Posts filed under ‘Akuntansi’

ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK PURWODADI CABANG KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN…(AK-14)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang didaerah-daerah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kredit.

Penyaluran kembali dana yang diperoleh kepada masyarakat antara lain melalui BPR BKK yaitu Badan Kredit Kecamatan yang dibuka di tingkat kacamatan. Adapun pengertian BKK menurut PERDA propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 pasal 3, yaitu BKK merupakan badan usaha daerah yang mempertanggungjawabkan pengelola dalam wilayah kabupaten atau kota masing-masing diserahkan kepada bupati/walikota.
Adapun prosedur permohonan kredit di BPR BKK adalah sederhana, dengan persyaratan-persyaratan yang ringan berupa suku bunga yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga yang ada pada bank lain.

Pengawasan kredit BKK benar-benar bermanfaat, karena bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi kepada debitur melainkan dititikberatkan pada pengarahan dan pembinaan, sehingga debitur dapat semakin maju dan berkembang serta meningkatkan perkembangan rentabilitas BPR BKK tersebut.
Dalam menjalankan operasionalnya PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati telah memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan mengingat penyebaran penduduk di daerah Kedungjati yang tidak merata dan beraneka ragam latar belakang pekerjaannya sedangkan dalam penyaluran kreditnya PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati lebih banyak memberikan kredit kepada pedagang kecil yang kebanyakan berada di lokasi-lokasi pasar-pasar tradisional yang strategis.

Dari hasil penyebaran penduduk menurut pekerjaannya masih banyak peluang untuk memberikan kredit dalam rangka mengembangkan perekonomian khususnya di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan meningkatkan pendapatan pedagang kecil.
Dari jumlah penduduk yang ada dengan mata pencahariannya yang berbeda – beda jika dibandingkan dengan penyaluran kredit yang diberikan oleh PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati masih sangat sedikit, jadi masih dimungkinkan penyaluran kredit bagi pedagang kecil di tambah expansinya baik nasabah maupun kredit yang diberikan.
Dengan melihat pentingnya kredit di tingkat kecamatan maka penulis ingin membahas perkreditan di tingkat kecamatan tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan di atas penyusun memilih judul “ ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK PURWODADI CABANG KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN “.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
1. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran ( X1 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y )?
2. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan ( X2 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y ) ?
3. Seberapa besar pengaruh Pemberian kredit bulanan ( X3 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y ) ?
4. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran. kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran terhadap pendapatan pedagang kecil
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan terhadap pendapatan kecil
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil
d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati dalam meningkatkan pelayanan bagi para nasabah.
b. Bagi Pedagang Kecil
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui pinjaman kredit.
c. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membimbing dan membina lebih lanjut perkembangan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati setempat.
d. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.

April 6, 2009 at 2:33 pm Tinggalkan komentar

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Kuasi di Indonesia …(AK-13)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu studi yang masih menimbulkan kontroversi hingga saat ini, khususnya dibidang moneter, adalah tentang permintaan uang. Kontroversi tersebut berawal dari dua kutub utama dalam permintaan uang, yaitu mashab keynes dan mashab monetaris. Kunci utama pemikiran keynes terletak pada suku bunga sedangkan mashab monetaris mengacu pada stok uang. Perdebatan kedua mashab tersebut tidak terbatas pada perdebatan teoritis, namun juga merambat pada perdebatan empiris.

Dengan makin berkembangnya teknologi, aktifitas ekonomi, perbankan dan lembaga keuangan menjadi semakin maju. Derajad kepekaan (responsiveness) variabel–variabel moneter, khususnya suku bunga domestik, menjadi semakin tinggi terhadap perubahan variabel moneter internasional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembatas antara ekonomi domestik dengan ekonomi intenasional menjadi semakin luntur. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, membuat para pelaku ekonomi menjadi semakin cerdas dalam mengurai informasi ekonomi yang diterimanya.
Masih terkait dengan kemajuan teknologi, perkembangan analisispun juga terbawa dalam proses kemajuan. Analisis yang berkembang saat ini bukan hanya sekedar menyajikan hubungan dalam jangka panjang yang bersifat statis, namun juga telah mampu menganalisis kondisi jangka pendek dengan menampilkan berbagai metode analisis.
Teori permintaan uang merupakan bagian dari pilihan alokasi sumber daya yang langka. Seluruh anggota masyarakat hanya memiliki sumber daya terbatas yang tersedia pada mereka dalam bentuk pendapatan sekarang dan aktiva total yang terkumpul. Oleh karena itu mereka harus membuat pilihan yang menyangkut alokasi mereka.
Jika mereka memilih lebih banyak konsumsi, mereka harus menyimpan lebih sedikit aktiva total. Jika mereka memilih untuk menyimpan lebih banyak jenis aktiva yang satu mereka harus menyimpan lebih sedikit aktiva yang lain. Mereka harus menyeimbangkan terus menerus keuntungan menyimpan yang satu lebih banyak terhadap kerugian menyimpan yang lain lebih sedikit.
Meletakkan permasalahan dengan cara ini menimbulkan pertanyaan mengapa orang-orang memilih untuk menyimpan saldo uang. Uang biasanya tidak menghasilkan pendapatan yang eksplisit, atau paling banter, hanya tingkat hasil yang rendah dibandingkan dengan hasil aktiva lain. Tetapi menyimpan uang berarti mengorbankan sesuatu, kerugiannya adalah kepuasan atau pendapatan yang dikorbankan dengan menyimpan uang dan bukan menggunakan dana ini untuk manfaat lain.

Kenyataan bahwa orang memilih untuk menyimpan sejumlah tertentu saldo uang dengan biaya alternatif yang menarik memberi kesan bahwa menyimpan uang pasti menghasilkan semacam keuntungan terhadap individu itu. Hal ini diakibatkan oleh kualitas uang akseptabilitasya yang umum dalam pembayaran, likuiditasnya yang sempurna, dan keamanannya dalam arti bahwa uang tidak menurun nilainya (depresiasi) dilihat dari segi uang. Memang sebagaimana akan kita lihat, sifat-sifat uang ini menimbulkan beberapa alasan yang berbeda untuk menyimpan uang.
Beberapa studi yang menampilkan analisis jangka panjang dengan pendekatan yang relatif tentang permintaan uang. Studi ini diarahkan pada beberapa persoalan, yang pertama menganalisis dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang tentang permintaan uang terutama uang kuasi, yang didefenisikan sebagai aset moneter yang memiliki likuiditas tinggi, namun secara langsung tidak dapat berfungsi sebagai medium of exchange. Yang termasuk dalam kategori uang kuasi adalah deposito berjangka baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing.
Disamping itu, studi ini juga akan mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam memegang uang kuasi. Mengamati stabilitas permintaan uang kuasi ini sangat penting karena terkait dengan efektif tidaknya kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk menggunakan instrumen suku bunga dan valuta asing sebagai instrumen kebijakan, pada dua masa yang memiliki kondisi berbeda yaitu normal dan kondisi krisis.

Perkembangan perekonomian dunia dewasa ini ditandai dengan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara. Indonesia mengikuti perkembangan tersebut melalui serangkaian deregulasi keuangan dan perbankan yang di mulai tahun 1983. Implikasi dari deregulasi tersebut adalah semakin meningkatnya integrasi dan interaksi antar berbagai unsur ekonomi yang menyebabkan struktur ekonomi menjadi dinamis dan kompleks.

Struktur ekonomi yang kompleks akan merubah perilaku pelaku ekonomi yang diindikasikan dengan munculnya berbagai fenomena yang relatif baru bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan industri keuangan non-bank seperti pasar modal akan mendorong terjadinya disintermediasi dan perubahan perilaku investasi.
Selain itu, terlihat pula gejala merenggangnya hubungan antar variabel makro ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya akan mempersulit otoritas moneter untuk mengambil keputusan dalam manajemen moneternya. Di Indonesia, kebijakan moneter sepenuhnya diserahkan kepada otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. Dalam hal ini, jumlah uang beredar merupakan alat yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh berapa besarnya jumlah uang kartal, jumlah tabungan masyarakat dan jumlah uang kuasi.

Jumlah uang kuasi di suatu negara dipengaruhi banyaknya faktor-faktor antara lain kebijakan pemerintah, politik, dan keamanan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tingkat suku bunga, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, jumlah uang yang beredar, inflasi, ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan .

Berdasarkan data statistik jumlah perkembangan uang kuasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup bervariasi. Perkembangan jumlah uang kuasi di Indonesia dalam kurun waktu 1996 hingga tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Uang Kuasi di Indonesia
Selama Periode 1996 – 2005 (Milyar Rp)

Tahun Jumlah Uang Kuasi
(Milyar Rp) Pertumbuhan
(%)
1996 224.543 -
1997 277.300 23,50
1998 476.184 71,72
1999 521.572 9,53
2000 584.842 12,13
2001 666.322 13,93
2002 691.969 3,85
2003 731.893 5,77
2004 779.709 6,53
2005 921.310 18,16
Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

Seperti terlihat pada Tabel di atas perkembangan jumlah uang kuasi di Indonesia selama periode 1996-2005 mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Data statistik menunjukkan pada setiap tahunnya jumlah uang kuasi selalu mengalami pertambahan, peningkatan yang berarti terjadi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, ini merupakan dampak dari krisis ekonomi yang dialami oleh semua aspek perekonomian indonesia.

Pada tahun 1998 terjadi peningkatan jumlah uang kuasi hingga mencapai 71,72% yang berhubungan dengan tingginya tingkat suku bunga di Indonesia, dan menyebabkan masyarakat mendepositokan uang mereka karena tinginya tingkat bunga dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Data statistik menunjukkan pada tahun 1997 jumlah uang kuasi di Indonesia sebesar Rp 277.300 milyar dan mengalami peningkatan selama dua tahun berturut–turut sampai pada tahun 1999, hingga mencapai angka Rp 521.572 milyar. Berarti tahun 1997 sampai tahun 1999 jumlah uang kuasi di Indonesia selalu mengalami peningkatan baik dalam angka absolut maupun angka relatif (persentase). Pada tahun berikutnya jumlah uang kuasi terus mengalami peningkatan dan tidak diikuti dengan persentasenya yang pertumbuhannya tidak tetap. Terakhir dari tahun 2004-2005 pertumbuhan uang kuasi mencapai 18,16%

Faktor yang paling mempengaruhi terhadap perkembangan jumlah uang kuasi antara lain pendapatan nasional, nilai tukar dan tingkat suku bunga. Berikut disajikan data tentang perkembangan pendapatan nasional, nilai tukar dan tingkat suku bunga di Indonesia selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir :
Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Nasional, Nilai Tukar,dan Tingkat Suku Bunga Di Indonesia Selama Periode 1996-2005
Tahun PDB Atas Harga Konstan 2000 (%) Nilai Tukar
(Kurs Tengah BI) (%) Tingkat
Suku
Bunga
(Deposito) (%)
1996 14432,74 – 2.383 – 16,92 -
1997 15125,18 4,80 4.650 95,13 23,01 35,99
1998 13146,53 -13,08 8.025 72,58 51,67 124,55
1999 13249,76 0,79 7.100 -11,53 23,97 -53,61
2000 13897,70 4,89 9.595 35,14 11,16 -53,44
2001 14432,56 3,85 10.400 8,39 14,54 30,29
2002 15062,81 4,37 8.940 -14,04 14,41 -0,89
2003 15773,43 4,72 8.465 -5,31 9,70 -32,69
2004 16569,37 5,05 9.290 9,75 6,20 -36,08
2005 17498,14 5,61 9.830 5,81 8,36 34,84
Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah PDB, nilai tukar dan tingkat suku bunga di Indonesia cenderung mengalami perubahan dari tahun ketahun. Perubahan itu diduga berpengaruh terhadap jumlah uang kuasi di Indonesia.
Pada pertengahan tahun 1998 awal terjadinya krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan turunnya nilai PDB Indonesia mencapai Rp.13146,53 dengan pertumbuhan ekonomi -13,08, melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp 8.025. Begitu juga dengan tingkat suku bunga yang mengalami pertumbuhan hingga 124,55% dan itu semua berakibat pada meningkatnya jumlah uang kuasi dari Rp 277.300 mencapai Rp 476.184 dengan perumbuhan mencapai 71,72%.
Pada tahun 1999 sampai dengan 2005 PDB Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah tertinggi yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp.17498,14 milyar dengan laju pertumbuhan 5,61%. Sementara itu nilai tukar terendah terjadi pada tahun pada tahun 1996 sebesar Rp 2.383 terhadap dolar Amerika. Pada tahun 2005 nilai tukar kembali naik menjadi 5,81% disebabkan karena adanya perubahan struktur politik dan ekonomi dalam negeri. Sedangkan tingkat suku bunga tertinggi yaitu pada tahun 1998 yaitu sebesar 124,55%.
Dengan terjadinya peningkatan PDB, nilai tukar, dan kenaikan tingkat suku bunga ini berpengaruh terhadap jumlah uang kuasi di Indonesia dimana jumlah nilai tukar juga mengalami peningkatan yang cukup berarti pada tahun 1998 dan selalu mengalami kenaikan, dan laju pertumbuhan tertingginya terjadi di awal krisis moneter di tahun 1998 pada angka 95,13%
Di Indonesia, jumlah permintaan uang tiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Terutama pada jumlah uang kuasi, yang meliputi tabungan, giro dan deposito baik yang dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing. Dengan adanya kenaikan dan penurunan jumlah uang kuasi tersebut, mengakibatkan terjadinya fluktuasi terhadap kondisi likuiditas perekonomian Indonesia. Akibatnya, baik pemerintah maupun Bank Indonesia mengalami kerepotan dalam mengatasi hal tersebut. Melihat adanya pengaruh jumlah uang kuasi dalam perekonomian Indonesia sekaligus melanjutkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara statistik apakah terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan tidak mengabaikan variabel lain, untuk membuktikan hal ini perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Kuasi di Indonesia”
B. Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apa saja faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan permintaan atau jumlah uang kuasi di Indonesia.”
1. Sejauhmana pendapatan nasional mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia.
2. Sejauhmana nilai tukar rupiah mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia.
3. Sejauhmana tingkat suku bunga deposito mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia.
4. Sejauhmana suku bunga internasional mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia.
5. Sejauhmana jumlah uang beredar mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia.
6. Sejauhmana Kebijakan Pemerintah mempengaruhi jumlah uang kausi di Indonesia.
C. Pembatasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang menyangkut jumlah uang kuasi di Indonesia selama periode 1991-2005. adapun variabel-variabel bebas yang akan diteliti yaitu : Pendapatan Nasional, Nilai Tukar, dan Tingkat Suku Bunga Deposito.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sejauhmana pendapatan nasional mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia?
2. Sejauhmana nilai tukar mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia?
3. Sejauhmana tingkat suku bunga deposito mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia?
4. Sejauhmana pendapatan nasional, nilai tukar, dan tingkat suku bunga deposito mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :
1. Pengaruh pendapatan nasional terhadap jumlah jumlah uang kuasi di Indonesia.
2. Pengaruh nilai tukar terhadap jumlah uang kuasi di Indonesia
3. Pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap jumlah uang kuasi di Indonesia.
4. Pengaruh pendapatan nasional, nilai tukar, dan tingkat suku bunga deposito terhadap jumlah uang kuasi di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berharap agar hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :
1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Pengembangan ilmu ekonomi moneter dan ekonomi makro, terutama tentang teori jumlah uang beredar, pendapatan nasional, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga.
3. Pengambil kebijakan disini perlunya peran serta pemerintah, terutama menteri keuangan, dalam hal melihat laju peredaran uang.
4. Peneliti lebih lanjut, dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan keadaan jumlah uang beredar di Indonesia terutama uang kuasi.

April 6, 2009 at 2:31 pm Tinggalkan komentar

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN RITEL DI KOTA MANADO..(AK-12)

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di USA kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas. Spathis (2002) menjelaskan bahwa di USA kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri.

. Kerugian dari kecurangan akuntansi di pasar modal adalah menurunnya akuntabilitas manajemen dan membuat para pemegang saham meningkatkan biaya monitoring terhadap manajemen. Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi.
Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia (Transparancy International, 2005). Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD. Meski kecurangan akuntansi diduga sudah menahun, namun di Indoonesia belum terdapat kajian teoritis dan empiris secara komprehensif. Oleh karenanya fenomena ini tidak cukup hanya dikaji oleh ilmu akuntansi, tetapi perlu malibatkan disiplin ilmu yang lain.

Keinginan yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi.
Menurut Shivdasani seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan kecurangan akuntansi dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal perusahaan yang efektif.

Ikatan Akuntan Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai :
1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white-collar crime). Kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan..

Menurut Abbot et al seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.
Jika suatu sisitem pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamananya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelola, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksankan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Proses pengendalian intern tersebut dilakukan oleh pihak manajemen yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mangamankan harta perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali pesepsi para manajer supermarket dan karyawan bagian keuangan pada perusahaan ritel di kota Manado, kota Tomohon dan kota Bitung untuk mengetahui kecenderungan kecurangan akuntansi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis memberi judul penelitian ini Pengaruh Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecandrungan Kecurangan Akuntansi pada Perusahaan Ritel di kota Manado, kota Tomohon dan kota Bitung.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini objek yang digunakan dibatasi pada:
1. Perusahaan-perusahaan ritel yang mempunyai nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp 200.000.000,-
2. Perusahan-perusahaan ritel yang telah menjalankan kegiatan usahanya lebih dari satu tahun, dan
3. Telah mendaftarkan kembali perusahaannya di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.5 Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut :
1. Dapat memberikan informasi kepada manajer dalam melihat pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan ritel di kota Manado, kota Tomohon dan kota Bitung.
2. Dapat menerapkan teori dalam praktek mengenai pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

April 6, 2009 at 2:29 pm Tinggalkan komentar

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN DENGAN METODE CAPITAL LEASE PADA PT.IGLAS SEBAGAI LESSEE..(AK-11)

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan
Dana memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana tersebut sebagai alat investasi melalui penanaman barang modal. Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap, untuk memproduksi barang dan jasa, membeli bahan-bahan untuk kepentingan produksi dan penjualan, dan lain-lain.

Dalam hal pengadaan barang modal, ada beberapa alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan dari sumber internal dan pembiayaan dari sumber eksternal. Pembiayaan dari sumber internal dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, diantaranya adalah laba ditahan, modal saham, dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan dari sumber eksternal berasal dari luar perusahaan, diantaranya adalah pinjaman bank, sewa guna usaha (leasing), penjualan kredit dari pemasok, dan lain-lain.

Bagi perusahaan yang mempunyai modal besar, alternatif termudah adalah dengan menggunakan modal sendiri, sebaliknya bagi perusahaan yang tidak mempunyai cukup modal, alternatif yang dipilih adalah pembiayaan dari luar perusahaan. Salah satu jenis pembiayaan barang modal yang mulai banyak digunakan perusahaan di Indonesia selain pinjaman dari bank adalah pembiayaan sewa guna usaha (leasing).

Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana secara berkala lessor menerima pembayaran sewa guna usaha dari lessee dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi lessee. Hak opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor membeli barang modal dan kemudian menyewa guna usahakannya kepada lessee, lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang transaksi sewa guna usaha tersebut.

Pada setiap akhir periode, perusahaan selalu membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam membuat laporan keuangan tersebut transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha.

Perlakuan tersebut di atas adalah perlakuan yang biasa terjadi pada akuntansi komersial, perlakuan untuk perpajakan tentunya memiliki perbedaan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan yang secara khusus mengaturnya. Adanya perbedaan tersebut memotivasi penulis untuk mencoba meneliti bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimanakah penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode capital lease pada PT.IGLAS (Persero) ?”

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) pada PT.IGLAS (Persero).
2. Menerapkan perlakuan akuntansi perpajakan yang tepat untuk kepemilikan aktiva kendaraan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi pada PT.IGLAS (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi penulis
Dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan.
2. Bagi perusahaan
Dapat memberikan acuan pada PT.IGLAS (Persero) tentang tata cara dan prosedur yang tepat untuk perlakuan akuntansi perpajakan sewa guna usaha.
3. Bagi pembaca lainnya
Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya.

April 6, 2009 at 2:27 pm Tinggalkan komentar

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH JAKARTA…(AK-10)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan bergabungnya 5 bank yang terdiri dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Artamedia, Bank Prima Express dan Bank Patriot menjadi Bank Permata pada bulan Oktober 2002, maka jumlah bank di Indonesia menjadi 141 buah dengan aset Rp 1.077 triliun per September 2002. Menurut Biro Riset Infobank (2004), berdasarkan data BI per September 2003 menunjukkan jumlah aset perbankan meningkat menjadi Rp1.252,82 triliun dengan jumlah bank sebanyak 138. Kemudian data dari BI per September 2004, jumlah bank yang beroperasi di Indonesia sebanyak 136 buah dengan nilai aset sebesar 1.208,17 triliun.

Namun demikian, berdasarkan nilai aset yang dimiliki oleh total perbankan ternyata masih didominasi oleh 20 bank yang menguasai 73,39% dari total aset perbankan secara keseluruhan. Bank Mandiri merupakan bank yang memiliki aset paling tinggi yaitu sebanyak 19,89% dari total aset perbankan. Kemudian diikuti Bank BNI sebesar 10,53%,Bank BCA sebesar 9,75%, Bank BRI sebesar 7,36%. Berikut adalah tabel 20 besar pangsa aset bank per September 2003(Rp juta):

Berdasarkan data Bank Indonesia dalam statistik Ekonomi dan Keuangan, perbankan Indonesia dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Masing-masing kelompok bank tersebut terdiri dari bank umum dan BPR. Bank Umum terdiri dari Bank Umum Devisa dan Bank Umum non Devisa. Kedua bank umum tersebut masing-masing terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran.

Kinerja perbankan diukur dari peningkatan dana pihak ketiga yang terhimpun serta dana yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia yang diolah kembali oleh Infobank, total dana pihak ketiga secara nasional yang terhimpun di perbankan pada tahun 2003 sebesar Rp 902,3 triliun. Angka ini lebih besar 8% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 835,8 triliun. Total kredit yang diberikan oleh seluruh bank tersebut pada tahun 2003 sebesar Rp 437,9 triliun, lebih besar 6,7% dari tahun 2002. Dari data di atas tampak bahwa besarnya kredit dibanding dana pihak ketiga baru sekitar 48,5%. Artinya masih banyak dana pihak ketiga yang belum dimanfaatkan atau disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Walau demikian terjadi trend peningkatan setiap tahunnya baik dana pihak ketiga maupun kredit yang diserap.

Pertumbuhan kredit relatif rendah yang ditandai dengan rendahnya tingkat LDR yang dibawah 50%. Profitabilitas dunia perbankan tertolong oleh strategi penyaluran kredit pada sektor UMKM yang mampu menghasilkan ROA rata-rata antara 2,1-2,4 % dan Net Interest Income (NIM) sebesar 3,6-4,7 triliun. Tingkat efisiensi perbankan nasional tergolong rendah yang ditandai dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang relatif tinggi yaitu rata-rata sekitar 86%. Secara umum, kondisi perbankan membaik yang ditandai dengan CAR rata-rata sekitar 20%, penurunan NPL sekitar 1,4% yang menjadikan NPL relatif stabil yaitu antara 7,7-8,3 % sampai Nopember 2003 .
Industri Perbankan Syariah

Dalam lima tahun terakhir ini, perbankan tumbuh sangat signifikan. Pada tahun 2004, perbankan syariah baru membukukan aset sebesar Rp 1,8 triliun. Sementara sampai dengan Juni 2004, telah meningkat menjadi Rp 11,14 triliun. Namun demikian, pangsa pasar yang dikuasainya masih relatif kecil yaitu sekitar kurang dari 1% .
Dalam Cetak Biru Bank Indonesia tentang Pengembangan Perbankan Syariah, pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2011 diharapkan sekitar 5%. Namun melihat pertumbuhan tersebut sebagian pengamat memproyeksikan capaian pangsa sebesar 5% akan lebih cepat dari yang ditargetkan.

Ditinjau dari jumlah outlet, saat ini telah berdiri 3 Bank Umum Syariah dan sekitar 13 Divisi Usaha Syariah dari bank-bank konvensional dengan jumlah outlet 353 buah. Sementara pada tahun 1999 hanya sekitar 40 outlet.
Peningkatan ini akan tetap berlanjut seiring dengan semakin banyaknya bank-bank yang sedang mengajukan perizinan serta melakukan persiapan untuk membuka unit usaha syariah.

Tabel 1.4 Jaringan Perbankan Syariah pada Maret 2005
No Keterangan KP/UUS KPO/KC KCP KK
Bank Umum Syariah 3 87 30 120
1 Bank Muamalat Indonesia 1 37 8 84
2 Bank Syariah Mandiri 1 48 22 36
3 Bank Syariah Mega Indonesia 1 2 0 0
Unit Usaha Syariah 13 57 14 0
1 Bank IFI 1 1 0 0
2 BNI 1 14 8 0
3 Bank Jabar 1 4 1 0
4 BRI 1 16 0 0
5 Bank Danamon 1 7 0 0
6 Bank Bukopin 1 3 0 0
7 BII 1 3 1 0
8 HSBC 1 0 0 0
9 Bank DKI 1 1 0 0
10 BPD Riau 1 1 0 0
11 BPD Kalsel 1 1 0 0
12 Bank Niaga 1 1 4 0
13 BTN 1 5 0 0
BPRS 89 0 0 0
104 144 44 120
Sumber : Bank Indonesia (Maret 2005)
Peningkatan jumlah perbankan syariah ini juga tercermin dari perkembangan jumlah dana yang disalurkan oleh perbankan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.5 Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah
2001 2002 2003 2004
Bank Umum Nasional (T)
Kredit yang Disalurkan 359 410 477,19 513,4
DPK 797 836 888,6 895,1
LDR (%) 45,0 49,1 53,7 57,35

Perbankan Syariah (M)
Pembiayaan yang diberikan 2.050 3.277 5.530 8.420
DPK 1.806 2.918 5.725 8.480
FDR (%) 113,5 112,3 96,6 99,3

Pangsa pasar bank Syariah
Pembiayaan yang diberikan 0,57 0,80 1.16 1.64
DPK 0,23 0,35 0,64 0,95
Sumber : Bank Indonesia (2004)

Tabel 1.6 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah
Jenis Pembiayaan 2002 2003
Total Pembiayaan (Juta) 3.277.000 5.530.167
Murabahah 72,08 70,81
Mudharabah 15,22 15,35
Istishna 6,74 5,1
Musyarakah 1,84 5,39
Sindikasi 0,83 0,45
Restrukturisasi 0,02 0,01
Lainnya 4,42 2,73
Jumlah 100 100
Sumber : Bank Indonesia (2004)
Dengan fenomena yang tergambar diatas maka dapat dikatakan bahwa perkembangan perbankan syariah masih sangat potensial mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Ditambah dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan haramnya bunga bank.

Urgensi Akuntansi pada Perbankan Syariah
Salah satu alat yang diperlukan sebuah institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait adalah apa yang disebut akuntansi. Sehingga perkembangan institusi keuangan tersebut juga berdampak pada perkembangan akuntansi itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa akuntansi dan institusi baik institusi keuangan atau bukan saling terkait. Sehingga menjadi keniscayaan hadirnya perbankan syariah membutuhkan akuntansi syariah. Walaupun bukan berarti akuntansi syariah lahir karena perbankan syariah.

Untuk saat ini perbankan syariah di dunia mengacu pada Statement of Financial Accounting (SFA) yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB). Lembaga ini adalah bagian dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Sedangkan di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah juga harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003 yang diterbitkan Bank Indonesia.

Pedoman ini berisi semua hal terkait akuntansi perbankan syariah. Salah satu diantaranya adalah panduan akuntansi produk-produk perbankan syariah. Terhitung Desember 2004, trend pembiayaan syariah di perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah.
Melihat proyeksi trend pembiayaan kedepan, yaitu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses dan penerapan akuntansi pembiayaan ini. Juga terkait mengenal sistem yang digunakan dalam pembiayaan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta”

1.2 Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pengajuan dan pembiayaan murabahah di BTN Syariah?
2. Bagaimana sistem dan penerapan akuntansi murabahah di BTN Syariah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, khususnya pembiayaan murabahah KPR.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi pembiayaan murabahah terkait proses dan penerapan akuntansinya. Disamping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam jurusan Akuntansi Syariah.

Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas produk yang telah dikeluarkan dan dijalankan selama ini. Sedangkan bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

April 6, 2009 at 2:24 pm Tinggalkan komentar

ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DI RSU PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA..(AK-09)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Murni, 2001) Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya sehingga berakibat pada dampak lingkungan baik secara positif maupun secara negatif (Harahap, 1999).

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungannya sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan, terjadi pergeseran tujuan perusahaan (Yuniarti, 1998). Pertama, pandangan konvensional, yaitu menggunakan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang mampu memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan stickholder. Kedua, pandangan modern, yaitu tujuann perusahaantidak hanya mencapai laba maksimal tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Glueck dan Jauck (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan, dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat serta kelangsungan usaha dan tujuan lainnya.

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. Perusahaan didalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi perusahaan menjadi amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Dampak yang muncul dalam setiap kegiatan operasional perusahaan ini dipastikan akan membawa akibat kepada lingkungan di sekitar perusahan itu menjalankan usahanya. Dampak negatif yang paling sering muncul ditemukan dalam setiap adanya penyelenggaraan operasional usaha perusahaan adalah polusi suara, limbah produksi, kesenjangan, dan lain sebagainya dan dampak semacam inilah yang dinamakan Eksternality (Harahap, 1999).

Besarnya dampak Eksternalities ini terhadap kehidupan masyarakat yang menginginkan manfaat perusahaan menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan secara tersistematis sehingga dampak negatif dari eksternalities ini tidak menjadi semakin besar. Dari hal semacam ini kemudian mengilhami sebuah pemikiran untuk mengembangkan ilmu akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol tanggung jawab perusahaan. Adanya tuntunan ini maka akuntansi bukan hanya merangkum informasi data keuangan antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga namun juga mengatasi hubungan dengan lingkungan. Ilmu akuntansi yang mengatur proses pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan eksternalities tersebut disebut dengan Akuntansi lingkungan

Didalam dunia bisnis dikenal akuntansi yang merupakan penyedia informasi dan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Didalam akuntansi konvensional, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan dari pertukarang barang dan jasa antara dua atau lebih entitas ekonomi (Belkoui, 1981). Pertukaran barang antara perusahaan dan lingkungan sosialnya menjadi cenderung diabaikan akibat dari perlakukan akuntansi tersebut yang menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang kurang lengkap terutama mengenai hal hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pada mulanya akuntansi diartikan hanya sekedar sebagai prosedur pemrosesan data keuangan. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Accounting Terminology Bulletin yang diterbitkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accounting). Dalam Accounting Terminology Bulettin no.1 dinyatakan sebagai berikut:
Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of money, transaction and event which are and part, at least of finantial character and interpreting the result there of.” (AICPA, 2000)

Pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebatas proses pertanggung jawaban keuangan namun juga mulai merambah ke wikayah pertanggung jawabab sosial lingkungan sebagai ilmu akuntansi yang relatif baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlimdungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan biaya lingkungan.

Dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk namun dalam akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku perusahaan yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Bidang ini amat penting sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak perusahaan baik badan usaha milik negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha ini menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya limbah produksi perusahaan yang tentu memerlukan alokasi biaya penanganan khusus untuk hal tersebut. .

Alokasi biaya lingkungan terhadap produk atau proses produksi dapat memberikan manfaat motivasi bagi manajer atau bawahannya untuk menekan polusi sebagai akibat dari proses produksi tersebut Didalam akuntansi konvensional, biaya ini dialokasikan pada biaya overhead dan pada akuntansi tradisional dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan dialokasikan keproduk tertentu atau dialokasikan pada kumpulan kumpulan biaya yang menjadi biaya tertentu sehingga tidak dialokasikan keproduk secara spesifik.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan adalah limbah produksi. Dalam UU no. 23 tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan sebagai proses masuknya makhluk hidup atau zat, dam energi maupun komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Limbah produksi yang dihasilkan oleh operasional perusahaan terdapat kemungkinan bahwa lembah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga lembah sebagai residu operasional perusahaan memerlukan pengelolaan dan penanganan khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Sebagai sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalahlimbah hasil operasional perusahaan adalah dengan dilakukannya pengelolaan limbah operasional perusahaan tersebut dengan cara tersistematis melalui proses yang memerlukan biaya yang khusus sehingga perusahaan melakukan pengalokasian nilai biaya tersebut dalam pencatatan keuangan perusahannya.

Akuntansi lingkungan ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasikan, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan.
Perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis secara benar. Perlakuan terhadap masalah penanganan limbah hasil operasional perusahaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Proses pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian informasi perhitungan biaya pengelolaan limbah tersebut merupakan masalah akuntansi yang menarik untuk dilakukan penelitian sebab selama ini belum dirumuskan secara pasti bagaimana metode pengukuran, penilaian, pengukapan, dan penyajian akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan.

Atas dasar itulah kemudian peneliti mencoba mengangkat masalah akuntansi lingkungan tersebut dalam penelitian yang akan mengungkap penerapan akuntansi lingkungan pada sebuah perusahaan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah produksi, yaitu limbah medis di perusahaan layanan kesehatan masyarakat. Penelitian yang mencoba untuk mengungkapkan sistem pencatatan pengelelolaan limbah medis yang dihasilkan oleh perusahaan layanan kesehatan ini akan dilakukan dalam penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta”.

B. Batasan masalah
Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka peneliti memberikan batasan- batasan sebagai ruang lingkup penelitian sebagai berikut :
1. Subyek penelitian yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu perusahaan jasa yang merupakan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan sebagai Rumah Sakit Umum.
2. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah lingkungan dalam hal pengelolaan limbah dan sampah serta urusan sanitasi lingkungan yang berpotensi menimbulkan polutan dan gangguan lingkungan didalam wilayah operasional kegiatan usaha Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Akuntansi lingkungan yang dimaksud adalah metode pencataan , pengukuran, perhitungan pengalokasian biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah dan serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan subyek penelitian.
4. Analisis yang dilakukan pada periode akuntansi selama satu periode akuntansi yaitu tahun 2002 yang dilakukan pada unit unit usaha subyek penelitian yang terkait.

C. Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sejauh manakah kesesuaian Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dalam menerapkan sistem akuntansi lingkungan dalam hal alokasi biaya pengelolaan limbah dengan teori akuntansi lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Apakah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menerapkan sistem akuntansi lingkungan sebagai pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan limbah dan lingkungan sesuai dengan teori yang berkembang pada saat ini.

D. Tujuan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian proses perlakuan penerapan akuntansi lingkungan sebagai sistem alokasi biaya pengelolaan limbah medis yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadoyah Yogyakarta dengan teori metode akuntansi lingkungan yang berkembang sehingga dapat diketahui secara aktual mengenai proses perlakuan akuntansi biaya lingkungan sebagai wujud tingkat perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah perusahaan.

E. Manfaat
Manfaat dilakukannya penelitian mengenai akuntansi lingkungan memiliki beberapa cakupan secara teoritis dan secara praktis ini antara lain :
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi subyek penelitian dalam hal ini adalah RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta dalam menjalankan operasi usahanya terutama masalah perlakuan alokasi biaya lingkungan dalam kaitannya dengan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan terutama dalam hal pengelolaan limbah sisa produksi di lingkungannya.
2. Sebagai gambaran bagi karyawan maupun lingkungan masyarakat secara umum disekitar subyek penelitian dalam menilai kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya.
3. Sebagai bahan perbandingan sistem akuntansi lingkungan yang diterapkan oleh subyek penelitian dengan metode yang berkembang secara umum di masyarakat maupun pelaku usaha industri yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan guna mengembangkan wacana mengenai akuntansi lingkungan di Indonesia.

April 6, 2009 at 2:23 pm Tinggalkan komentar

PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI FLOORING PADA PT RIMBA KARYA RAYATAMA DI SAMARINDA..(AK-08)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kalimantan Timur memiliki areal hutan yang ditumbuhi berbagai macam jenis pohon dan memacu para pengusaha untuk mengolah sumber daya alam tersebut yang memanfaatkan hasilnya untuk bahan industri pengolahan kayu jadi bagi perusahaan-perusahaan industri kayu. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan kayu tersebut, maka akan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah setempat dalam hal penerimaan sektor pajak, menghasilkan devisa bagi negara dan membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja yang mengganggur.

PT Rimba Karya Rayatama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor perkayuan dan industri pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan berupa flooring berbagai jenis dan ukuran, dengan memiliki 1 (satu) buah sawmill sebagai sarana penunjang kegiatan proses produksi perusahaan dalam menghasilkan produk kayu olahan tersebut.

Flooring ini dibuat sebagai pelengkap bahan bangunan yang digunakan untuk menambah lapisan pada bagian atas lantai, ada juga yang menggunakan flooring ini sebagai hiasan ornamen lantai agar kelihatan rapi tergantung dari keinginan konsumen.
Ditinjau dari segi karakteristik proses pengolahan produk yang dihasilkan oleh perusahaan industri kayu, dapat dikatakan sebagai produksi massa karena berproduksi secara terus-menerus dan produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (ekspor) maupun kebutuhan perusahaan yang mengolah kayu bulat (log) menjadi kayu olahan.

Dalam hal proses produksi dilakukan beberapa tahap yaitu tahap pemotongan, tahap perakitan dan tahap penyelesaian akhir dimana tahap-tahap tersebut akan dibebankan biaya pada masing-masing departemen produksi, sehingga dapat diketahui jumlah biaya dan harga pokok produksi pada masing-masing departemen tersebut.

Untuk itu perlu adanya pengumpulan biaya produksi agar dapat diketahui dengan jelas dan tepat tentang biaya produksi yang dikorbankan dalam menghasilkan kayu olahan, sehingga dapat diketahui berapa besar perbedaan antara harga pokok produksi kayu olahan menurut perusahaan dengan harga pokok produksi menurut perhitungan akuntansi dengan menggunakan metode full costing.

Selama proses produksi, biaya-biaya yang terjadi antara lain biaya bahan baku yaitu kayu bulat (logs), biaya tenaga kerja yaitu berupa gaji karyawan baik karyawan bulanan maupun kontrak yang terlibat langsung dalam proses produksi dan biaya overhead pabrik yaitu biaya-biaya yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi seperti biaya spare parts alat kerja, biaya BBM/pelumas, biaya penyusutan alat kerja, biaya gaji mandor produksi dan lain-lain.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan Metode Full Costing pada PT Rimba Karya Rayatama di Samarinda”

B. Perumusan Masalah
Seperti yang telah diterangkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :
“Apakah ada perbedaan yang lebih kecil mengenai perhitungan harga pokok produksi per meter kubik (m3) flooring bengkirai antara perhitungan menurut PT Rimba Karya Rayatama dengan metode full costing”.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan harga pokok produksi per meter kubik flooring antara perhitungan menurut perusahaan dengan metode harga pokok produksi pendekatan full costing.
b. Untuk mengetahui jumlah harga pokok produksi yang diserap pada masing-masing departemen produksi.
2. Kegunaan
a. Sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen PT Rimba Karya Rayatama dalam pengambilan keputusan mengenai harga pokok produksi kayu olahan.
b. Sebagai referensi dan koreksi bagi pihak-pihak yang memerlukan sehubungan dengan judul sikripsi tersebut di atas.

April 6, 2009 at 2:21 pm Tinggalkan komentar

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO…(AK-07)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.
Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan system pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik , Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah deerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Anita Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung menurun.
Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, antara lain:
1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2001-2005, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode sebelum tahun 2002.
2. Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di kota Jambi, Boyolali, dan Sragen.
Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik unuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :
”ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO”

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penilitian ini adalah: ”Apakah tedapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?”

C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada perkembangan APBD di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2001-2005.

D. Tujuan Penelitian
Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dapat dijadikan acuan atau referansi untuk penelitian berikutnya.

April 6, 2009 at 2:17 pm Tinggalkan komentar

PERANAN PERILAKU SOSIAL PT “X” SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA…(AK-06)

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Permasalahan
Kemajuan sebuah perusahaan yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan budaya membuat dunia bisnis melaju dengan cepat, dan merupakan suatu hal yang positif apabila dibarengi dengan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap apapun yang dilakukan.

Karena pada dasarnya kemajuan tersebut mengakibatkan makin maju dan kompleksnya aktivitas perusahaan yang mengarah pada keinginan perusahaan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudahan-kemudahan itu didapat, karena selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, antara lain membuka lapangan pekerjaan, menyediakan kebutuhan masyarakat dan pembayaran pajak bagi pemerintah.
Bisnis yang baik selalu mempunyai misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan, akan tetapi harus dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik. Bisnis yang hanya mencari keuntungan telah menyebabkan perilaku yang menjurus menghalalkan segala cara demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan nilai-nilai manusiawi lainnya.
Sekarang ini perusahaan dihadapkan pada persaingan global dengan linkungan yang berubah secara cepat. Perekonomian kapitalis yang pada prakteknya sering mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan, perlahan namun pasti sudah mulai mengadopsi nilai-nilai sosial. Perekonomian kapitalisme yang dulu hanya menekankan pada aspek pertumbuhan skala makro dan maksimalisasi laba berkelanjutan pada skala perusahaan, sekarang mulai memperhatikan kepentingan di luar laba. Hal ini menuntut manajemen perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan stockholders, tetapi lebih pada kepentingan stakeholders.
Munculnya akuntansi sosial tidak terlepas dari kesadaran perusahaan terhadap kepentingan lain selain untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa mereka selalu bersinggungan dengan berbagai kontroversi dan masalah sosial sehingga perusahaan mulai memperhartikan hubungan dengan lingkungan sosial.
Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) diluar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan tidak sekedar mencari uang untuk para pemegang saham tetapi juga bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders. Hal ini terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang telah mengakomodasi hal tersebut, yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 1 paragraph ke-9 :
”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik dan kreditur ternyata belum mencukupi. Dapat dikatakan, entitas perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya bagi entitas tetapi juga dituntut untuk menghasilkan benefit yang maksimal bagi masyarakat umum dan lingkungan sosial, karena pengguna laporan keuangan tidak terbatas kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah semata tetapi juga untuk stakeholder yang lain.
Dalam penerapannya, akuntansi pertanggungjawaban sosial mengalami berbagai kendala, terutama dalam masalah pengukuran elemen-elemen sosial dan dalam rangka penyajiannya di laporan keuangan yang bersifat kuantitatif. Masalah pengukuran timbul terutama karena tidak semua elemen sosial dapat diukur dengan satuan uang serta belum terdapatnya standar akuntansi yang baku mengenai pengukuran dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mempedulikan lingkungan sosialnya, mengingat pentingnya aspek sosial tersebut. Wujud perhatian itu tampak pada kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntansi yang merupakan bagian dari dunia usaha ikut memberikan kontribusi dalam merespon kepedulian sosial perusahaan dengan berkembangnya akuntansi sosial termasuk didalamnya pengungkapan aktivitas sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

I.2. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain :
1. Bagaimanakah perilaku sosial perusahaan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya terhadap lingkungan sekitarnya ?
2. Bagaimanakah laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk menilai kinerja sosial perusahaan pada PT”X” ?

I.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui perilaku sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.
2. Mengetahui laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk menilai kinerja sosial perusahaan.

I.4. Manfaat Penelitian
Penulisan Skripsi ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :
1. Bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dapat dilakukan pada suatu perusahaan
2. Bermanfaat untuk membantu manajemen perusahaan untuk menyusun suatu laporan tentang biaya-biaya sosial dan laporan nilai tambah sebagai pelengkap dalam laporan keuangan untuk menunjukkan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
3. Sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

April 6, 2009 at 2:16 pm Tinggalkan komentar

EVALUASI AKUNTANSI PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBIAYAAN DI BMT YOGYAKARTA (Studi Kasus Pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas …(AK-05)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam

Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil pada akhir Oktober 1995. Di Indonesia Baitul Maal Wa Tamwil lebih dikenal dengan nama Balai Usaha Mandiri Terpadu (disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah.

Manajemen bank syariah maupun lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvesional. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank Syariah, antara lain Undang-Undang No.7 th 1992 tentang perbankan yang telah diganti dengan Undang-Undang No.10 th 1998. Selain Undang-Undang yang berlaku tersebut, ketentuan pelaksanaan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.30 tahun 1999, maka kita bisa melihat adanya perbedaan antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional, baik dari segi operasional, pendanaan, penyaluran maupun jasa keuangan yang diberikan. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Disamping itu kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alqura’an dan Hadis Nabi SAW. Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah :
1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal

3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
4. Larangan menjalankan monopoli
5. Bekerjasama dalam membangun masysrakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.
Keberadaan bank maupun lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, lembaga syariah juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kapada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.
Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul maal) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. Saat ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No.59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada tanggal 1 juni 2001 yang berisi tentang Tujuan Akuntansi Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar atas Sistem Pencatatan dasar Akrual, Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan dan Unsur Laporan Keuangan. PSAK No.59 berisi tentang Pengakuan dan Pengukuran. Adapun karakteristik produk-produk bank syariah seperti; Mudharobah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Wadiah, Qardh, Sharf serta pengakuan dan pengukuran zakat. PSAK No.59 juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah.

Pembuatan standar akuntansi bank syariah yang terpisah dari PSAK No.31 tentang perbankan konvensional disebabkan adanya perbedaan mendasar antara prinsip operasi bank/lembaga syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar tersebut terletak pada prinsip operasi atas konsep pembagian keuntungan dan atau kerugian yang tidak menggunakan bunga sebagaimana bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan dana karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu bank/lembaga syariah dapat melakukan transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa.

BMT Al-Ikhlas memiliki cabang yang terletak dipinggiran kota, seperti Bantul, Prambanan dan Sleman, sedangkan BMT Artha Mulia Insani terletak di jl.Adisucipto yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha menengah kebawah. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk menyimpan uang mereka dengan jaminan keamanan serta memberikan kemudahan bagi pengusaha menengah kebawah dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya tanpa harus kepusat kota. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta yang mengkhususkan pada penerapan akuntansi syariah atas transaksi Mudharobah dan musyarokah yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta” Studi kasus pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta?
2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah telah sesuai dengan PSAK No.59?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta
2. Melihat kesesuaian (mengevaluasi) perlakuan akuntansi terhadap penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dengan PSAK No.59
Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
1) Teoritis
a. Menilai sistem dan perhitungan bagi hasil pada produk penghimpunan dana mudharabah sebagai penghimpunan dana dan pembiayaan musyarokah sebagai penyaluran dana pada lembaga syariah
b. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi
c. Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang akuntansi syariah
2) Praktis
a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi syariah

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi pada lembaga syariah.

April 6, 2009 at 2:13 pm Tinggalkan komentar

Tulisan Lebih Lama Tulisan Lebih Baru


Kalender

April 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Posts by Month

Posts by Category


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.