untuk membeli sehingga menyebabkan harga saham akan sulit untuk meningkat lagi. Dalam mengantisipasi hal tersebut banyak perusahaan melakukan pemecahan saham.
Secara teoritis pemecahan saham tidak akan menambah kekayaan pemegang saham, karena di satu sisi jumlah lembar saham yang dimiliki investor bertambah tetapi di sisi lain harga saham turun secara proporsional. Namun dengan melakukan pemecahan saham diharapkan likuiditas sahamnya akan meningkat, karena investor dapat membeli saham dengan harga yang relatif lebih rendah (Muazaroh dan Iramani, 2005). Meskipun pemecahan saham tidak memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham, namun tindakan ini sering dilakukan oleh perusahaan.

Teori yang mendukung peristiwa pemecahan saham ini antar lain Signaling Theory dan Trading Range Theory. Menurut Signaling Theory, pemecahan saham. Merupakan suatu sinyal dari manajer bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang baik. Manajer ingin menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi ataupun prospek perusahaan kepada pihak yang membutuhkan informasi sebelum dilakukan pemecahan saham, pihak luar tidak mendapatkan informasi yang cukup guna mengetahui kondisi perusahaan. Dengan adanya suatu sinyal yang baik berupa informasi disampaikan perusahaan, pihak luar dapat mengetahui kinerja keuangan yang dapat dilihat dari ROI dan EPS-nya. Sedangkan menurut Trading Range Theory menyatakan bahwa pemecahan saham akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, harga saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang aktifnya saham tersebut diperdagangkan. Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi. Dengan adanya penataan harga ke rentang yang lebih rendah maka menimbulkan reaksi yang positif dari pasar. Para analis maupun pelaku pasar dapat mengetahui tingkat kemahalan harga saham melalui PER dan PBV-nya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapatnya Marwata (2001).

Dalam dunia bisnis, terutama dalam perdagangan saham yang terdapat di pasar modal, banyak sekali aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para investor untuk memperoleh keuntungan (return). Pemecahan saham memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa depan yang substansial (Marwata, 2001). Return yang meningkat tersebut dapat diprediksi dan merupakan sinyal tentang laba jangka pendek dan jangka panjang (Bar-Josef dan Brown, 1997), dalam Marwata (2001). Dengan melihat return yang bisa diperoleh, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, jadi return merupakan salah satu faktor yang mendasari investor untuk membeli saham.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pemecahan saham, karena kinerja keuangan merupakan alat ukur keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mencerminkan kondisi suatu perusahaan Copeland (1979;116) dalam Marwata (2001), menyatakan bahwa salah satu gambaran prospek bagus adalah kinerja keuangan yang bagus perusahaan yang melakukan pemecahan saham memerlukan cukup biaya, oleh karena itu hanya perusahaan yang mempunyai prospek bagus saja yang mampu melakukan.

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari berbagai jenis industri. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham pada perusahaan manufaktur antara yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi apakah ada perbedaan yang melakukan stock split atau yang tidak melakukan stock split dalam kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham. Untuk selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur dan pertimbangan bagi investor untuk membeli saham saham yang akan dipilihnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah ada perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham pada perusahaan yang melakukan stock split dan perusahaan yang tidak melakukan stock split yang dituangkan dalam judul “ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN, TINGKAT KEMAHALAN HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, DAN LIKUIDITAS SAHAM PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT DAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) (PERIODE 2000-2005).

1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) diukur dengan ROI, EPS, PER, PBV, R dan TVA.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan, tingkat kemahalan harga saham, return saham, dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) diukur dengan ROI, EPS, PER, PBV, R dan TVA.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :
1. Peneliti
Peneliti dapat memberikan teori-teori dan faktor-faktor tentang pemecahan saham untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis.

2. Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar bisa mempertimbangkan keputusan yang tepat mengenai pemecahan saham.
3. Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dalam mengambil keputusan melakukan pemecahan saham.
4. Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan acuan bagi peneliti yang akan meneliti masalah serupa sehingga membantu mempercepat penyempurnaan penelitian.

April 6, 2009 at 10:15 pm Tinggalkan komentar

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (KE-03)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan system pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik , Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah deerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Anita Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung menurun.
Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, antara lain:
1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2001-2005, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode sebelum tahun 2002.
2. Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di kota Jambi, Boyolali, dan Sragen.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik unuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :
”ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO”

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penilitian ini adalah: ”Apakah tedapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?”

C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada perkembangan APBD di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2001-2005.

D. Tujuan Penelitian
Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dapat dijadikan acuan atau referansi untuk penelitian berikutnya.

April 6, 2009 at 10:13 pm Tinggalkan komentar

KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) (KE-02)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Pada era globalisasi ini perbankan nasional harus berusaha lebih keras lagi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang semakin berat. Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh perbaikan harus dilakukan diberbagai bidang terutama untuk menjawab tantangan – tantangan yang dihadapi perbankan nasional dalam beberapa tahun belakangan ini.

Tantangan-tantangan tersebut adalah Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, Struktur perbankan yang belum optimal, Konsolidasi perbankan belum secepat yang diharapkan, Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang, Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan
Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilas dan likuiditas.

Bank Indonesia telah menetapkan berbagai upaya untuk penyehatan dan penguatan industri perbankan Indonesia melalui kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dimulai wacananya pada awal Januari 2004 dimana salah satu syarat modal minimum bagi bank umum menjadi Rp. 100 miliar selambat-lambatnya pada tahun 2011.
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Arsitektur Perbankan Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Sebelum munculnya Arsitektur Perbankan Indonesia cukup banyak pertanyaan yang muncul mengenai struktur perbankan Indonesia kedepan, bagaimana peningkatan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah beserta penguatan kelembagaan BPR, disamping itu belum memadainya infrastruktur pendukung perbankan serta masalah perlindungan nasabah yang belum cukup terakomodasi juga menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian besar dari pihak – pihak yang berkepentingan dengan industri perbankan.

Secara ideal sebenarnya kita menginginkan bank-bank yang ada sekarang memiliki kinerja dan tingkat kesehatan yang baik terlepas dari persoalan apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Jadi masalah kualitas, quality does matter, seharusnya menjadi tolok ukur yang fundamental, bukan jumlahnya. Oleh karena itu, struktur pebankan nasional ke depan yang perlu diakomodir oleh API adalah struktur perbankan yang mampu menciptakan bank-bank yang sehat dan prudent. Sebagai gambaran jumlah bank sebelum krisis pada tahun 1997 mencapai 222 bank (tidak termasuk BPR), pada akhirnya mengalami penyusutan sesuai dengan mekanisme pasar dan terakhir mencapai 130 bank dengan jumlah kantor bank mencapai 9.110 pada bulan Desember 2006. Pada bulan Desember 2006 jumlah asset perbankan nasional sebesar 1,693.50 triliun rupiah, jumlah modal sebesar 134.50 triliun rupiah.

Kegiatan bisnis perbankan dapat dikatakan berhasil apabila bank dapat mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran-sasaran bisnis perbankan antara lain menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, perkembangan usaha yang baik serta mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan dengan baik apabila bank mampu meningkatkan kinerjanya. Rasio kecukupan modal, likuiditas, dan rentabilitas adalah tolak ukur yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja bank.

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (2004) Adapun Kriteria yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk sebuah bank bisa menjadi bank jangkar (anchor bank) adalah 1) Rasio kecukupan modal (CAR) minimum 12% dengan rasio modal inti minimum 6%, 2) Rasio Return On Asset (ROA) minimal 1,5%, 3) Pertumbuhan kredit riil sedikitnya 22% dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sedikitnya 50% dan rasio kredit bermasalah (NPL) dibawah 5%, 4) Merupakan perusahaan publik atau berencana dalam waktu dekat menjadi perusahaan publik dan 5) Memiliki kemampuan menjadi konsolidator. (Agus Sugiarto, 2004) Rasio BOPO untuk industri perbankan nasional telah mencapai 91.5% sehingga lebih efisien dibandingkan dengan bank-bank yang memiliki modal kecil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diketahui untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia sudah berjalan dengan baik maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan dengan judul “KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SEBELUM DENGAN SESUDAH IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA”.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu apakah ada perbedaan tingkat kinerja perbankan di Indonesia sebelum API dan sesudah API berdasarkan tolak ukur yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja bank yaitu rasio kecukupan modal, likuiditas, dan rentabilitas.

1.3 BATASAN MASALAH
Dengan keterbatasan yang ada penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang mendekati mengenai perbandingan antara tingkat kinerja perbankan di Indonesia sebelum API dan sesudah API. Periode Laporan keuangan yang dikumpulkan adalah selama 5 tahun, yaitu 3 tahun sebelum API dan 2 tahun sesudah API.
Disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah bank, maka penulis menggunakan rasio – rasio sebagai berikut :
1. Likuiditas bank diukur dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio (LDR).
2. Profitabilitas bank diukur dengan menggunakan rumus rasio biaya operasional (BOPO), Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).
3. Solvabilitas bank diukur dengan menggunakan rumus Capital Adequacy Ratio (CAR).

1.4 TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menegenali perbedaan tingkat kinerja usaha perbankan di Indonesia dengan melihat apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan pada sebelum Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan dibandingkan dengan keadaan kinerja perbankan pada sesudah Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

1.5 MANFAAT PENELITIAN
Dalam dunia akademis penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian sejenis dan dapat menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana kinerja perbankan di Indonesia dengan membandingan kinerja perbankan sebelum API dengan kinerja perbankan setelah API.

April 6, 2009 at 10:11 pm Tinggalkan komentar

Analisis Kemampuan Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Kediri (KE-01)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Implementasi kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan desentralisasi yang dilandasi oleh semangat reformasi yang telah diluncurkan oleh para pelopor pembaharuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Semangat reformasi yang berkembang telah membawa bangsa Indonesia pada suatu suasana kehidupan yang sarat dengan harapan-harapan, tumpuan dan harapan-harapan itu pada tingkat pertama tertuju pada pemerintah. Rakyat mengharapkan lahirnya good governance, dan mereka cukup paham bahwa kepemerintahan yang baik dapat terwujud antara lain melalui kebijakan desentralisasi. Dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Dalam hubungan ini kebijakan desentralisasi dan otonomi selalu dikaitkan dengan penilaian yang menyeluruh atas keadaan keuangan, kemampuan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Salah satu masalah yang dihadapi hampir di seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai belanja rutin dan belanja pembangunan berdasarkan sumber-sumber keuangan yang tersedia di masing-masing daerah.
Sumber-sumber pendapatan daerah :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. DAU
3. Dana Perimbangan Non DAU
4. Lain-lain penerimaan yang sah, sisa lebih perhitungan dan pinjaman.
Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hampir setiap daerah menunggu keputusan tentang besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh daerah, untuk dijadikan dasar menentukan kebijakan dalam penyusunan program-program daerah yang dituangkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, karena pemerintah daerah merasa bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sangat besar jumlahnya, sehingga terlambat dalam penetapannya.
Oleh karena itu analisis kemampuan pendapatan daerah terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan sangat diperlukan.

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian di atas maka identifikasi masalah dapat dinyatakan sebagai berikut :
1. Apakah pendapatan daerah mampu membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan.
2. Seberapa besar Dana Alokasi Umum mampu membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan apa yang dikemukakan pada identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :
1. Menganalisis kemampuan pendapatan daerah untuk melakukan program belanja rutin dan belanja pembangunan.
2. Menganalisis kemampuan pendapatan daerah untuk pembiayaan belanja rutin dan belanja pembangunan.

1.4. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan dalam menyusun program belanja rutin dan belanja pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya Bagian Keuangan dan Bappeda.
2. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi yang membutuhkan dan untuk melengkapi informasi kepustakaan.

April 3, 2009 at 3:14 am Tinggalkan komentar

PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERDASARKAN JANGKA WAKTU TERHADAP DANA DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK JATIM CABANG …

ABSTRAKSI
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa faktor tingkat bunga deposito berjangka sangat berpengaruh terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang …. Sehubungan dengan itu, maka perusahaan (PT. Bank Jatim Cabang …) harus membuat suatu kebijakan mengenai faktor-faktor tersebut, agar para calon debitur atau nasabah lebih tertarik didalam mendepositokan uangnya ke PT. Bank Jatim Cabang …. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah : untuk menganalisis apakah faktor tingkat bunga deposito berjangka berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang ….
Dalam penelitian ini penulis memberikan hipotesis yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya, yaitu : “ diduga bahwa tingkat bunga deposito, berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang … “
Adapun metode dan teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan yang terdiri dari observasi, interview, dokumenter dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan datanya dari dua sumber data, yaitu : data primer dan data sekunder.
Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah : analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (dengan menggunakan analsis korelasi dan analisis regresi) dengan soft wear SPSS for Windows 10.5.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis korelasi bahwa hubungan antara tingkat bunga deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan kesemuanya berhubungan secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka.
Sedangkan berdasarkan analisis regresi menunjukkan, bahwa semua tingkat bunga deposito mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jumlah dana deposito berjangka. Dari hasil analisis tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap jumlah dana deposito adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 12 bulan. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah tingkat bunga deposito jangka waktu 6 bulan.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan menggunakan analisis secara kuantitatif, tingkat bunga deposito berdasarkan jangka waktu secara bersama-sama maupun secara parsial mempunyai pengaruh secara siknifikan terhadap dana deposito berjangka pada PT. Bank Jatim Cabang ….

Januari 24, 2008 at 6:11 am 2 komentar

ANALISIS INVESTASI JARINGAN KANTOR PT. BCA Tbk CABANG …

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak Yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga Yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank Yang menerima simpanan dari masyarakat dalam benluk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak Yang memerlukan dana.Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha sehingga banyak masyarakat dan organisasi Yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Kondisi dan porkembangan perbankan saat ini, secara umum memperlihatkan beberapa kemajuan. Sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi yang tersendat-sendat Membaikna kondisi perbankan saat ini tidak lepas dari telah selesainya proses rekapitalisasi yang telah menelan biaya sekitar Rp. 412 triliun per September 2000.
Seperti masyarakat Pada umumnya, masyarakat Kabupaten dan Kotamadia … juga memanfaatkan jasa bank. Sampai dengan bulan Desember 2000 ( Bank Indonesia Surabaya : Desember 2000) jumlah kantor bank yang ada di Wilayah Kabupaten dan Kotamadia … sebanyak 6 ( enam ) buah kantor Cabang Bank Umum, I ( satu ) buah Kantor Cabang Pembantu Bank Umum dan 18 buah Kantor Bank Perkreditan Rakyat. Dari sejumlah kantor bank tersebut jumlah dana masyarakat yang dihimpun sebesar Rp. 794.006 juta dan jumlah kredit Yang disalurkan sebesar Rp. 239.497 juta.
Dengan telah selesainya proses rekapitalisasi bank-bank kini saling berpacu untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. Demikian pula dengan PT. Bank Central Asia Tbk. Dalam upaya, mencapai visinya sebagai Payment Settlement Agency ( PSA ) dan sebagai Financial Intermediary, PT. Bank Central Asia Tbk akan term mengernbangkan delevery channelnya yaitu cabang dan electronic banking seperti ATM, Internet Banking dan Phone Banking dengan tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ). PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … sebagai salah satu cabang dari PT. Bank Central Asia Tbk mempunyai visi ingin menjadi bank yang unggul dalam hal penghimpunan dana masyarakat, pelamparan kredit dan laba, dari seluruh bank-bank yang ada di Kabupaten dan Kotamadia … dengan tetap berpegang pada visi yang diemban oleh PT. Bank Central Asia Tbk.
PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … didirikan pada tanggal 21 September 1989 sebagai Kantor Cabang Pembantu. Seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 24 Desember 1992 statusnya berubah menjadi Kantor Cabang Utama, sampai dengan saat ini. PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … mengalami perkembangan yang cukup pesat Sampai dengan akhir Desember 2000 Total Assetnya, mencapai Rp. 225,7 milyard, jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 220,1 milyard, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 5,6 milyard, laba yang dihasilkan sebesar Rp. 4,9 milyard, sedangkan jumlah nasabahnya. sebanyak 32.170 nasabah.
Untuk mencapai visinya, PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … tentunya harus mempunyai fasilitas dan pelayanan yang dapat memuaskan para nasabahnya. Namun pada kenyataanya, pada saat ini PT. Bank Central Asia Tbk Cabang … tidak memiliki gedung yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada para nasabahnya. Hal ini disebabkan pertama, banking hall yang ada tidak sesuai lagi dengan banyaknya jumlah nasabah yang antre. Kedua, tidak ada tempat parkir khusus bagi para nasabahnya. Untak membangun sebuah gedung yang nyaman dan representative tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit dan memerlukan analisa investasi yang mendalam. Karena dana yang tertanam dalam investasi tersebut akan terikat dalam waktu yang cukup lama dan keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut baru dapat dinikmati dalam beberapa periode yang akan datang yang mengandung resiko dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
Atas dasar uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang resiko dan beberapa aspek dalam penilaian investasi dengan mengambil judul “Analisa Investasi Jaringan Kantor Cabang”. Penelitian ini penulis lakukan pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang ….

Januari 24, 2008 at 6:09 am 2 komentar

PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TOTAL PINJAMAN YANG DIBERIKAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sekaligus dijadikan sebagai populasi dan sampel penelitian. Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas giro (X1), tabungan (X2), dan deposito berjangka (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah pinjaman yang diberikan (Y).Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui penghimpunan dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito berjangka secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pinjaman yang diberikan, (2) untuk mengetahui yang dominan berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Jatim.
Hipotesis sebagai berikut : (1) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito berjangka ) secara serempak terhadap pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Jatim, (2). Diantara giro, tabungan, dan deposito berjangka yang dominan berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan adalah deposito.
Hasil analisis yang diperoleh : (1) Hipotesisi pertama yang diajukan dapat diterima, bahwa besarnya dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka secara serempak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap total pinjaman vang diberikan PT. Bank Jatim, yaitu sebesar F hitung = 54,504 dengan R2 = 96,50 (2) Hipotesisi kedua yang diajukan harus ditolak sebab yang paling dominan dalam penelitian ini adalah tabungan.

Januari 24, 2008 at 3:00 am Tinggalkan komentar

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK JATIM MELALUI REKAPITALISASI

Ringkasan
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mangkaji perbedaan rasio-rasio keuangan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program rekapitalisasi PT. Bank Jatim, 2) Untuk mengkaji dampak rekapitalisasi terhadap kinerja keuangan PT. Bank Jatim.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan explanatory research dengan metode studi literatur pada data primer dengan teknik pengambilan sample secara total sampling. Teknik pengambilan data yaitu dengan angket, wawancara, survei dan dokumenter. sedangkan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan rekapitalisasi PT. Bank Jatim berdasarkan nilai rata-rata kinerja keuangan sebelum dan sesudah menunjukan perbaikan secara hampir seluruh cabang PT. Bank Jatim, 2) Dalam pelaksanaan rekapitalisasi mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan PT. Bank Jatim sehingga ada perbedaan yang nyata antara cabang-cabang PT. Bank Jatim

Januari 24, 2008 at 2:59 am 2 komentar

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Implementasi Sistem Anggaran Kinerja pada Proses Penyusunan APBD di Kabupaten …).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Disamping itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu Rencana Operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
Sistem Anggaran Kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan. Dimana kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.
Berangkat dari kedua pemikiran diatas, penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten … dengan maksud : 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten … Tahun Anggaran 2003 dengan menggunakan Sistem Anggaran Kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, 2) Untuk mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten … telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Selanjutnya yang menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Kepala Sub Bidang Anggaran Aparatur dan Kepala Sub Bidang Anggaran Publik pada Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten …, sedangkan untuk pengambilan sampel ini digunakan teknik purposive sampling.
Data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dari wawancara tersebut diperoleh deskripsi tentang implementasi sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten … Tahun Anggaran 2003. Sedangkan dari dokumentasi diperoleh deskripsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta karakteristik Sistem Anggaran Kinerja. Selanjutnya data-data tersebut dianalis dengan menggunakan Teknik Analisis Domain yang hasilnya diperoleh deskripsi tentang proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten … dengan menggunakan sistem anggaran kinerja dalam bentuk hubungan semantik.
Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten … Tahun Anggaran 2003 belum mencerminkan prinsip transparansi anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan hanya dilakukannya 2 (dua) tahapan dari 5 (lima) tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan APBD yang mngikutsertakan masyarakat. Sedangkan prinsip akuntabilitas anggaran dapat dicerminkan dengan mulai disusun dan diterapkannya sistem laporan keuangan yang dapat menginformasikan secara jelas tentang kondisi keuangan daerah.

Januari 24, 2008 at 2:58 am Tinggalkan komentar

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK SURABAYA

Ringkasan
Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Surabaya, pada tiga perusahaan rokok yaitu Perusahaan Rokok Gudang Garam, Perusahaan Rokok Sampoerna dan Perusahan Rokok BAT Indonesia. Studi ini dilakukan untuk membuktikan : 1) Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah go public, 2) Apakah go public mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok, 3) Dari rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, rasio mana yang mempunyai kontribusi yang dominan terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok, 4) Apakah pertumbuhan perusahaan efisien ditinjau dari segi keuangan.Jumlah sampel yang diambil adalah 3 perusahaan rokok yang ada di Bursa Efek Surabaya yang telah melakukan go public. Pada tahun 1990 dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling. Analisa data yang digunakan untuk menganalisa adalah dengan model Analisis Multiple Diskriminant, t-test, dan batas laju pertumbuhan perusahaan ditinjau dari segi keuangan.
Hasil penelitian menunjukkan : 1) Ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah go public. 2) Go public mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan rokok. 3) Rasio rentabilitas mempunyai kontribusi yang dominan. 4) Pertumbuhan perusahaan dapat dikatakan efisien.

Januari 24, 2008 at 2:49 am 1 komentar

Pos-pos Lebih Lama Pos-pos Lebih Baru


Kalender

Juli 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Posts by Month

Posts by Category


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.